Blog

  • Menpora Dito Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo: 10 Bulan Penuh Karya, Kerja dan Prestasi

    Menpora Dito Hadiri Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo: 10 Bulan Penuh Karya, Kerja dan Prestasi

    Jakarta, Djawaranews.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Sidang kabinet ini membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang serta arahan Presiden dan Pencapaian Program Prioritas.

    Menpora Dito hadir di lingkungan kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.40 WIB, seperti menteri-menteri KMP lain yang juga hadir, Menpora Dito nampak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan celana warna gelap. Menpora juga mengenakan topi warna biru.

    “Alhamdulillah, dalam arahan beliau Pak Presiden mengapresiasi semua pencapaian,” ucap menpora Dito usai mengikuti jalannya Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/8) petang.

    Sejumlah menteri yang juga  hadir di antaranya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Imigrasi Agus Andrianto, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Koperasi Budi Arie.

    Lalu, tampak MenPAN-RB Rini Widyantini, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Wamenkeu Suahasil Nazara, Kepala BPJPH Haikal Hassan, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri PPMI Abdul Kadir Karding, dan Kepala Staf Presiden AM Putranto juga hadir serta yang lainnya.

    Sebelumnya, dari ruang Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo menyampaikan, apresiasi mendalam kepada jajaran menterinya yang dinilai bekerja solid dan kompak dalam mengawal kebijakan pemerintah. “Ini menjelang 10 bulan pertama pemerintahan yang kita jalankan atas mandat dari rakyat Indonesia. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi,” ujar Presiden Prabowo.

    Kepala Negara mengibaratkan dirinya sebagai kapten kesebelasan yang memimpin tim olahraga dengan semangat kebersamaan. Untuk itu, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras jajaran Kabinet Merah Putih.

    “Saya sebagai nahkoda, saya sebagai Presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai Kapten Kesebelasan. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kerja keras saudara-saudara. Dari hati saya paling dalam, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras saudara-saudara,” ungkap Presiden.

    Presiden Prabowo menilai koordinasi antar menteri telah berjalan dengan baik sehingga sejumlah target strategis dapat dicapai. “Dalam waktu yang masih singkat, banyak sekali yang telah kita capai. Strategi-strategi yang sudah saya canangkan, ternyata mulai terasa dan terlihat bahwa strategi kita benar, kita berada di arah yang benar, kita berada di azimut kompas yang benar,” kata Presiden. (Red)

  • BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Dorong Seluruh Siswa PKL Dilindungi Program Jamsostek

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Dorong Seluruh Siswa PKL Dilindungi Program Jamsostek

    TANGERANG, Djawaranews.com – BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang gandeng Kantor Cabang Dindikbud Provinsi Banten Wilayah Tangerang melakukan sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) kepada seluruh SMK se-Kabupaten Tangerang.

    Sosialisasi ini dipimpin langsung oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma di Gubug Makan Mang Engking Citra Raya. Jumat, 07 Agustus 2025.

    Turut hadir dalam kegiatan ini ialah H. Ahmad Suhaeri selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Tangerang (KCD), H. Maksis Sakhabi selaku Kepala Seksi SMK dan SKH dan H. Ruslan, S. Ag selaku Kasubag TU. Selain itu hadir pula seluruh kepala SMK Negeri (1-14) dan perwakilan SMK Swasta yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Ketua Gugus FK2SMKS (1-8).

    Dalam kegiatan ini telah disampaikan paparan oleh Kantor Cabang Dindikbud Provinsi Wilayah Tangerang mengenai ketentuan dan teknis pelaksanaan PKL di SMK termasuk pentingnya untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa PKL selama pelaksanaan praktek kerja.

    Selain itu dilanjutkan penyampaian materi mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan kewajiban mendaftarkan siswa sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang.

    Saat ditemui, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma mengatakan bahwa sosialisasi ini dalam rangka optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi siswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) di SMK se-Kabupaten Tangerang.

    “Hari ini kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang melaksanakan sosialisasi mengenai manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh sekolah SMK se-Kabupaten Tangerang,” kata Ibkar.

    “Dimana pada kegiatan ini, kami mendorong agar pihak sekolah dan yayasan SMK se-Kabupaten Tangerang sebagai pemberi kerja untuk dapat mendaftarkan tenaga kerja pendidik dan kependidikan, serta siswa/i yang sedang melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan (PKL) menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan,” ucap Ibkar.

    Ibkar menambahkan, bahwa dasar hukum keikutsertaan ini tercantum pada Permenaker No 5 Tahun 2021 Pasal 35 Ayat 1 tentang peserta magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer dan juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : M/1/HK.04/III/2023 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Peserta Pelatihan Vokasi dan Pemagangan.

    Lebih lanjut, Ibkar menjelaskan bahwa nantinya seluruh siswa SMK yang melakukan PKL tersebut akan dilindungi dua program BPJS Ketenagakerjaan yakni program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Melalui program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat memberikan perlindungan kepada seluruh siswa SMK selama melakukan PKL. Sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan di tempat kerja maka kami dapat membantu proses pengobatan sampai sembuh total,” ungkap Ibkar.

    Terakhir, Ibkar berharap melalui kegiatan ini seluruh Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Tangerang dapat mendaftarkan seluruh siswanya yang melakukan PKL menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Setelah Kegiatan ini, saya berharap seluruh Kepala Sekolah SMK se-Kabupaten Tangerang dapat mendaftarkan seluruh siswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Industri dalam Program BPJS Ketenagakerjaan guna untuk memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian selama siswa tersebut mengikuti Praktek Kerja Industri di tempat kerja,” ujarnya.

    “Dan kami menargetkan seluruh siswa SMK yang PKL di Kabupaten Tangerang dapat terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, apalagi dari data Kantor Cabang Dindikbud Provinsi Banten Wilayah Tangerang terdapat 15.000 siswa SMK per tahunnya mengikuti PKL, jadi kita harapkan seluruhnya terlindungi,” tutupnya.

    Sementara itu, H. Ahmad Suhaeri selaku Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Wilayah Tangerang menyampaikan bahwa di Kabupaten Tangerang terdapat 14 SMK Negeri di Kabupaten Tangerang dan sekitar 204 SMK Swasta di Kabupaten Tangerang.

    “Adapun jumlah siswa yang akan melaksanakan PKL di kelas 12 mencapai sekitar 15.000 siswa per tahun. Untuk itu, melalui kegiatan ini, seluruh peserta berkomitmen dan mengisi pendataan untuk pemetaan pelaksanaan kegiatan PKL di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

  • Sinergi Transportasi Publik, Kartu Multi Trip KRL Bisa Dipakai di Bus Tayo Kota Tangerang

    Sinergi Transportasi Publik, Kartu Multi Trip KRL Bisa Dipakai di Bus Tayo Kota Tangerang

    Kota Tangerang, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus berkomitmen meningkatkan sinergi dan pelayanan transportasi publik di Kota Tangerang. Salah satunya, pembayaran Bus Rapid Transit Tangerang Ayo (Tayo) bisa diakses menggunakan Kartu Multi Trip (KMT) Commuter Line mulai hari ini.

    Direktur Utama (Dirut) Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global (PT TNG) Muhamad Rijal menuturkan, peluncuran akses pembayaran terintegrasi melalui KMT Commuter Line merupakan hasil tindak lanjut dari kerja sama yang sedang dijalin Pemkot Tangerang bersama PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan PT. Nusantara Global Inovasi (NGI).

    Sistem pembayaran terintegrasi ini memudahkan masyarakat dalam menggunakan satu kartu untuk bebagai moda transportasi publik, baik KRL Commuter Line maupun BRT Tayo.

    “Teknisnya, kerja sama ini akan memfasilitasi pengguna layanan KRL Commuter Line dan BRT Tayo menggunakan kartu yang sama dan berkelanjutan. Jadi, lewat Kartu Multi Trip ini masyarakat jauh akan lebih mudah menjangkau transportasi publik tanpa harus khawatir repot menyediakan pembayaran tunai maupun kartu elektronik lainnya,” ujar Rijal, Kamis (7/8/25).

    Ia melanjutkan, kerja sama peluncuran akses pembayaran transportasi publik dilakukan untuk mengakomodasi pengguna moda transportasi KRL Commuter Line dari Kota Tangerang yang terbilang cukup besar.

    Kerja sama dinilai dapat berdampak positif untuk meningkatkan moda transportasi publik yang mengubungkan Kota Tangerang dengan kawasan metropolitan Jabodetabek secara lebih mudah, nyaman dan efisien.

    “Kartu Multi Trip atau KMT Commuter Line ini bisa didapatkan secara mudah di semua stasiun, jadi lewat kerja sama ini bisa memudahkan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi publik secara praktis. Baik bagi masyarakat Kota Tangerang untuk menjangkau kawasan Jabodetabek, maupun sebaliknya masyarakat luar kota bila berkunjung ke Kota Tangerang,” tambah Direktur Operasi dan Pemasaran PT. KCI, Broer Rizal.

    Pemkot Tangerang berharap, peluncuran akses pembayaran terintegrasi melalui Kartu Multi Trip Commuter Line dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan moda transportasi BRT Tayo secara jangka panjang. (Ad)

     

  • Wakil Bupati Resmikan Unit Pengolahan Ikan di Desa Jayanti

    Wakil Bupati Resmikan Unit Pengolahan Ikan di Desa Jayanti

    Tangerang, Djawaranews.com – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah meresmikan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan secara simbolis menyalurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan dasar olahan hasil perikanan dan ikan segar bagi ibu hamil dan balita. Kegiatan tersebut digelar di Desa Jayanti, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang. Jayanti, Rabu (6/8/25)

    Dalam sambutannya, Wakil Bupati Intan menyampaikan apresiasi kepada Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang atas inisiasi program yang dinilainya sebagai bentuk sinergi konkret terhadap sektor pangan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Program ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi langkah nyata untuk memenuhi gizi ibu hamil dan anak-anak. Harapannya, dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi kasus ibu hamil kekurangan gizi atau anak yang lahir dengan kondisi Stunting di Kabupaten Tangerang,” ujar Intan.

    Intan juga menegaskan pentingnya perawatan dan pemanfaatan fasilitas gedung UPI yang telah dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti blender, freezer, mixer, hingga alat cetak makanan bagi masyarakat luas, tidak hanya masyarakat Jayanti dan sekitarnya.

    “Saya minta tempat ini tidak hanya digunakan oleh warga Desa Jayanti saja, tapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama ibu-ibu pelaku UMKM. Gedung ini harus dirawat dan difungsikan secara optimal,” tegasnya.

    Pada kesempatan itu, Wakil Bupati juga mencoba mengolah dan mencicipi beberapa produk olahan hasil perikanan dari UMKM lokal seperti sushi daun katu, burger ikan, spageti ikan, onigiri, dimsum mentai dan bola udang. Menurutnya, produk-produk tersebut tidak hanya inovatif tetapi juga potensial untuk menjadi makanan tambahan sehat bagi anak-anak di Posyandu dan ibu hamil.

    Dirinya juga mengingatkan akan pentingnya layanan kesehatan gratis yang tengah digalakkan oleh pemerintah pusat, termasuk pemeriksaan bagi ibu hamil dan anak sekolah yang bisa diakses di Puskesmas. Untuk itu, dia berpesan kepada masyarakat agar memanfaatkan program ini melalui Puskesmas-Puskesmas terdekat.

    “Manfaatkan layanan kesehatan gratis ini. Jangan takut memeriksakan kesehatan. Pemerintah sudah siapkan rujukan sampai ke rumah sakit,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono dalam laporannya menjelaskan bahwa UPI ini merupakan bagian dari kontribusi sektor perikanan dalam memperkuat ketahanan pangan lokal.

    “UPI ini berperan penting dalam rantai pasok hasil perikanan, dari pasca panen hingga produk siap konsumsi. Kami juga menyerahkan 100 paket olahan hasil perikanan dan 250 kg ikan segar sebagai bentuk intervensi gizi langsung kepada masyarakat,” jelas Rudi.

    Selain itu, pihaknya juga telah melaksanakan pelatihan diversifikasi olahan ikan, serta menyerahkan peralatan pengolahan dan dua unit kolam budidaya ikan di Desa Jayanti.

    Pihaknya berharap UPI ini tidak hanya menjadi pusat produksi makanan bergizi, tetapi juga pusat edukasi dan pemberdayaan bagi ibu rumah tangga dan pelaku UMKM.

    “Melalui kegiatan ini kami juga ingin mendorong gerakan masyarakat untuk lebih sering mengonsumsi ikan sebagai sumber gizi utama,” pungkasnya. (Shj)

  • Kunjungi Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Jasa Raharja Ingatkan Kendaraan Dinas Yang Telah Jatuh Tempo

    Kunjungi Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Jasa Raharja Ingatkan Kendaraan Dinas Yang Telah Jatuh Tempo

    Rangkasbitung, Djawaranews.com – Program inisiasi untuk meningkatkan kepatuhan instansi dalam membayar pajak kendaraan konsisten dilakukan Jasa Raharja. Taufik bersama tim Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten telah melaksanakan kunjungan ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak pada hari rabu 06 Agustus 2025.

    Diterima baik oleh ibu Yanti R. selaku pejabat yang mewakili bidang aset Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan jumlah kendaraan yang dimilikinya berikut jumlah kendaraan yang telah jatuh tempo. Dari data kendaraan yang dimiliki tersebut disinkronkan dengan data yang ada di Samsat Rangkasbitung. Data riil yang didapat ini menjadi acuan untuk mengupdate, karena bisa jadi ada kendaraan dinas yang telah di Lelang. Dari beberapa manfaat pembayaran pajak kendaraan tepat waktu, Taufik menjelaskan program manfaat yang terkandung di dalamnya yakni SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). SWDKLLJ merupakan bentuk perlindungan dasar atas setiap korban kecelakaan lalu lintas. (Yon)

  • Perkuat Koordinasi, Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Sambangi Danlanal Tanjung Balai Karimun

    Perkuat Koordinasi, Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Sambangi Danlanal Tanjung Balai Karimun

    Karimun, Djawaranews.com – Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid sambangi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tanjung Balai Karimun. Rabu, 06 Agustus 2025.

    Kedatangan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun ini disambut hangat oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Harwoko Aji, yang didampingi Wakil Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Wadanlanal) TBK, Mayor Laut (P) Aang Zaenal Muttaqin dan Perwira Seksi Operasi (Pasi Ops) Lanal TBK, Kapten Laut (P) Juli Prasongko.

    Dari pantauan, terlihat Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun bersama Danlanal Tanjung Balai Karimun berdiskusi hangat serta mengunjungi beberapa titik tempat yang ada di Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Karimun tersebut.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan bahwa kunjungan tersebut dalam rangka untuk mengintensifkan komunikasi, memperkuat koordinasi, mempererat silaturahmi, meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan pihak Lanal Tanjung Balai Karimun.

    “Hari ini kami melakukan kunjungan silaturahmi dengan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Tanjung Balai Karimun Letkol Laut (P) Harwoko Aji beserta jajaran beliau. Dimana kedatangan kami bertujuan untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun dengan pihak Lanal Tanjung Balai Karimun,” katanya.

    Lebih lanjut, Farid menyebutkan bahwa melalui pertemuan ini Imigrasi Tanjung Balai Karimun bersama Lanal Tanjung Balai Karimun siap berkolaborasi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melalui kegiatan-kegiatan positif bersama lainnya.

    “Prajurit TNI Angkatan Laut bertugas menjaga kedaulatan di perairan Indonesia, dengan rutin melakukan patroli laut. Dengan kolaborasi dan sinergitas, pelanggaran keimigrasian yang terjadi di laut teritorial maupun ZEE dan Landas Kontinen Indonesia. Untuk itu, melalui pertemuan ini kita melakukan koordinasi dan rencana berkolaborasi sehingga kita bisa bersama-sama dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengantisipasi dan menindak pelanggaran keimigrasian,” ungkapnya.

  • Kunjungi Bupati Serang Ratu Zakiyah, Anggota DPR RI Annisa Mahesa Serap Aspirasi Soal Keuangan

    Kunjungi Bupati Serang Ratu Zakiyah, Anggota DPR RI Annisa Mahesa Serap Aspirasi Soal Keuangan

    Serang, Djawaranews.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Annisa Maharani Alzahra Mahesa melakukan kunjungan silaturahmi ke Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati pada Rabu, 6 Agustus 2025. Anggota Fraksi Partai Gerindra ini juga menyerap aspirasi soal keuangan.

    Sekadar diketahui, Annisa Mahesa merupakan Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan.

    Tiba di pendopo bupati, Annisa Mahesa disambut langsung Bupati Serang Ratu Zakiyah beserta Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Ida Nuraida, Inspektur Rudy Suhartanto, dan para pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Serang.

    “Pada dasarnya kunjungan hari ini adalah silahturahmi di periode pertama saya menjabat DPR RI, ini silahturahmi dengan ibu bupati yang 2 bulan lalu dilantik. Karena dapil saya Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon,”jarnya kepada wartawan.

    Yang pasti, kata Annisa Mahesa, keinginan kuat bersilaturahmi bersama Bupati Serang Ratu Zakiyah serta OPD dilingkungan Pemkab Serang sekaligus berdiskusi sesuai dengan yang dibidanginya sebagai Anggota Komisi XI yakni Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter dan Sektor Jasa Keuangan. Ia mencontohkan, aspirasi mengenai TKD (Transfer Keuangan Daerah) dalam bentuk DAK (Dana Alokasi Khusus) DAU (Dana Alokasi Umum) dan DBH (Dana Bagi Hasil).

    “Disini kan kalau permasalahan eksekutif itu masalah teknis. Dimana kami anggota legislatif harus mempelajari dulu, jadi ketika ada aspirasi ini tadi pun mengenai masalah DAK, DAU dan DBH para kepala OPD yang ada di Kabupaten Serang ini sudah menjelaskan dengan sangat baik,”katanya.

    Selain menyerap aspirasi secara lisan, Annisa Mahesa juga meminta aspirasi secara tertulis dalam bentuk surat tembusan sehingga membawa sebagai aspirasinya oleh DPR. Misal, disampaikan kepada Badan Perencanaan Nasioan (Bappenas) dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau rapat kerja sehingga bisa memiliki data yang valid.

    “Atau misalnya bertanya kepada Kementerian Keuangan kita memiliki data yang valid dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serang ini. Jadi intinya tadi aspirasinya lebih banyak di bidang ekonomi, keuangan, dan perencanaan pembangunan,”paparnya.

    Bupati Serang Ratu Zakiyah mengapresiasi kepada Anggota DPR RI Annisa Mahesa yang sudah melakukan kunjungan kerja sekaligus saling bersilaturahmi dan bisa berdiskusi ecara intens. ”Terimakasih tentunya tadi juga kita sudah saling bertukar informasi, karena Bu Annisa Anggota DPR RI membidangi mitranya Bappenas dan Kemenkeu,”ujarnya.

    Atas dasar diskusi yang begitu akrab, kata Ratu Zakiyah, penyampaian aspirasi terkait DBH dan yang lainnya diharapkan bisa selesai yang ditindaklanjuti dengan melalui aspirasi berupa tertulis atau surat kepada Anggota DPR Annisa Mahesa.

    “Tujuannya untuk disampaikan kepada kementerian mengenai DBH, DAK, dan DAU yang menurut kami harus di dapatkan. Kalau dana bagi hasil itu mendapatkan sesuai dengan semestinya, Insya Allah itu menjadi pendapatan yang luar biasa bagi Pemerintah Kabupaten Serang melalui peningkatan PAD,”ungkapnya.

    Bupati Ratu Zakiyah menyebutkan, berkaitan dengan DBH sangat mendesak karena di wilayah Kabupaten Serang tersebar adanya ratusan perusahaan industri dan dari jumlah tersebut dana bagi hasil tidak masuk ke Pemda Kabupaten Serang, namun langsung ke Pemerintah Pusat.

    “Maka jika itu di dapatkan oleh kita, Insya Allah itu bisa mendapatkan pendapatan yang luar biasa bagi Kabupaten Serang untuk pendapatan asli daerah. Jadi mohon doanya saya juga mohon dukungan dari Ibu Annisa, kita sama-sama perempuan biasanya saling mendukung,”ucapnya.

    ”Saya juga mohon doa dari semuanya semoga pertemuan ini kita mendapatkan banyak manfaat. Mendapatkan banyak hasil dan berkah, sehingga kedepannya Kabupaten Serang bisa jadi lebih baik lagi, terutama dalam mendapatkan PAD,”tambah Bupati Ratu Zakiyah. (Trg)

  • GEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota, Kepala Biro Humas dan Protokol: Dipimpin Langsung oleh Menteri Nusron

    GEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota, Kepala Biro Humas dan Protokol: Dipimpin Langsung oleh Menteri Nusron

    Jakarta, Djawaranews.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) secara serentak di 23 kabupaten/kota pada Kamis (07/08/2025). Kegiatan ini adalah gerakan Kementerian ATR/BPN bersama masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya patok batas sebagai awal dari kepastian hukum atas tanah.

    “GEMAPATAS kali ini akan dipusatkan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Kamis, 7 Agustus 2025 dan dipimpin langsung oleh Pak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid. Sementara, kegiatannya sendiri akan berlangsung di 23 Kabupaten/Kota,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, di Jakarta, Rabu (06/08/2025).

    GEMAPATAS merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN dalam mendorong percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dengan mengedukasi masyarakat untuk secara aktif memasang tanda batas bidang tanah milik mereka. “Ini bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan kepada masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga hak atas tanah mereka. Kita mulai dari hal paling sederhana, memasang tanda batas. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok,” kata Harison Mocodompis

    Sebanyak 23 kabupaten/kota yang menjadi lokasi pencanangan GEMAPATAS secara serentak di 2025 ini meliputi Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo di Jawa Tengah; Kabupaten Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan di Jawa Timur; serta Kabupaten Bogor I, Bogor II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, dan Tasikmalaya di Jawa Barat.

    Pemasangan tanda batas tanah juga dilaksanakan di luar Pulau Jawa. Beberapa wilayah itu antara lain Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti di Riau; Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam di Sumatra Selatan; Kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat; Kabupaten Tabalong di Kalimantan Selatan; serta Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

    “Melalui GEMAPATAS kita ingin dorong semangat gotong royong agar masyarakat merasa memiliki tanahnya secara sah dan dilindungi negara,” pungkas Harison Mocodompis. (Red)

  • Hadiri Program Pendistribusian Renovasi RTLH dan Instalasi Air Bersih, Gubernur Banten Andra Soni : Tingkatkan konsolidasi dan Kolaborasi

    Hadiri Program Pendistribusian Renovasi RTLH dan Instalasi Air Bersih, Gubernur Banten Andra Soni : Tingkatkan konsolidasi dan Kolaborasi

    Tangerang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni mengajak seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan konsolidasi dalam melaksanakan Pembangunan di Provinsi Banten. “Kita semua sudah bekerja, namun kita harus terus meningkatkan konsolidasi. Kita perlu kolaborasi,” kata Andra Soni dalam sambutannya pada Program Pendistribusian Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Instalasi Air Bersih di Wilayah Kabupaten Tangerang d Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, Rabu (6/8/2025).

    Program Pendistribusian Renovasi RTLH dan instalasi air bersih ditandai dengan gunting pita oleh Gubernur Banten Andra Soni di depan rumah hasil renovasi RTLH dan instalasi air bersih. Turut mendampingi Ketua Yayasan Bahtera Maju Indonesia Budi Karya Sumadi, anggota DPRD Provinsi Banten Wawan Suhada, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten M. Rachmat Rogianto, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Banten, Syibli Syarjaya. Usai gunting pita, Andra Soni melakukan peninjauan ke rumah Pepen, salah satu rumah hasil renovasi.

    Usai peninjauan Andra Soni menyampaikan apresiasi dan terima kasih seluruh pihak atas renovasi RTLH dan pembangunan instalasi air bersih tersebut. Andra Soni menjelaskan upaya renovasi rumah tidak layak huni merupakan sebuah tantangan Pemprov Banten. Namun, Andra Soni meyakini dengan konsolidasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, tantangan tersebut akan ditangani dengan baik.

    Dalam sambutannya, Andra Soni juga menyinggung perkembangan rumah-rumah mewah yang tumbuh subur di Provinsi Banten. Namun, akan menjadi paradoks apabila di sekelilingnya masih terdapat RTLH. Untuk itu, Andra Soni mengajak pengembang untuk berkonsolidasi dan berkolaborasi menuntaskan persoalan RTLH di Provinsi Banten.

    Menurut Andra Soni, Provinsi Banten memiliki banyak potensi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk berhasil baik, potensi-potensi tersebut harus terkonsolidasi dan dilaksanakan secara kolaborasi.

    Renovasi RTLH dan pembangunan instalasi air bersih dilaksanakan Yayasan Bahtera Maju Indonesia. Sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial. Ketua Pembina Yayasan Bahtera Maju Indonesia, Budi Karya Sumadi mengatakan, yayasannya banyak melaksanakan kegiatan di Provinsi Banten. Pasalnya, Banten merupakan wilayah yang dekat dengan Daerah Khusus Jakarta. “Sehingga, terdapat hal yang kurang baik, kita merasa harus bertanggung jawab,” kata Budi Karya Sumadi, yang juga merupakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tahun 2014-2024.

    Menurut BKS, panggilan Budi Karya Sumadi, kegiatan sosial dilaksanakan melalui program Semai Karakter Iman dan Taqwa (Semarak) Banten. Saat ini, menurut BKS, pihaknya sudah melaksanakan renovasi 40 RTLH di Provinsi Banten dan membangun instalasi air bersih yang cukup untuk kawasan satu Rukun Warga (RW). Selain itu pihaknya melakukan bersih-bersih rumah ibadah, membagikan makanan Jum’at Berkah dan melakukan gerakan berantas buta huruf Al-Qur’an.

    Penerima bantuan renovasi RTLH, Pepen, warga Kampung Kendala Lamping Desa Sindang Panon Kecamatan Sindang Jaya Kabupaten Tangerang, memanjatkan syukur atas renovasi rumahnya menjadi layak huni. Pepen menyampaikan terimakasih kepada pemerintah dan masyarakat yang memberikan bantuan. “Semua bantuan yang diberikan, insya Allah bermanfaat,” katanya sambil menyeka matanya yang berkaca-kaca. (Shj)

  • Wagub Banten A Dimyati Kusumah Bersama Wakapolda Banten Ikuti Grounbreaking SPPG Serentak

    Wagub Banten A Dimyati Kusumah Bersama Wakapolda Banten Ikuti Grounbreaking SPPG Serentak

    Serang, Djawaranews.com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusumah bersama Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki mengikuti acara Groundbreaking Serentak 296 Titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara virtual di Gakuba SPPG Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Rabu (6/8/2025). Groundbreaking serentak dipusatkan Polres Malang, Jawa Timur.

    Wagub Dimyati mengatakan, program SPPG sangat penting karena merupakan bagian dari program prioritas Presiden Prabowo SUbianto yakni Makan Bergizi Gratis. Selain itu, ada juga Program Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih yang tentunya harus didukung penuh.

    “Program ini sangat penting dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat yakni sandang, pangan, dan papan,” katanya.

    Menurut A Dimyati, program MBG penting, terutama dalam meningkatkan kesehatan anak-anak dan masyarakat. Jika sejak dini anak-anak dijaga gizinya, insyaAllah mereka akan tumbuh sehat dan cerdas.

    Selain itu, lanjutnya, keberadaan SPPG ini juga membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para orang tua. Dengan asupan gizi yang cukup, generasi muda dapat belajar lebih optimal dan berprestasi di masa depan.

    “Saya mengapresiasi langkah Polda Banten yang terus bergerak. Kemarin groundbreaking di Taktakan, hari ini langsung 12 titik. Ini menunjukkan kepedulian sosial dan keaktifan Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

    Sementara itu, Wakapolda Banten Brigjen Pol. Hengki menegaskan pembangunan SPPG bukan hanya bersifat seremonial tetapi merupakan komitmen nyata Polri dalam mendukung program nasional dan memperkuat pelayanan sosial.

    “Dari target awal tiga unit, hari ini kita berhasil memulai pembangunan 14 unit, dua di antaranya sudah operasional. Target nasional tahun 2025 adalah 400-500 unit SPPG, dan kami berkomitmen menjadikan Banten sebagai salah satu provinsi terdepan dalam pelaksanaannya,” ungkap Brigjen Hengki.

    Brigjen Hengki juga menyampaikan SPPG bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, dan balita. Target penerima manfaat di wilayah Banten diperkirakan mencapai 48.000 jiwa, termasuk 36.000 siswa TK hingga SMA.

    Dalam kesempatan yang sama Irwasda Polda Banten Kombes Pol. Hendra Kurniawan menjelaskan saat ini Polda Banten telah mendaftarkan 14 titik lokasi SPPG, di antaranya: SPPG Gakuba Polda Banten, 2 unit SPPG Polresta Tangerang, 1 unit SPPG Polresta Serang Kota, 3 unit SPPG Polres Cilegon, 2 unit SPPG Polres Serang, 1 unit SPPG Polres Pandeglang, 2 unit SPPG Polres Lebak.

    Tiga unit SPPG di antaranya merupakan bantuan dari Irwasum Mabes Polri, yang ditempatkan di wilayah hukum Polres Serang, Pandeglang, dan Lebak. Dua unit lainnya sudah beroperasi yakni di SPPG Polda Banten yakni Drangong, Taktakan Kota Serang, dan SPPG Polresta Tangerang.

    “Proses pembangunan SPPG ini melibatkan kolaborasi antara Polri, Pemerintah Daerah, Koperasi, dan pihak ketiga. Serta dikelola oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Banten dengan dukungan Badan Gizi Nasional (BGN),” jelasnya.

    Dengan semakin banyaknya SPPG yang dibangun, diharapkan pencegahan stunting dan peningkatan kualitas pendidikan serta gizi masyarakat Banten dapat segera terwujud. Seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci kesuksesan program ini.

    “Semoga apa yang kita mulai hari ini menjadi awal dari perjalanan panjang yang membawa manfaat besar bagi masyarakat Banten dan Indonesia,” tutupnya. (Trg)