demo.sundapost.co.id

Blog

  • Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    TANGERANG – Provinsi Banten menunjukkan capaian positif dalam kebebasan pers. Berdasarkan data terbaru, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Banten tahun 2024 tercatat mencapai angka 74,09, menempatkan provinsi ini ke dalam 10 besar nasional dalam hal kebebasan pers.

    Peningkatan tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8).

    Rakor Kemenko Polkam ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kebebasan pers yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sambutannya, Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam, Marsdya TNI Eko Dono Indarto, mengapresiasi atas peningkatan IKP Banten. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    “Kami mengapresiasi Provinsi Banten yang berhasil naik ke posisi 10 besar nasional dalam Indeks Kebebasan Pers. Ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari pemerintah daerah dan pelaku media untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat,” ungkap Eko.

    Ia menekankan bahwa media memiliki peran sentral dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar membangun kemitraan dengan media, bukan melakukan intervensi terhadap independensinya.

    “Banyak media saat ini yang bertahan dengan kemampuan sendiri. Pemerintah perlu hadir sebagai mitra, bukan sebagai penghambat,” ujar alumnus AAU Tahun 1989 itu.

    Kemenko Polkam berharap, forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga demokrasi informasi, memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik terhadap media.

    Tantangan Era Digital

    Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di era digital, terutama terkait hoaks, disinformasi, dan rendahnya literasi media masyarakat.

    Prof. Komarudin menekankan pentingnya membedakan antara dua jenis media yang berkembang saat ini. Kedua media itu yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial.

    “Media ini kredibel karena memiliki badan hukum, wartawan profesional, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Proses verifikasi dilakukan ketat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Meskipun populer, lanjutnya, media sosial kerap menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan tidak memiliki badan hukum. Banyak konten yang dibuat hanya demi viralitas, bukan akurasi informasi.

    “Masyarakat harus lebih kritis dan cerdas dalam memilih sumber informasi. Utamakan media arus utama sebagai rujukan informasi yang akurat,” pesan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah periode 2006-2010 dan 2010-2015 itu.

    Ia juga menyoroti pentingnya penguatan profesionalisme wartawan dan pengembangan literasi media untuk publik guna menghadapi derasnya arus informasi digital.

    Ekosistem Media dalam Sorotan

    Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, memaparkan pentingnya membangun ekosistem media yang adaptif terhadap digitalisasi dan disrupsi teknologi.

    Menanggapi hal tersebut, Humas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, Rendy Herdiana, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dan Dewan Pers dalam menciptakan ekosistem media yang berintegritas.

    “Kami berkomitmen untuk mendorong transformasi media yang sehat dan sejahtera. Diperlukan terobosan konkret agar media mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan jati diri jurnalistiknya,” ujar Rendy.

    Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Arif Agus Rahman; para kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Banten; serta perwakilan dari berbagai lembaga media nasional. Hadir pula Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. (red)

  • Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Terima Kunjungan Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun

    Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Terima Kunjungan Kepala Bea Cukai Tanjung Balai Karimun

    Karimun, Djawaranews.com – Dalam rangka meningkatkan sinergitas, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun Tri Wahyudi didampingi 2 (dua) Pejabat Struktural KPPBC Tanjung Balai Karimun kunjungi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

    Kedatangan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun ini disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid di ruang kerjanya, yang didampingi Kasi Inteldakim, Ramono Winawan, pada Jumat, 08 Agustus 2025.

    Dari pantauan, terlihat Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun bersama Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun berdiskusi mengenai pengawasan perbatasan, lalu lintas baik barang dan orang, serta upaya pencegahan pelanggaran maupun tindak pidana keimigrasian.

    Usai berdiskusi, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun mengajak Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk mengunjungi beberapa titik tempat yang ada di lingkungan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun.

    Saat ditemui, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan bahwa kedatangan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun tersebut bertujuan untuk bersilaturahmi sekaligus bertukar pikiran mengenai pengawasan perbatasan terkait lalu lintas barang dan orang dari dan keluar wilayah Indonesia yang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut Pelabuhan Tanjung Balai Karimun.

    “Hari ini saya baru saja menerima kunjungan Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Bapak Tri Wahyudi, di mana dalam pertemuan ini kami saling bersilaturahmi sekaligus bertukar informasi mengenai pengawasan perbatasan terkait lalu lintas barang dan orang dari dan keluar wilayah Indonesia yang melalui pelabuhan internasional Tanjung Balai Karimun,” kata Farid.

    “Selain itu, kami juga membahas berbagai isu-isu terkini yang berkaitan dengan bea cukai dan keimigrasian. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kepala KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun semoga bisa terus bersinergi dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambah Farid.

    Terakhir, Farid berharap melalui pertemuan ini dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Bea Cukai dan Imigrasi. “Saya berharap silaturahmi ini makin mempererat sinergitas yang sudah terjalin antara institusi Imigrasi dan Bea Cukai. Apalagi kedua institusi ini memiliki peran yang signifikan dalam hal pengawasan perbatasan guna menjaga kedaulatan NKRI,” pungkasnya.

  • Disaksikan Menkum, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai

    Disaksikan Menkum, Mie Gacoan dan LMK SELMI Sepakat Berdamai

    Bali, Djawaranews.com – Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyaksikan penandatanganan Surat Perjanjian Perdamaian atas Sengketa Hak Cipta antara Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) dan PT Mitra Bali Sukses (MBS) yang memegang lisensi merek Mie Gacoan, Jumat (08/08/2025).

    Supratman menjelaskan kedua pihak telah sepakat untuk berdamai dan PT MBS telah membayar kewajibannya kepada LMK SELMI. Bagi Supratman, momentum ini harus dilihat sebagai contoh baik dari kedua pihak untuk menghargai kekayaan intelektual, khususnya penghargaan kepada para pencipta musik.

    “Momen perjanjian damai ini bukan hanya soal jumlah royalti yang dibayarkan, tetapi lebih penting adalah kebesaran jiwa kedua belah pihak. Mudah-mudahan dapat menjadi contoh teladan bagi semua warga Indonesia untuk menghargai hak kekayaan intelektual,” ungkap Supratman di Bali, didampingi Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira Pramita, serta perwakilan LMK SELMI, Ramsudin Manulang.

    Menkum mengatakan bahwa Kementerian Hukum (Kemenkum) mendukung adanya transparansi terhadap pungutan royalti yang dilakukan oleh LMK maupun LMK Nasional (LMKN). Untuk itu, Kemenkum nantinya akan mengeluarkan Peraturan menteri Hukum yang baru untuk mengatur soal pemungutan royalti.

    “Saya setuju bahwa koreksi terhadap transparansi, pungutan royalti, termasuk besaran tarifnya. Nanti akan kita bicarakan dan kita akan keluarkan Permenkum yang baru yang mengatur itu,” ungkapnya.

    Supratman juga menegaskan kalau royalti bukanlah pajak. Pasalnya, tidak ada sepeserpun royalti yang masuk ke pemerintah, melainkan semuanya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

    “Royalti bukan pajak, negara tidak mendapatkan apa-apa secara langsung dari royalti. Semua pungutan royalti itu disalurkan kepada yang berhak. Dan yang menyalurkan bukan pemerintah, tetapi oleh LMK atapu LMKN yang memungut royalti, salah satunya LMK Selmi. Oleh karena itu, kita akan meminta pertanggungjawabannya, untuk transparansinya akan kita umumkan ke publik,” kata Supratman.

    Jika dibandingkan dengan Malaysia, lanjut Supratman, jumlah royalti yang berhasil dikumpulkan di Indonesia masih terbilang rendah padahal jumlah penduduk Indonesia lebih banyak dari Malaysia. Ia mengungkapkan LMK dan LMKN di Indonesia mengumpulkan royalti sebesar Rp270 miliar, sedangkan Malaysia bisa mengumpulkan Rp600-700 miliar setiap tahunnya.

    “Bayangkan, Malaysia, negara yang kecil, penduduknya tidak seberapa, total royalti yang mereka bisa kumpulkan hari ini kurang lebih 600-700 miliar per tahun. Kita Indonesia, mulai dari platform internasional, sampai kepada retail, kalau menurut laporan yang saya terima kita baru ngumpulin 270 miliar, padahal penduduk kita 280 juta. Jadi sangat kecil,” ujarnya.

    Untuk diketahui, sebelumnya Direktur PT MBS dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran hak cipta setelah dilaporkan oleh LMK Selmi. Sengketa ini kemudian dimediasi oleh Kantor Wilayah Kemenkum Bali dengan tujuan mendapatkan kesepakatan damai.

  • Kemenko Polkam Dorong Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber guna Hadapi Ancaman Digital

    Kemenko Polkam Dorong Peningkatan Kapasitas SDM Keamanan Siber guna Hadapi Ancaman Digital

    Jakarta, Djawaranews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
    Manusia (SDM) Keamanan Siber dalam Menghadapi Kompleksitas Ancaman di Era Digital” pada hari Kamis, 7 Agustus 2025, di Bekasi, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, praktisi teknologi informasi, akademisi, dan sektor swasta.

    Seminar ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Eko D. Indarto. Dalam sambutannya, Deputi menegaskan bahwa pembangunan talenta dan kapasitas SDM di bidang keamanan siber merupakan fondasi utama dalam strategi pertahanan negara di ruang digital.

    “Di tengah akselerasi transformasi digital yang masif di seluruh aspek kehidupan, mulai dari pemerintahan, keuangan, pendidikan, hingga pelayanan publik, kita juga dihadapkan pada peningkatan eskalasi dan kompleksitas ancaman siber. Serangan siber tidak lagi hanya menargetkan infrastruktur teknologi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, dan politik melalui ancaman nyata terhadap privasi warga, kedaulatan data, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, investasi pada SDM yang unggul dan adaptif adalah sebuah keniscayaan,” ujar Eko D. Indarto.

    Deputi menambahkan statistik menunjukkan peningkatan insiden ransomware, kebocoran data sensitif, dan eksploitasi teknologi baru seperti AI oleh pelaku siber. Semua ini mempertegas satu hal, bahwa dibutuhkan SDM keamanan siber yang tidak hanya handal, tapi juga tangguh, adaptif, dan berdaya saing global.

    “Sayangnya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal ketersediaan dan kualitas talenta keamanan siber. Permintaan meningkat 20–30% setiap tahun, tetapi jumlah lulusan dan tenaga profesional masih jauh dari cukup, Kompetensi yang tersedia belum merata, terutama dalam bidang-bidang mutakhir seperti cloud security, cryptography, IoT & AI security, Soft skills seperti kemampuan analitis, komunikasi lintas disiplin, dan kolaborasi dalam situasi krisis juga masih perlu ditingkatkan,” Lanjut Eko.

    Eko D. Indarto menegaskan Kemenko Polkam, melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, memegang peran penting sebagai koordinator lintas sektor dalam memastikan bahwa ekosistem kebijakan, program, dan sinergi antar-kementerian/lembaga dapat mendukung percepatan penyiapan SDM digital nasional termasuk dalam bidang keamanan siber.

    “Upaya ini juga sejalan dengan misi besar pemerintah dalam mewujudkan manusia digital Indonesia yang unggul, sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden dalam berbagai program prioritas nasional mulai dari keamanan data kesehatan dalam layanan Cek Kesehatan Gratis, sistem digital koperasi dalam Koperasi Merah Putih, hingga keamanan data sosial pada program Makan Bergizi Gratis,” sambung Eko D. Indarto. (Red)

  • “War” Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT Ke-80 RI di Istana Diserbu 142 Ribu Pengguna

    “War” Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT Ke-80 RI di Istana Diserbu 142 Ribu Pengguna

    Jakarta, Djawaranews.com – Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta kembali memuncak. Situs pandang.istanapresiden.go.id yang dibuka kembali untuk pendaftaran pada Kamis, 7 Agustus 2025 diserbu lebih dari 142 ribu pengguna hanya dalam waktu 25 menit.

    Pendaftaran undangan untuk menghadiri upacara di Istana dibuka serentak pada pukul 10.00 WIB dengan kuota yang terbatas. Dalam kurun waktu 25 menit, pendaftaran telah memenuhi kuota yang disiapkan oleh Istana.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang terus menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. “ Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semangat merayakan kemerdekaan bersama di halaman Istana sangat hidup serta menjadi momen yang dicari & dinantikan, ” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

    Data menunjukkan bahwa dalam hitungan detik sejak dibuka sistem langsung mencatat lonjakan trafik. Pada detik-detik awal dibuka pukul 10.00 WIB, situs pandang Istana langsung diakses oleh lebih dari 34 ribu pengguna secara bersamaan. Angka ini terus meningkat hingga 142 ribu pengguna selama sesi pendaftaran berlangsung.

    Meskipun quota pendaftaran hari ini telah penuh, Seskab Teddy mengingatkan bahwa masih ada kesempatan untuk melakukan pendaftaran undangan.

    “ Buat yang belum mendaftar hari ini, masih ada satu kesempatan lagi! Pendaftaran undangan akan dibuka kembali besok, Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 10.00 di situs pandang.istanapresiden.go.id,” tambah Seskab Teddy. (Red)

  • Disperindag Gelar Warteksi Gemilang untuk Tekan Inflasi Daerah

    Disperindag Gelar Warteksi Gemilang untuk Tekan Inflasi Daerah

    Tangerang, Djawaranews.com – Dalam rangka mendukung upaya pengendalian inflasi Daerah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang kembali melaksanakan kegiatan Warung Tekan Inflasi (Warteksi) Gemilang di Gerai Tangerang Gemilang (GTG) Kabupaten Tangerang, Kamis (7/8/2025).

    Kepala Disperindag Resmiyati Marningsing mengatakan bahwa kegiatan tersebut telah berlangsung dari hari Selasa 5 Agustus hingga Kamis 7 Agustus 2025. Ia melihat masyarakat antusias dalam menghadiri Warteksi Gemilang karena terdapat komoditi yang cukup murah yang bisa di beli masyarakat.

    “Kegiatan Warteksi Gemilang ini berlangsung selama 3 hari di 3 tempat yaitu Gerai Tangerang Gemilang, Pasar Cisoka dan Pasar Mauk. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk hadir dan berbelanja di kegiatan ini,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, terdapat beberapa komoditi yang di jual pada Warteksi Gemilang yaitu bawang merah 1kg Rp 35.800, bawang putih Rp 15.800, cabe merah keriting Rp 22.800, cabe rawit merah Rp 22.800, cabe rawit hijau Rp 15.800, gula pasir 1kg Rp 11.300, minyak goreng 1L Rp 9.900 dan beras premium 2kg Rp 7.600.

    “Warteksi ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan menyediakan bahan pokok murah, masyarakat dapat memiliki kemampuan dan kemudahan untuk membeli kebutuhan pokok mereka. Ini tentunya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi mereka,” jelasnya.

    Warung Tekan Inflasi (Warteksi) merupakan inisiatif yang bertujuan untuk menstabilkan harga beberapa komoditi di pasaran. Dengan adanya Warteksi, diharapkan dapat memberikan kestabilan harga dan berpengaruh terhadap inflasi di Kabupaten Tangerang. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi dampak negatif inflasi terhadap perekonomian masyarakat.

    “Dengan demikian, Warteksi dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyediakan harga yang stabil dan terjangkau, semoga Warteksi dapat membantu masyarakat Kabupaten Tangerang untuk memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dan sejahtera,” tutupnya. (Shj)

  • Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni: Sikap Toleransi Dimulai Dari Keluarga

    Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni: Sikap Toleransi Dimulai Dari Keluarga

    Serang, Djawaranews.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni mengatakan sikap toleransi diawali dari keluarga. Melalui pengajaran para ibu di tingkat keluarga.

    Hal itu diungkap Tinawati usai menerima Forum Perempuan Kerukunan Umat Beragama (FPKUB) di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No. 5, Kota Serang, Kamis (7/8/2025).

    “Silaturahmi ini menunjukkan bahwa di Provinsi Banten kita saling bertoleransi. Saling memegang erat keutuhan umat beragama,” ungkap Tinawati.

    “Artinya tidak mengkotak – kotakan apapun agamanya, apapun rasnya. Kita adalah warga masyarakat Banten,” tambahnya.

    Tinawati mengungkapkan, dirinya bersama FPKUB juga akan menyelenggarakan kegiatan sosial pada bulan Desember 2025 dalam rangka menyambut Hari Ibu.

    “Perempuan – perempuan di Provinsi Banten itu harus terus mengedukasi, khususnya ibu rumah tangga untuk mengedukasi sikap toleransi di tingkat keluarga,” pungkasnya.

    Seperti dijelaskan Ketua FPKUB Provinsi Banten Eti Fatiroh, FPKUB merupakan bagian dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang di dalamnya juga ada Forum Generasi Muda Kerukunan Umat Beragama (Forum Gema KUB) dan Forum Mediator Kerukunan Umat Beragama.

    Dikatakan di Indonesia, baru di Provinsi Banten yang telah berdiri FPKUB. Di dalam FPKUB terdapat perwakilan dari agama – agama yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia. “Nantinya akan dibentuk juga di tingkat kabupaten/ kota,” ucapnya.

    “Kami silaturahmi untuk mensosialisasikan dan mensinergikan program FPKUB dengan program TP PKK Provinsi Banten,” tambah Eti. (Trg)

  • Sambut HUT RI ke 80 Jasa Raharja dan Polres Tangsel  Agendakan  Aksi Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Serpong

    Sambut HUT RI ke 80 Jasa Raharja dan Polres Tangsel  Agendakan  Aksi Keselamatan Lalu Lintas di Wilayah Serpong

    Tangerang Selatan, Djawaranews.com – Jasa Raharja Tangerang bersama Polres Tangsel pada hari Selasa 5 Agustus 2025 berkolaborasi untuk mempersiapkan aksi keselamatan lalu lintas dalam rangka menyambut HUT RI ke 80 yang akan segera tiba. Pertemuan  dihadiri oleh Ipda Panji Setiawan beserta jajaran serta  Satya Wardhani dan Angga Wedha dari Jasa Raharja Tangerang. Adapun  tujuan dari kegiatan ini adalah untuk  meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas sehingga menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah hukum Tangsel serta menumbuhkan jiwa dan semangat patriotisme pada masyarakat.

    Dalam pertemuan ini kedua pihak sepakat akan memfokuskan  kepada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin berlalu lintas dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga akan tercipta  lingkungan lalu lintas yang aman bagi semua pengguna jalan. Berbagai aktivitas akan dilaksanakan antara lain penyampaian pesan keselamatan dan pembagian bendera merah putih kepada para pengguna jalan di lokasi kegiatan nanti.

    Ditemui di tempat berbeda Kepala Jasa Raharja Cabang Tangerang Panji Artha menyampaikan bahwa pertemuan rutin seperti ini sangat bermanfaat dalam berbagi informasi antar mitra sehingga masing-masing pihak dapat mensinergikan program-program keamanan dan keselamatan berlalu lintas. ”Kami akan terus berkomitmen dalam berbagai program pencegahan kecelakaan dan berharap dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas’’ tutup Panji. (At)

  • Permudah  Pemilik Kendaraan Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pemutihan Jasa Raharja Tangerang Kunjungi PT Siemens Teknindo

    Permudah  Pemilik Kendaraan Bayar Pajak dan Manfaatkan Program Pemutihan Jasa Raharja Tangerang Kunjungi PT Siemens Teknindo

    Tangerang Selatan, Djawaranews.com – Dalam rangka mengajak masyarakat memanfaatkan Program Penghapusan Pokok dan Denda SWDKLLJ yang sedang berlangsung di Samsat Wilayah Tangerang,  petugas Jasa Raharja Tangerang  Satya Wardhani dan Indah Hayati  melakukan kunjungan  ke salah satu perusahaan yang bergerak dibidang integrasi sistem dan distribusi SIEMENS yaitu PT Siemens Teknindo pada hari Kamis 7 Agustus 2025.

    Selain menginformasikan mengenai program pemutihan tersebut Satya sekaligus melaksanakan  SIGAP  (Samsat Initiative For Growth Achievement) yang bertujuan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan atau instansi kedinasan dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pemilik kendaraan bermotor agar melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

    “Kedatangan kami untuk memastikan keakuratan data kendaraan yang tidak beroperasi, dijual atau sudah dilelang kami arahkan untuk memblokir di Samsat Serpong selanjutnya kami sampaikan tentang SIGNAL (Samsat Digital Nasional) upaya mempermudah dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online serta mengajak masyarakat bayar pajak ke samsat untuk memanfaatkan  program bebas denda ini” ujar Satya.

    Di lokasi  berbeda Kepala Cabang PT Jasa Raharja  Tangerang Panji Artha

    menegaskan bahwa Jasa Raharja sebagai bagian Tim Pembina Samsat  mendukung program pemutihan denda  dan berkeinginan untuk menjalin kerjasama antar perusahaan dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pemilik kendaraan bermotor agar melakukan pembayaran PKB dan SWDKLLJ sesuai waktu yang ditentukan serta berharap semua masyarakat memahami manfaat dari pembayaran pajak tersebut yaitu jika pengendara motor mengalami kecelakaan  sesuai UU No. 34 dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 Tahun 2017, akan mendapat santunan dari Jasa Raharja baik berupa santunan meninggal dunia ataupun biaya perawatan luka-luka yang akan dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. (At)

  •  Cegah Laka Odol Jasa Raharja Tangerang Sinergitas Bersama Mitra Pengusaha Truk

     Cegah Laka Odol Jasa Raharja Tangerang Sinergitas Bersama Mitra Pengusaha Truk

    Tangerang, Djawaranews.com – Dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah rawan laka, Forum Keselamatan Lalu Lintas Kab. Tangerang menggelar Rapat Kordinasi Lintas Sektoral persiapan kegiatan pencegahan kecelakaan pada Rabu siang (06/8) pukul 15.00 WIB bertempat di Polresta Tangerang.

    Dalam rapat yang di hadiri oleh berbagai elemen diantaranya Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi M. Indra Waspada A, SH, SIK, MM, M.SI dan jajaran, Kadishub Kab. Tangerang dan jajaran, Astra Infra Toll Road Jakarta- Merak,Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, Kasatpol PP Kab. Tangerang dan jajaran, Dinas PUPR Kab. Tangerang, Bina Marga, Jasa Raharja dan pengusaha truk di wilayah Kab. Tangerang

    Dalam pertemuan tersebut, masing-masing pihak menyampaikan evaluasi dan kondisi lalu lintas di wilayah Kab. Tangerang serta membahas rencana konkret seperti pemberlakuan jam oprasional kendaraan truk yang melintas di jalur arteri dan tol, pembatasan jumlah tonase muatan yang di angkut kendaraan truk dan kelengkapan surat surat kendaraan truk.

    Untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas dan menekan tingkat fatalitas laka, pengumpulan data wilayah rawan laka dan diskusi mengenai penanganannya di lakukan oleh berbagai instansi tingkat Kabupaten Tangerang hadir dalam rapat koordinasi ini.

    Rapat berlangsung membahas pencegahan kecelakaan lalu lintas, di tempat berbeda Kepala Cabang Jasa Raharja Tangerang Panji Artha mengatakan “Rakor ini sangat bermanfaat dalam berbagi informasi lintas instansi hingga menjadi satu visi untuk mencegah kecelakaan terjadi dari berbagai faktor diantaranya banyaknya tingkat kecelakaan yang melibatkan kendaraan truk,angkutan barang yang over load dan over dimension di daerah titik rawan laka terutama di Wilayah Kabupaten Tangerang.” .

    “Semoga dengan adanya Rakor Lintas Sektoral ini akan dapat memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kedepannya baik untuk korban kecelakaan lalu lintas jalan dan mampu meningkatkan kolaborasi dan sinergitas dengan instansi terkait dalam mencegah kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban laka lantas”. Tutup Panji. (Shj)