demo.sundapost.co.id

Blog

  • Penganiayaan Wartawan di Pasuruan, Aliansi Solidaritas Pers Desak Keadilan

    Penganiayaan Wartawan di Pasuruan, Aliansi Solidaritas Pers Desak Keadilan

    PASURUAN – Kasus penganiayaan terhadap wartawan di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, pada Jumat, 18 Juli 2025, menjadi perhatian serius Aliansi Solidaritas Pers Pasuruan. Sebanyak 45 anggota aliansi berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas.

    Penganiayaan terhadap wartawan diduga terkait dengan tugas jurnalistik mereka yang melakukan konfirmasi tentang keberadaan lokasi perjudian di wilayah tersebut. Dugaan perencanaan penganiayaan ini menguat karena insiden tersebut diduga dipicu oleh pemberitaan sebelumnya tentang maraknya aktivitas perjudian di Sedarum dua bulan lalu.

    Korban mengalami luka serius, meliputi rasa sakit di dada, memar di wajah, pusing kepala, dan muntah-muntah. Saat ini korban dirawat di RSUD Sudarsono. Kondisi korban menunjukkan betapa brutalnya kekerasan yang dialaminya hanya karena menjalankan tugas jurnalistik.

    H. Sugeng Samiaji, ketua Aliansi SAPA (Solidaritas Aktivis dan Pers Pasuruan) menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penganiayaan terhadap seorang wartawan. Aliansi ini mendesak Polres Kota Pasuruan untuk segera menuntaskan kasus ini. Dengan solidaritas yang kuat dari 45 anggota aliansi, mereka berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan keadilan bagi korban dan keamanan bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya.

    “Kami sangat prihatin dengan kejadian ini, kita mendesak Polres Kota Pasuruan untuk segera menuntaskan kasus ini dengan melakukan penangkapan para pelaku menjadi tuntutan utama agar kejadian serupa tidak terulang dan penegakan hukum berjalan adil dan tegas,” tegasnya.

    Selain itu, H. Sugeng Samiaji juga menyoroti maraknya aktivitas perjudian di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dan meminta aparat berwenang untuk mengambil tindakan tegas jika terbukti benar adanya.

    “Maraknya perjudian ini perlunya tindakan tegas dari pihak kepolisian di wilayah badan hukum Polres Pasuruan Kota,” ucapnya.

    Kasat Reskrim Polres Kota Pasuruan, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, menyatakan telah memerintahkan anggotanya untuk memburu dan menangkap pelaku penganiayaan. Pernyataan ini memberikan sedikit harapan akan adanya proses hukum yang cepat dan transparan.

    Kasat Reskrim Polres Kota Pasuruan telah memerintahkan anggotanya untuk memburu dan menangkap pelaku penganiayaan terhadap seorang wartawan di Kecamatan Nguling. Pernyataan ini memberikan harapan akan adanya proses hukum yang cepat dan transparan.

    Dimana, Polres Pasuruan Kota sendiri memiliki track record yang baik dalam menangani kasus penganiayaan, dengan komitmen Polres Pasuruan Kota untuk menangani kasus ini secara transparan dan cepat, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan korban dapat memperoleh hak-haknya.

    Kekerasan terhadap wartawan merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan harus dihukum setimpal. Perlindungan keselamatan dan keamanan wartawan sangat penting dalam menjalankan tugasnya. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang krusial dan harus dijaga dan dihormati. Dengan demikian, kebebasan pers dan demokrasi dapat terjaga dan berkembang.

    Aliansi SAPA berharap kasus penganiayaan terhadap wartawan di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dapat segera diselesaikan dengan tuntas dan adil. Mereka mengharapkan Polres Kota Pasuruan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban.

    Selain itu, Aliansi SAPA juga berharap agar keamanan dan keselamatan wartawan dapat terjamin dalam menjalankan tugasnya, sehingga kebebasan pers dapat tetap terjaga dan demokrasi dapat berjalan dengan baik. (Saichu)

  • Tingkatkan Kesadaran Pelajar, Jasa Raharja dan Polres Tangsel Gelar Edukasi Lalu Lintas di SMK Letris Indonesia

    Tingkatkan Kesadaran Pelajar, Jasa Raharja dan Polres Tangsel Gelar Edukasi Lalu Lintas di SMK Letris Indonesia

    Tangerang  – Dalam rangka mendukung peningkatan kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar, PT Jasa Raharja Cabang Tangerang bekerja sama dengan Unit Kamsel Polres Tangerang Selatan menggelar kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas di SMK Letris Indonesia, Kamis (17/07/2025). Kegiatan ini berlangsung di Jalan Siliwangi No. 55, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, sekaligus bersamaan dengan kegiatan Operasi Patuh Jaya yang dilaksanakan mulai 14 hingga 27 Juli 2025.

    Melalui kegiatan ini, para siswa mendapatkan pembekalan seputar pentingnya menaati peraturan lalu lintas, seperti kewajiban menggunakan helm dan sabuk pengaman, serta larangan menggunakan ponsel saat berkendara. Edukasi juga diberikan mengenai risiko kecelakaan lalu lintas jika tidak mematuhi aturan yang berlaku, sekaligus menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini dalam berkendara.

    Perwakilan dari Jasa Raharja Cabang Tangerang menyampaikan bahwa membangun kesadaran tertib lalu lintas harus dimulai dari generasi muda yang akan menjadi pengguna jalan di masa depan. Rama Adhitya Budhiarto salah satu narasumber, mengatakan bahwa dengan membiasakan pelajar memahami pentingnya keselamatan di jalan, diharapkan akan tercipta budaya berlalu lintas yang lebih aman dan tertib di masyarakat.

    Sementara itu Kepala Cabang Jasa Raharja Tangerang, Panji Artha menegaskan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lalu lintas yang aman. Ia menyebutkan bahwa sosialisasi serupa akan terus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya menyasar pengendara aktif, tetapi juga masyarakat umum sebagai bagian dari ekosistem lalu lintas. “Harapannya, tumbuh kesadaran kolektif untuk saling menjaga keselamatan di jalan,” ujarnya.

  • Bersama DPRD Banten, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Tangsel

    Bersama DPRD Banten, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Tangsel

    Tangsel – Dinas Kesehatan Provinsi Banten bersama DPRD Banten menggelar bakti sosial khitanan massal di Serua Kec Ciputat Kota Tangerang Selatan. Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Selain pelayanan medis, peserta juga menerima bingkisan dan obat-obatan.

    Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Banten, drg. Nimas Teguh Widhanarti mengatakan kegiatan bhakti sosial khitanan massal merupakan program kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang di lakukan rutin.

    “Sinergi antara Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan Komisi V DRPD Banten bertujuan agar kesehatan anak terjaga sejak dini, karena anak adalah generasi penerus bangsa. Selain menjalankan perintah agama, secara medis bermanfaat meningkatkan kebersihan genital dan mencegah infeksi penyakit seksual di kemudian hari,” jelasnya. Rabu, (9/7/25).

    Sementara itu, A. Cut Muthia Ahmad M, Anggota DPRD Provinsi Banten Komisi V mengatakan khitanan menjadi salah satu bagian dari syariat agama dan wajib hukumnya bagi anak laki-laki. Dari pandangan agama, fungsi dari khitan adalah mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah.

    Sedangkan secara medis, khitan mempunyai Faedah yang sangat penting yakni untuk membuang bagian anggota tubuh yang menjadi persembunyian kotoran, virus, bakteri, dan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.

    Cut Muthia mengatakan, bahwa Khitanan Massal ini adalah program dari Dinkes Provinsi Banten, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, khitan massal ini dapat diikuti semua orang, khusunya Masyarakat di Kota Tangerang Selatan.

    “Program ini untuk masyarakat pamulang yang mau menghitan anaknya, ini adalah program pemerintah dengan memberikan keringanan kepada masyarakat. proses Khitan yang dilakukan tidak mengeluarkan darah karena dilakukan dengan laser dan bisa langsung kering serta bisa langsung jalan. Diharapkan masyarakat bisa terbantu dengan adanya program ini,” ucapnya. (Adv)

  • Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Kadupinang Pandeglang

    Tingkatkan Kesehatan Masyarakat, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Kadupinang Pandeglang

    Pandeglang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten secara rutin menggelar kegiatan khitanan massal sebagai bagian dari program pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya yang kurang mampu, dalam memenuhi kewajiban agama dan mendapatkan layanan kesehatan dasar.

    Anggota DPRD Provinsi Banten Komisi V, Hj. Ida Hamdah, S.I.P mengatakan, Khitanan Massal ini adalah program dari kerjasama DPRD Banten dengan Dinkes Provinsi Banten untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Banten

    “Program ini merupakan aspirasi masyarakat yang kami fasilitasi melalui kerjasama dengan Dinkes Banten untuk memberikan keringanan kepada masyarakat. Proses Khitan yang dilakukan tidak mengeluarkan darah karena dilakukan dengan laser dan bisa langsung kering serta bisa langsung jalan. Diharapkan masyarakat bisa terbantu dengan adanya program ini,” tutur Hj. Ida Hamdah saat menghadiri Bakti Sosial Khitanan massal di kampung Kadupinang desa Rocek kecamatan Cimanuk kabupaten Pandeglang. Kamis, (10/7/25).


    Sementara itu, Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Provinsi Banten drg. Nimas Teguh Widhanarti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membantu masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan layanan kesehatan dasar. Selain pelayanan medis, peserta juga menerima bingkisan dan obat-obatan.

    Selain manfaat kesehatan, lanjut Nimas, kegiatan ini juga memberikan manfaat sosial dengan meringankan beban masyarakat dan menumbuhkan semangat kepedulian. Selain itu, Kegiatan khitanan massal ini bertujuan memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial. “Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten,” pungkasnya, (Adv)

  • Berikan Akses Kesehatan, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Desa Kondangjaya Pandeglang

    Berikan Akses Kesehatan, Dinkes Banten Gelar Khitanan Massal di Desa Kondangjaya Pandeglang

    Pandeglang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten bersama Anggota DPRD Provinsi Banten Sekretaris Komisi V  menyelenggarakan kegiatan bakti sosial khitanan massal yang dilaksanakan di Gedung Muhamadiyah Jl. KH. Umarjaya Kp Lapangan RT 03/03 Desa Kondangjaya Kec cisata Kab Pandeglang. Acara ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah.

    Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Banten, Upi Meikawati, SKM., MKM., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam tindakan khitan yang belum tercakup dalam layanan BPJS.

    “Kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, agar anak-anak mereka bisa mendapatkan layanan khitan secara gratis, aman, dan layak,” ujar  Upi. Rabu, (16/7/25).

    Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Banten, H. Rifky Hermiansyah, S.Psi., MAB mengatakan,  Khitanan Massal ini adalah program hasil dari aspirasi masyarakat yang di implementasikan dalam kerjasama DPRD Banten dengan Dinkes Provinsi Banten untuk memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat Banten.

    “Program ini bermula dari aspirasi masyarakat terhadap kesehatan yang layak dan geratis dan kami sebagai wakil rakyat membawa aspirasi tersebut dan melalui Dinkes Banten aspirasi tersebut dapat berjalan,” katanya.

    Rifky Hermiansyah berharap kegiatan khitanan massal ini dapat memberikan akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menanamkan nilai kepedulian sosial. “Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Adv)

  • Pemprov Banten dan PLN Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Pemprov Banten dan PLN Wujudkan Net Zero Emission 2060

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dan berkolaborasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) mewujudkan net zero emission, salah satunya melalui penggunaan kompor listrik. Pemerintah Indonesia targetkan net zero emission pada tahun 2060.

    Hal itu disampaikan Andra Soni saat membuka kegiatan Electrifying Lifestyle Vaganza Lomba Memasak dengan Kompor Listrik di Halaman Gedung Negara Provinsi Banten, Jl KH. Brigjen Syam’un No.5, Kota Serang, pada Jumat (18/7/2025).

    “Alhamdulillah hari ini di Gedung Negara, PLN menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi atau Kampanye Gaya Hidup berbasis listrik yang aman,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni juga menyampaikan, kegiatan tersebut juga menjadi upaya bersama untuk memasyarakatkan penggunaan kompor listrik di masyarakat.

    “Kita harus mendorong ini bisa dimasifkan dan kita sama-sama mengkampanyekan. Agar tujuan kita untuk beralih kepada listrik, baik mobil listrik maupun alat-alat memasak atau kompor listrik ini bisa dijalankan dan masif di Provinsi Banten,” katanya.

    Selanjutnya, Andra Soni juga menuturkan Pemprov Banten akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan PLN dalam mewujudkan net zero emission tahun 2060.

    “Kita juga akan melakukan sosialisasi kepada ASN-ASN yang ada di Provinsi Banten, dengan jumlah ASN yang besar otomatis dampaknya akan besar juga,” imbuhnya.

    Untuk mewujudkan hal itu, kata Andra Soni, PLN diharapkan dapat memberikan dukungan kepada seluruh daerah di Provinsi Banten, khususnya wilayah selatan untuk dapat teraliri listrik dengan baik.

    “Kami masih mencatat masih ada rumah tangga yang belum teraliri listrik, kami telah berupaya untuk mendapatkan akses dan kemudahan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik,” jelasnya.

    Sementara, General Manajer PLN UID Banten Muhammad Joharifin menuturkan keunggulan peralatan listrik, mulai dari kompor listrik, motor listrik, mobil listrik dan lainnya itu sangat mudah serta kenyamanan yang didapatkan oleh pengguna.

    “Keamanan juga relatif misalkan kompor induksi tidak ada unsur api, kalau disentuh langsung tidak sebabkan panas, kecuali objek yang dipanaskan. Itu akan menjadi aman, nyaman, praktis karena tidak timbulkan polusi dan itu emisi nol,” ujarnya.

    Selanjutnya, ia juga menuturkan saat ini kesadaran masyarakat semakin meningkat terkait dengan peralihan penggunaan peralatan listrik, salah satunya dengan kompor listrik. Karena dengan menggunakan energi listrik dapat lebih efisien atau hemat.

    “Dari hasil penghematan bisa untuk yang produktif atau hal-hal lain yang bisa meningkatkan ekonomi juga. Dari sisi negara, subsidi tentunya akan lebih bisa berhemat, kalau dengan BBM, nilai subsidi luar biasa. Kalau listrik jauh berkurang,” pungkasnya.

    Pada kesempatan itu, Andra Soni bersama Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni memasak Tortilla Jagung dengan menggunakan kompor listrik. (Trg)

  • Ketua TP PKK Provinsi Banten: Keluarga Turut Berperan Wujudkan Swasembada Pangan

    Ketua TP PKK Provinsi Banten: Keluarga Turut Berperan Wujudkan Swasembada Pangan

    SERANG – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengatakan keluarga turut berperan dalam mewujudkan swasembada pangan. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk ditanami bahan pangan atau sayuran.

    Hal itu disampaikan Tinawati usai mengikuti Gerakan Memanen Jagung di Taman Lestari, Kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang pada Kamis (17/7/2025).

    “Program swasembada pangan harus kita galakkan, terutama di tingkat keluarga. Kita bisa menanam di polybag dan pot-pot di pekarangan, walaupun tidak ada lahan tanah,” ungkapnya.

    Tinawati menyampaikan, pemanfaatan pekarangan rumah juga dapat digunakan untuk menanam sejumlah tanaman. Seperti tanaman cabai, tomat, bawang dan tanaman lainnya.

    “Ini bisa menjadi contoh. Kita membangun dari sentra terkecil terlebih dahulu melalui pekarangan rumah,” katanya.

    Dengan begitu, kata Tinawati, dibutuhkan peran keluarga dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Dalam hal ini dengan memanfaatkan secara maksimal pekarangan rumah.

    “Kami mengajak ibu-ibu rumah tangga untuk memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan tidur walaupun tidak luas. Namun kita membantu pemerintah dalam mencanangkan swasembada pangan, mulai dari unit terkecil di rumah tangga,” jelasnya.

    Sementara, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Ade Ahmad Kosasih menyampaikan, penanaman sejumlah tanaman di pekarangan kantor tersebut diinisiasi oleh DWP Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

    “Ini diinisiasi oleh Dharma Wanita Dinas Ketahanan Pangan. Yang ditanam di sini ada jagung, cabai rawit, singkong, dan pisang,” ujarnya.

    Disampaikan, tanaman jagung yang akan dipanen jenis jagung manis atau hibrida yang dapat dipanen di usia 60-75 hari.

    “Usia jagung kita sekarang sudah 70 hari dan sudah siap panen,” pungkas Ade. (Red)

  • Selain Urai Kemacetan, Walikota Serang: Flayover Terondol Akan Hadirkan Banyak Lapangan Kerja Baru di Kasemen

    Selain Urai Kemacetan, Walikota Serang: Flayover Terondol Akan Hadirkan Banyak Lapangan Kerja Baru di Kasemen

    KOTA SERANG, Djawaranews.com – Selain dimaksudkan untuk mengurai kemacetan di Kota Serang, keberadaan Flyover Terondol diharapkan mampu menarik minat investor baru untuk menanamkan sahamnya di Kawasan Kecamatan Kasemen.

    Dengan terus bermunculannya investor di Kecamatan Kasemen, tentunya akan mengahadirkan dunia usaha baru sekaligus lapangan kerja bagi warga Kota Serang khususnya.

    Seperi diketahui, Kecamatan Kasemen merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah kawasan industri pada RTRW Kota Serang.

    Dengan kata lain, hadirnya Flyover Terondol ini merupakan terobosan baru bagi Kota Serang dalam menghadirkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat kedepan.

    “Tidak hanya mengurai kemacetan. Hadirnya Flyover Terondol diyakini mampu untuk menghadirkan lapangan kerja baru di Kecamatan Kasemen, ” jelas Budi Rustandi, Jumat (18/7/2025).

    Untuk itu, Budi mengaku bersemangat agar Flyover Terondol bisa terealisasi dalam memajukan perekonomian masyarakat Kota Serang kedepan.

    “Tidak hanya itu, pembangunan flyover Terondol juga nantinya bisa menjadi ciri Kota Serang tersendiri, karena dasainnya akan dikerjakan oleh arsitektur handal, sehingga bentuknya menjadi cantik. Jadi kalau pengendara melintas dari Tol Tangerang-Merak atau dari arah sebaliknya bisa lihat langsung flyover ini saat melintasinya, ” katanya.

    Diketahui, pembangunan Flyover Terondol saat ini masuk pada tahap perencanaan untuk selanjutnya dilanjutkan pembangunan fisiknya.

    Dimana, pembangunan Flyover Terondol diproyeksikan untuk dikerjakan dengan 3 opsi pilihan.

    Pertama, menghubungkan Jalan Armada-Warung Jaud, Trip Jamaksari-Warung Jaud dan terakhir adalah Underpass dibawah kolong Tol Serang-Merak.

    Kadis PUPR Banten Arlan Marzan mengatakan, pembangunan Flyover Terondol masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan menjadi rencana strategis pembangunan Provinsi Banten agar bisa dibangun pada tahun-tahun selanjutnya.

    Untuk selanjutnya, tahun 2026 dimulai pada tahap pembebasan lahannya. (Trg)

  • Pastikan Santunan, Jasa Raharja Tinjau TKP Kecelakaan Tabrak Lari di Citeras

    Pastikan Santunan, Jasa Raharja Tinjau TKP Kecelakaan Tabrak Lari di Citeras

    Serang, Djawaranews.com – Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten bersama Unit Laka Lantas Polres Serang melaksanakan kegiatan survei Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Citeras, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, 18/07/25.

    Kecelakaan tersebut merupakan kasus tabrak lari yang melibatkan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat, dan mengakibatkan satu orang korban, seorang laki-laki, meninggal dunia di tempat kejadian.

    Survei TKP dilakukan oleh Alia Ramadhani, petugas Jasa Raharja yang bertugas di Samsat Cikande. Kegiatan ini merupakan langkah verifikasi atas keabsahan kejadian serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses penjaminan santunan dari Jasa Raharja kepada ahli waris korban. Survei ini juga menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pelayanan santunan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Survei lapangan merupakan bagian dari proses penting untuk memastikan validitas data dan mempercepat layanan santunan. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat dan sesuai ketentuan kepada pihak keluarga korban,” ujar Alia Ramadhani saat berada di lokasi kejadian.

    Sementara itu, Kepala Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten, Arny Irawati Tenriajeng, menegaskan bahwa Jasa Raharja hadir sebagai bentuk perlindungan dasar dari negara kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

    “Santunan Jasa Raharja diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan, termasuk dalam kasus tabrak lari, selama memenuhi unsur yang diatur dalam ketentuan. Kami bersinergi dengan pihak kepolisian dalam memastikan keabsahan peristiwa, agar proses pelayanan kepada ahli waris berjalan cepat dan akurat,” jelas Arny. (Trg)

  • Plt Ketua Umum PPAD Merespons 8 Poin Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang Ramai Dibicarakan Publik

    Plt Ketua Umum PPAD Merespons 8 Poin Tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang Ramai Dibicarakan Publik

    Serang Banten, Djawaranews.com – Klaim Forum Purnawirawan TNI dan juga sekaligus menjelaskan beberapa hal yang musti diluruskan. Dalam hal tersebut telah disampaikan langsung Plt Ketua Umum PPAD, Majyen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, yang menyebabkan Purnawirawan TNI bukan bagian dari struktur resmi organisasi purnawirawan yang diakui negara.

    Maka dari itu, tuntutan mereka tidak mewakili seluruh keluarga besar purnawirawan. Seperti itulah keterangan yang disampaikan pada publik di beberapa waktu lalu.

    Demikian beberapa hal disampaikan dirinya, seperti antara lain Plt Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Majyen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, dan yang juga kemudian dirinya telah merespons delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI, yang saat ini sudah ramai dibicarakan public pada, Jumat (18-7-2025).

    Seperti diketahui sebelumnya bahwa, ada salah satu dari delapan tuntutan tersebut yang diantaranya telah meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot.

    “Ingat!!! pernyataan yang telah disampaikan forum tersebut, tidak mewakili PPAD ataupun seluruh purnawirawan TNI AD,” tegas Komaruddin, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Mei 2025, yang dilansir dari sumber informasi Republik Merdeka.

    Berbeda dengan Forum Purnawirawan TNI, PPAD, PEPABRI, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP, yang merupakan organisasi resmi dan telah memiliki legalitas dan struktur untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang tertib dan konstitusional.

    “PPAD adalah wadah yang sah untuk menyalurkan pemikiran dan aspirasi purnawirawan secara konstruktif,” jelas Komaruddin.

    Di sisi lain, ia menegaskan bahwa purnawirawan wajib turut menjaga solideritas dan kehormatan TNI. Ia pun berpandangan, bahwa pernyataan pernyataan forum yang tidak resmi hayati akan berisiko dan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menciptakan kesan perpecahan di tubuh TNI.

    “Pengabdian prajurit tidak berhenti setelah pensiun, melainkan tetap berlanjut dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” pungkas Majyen (Purn) Komaruddin Simanjuntak, selaku Plt. Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) diakhir penyampaiannya. (Trg)