demo.sundapost.co.id

Blog

  • Pemkab Tangerang Bedah 1.197 Rumah Tidak Layak Huni, di 29 Kecamatan

    Pemkab Tangerang Bedah 1.197 Rumah Tidak Layak Huni, di 29 Kecamatan

    Tangerang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pemakaman (Perkim) menyalurkan bantuan program bedah rumah tidak layak huni (RLTH) di Desa Budi Mulia, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang pada Selasa, (08/07/2025).

    Sebanyak 28 unit, dan 8 unit di desa Bitung Jadi, total 36 unit rumah warga yang sebelumnya dalam konfidi tidak layak kini dibedah dan diperbaiki, sebagai bagian dari upaya Pemkab Tangerang dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang aman dan layak.

    Kepala Dinas Perkim Kabupaten Tangerang, Bambang Saptho Nurtjahja menjelaskan bahwa program ini menyasar warga dengan rumah tidak layak huni serta kepemilikan tanah yang sah.

    “Program ini diperuntukkan bagi warga yang rumahnya berada dalam kondisi kurang layak, seperti tidak memiliki MCK, pencahayaan minim, ventilasi buruk, dan sanitasi tidak memadai. Selain itu, kepemilikan tanah harus jelas, baik berupa sertifikat, girik, maupun akta jual beli. Rumah yang berdiri di lahan sengketa atau kawasan terlarang seperti bantaran sungai tidak bisa difasilitasi,” terangnya.

    Ia menambahkan bahwa setiap rumah mendapatkan bantuan sebesar Rp 35 juta, dengan standar renovasi rumah ukuran 6 x 6 meter. Proses pelaksanaan dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, verifikasi lapangan, dan penetapan skala prioritas berdasarkan kondisi yang paling mendesak.

    “Kami berharap masyarakat memahami bahwa program ini dilakukan secara bertahap dan selektif. Setiap pengajuan akan diproses sesuai skala prioritas yang telah ditentukan,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama Sekretaris Camat Cikupa, Mumu Muklis, menyambut baik realisasi program bedah rumah ini. Ia menilai program RTLH sangat membantu warga, terutama di wilayah yang kemampuan fiskalnya terbatas.

    “Alhamdulillah, program ini sangat bermanfaat karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Mengingat anggaran desa dan kecamatan tidak mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan renovasi rumah tidak layak huni, bantuan dari Pemerintah Kabupaten sangat berarti. Kami juga mengapresiasi para kepala desa dan Forum RTLH yang terus aktif mendorong realisasi program ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Aman, salah satu warga penerima bantuan, mewakili penerima manfaat lainnya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan tersebut.

    “Kami sangat bersyukur. Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang, Dinas Perkim, kepala desa, dan seluruh pihak yang sudah membantu kami memiliki rumah layak huni. Rumah ini akan kami jaga dan rawat sebaik mungkin karena sangat berarti bagi kehidupan kami sekeluarga,” tutupnya.

    Dengan terlaksananya program ini, Pemerintah Kabupaten Tangerang berharap dapat terus memperluas cakupan bantuan RTLH ke desa-desa lainnya secara berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati tempat tinggal yang layak, sehat, dan aman. (Shj)

  • Laporan Judi Dadu di Jalan Sudirman Kabanjahe,Polres Karo Cek Lokasi

    Laporan Judi Dadu di Jalan Sudirman Kabanjahe,Polres Karo Cek Lokasi

    TANAH KARO SUMUT, Djawaranews.com – Menyikapi adanya pemberitaan di salah satu media online terkait dugaan praktik perjudian jenis dadu di kawasan Jalan Sudirman, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Unit Opsnal Satreskrim Polres Tanah Karo segera melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud.

    Rabu(9/7) Sekitar pukul 13.00 WIB, tim melakukan patroli sekaligus pengecekan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang diinformasikan berada di sebuah toko alat pancing.

    Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian, baik jenis dadu maupun bentuk perjudian lainnya.

    Kasat Reskrim Polres Tanah Karo, AKP Rasmaju Tarigan, S.H, menyampaikan bahwa langkah pengecekan ini merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan dan pemberitaan yang berkembang di tengah masyarakat.

    “Dari hasil pemeriksaan langsung oleh tim Opsnal Satreskrim, tidak ditemukan adanya aktivitas perjudian di lokasi yang dimaksud. Kami juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan praktik perjudian dalam bentuk apapun,” ujar AKP Rasmaju.

    Ia juga menegaskan bahwa Polres Tanah Karo khususnya Satreskrim akan terus menindak lanjuti setiap informasi dari masyarakat terkait gangguan kamtibmas, termasuk praktik perjudian, guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

    “Polres Tanah Karo berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum kami.

    Untuk itu kami juga mengajak masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberikan informasi, serta menolak segala bentuk aktivitas ilegal seperti perjudian,” tutupnya. (Erianto Perangin-Angin)

  • Tim Bimtek Korsabhara Baharkam Polri Tinjau Pengawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Malang

    Tim Bimtek Korsabhara Baharkam Polri Tinjau Pengawasan Destinasi Wisata di Kabupaten Malang

    Malang, Djawaranews.com – Tim Bimbingan Teknis (Bimtek) Korsabhara Baharkam Polri menyambangi Destinasi New Wisata Wendit, Kabupaten Malang, hari Rabu (9/7). Kunjungan tersebut dalam rangka Bimtek Pengawasan Objek Wisata Program Prioritas Polri Kegiatan IX

    Kunjungan yang dipimpin oleh Brigjen Pol Harry Kurniawan S.I.K., S.H., M.H., ini bertujuan untuk memastikan penerapan sistem keamanan dan ketertiban di lokasi pariwisata guna meningkatkan kenyamanan pengunjung.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan koordinasi dan komunikasi intensif bersama pihak pengelola New Wisata Wendit. Dalam sesi tersebut, tim memberikan arahan mendalam mengenai implementasi sistem pengamanan yang efektif demi memelihara suasana kondusif bagi para wisatawan. Diskusi konstruktif juga mengemuka, membahas berbagai upaya yang telah dilakukan oleh manajemen New Wisata Wendit dalam menjaga keamanan.

    Setelah sesi pembahasan, tim melanjutkan dengan peninjauan langsung ke berbagai wahana serta area penangkaran hewan peliharaan yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Fokus turut diberikan pada klinik hewan di lokasi, di mana terjadi komunikasi dengan dokter hewan terkait penanganan kesehatan satwa yang ada di New Wendit. Hal ini krusial untuk memastikan kesejahteraan hewan dan keamanan interaksi dengan pengunjung.

    Kapolres Malang, AKBP Danang Setyo Pambudi, menyampaikan sambutan hangat kepada Brigjen Harry beserta seluruh anggota Tim Bimtek Obwis Baharkam Polri.

    Beliau menyoroti banyaknya potensi lokasi dan objek wisata yang tersebar di Kabupaten Malang.

    “Saya dan Bupati Malang sangat bertekad untuk memajukan destinasi wisata di daerah ini,” ungkap AKBP Danang.

    Beliau juga menggarisbawahi posisi strategis Wendit sebagai destinasi populer yang ramai dikunjungi masyarakat, sekaligus lokasinya yang sangat dekat dengan akses menuju Bromo.

    Pemkab Malang, lanjutnya, secara konsisten mengundang investor guna mengembangkan potensi pariwisata, didukung oleh infrastruktur jalur tol Surabaya-Malang yang memadai.

    Lebih lanjut, AKBP Danang memaparkan inisiatif pemberdayaan sistem pengamanan melalui pemasangan CCTV di area wisata yang terhubung langsung dengan pusat komando Polres Malang.

    Brigjen Harry Kurniawan, selaku Penanggung Jawab Tim Bimtek, mengutarakan terima kasihnya kepada Kapolres dan Kapolsek setempat, serta kepada Pimpinan New Wisata Wendit atas kesediaan mereka menerima kunjungan tim.

    Beliau menjelaskan bahwa Program Prioritas Polri Kegiatan IX merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendukung program Asta Cita pemerintah, yakni visi Bapak Presiden RI.

    “Polri bertanggung jawab penuh untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Polres, Polsek, dan Bhabinkamtibmas, agar dapat bersinergi dengan pengelola destinasi wisata nasional,” tegas Brigjen Harry.

    Ia juga mengungkapkan kekagumannya terhadap penataan Objek Wisata Wendit yang dinilainya sangat baik, termasuk keberadaan dokter hewan untuk menjaga kesehatan satwa.

    “Penting untuk mengantisipasi potensi gigitan hewan kepada pengunjung, sehingga pemeriksaan kesehatan hewan menjadi sebuah keharusan,” tambahnya.

    Brigjen Harry menegaskan bahwa kegiatan Bimtek Subdit Wisata ini akan ditindaklanjuti dengan Ditpolsatwa untuk bersama-sama melaksanakan bimbingan teknis dan asistensi terkait kesehatan hewan yang dikelola oleh objek wisata.

    Anggun Dwi Cahyono Seco, Direktur PT Sumber Berkat Wisata Pratama selaku pengelola New Wisata Wendit, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya atas kunjungan serta arahan yang diberikan oleh Tim Bimtek Polri.

    Ia menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan standar keamanan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang.

    Kegiatan Bimtek ini dipimpin langsung oleh Brigjen Pol Harry Kurniawan S.I.K., S.H., M.H., dengan didampingi oleh Kombes Pol Nurwiyanto SIK, Kombes Pol Edy Sumardi Priadinata S.I.K., M.H., dan Pembina Fitriana Nurhayati, S.E.

    Dari internal Polres Malang, hadir Kapolres Malang AKBP Danang Setyo Pambudi, Kasat Samapta Polres Malang AKP Syaiful, Kapolsek Pakis AKP Suryanto, Kasat Lantas AKP Chalvin, serta Kanit Pam Wisata dan jajarannya.

    Sementara dari pihak pengelola New Wisata Wendit, turut hadir Anggun Dwi Cahyono Seco selaku Direktur PT Sumber Berkat Wisata Pratama, jajaran manajemen New Wisata Wendit, dan drh. Elvi. @red.

  • Janji Dibayar, Tapi Tak Kunjung Tiba: Polemik Pembayaran Proyek PLTU Suralaya Seret Pengusaha Lokal

    Janji Dibayar, Tapi Tak Kunjung Tiba: Polemik Pembayaran Proyek PLTU Suralaya Seret Pengusaha Lokal

    Cilegon – 9 Juli 2025 – Puluhan pengusaha lokal yang menjadi mitra kerja dalam proyek pembangunan PLTU Suralaya Unit 9 dan 10 menyatakan kekecewaan mendalam terhadap PT Widya Satria (PT WS), selaku subkontraktor proyek. Hingga lebih dari satu tahun setelah pekerjaan diselesaikan, pembayaran senilai sekitar Rp 3,1 miliar belum juga dilakukan.

    Padahal, pihak kontraktor utama, PT Hutama Karya (PT HK), dan pemilik proyek, PT Indo Raya Tenaga (PT IRT), disebut telah mengucurkan dana sekitar Rp 13,5 miliar kepada PT WS. Namun demikian, dana tersebut tidak diteruskan kepada para pengusaha lokal yang telah menyelesaikan tanggung jawabnya di lapangan.

    “Kami sudah menunaikan kewajiban, tetapi hak kami diabaikan. Ini bukan hanya soal uang, ini soal keadilan dan kelangsungan usaha kami,” ujar salah satu pengusaha lokal yang meminta identitasnya dirahasiakan.

    Etika Dipertanyakan, Kontrak Baru Diberikan ke Pihak Lain, Lebih menyakitkan lagi, PT WS dilaporkan telah memberikan kontrak baru ke perusahaan lain, meskipun kewajiban terhadap mitra kerja sebelumnya belum diselesaikan. Para pengusaha menilai tindakan ini mencederai etika kerja dan menunjukkan rendahnya kepedulian terhadap mitra lokal yang telah bekerja keras.

    “Kami kecewa karena seolah-olah dibuang setelah dipakai. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada niat baik. Hanya janji kosong,” tegas pengusaha lainnya.

    Proyek Nasional, Tapi Rakyat Lokal Tersisih PLTU Suralaya Unit 9 dan 10 merupakan proyek strategis nasional. Proyek ini dikerjakan oleh konsorsium PT HK, PT Indonesia Power (anak usaha PLN), dan PT Indo Raya Tenaga, dengan komposisi saham 51%. Sementara sisanya, 49%, dimiliki oleh Barito Pacific Group dan perusahaan asal Korea Selatan, KEPCO.

    Proyek ini bernilai triliunan rupiah, namun kenyataannya, pengusaha lokal justru menjerit karena belum menerima hak mereka.

    Tuntutan dan Tekanan Publik,Sejumlah pengusaha menyatakan akan menempuh jalur hukum bila tidak ada penyelesaian dalam waktu dekat. Mereka juga menyatakan siap menggelar aksi bersama Aliansi Masyarakat Suralaya untuk menuntut keadilan dan mendorong transparansi dalam pelaksanaan proyek.

    Belum Ada Klarifikasi Resmi, Hingga press release ini diterbitkan, tidak ada klarifikasi resmi dari PT Widya Satria, PT Hutama Karya, maupun PT Indo Raya Tenaga mengenai alasan keterlambatan pembayaran. Kondisi ini semakin memperburuk citra proyek besar yang seharusnya menjadi kebanggaan pembangunan energi nasional. (Mgr)

  • Kasus DBD di Kota Serang Menurun, Dinkes Ajak Masyarakat Tetap Waspada dan Gencarkan 3M Plus

    Kasus DBD di Kota Serang Menurun, Dinkes Ajak Masyarakat Tetap Waspada dan Gencarkan 3M Plus

    Kota Serang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang mencatat adanya tren penurunan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sepanjang awal tahun 2025.

    Meski demikian, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan terus meningkatkan kewaspadaan, terutama melalui gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN).

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, Ahmad Hasanuddin, pada Selasa 8 Juli 2025 mengungkapkan jumlah kasus DBD dari Januari hingga Mei 2025 tercatat kurang dari 50 kasus atau tepatnya ada di angka 30.

    Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yang mencapai sekitar 80 kasus.

    Namun, dari total kasus tahun ini, dilaporkan ada satu pasien yang meninggal dunia.

    “Trennya (kasus) menurun dibandingkan tahun kemarin. Tapi kami mengimbau masyarakat untuk tidak membiarkan air tergenang, baik di pekarangan atau di mana saja,” ujar Hasanuddin.

    Hasanuddin menegaskan bahwa metode pencegahan yang paling efektif bukanlah pengasapan atau fogging, melainkan gerakan 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang).

    Ia menjelaskan, fogging hanya efektif membunuh nyamuk dewasa, tidak pada jentik nyamuk yang berkembang biak di genangan air bersih.

    “Yang jelas sih dari Dinas Kesehatan menghimbau ke masyarakat, untuk tidak membiarkan air-air tergenang baik di pekarangan atau di tempat mana saja yang dilihat,” katanya.

    “Kalau fogging atau pengasapan itu membunuh nyamuk dewasa. Jentik-jentik tidak akan mati. Sehingga yang paling efektif adalah 3M, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang tempat penampungan air,” jelasnya.

    Dinkes Kota Serang, melalui tim promosi kesehatan di setiap Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), secara aktif terus melakukan penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya PSN.

    Berdasarkan data yang dihimpun, sebaran kasus DBD di Kota Serang bersifat merata dan tidak ada wilayah kecamatan yang dominan.

    Penyakit ini juga menyerang berbagai kelompok usia dan tidak memandang jenis kelamin.

    “Nyamuk tidak memilih perempuan atau laki-laki. Semua berisiko, karena itu pencegahan harus dilakukan bersama-sama,” tutupnya. (Trg)

  • Rapat dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Prestasi Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

    Rapat dengan DPR RI, Mendagri Jelaskan Prestasi Kinerja dan Pengelolaan Anggaran Kemendagri dan BNPP Tahun 2024

    Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan berbagai prestasi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tahun Anggaran (TA) 2024 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7/2025). Capaian positif tersebut tercermin dari sejumlah indikator kinerja strategis yang berhasil diraih sepanjang tahun berjalan.

    Ia menjelaskan, Kemendagri berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp5,16 triliun atau 96,55 persen dari pagu sebesar Rp5,35 triliun. Realisasi ini menempatkan Kemendagri pada peringkat ke-6 dari 21 kementerian/lembaga (K/L) dengan pagu anggaran sedang, serta peringkat ke-33 dari total 86 K/L secara nasional. Persentase ini juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada pada angka 95,62 persen.

    Selain itu, atas penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024, Kemendagri kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini tersebut merupakan yang ke-11 kali berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2014. “Artinya dapat secara implisit bahwa Kementerian Dalam Negeri dalam merealisasikan anggarannya dianggap efisien, efektif, transparan, akuntabel, artinya dapat mengelola keuangan tersebut,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

    Tak hanya itu, Kemendagri juga mencatat berbagai prestasi dalam pelaksanaan program. Di antaranya adalah capaian nilai kinerja anggaran sebesar 93,68 atau predikat “Sangat Baik” menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemendagri juga mengalami peningkatan nilai pada sejumlah indikator tata kelola pemerintahan, seperti Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebesar 77,90 atau kategori “Sangat Baik” menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

    Lebih lanjut, Mendagri mengatakan bahwa Kemendagri memperoleh Nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 88,92 atau kategori A- dari KemenPANRB. Selain itu, Kemendagri juga meraih Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,95 atau predikat “Sangat Baik” dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Pada kesempatan yang sama, Mendagri turut memaparkan kinerja BNPP selama tahun 2024. Realisasi belanja BNPP tercatat sebesar Rp231,63 miliar atau 98,01 persen dari total pagu. Capaian ini menempatkan BNPP di atas rata-rata nasional, serta berada di peringkat ke-11 dari 47 K/L dengan kategori pagu kecil dan peringkat ke-16 dari total 86 K/L secara nasional.

    BNPP juga kembali meraih opini WTP ke-11 kalinya secara berturut-turut dari BPK, serta mencatatkan nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 98,23 dari Bappenas. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BNPP pun meningkat dari 70,08 menjadi 73,88. Selain itu, layanan publik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memperoleh kategori “Prima” dari KemenPANRB.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang selalu melakukan pengawasan kepada Kementerian Dalam Negeri dan BNPP dengan nilai-nilai yang cukup baik tersebut,” jelasnya.

    Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan pagu indikatif Kemendagri dan BNPP untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pagu indikatif Kemendagri pada 2026 sebesar Rp3.244.174.658.000. Berdasarkan kebutuhan yang ada, pihaknya juga telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3.145.931.679.000. Adapun pagu indikatif BNPP untuk 2026 sebesar Rp131.115.351.000, dengan usulan tambahan anggaran sebesar Rp235.184.696.000.

    Sebagai informasi tambahan, selain Mendagri, hadir pula Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. (Rg)

  • Penerimaan Mahasiswa Peserta Kkm 2025 Universitas Bina Bangsa Kelompok 44 Di Desa Cikuya

    Penerimaan Mahasiswa Peserta Kkm 2025 Universitas Bina Bangsa Kelompok 44 Di Desa Cikuya

    Cikuya – Penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kelurahan Cikuya berlangsung dengan penuh kehangatan dan antusiasme. Kepala Desa Cikuya, bersama jajaran perangkat desa menyambut langsung kedatangan para mahasiswa di balai desa. Suasana terasa khidmat ketika mahasiswa diperkenalkan satu per satu dan diberikan arahan mengenai peran serta tanggung jawab mereka selama menjalankan program KKM di wilayah Cikuya. 08 Juli 2025

    Dalam sambutannya, Kepala Desa Cikuya Bukhori menegaskan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dan masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Beliau menyampaikan harapan agar mahasiswa dapat menggali potensi lokal, beradaptasi dengan adat setempat, serta mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah. Kepala desa juga menekankan bahwa kehadiran mahasiswa KKM merupakan wujud nyata sinergi antara dunia pendidikan dan pemerintahan desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Para mahasiswa kemudian menerima penjelasan tentang kondisi umum desa, program kerja yang akan dijalankan, serta tantangan yang mungkin dihadapi di lapangan. Kepala desa mengajak mahasiswa untuk berperan aktif, menjaga nama baik almamater, dan membangun hubungan harmonis dengan warga setempat. Dukungan penuh dari perangkat desa dan masyarakat menjadi modal utama bagi mahasiswa dalam menjalankan tugas pengabdian.

    Acara penerimaan ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis atribut KKM kepada kepala desa oleh dosen pembimbing lapangan. Seluruh peserta tampak bersemangat dan siap menjalankan program kerja di Kelurahan Cikuya. Diharapkan, kehadiran mahasiswa KKM dapat memberikan manfaat nyata, memperkuat hubungan antara kampus dan masyarakat, serta menjadi inspirasi bagi generasi muda di desa Cikuya. (Ika)

  • Penerimaan Mahasiswa Peserta Kkm 2025 Universitas Bina Bangsa Kelompok 44-48 Di Kecamatan Sukaresmi

    Penerimaan Mahasiswa Peserta Kkm 2025 Universitas Bina Bangsa Kelompok 44-48 Di Kecamatan Sukaresmi

    Sukaresmi – Kecamatan Sukaresmi menjadi titik sentral penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dari Universitas Bina Bangsa, khususnya kelompok 44 hingga 48. Acara yang berlangsung di aula kantor kecamatan ini diselimuti suasana hangat dan penuh antusiasme, dihadiri langsung oleh Camat Sukaresmi Tatang Fauzi, SE., MM dan jajaran, Para Kepala Desa dari wilayah tujuan KKM Se-Kecamatan Sukaresmi, serta Dosen Pembimbing lapangan (DPL) kelompok 44 hingga 48. 08 Juli 2025

    Camat Sukaresmi membuka acara dengan sambutan hangat, mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan Universitas Bina Bangsa yang menjadikan Sukaresmi sebagai lokasi pengabdian.

    Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah kecamatan, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun desa. “Kehadiran adik-adik mahasiswa diharapkan dapat membawa angin segar, ide-ide inovatif, serta energi positif yang akan mendorong kemajuan desa-desa di Kecamatan Sukaresmi”. ujar Camat Sukaresmi, sembari berharap mahasiswa dapat beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi nyata sesuai kebutuhan lokal.

    Selanjutnya, M. Nassir Agustiawan S.H.I., M.H selaku Koordinator Kecamatan, menyampaikan sambutan secara lugas, menjelaskan perihal teknis dan koordinasi selama pelaksanaan KKM. “Kami di Kecamatan Sukaresmi siap memfasilitasi dan mendukung penuh setiap program yang akan dijalankan oleh adik-adik, Jangan sungkan untuk berkoordinasi baik dengan kami di kecamatan maupun langsung dengan kepala desa dan perangkatnya” tegas M. Nassir Agustiawan S.H.I., M.H.

    Beliau juga mengingatkan mahasiswa untuk menjaga etika, menghormati adat istiadat setempat, serta menjadikan KKM sebagai ajang pembelajaran sekaligus pengabdian yang nyata terhadap masyarakat.
    Acara penerimaan ditutup dengan penyerahan simbolis atribut KKM dari pihak kampus kepada Camat kecamatan Sukaresmi dan disaksikan oleh seluruh hadirin, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama.

    Semangat pengabdian terpancar jelas dari raut wajah para mahasiswa, yang kini siap terjun langsung ke tengah masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu dan membawa perubahan positif di Kecamatan Sukaresmi. (Ika)

  • Dekranas Expo 2025, Dekranasda Kabupaten Serang Pamerkan Barbagai Produk UMKM Unggulan

    Dekranas Expo 2025, Dekranasda Kabupaten Serang Pamerkan Barbagai Produk UMKM Unggulan

    Kaltim – Stand Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Serang memamerkan berbagai produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) unggulan Kabupaten Serang di Dekranas Expo 2025, tepatnya di BSCC Dome Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Pameran dalam rangka Puncak Hari Ulang Tahun ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas).

    Sekretaris Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) Kabupaten Serang, Shinta Asfilian Harjani mengatakan bahwa untuk Dekranas Expo 2025 ini dilaksanakan tepatnya di BSCC Dome Kota Balikpapan pada 9 sampai 11 Juli 2025.

    ”Dekranasda Kabupaten Serang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk satu stand dengan menampilkan produk unggulan yang bersifat ekonomi kreatif atau barang-barang kreatif,”kata Shinta melalui keterangan tertulisnya pada Rabu, 9 Juli 2025.

    Lebih lanjut Shinta mengatakan, untuk produk UMKM yang dipamerkan meliputi Perhiasan dan juga tas dengan menggunakan batu atau mutiara dari magic stone berasal dari Kecamatan Kramatwatu. Kemudian Handycraft dan Ynsew Craft dan Komunitas Handmade se Kabupaten Serang.

    “Kami juga menampilkan anyaman tas, topi dan lainnya dari limbah kertas di Desa Tegal Maja, Kecamatan Kragilan. Ada juga baju-baju dari designer lokal dengan bahan dasar 12 Motif Batik Kabupaten Serang, serta bahan-bahan batik yang berasal dari pengrajin Kecamatan Tunjung teja, Padarincang dan Kecamatan Waringinkurung,”jelasnya.

    Tampak Ketua Dekranasda Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Bupati Serang yang juga Istri Mendes PDT, Ratu Rachmatuzakiyah, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat mengunjungi Stand Dekranasda Kabupaten Serang.

    Sekadar diketahui Dekranas Expo 2025 sebagai rangkaian kegiatan Acara Syukuran HUT Ke 45 Dekranas dibuka oleh Ketua Umum Dekranas yang juga Isteri Wapres Selvi Gibran Rakabuming Raka Sport and Convention Center Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim yang berlangsung sejak 9-11 Juli 2025 mendatang.

    Dekrans Expo sebagai Puncak Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-45 Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Tahun 2025 yang mengusung tema “Pengrajin, Berdaya, Mendunia”. Dekranas Expo 2025 dalam rangka memberikan apresiasi dan motivasi kepada perajin/UMKM di sektor kerajinan serta meningkatkan daya saing produk kriya Dekranas akan menyelenggarakan Dekranas Award 2025.(Trg)

  • Jasa Raharja Raih Penghargaan dari ASEAN Risk Awards 2025, Bukti Pentingnya Tata Kelola Risiko di Sektor Publik

    Jasa Raharja Raih Penghargaan dari ASEAN Risk Awards 2025, Bukti Pentingnya Tata Kelola Risiko di Sektor Publik

    Jakarta, Djawaranews.com — Jasa Raharja meraih prestasi membanggakan sebagai juara pertama kategori Public Initiatives Award dalam ajang ASEAN Risk Awards (ARA) 2025. Acara penghargaan ini berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 yang dihadiri oleh ratusan praktisi manajemen risiko dari berbagai organisasi terkemuka di kawasan Asia Tenggara, 9/7/25.

    Public Initiatives Award diberikan kepada institusi yang dinilai berhasil menghadirkan inisiatif publik yang berdampak luas melalui pendekatan manajemen risiko yang inovatif dan berkelanjutan. Jasa Raharja dinilai berhasil membuktikan peran strategisnya dalam menghadirkan perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia, dengan tata kelola risiko yang efektif dan terukur.

    Selain menjadi pemenang pada kategori Public Initiatives Award, Jasa Raharja juga masuk dalam daftar shortlist nominee untuk kategori Risk Culture Award, yang mengapresiasi organisasi dengan budaya risiko yang kuat dan menyeluruh.

    Mengusung tema “ASEAN Synergy”, ASEAN Risk Awards 2025 bertujuan mendorong kolaborasi, inovasi, dan ketangguhan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan risiko, sekaligus memberikan pengakuan kepada entitas yang telah berhasil menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan risiko yang unggul.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti konkret komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola risiko yang andal, sekaligus menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat dan tanggap.

    “Keikutsertaan Jasa Raharja di ASEAN Risk Awards 2025 tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan, tetap juga menjadi bagian dari upaya strategis kami dalam memperkuat daya saing dan eksistensi perusahaan pada tingkat global, khususnya Asia Tenggara. Kami percaya bahwa pengelolaan risiko yang baik merupakan fondasi dari pelayanan publik yang juga baik,” ujar Harwan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam mewujudkan transformasi perusahaan menuju tata kelola yang adaptif, profesional, dan bertanggung jawab.

    “Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh insan Jasa Raharja yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Ini juga menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang humanis dan mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

    Sebagai BUMN yang menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat dan tepat, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas risiko.

    Kemenangan ini sekaligus memperkuat posisi Jasa Raharja sebagai institusi publik yang mampu bersaing secara global, serta menjadi teladan dalam penerapan manajemen risiko di sektor pelayanan sosial. (Red)