demo.sundapost.co.id

Blog

  • Provinsi Lampung Berkomitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja Melalui Paritrana Award 2025

    Provinsi Lampung Berkomitmen Tingkatkan Perlindungan Pekerja Melalui Paritrana Award 2025

    Bandar Lampung,  Djawaranews.com — Pemerintah Provinsi Lampung hari ini menyelenggarakan acara Penganugerahan Paritrana Award Tahun 2024 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang berdedikasi tinggi dalam menjamin perlindungan sosial ketenagakerjaan.

    Acara yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, ini berlangsung di Balai Keratun, Bandar Lampung. Rabu, 13 Agustus 2025.

    Dalam pidatonya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyatakan bahwa Paritrana Award adalah simbol komitmen kolektif untuk mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Ia juga menekankan bahwa acara ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Lampung, serta Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran poin keenam, yaitu melindungi pekerja rentan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

    Menurut data per Juli 2025, capaian perlindungan pekerja di Lampung baru mencapai 28,9% dari total 2,9 juta angkatan kerja. Angka ini terdiri dari 51,25% tenaga kerja formal dan hanya 6,35% tenaga kerja informal yang terlindungi. Untuk mengejar target nasional, Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 dan menargetkan tambahan 200 ribu pekerja terlindungi di akhir tahun 2025.

    “Kunci dari semua ini adalah kolaborasi. Tidak ada provinsi yang sukses berdiri sendiri,” ujar Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

    Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, BPJS Ketenagakerjaan, dan masyarakat sangat penting. Sebagai contoh konkret, Pemprov Lampung telah melindungi 9.360 pekerja rentan dari sektor Dana Bagi Hasil Sawit dan menargetkan tambahan 50 ribu pekerja rentan melalui APBD perubahan tahun ini.

    Pemenang Paritrana Award 2024

    Dalam acara tersebut, diumumkan pemenang Paritrana Award 2024 untuk beberapa kategori. Berikut adalah beberapa penerima penghargaan:

    Pemerintahan Kabupaten/Kota:

    – Juara 1: Kota Bandar Lampung

    – Juara 2: Kota Metro

    – Juara 3: Kabupaten Lampung Tengah

    Pemerintahan Desa/Kelurahan:

    –  Juara 1: Aparatur Pekon Tegalsari

    – Juara 2: Aparatur Desa Sawojajar

    –  Juara 3: Aparatur Pekon Pardasuka Timur

    Badan Usaha Menengah Besar (Sektor Pertanian):

    – Juara 1: Japfa Comfeed Indonesia (Poultry Breeding Division)

    – Juara 2: New Hope Indonesia

    – Juara 3: Sugar Labinta

    Badan Usaha Menengah Besar (Sektor Keuangan):

    –  Juara 1: Bank Lampung

    – Juara 2: KSPPS BMT Assyifiiyah Berkah Nasional

    –  Juara 3: BPR Eka Bumi Artha

    Badan Usaha Kecil Mikro:

    – Juara 1: Aneka Sari Rasa Perdana

    – Juara 2: Bina Karya Boga

    – Juara 3: Jons Kuliner Indonesia

    Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagsel, Muhyidin, menegaskan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah dan badan usaha yang telah berkomitmen dalam mendukung program ini.

    “Peran penting BPJS Ketenagakerjaan adalah hadir untuk melindungi pekerja, dan kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah khususnya Provinsi Lampung yang telah berkomitmen dalam mendukung program BPJS Ketenagakerjaan”, ungkap Muhyidin

  • Lepas Kontingen PPBKN 2025, Gubernur Banten : Bawa Nama Baik Daerah

    Lepas Kontingen PPBKN 2025, Gubernur Banten : Bawa Nama Baik Daerah

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni melepas Kontingen Pramuka Berkebutuhan Khusus Provinsi Banten yang akan mengikuti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Nasional (PPBKN) Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, pada 13–19 Agustus 2025. Pelepasan dilakukan di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (12/8/2025).

    Andra Soni menyampaikan rasa bangga dan haru kepada seluruh peserta yang dinilai sebagai putra – putri terbaik daerah. “Kalian bukan hanya mewakili Provinsi Banten di ajang nasional, tetapi juga membawa semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan kemandirian. Keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi dan berkontribusi,” ujarnya.

    Dirinya juga mengapresiasi dedikasi para pembina, pendamping, dan pengurus Kwarda yang telah membina peserta secara konsisten.

    “Orang yang mau menyisihkan waktu dan tenaga untuk membina kegiatan seperti ini adalah orang-orang dengan ketulusan hati luar biasa. Setiap perbuatan baik pasti akan mendapat balasan yang baik pula,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni menegaskan, pengiriman kontingen ini menjadi bukti komitmen Provinsi Banten dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas.

    “Semua orang memiliki hak yang sama, dan semua anak adalah istimewa. Jangan pernah minder dengan kekurangan, karena Tuhan menciptakan kita semua dengan rencana terbaikNya,” tegasnya.

    Dalam laporannya, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Banten Septo Kalnadi menyampaikan bahwa PPBKN 2025 mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” serta selaras dengan pesan Hari Anak Nasional Tahun 2025 Pendidikan Inklusif untuk Tidak Ada Anak Tertinggal.

    Dikatakan, Kontingen Daerah Banten mengirimkan 25 orang peserta yang terdiri dari 6 Penegak Putra, 6 Penegak Putri, 6 pendamping putra, 6 pendamping putri, dan 1 pimpinan kontingen daerah. Para peserta berasal dari 12 gugus depan di sekolah-sekolah khusus, antara lain: Sekolah Khusus Putus Harapan, Sekolah Khusus Negeri 1 Pandeglang, Sekolah Khusus Imam 1 Kota Tangerang Selatan, SLB 403 Lebak, dan sekolah lainnya yang membina Pramuka Berkebutuhan Khusus. (Trg)

  • Kemenko Polkam Dorong Optimalisasi Satelit Satria-1 untuk Transformasi Digital Wilayah 3T

    Kemenko Polkam Dorong Optimalisasi Satelit Satria-1 untuk Transformasi Digital Wilayah 3T

    Cibubur – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk mendukung percepatan transformasi digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang digelar di Hotel Avenzel, Cibubur.

    Rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Kemenkomdigi, BAKTI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, TNI, Polri, serta Kemendes PDT. Diskusi difokuskan pada strategi pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk memperluas akses internet di titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/POLRI yang selama ini belum terjangkau jaringan terestrial.

    “Aspek konektivitas di wilayah 3T bukan hanya soal internet, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan ketahanan negara. Satelit Satria-1 adalah instrumen strategis untuk memastikan seluruh warga negara, di manapun berada, mendapatkan layanan publik digital yang setara,” ujar Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, selaku pimpinan rapat.

    Rapat menyepakati perlunya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi hambatan teknis dan anggaran, termasuk integrasi data desa, penyediaan listrik pendukung, serta penentuan lokasi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program. Selain itu, diprioritaskan verifikasi titik lokasi, percepatan pembangunan akses inyternet, optimalisasi peran BUMDes sebagai penyedia layanan lokal, dan penyelesaian dukungan layanan internet bagi pos TNI/POLRI dan wilayah transmigrasi.

    Dengan adanya koordinasi terpadu, diharapkan Satelit Satria-1 dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah prioritas 3T, mewujudkan transformasi digital yang aman, merata, dan berkelanjutan. (Rg)

  • Jasa Raharja Adakan Pembinaan Operasional di Kanwil Kepulauan Riau, Dorong Peningkatan Layanan Nyata bagi Masyarakat

    Jasa Raharja Adakan Pembinaan Operasional di Kanwil Kepulauan Riau, Dorong Peningkatan Layanan Nyata bagi Masyarakat

    Jakarta – Jasa Raharja terus mengambil langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya melalui Pembinaan Bidang Operasional yang digelar di Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Pembinaan ini diberikan langsung oleh Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana, Kepala Divisi Pelayanan & TJSLHervanka Tri Dianto, dan Kepala Divisi Asuransi Jahja Joel Lami, yang didampingi oleh Kepala Kanwil Jasa Raharja Kepulauan Riau Gentur Anggoro Waseso beserta jajaran.

    Kegiatan pembinaan ini menjadi forum penguatan strategi internal sekaligus membantu memastikan setiap program Jasa Raharja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pelayanan santunan, pembuatan berbagai program pencegahan kecelakaan, serta relaksasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

    “Tugas kita bukan hanya memberikan santunan dengan cepat, tetapi harus diiringi dengan kegiatan atau aksi nyata kita untuk mengetahui kenapa santunan itu terjadi. Ini sudah dilaksanakan melalui program-program keselamatan transportasi yang ditetapkan oleh pusat,” ujar Kepala Divisi Pelayanan & TJSL Hervanka Tri Dianto saat menyampaikan materinya.

    Sementara itu, Kepala Divisi Asuransi Jahja Joel Lami menegaskan pentingnya perencanaan kerja yang terukur dan fokus pada program prioritas. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat kinerja di lapangan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik.

    Pada kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama Dewi Aryani Suzana memberikan apresiasi atas capaian Kanwil Kepulauan Riau pada semester pertama 2025, yang mendukung relaksasi penghapusan denda bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor, harapanya ini menjadi stimulus peningkatan kepatuhan masyarakat untuk lebih tertib dalam menunaikan kewajibannya.

    “Saya berharap kinerja dan performa ini tetap dapat dipertahankan pada semester dua dan terus sampai pada 2026. Capaian ini luar biasa, tapi kita tidak boleh larut dan tetap harus waspada. Kita harus segera siap dengan inisiatif baru, harus punya plan B. Apalagi dalam mendukung peningkatan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor dalam membayarkan pajak dan SWDKLLJ Kendaraanya.” ungkap Dewi.

    Sebagai bagian dari upaya mempermudah dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat, Jasa Raharja Kanwil Kepulauan Riau tengah melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung hingga 15 November 2025. Program ini membebaskan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) tahun-tahun sebelumnya, sehingga pemilik kendaraan hanya perlu membayar pokok pajak dan SWDKLLJ tahun berjalan.

    Langkah ini diharapkan dapat meringankan beban finansial masyarakat serta mendorong kepatuhan administrasi kendaraan bermotor dan mendukung keselamatan berlalu lintas. “Program pemutihan pajak ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan kemudahan layanan sekaligus memperkuat kinerja penerimaan di wilayah,” jelas Kepala Kanwil Jasa Raharja Kepulauan Riau Gentur Anggoro Waseso.

  • Rakorda Bangga Kencana 2025 Banten, Sinergi Data dan Aksi Cepat untuk Generasi Emas

    Rakorda Bangga Kencana 2025 Banten, Sinergi Data dan Aksi Cepat untuk Generasi Emas

    Serang — Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 2025 di Hotel Aston Serang. Selasa, (12/8/25).

    Mengusung tema “Sinergitas, Kolaborasi serta Akselerasi Quick Win Kemendukbangga/BKKBN Bersama Mitra untuk Banten Maju Mandiri dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah, Forkopimda, mitra strategis, akademisi, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota.

    Gubernur Banten melalui Asisten Daerah I, dr. Komarudin, MAP, menegaskan bonus demografi Banten—70,1% penduduk usia produktif—harus diiringi peningkatan kualitas SDM. “Kalau dikelola dengan baik, bonus ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Tanpa kualitas, justru menjadi beban. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama untuk mencetak generasi unggul,” ujarnya.

    Ia mengapresiasi inovasi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang menurunkan prevalensi stunting Banten dari 24% (2023) menjadi 21,1% (2024).“Ini bukti kerja sama lintas sektor yang nyata. Harus kita lanjutkan dengan langkah lebih cepat dan terukur,” tambahnya.

    Kepala Perwakilan BKKBN Banten, Ir. Rusman Efendi, MM, membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang memaparkan capaian 2024:

    • TFR 1,98 (98,98%),
    • ASFR remaja 13,9 per 1.000 WUS (125,87%),
    • MCPR 63,6% (106%),
    • Unmet need turun menjadi 10,3%,
    • 97,4% Kampung KB mandiri.

    Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN di Banten hingga Juli 2025 meliputi:

    • GENTING membantu 15.068 sasaran (baduta, bumil, busui) dengan Rp 2,68 miliar dari 354 orang tua asuh.
    • TAMASYA menjangkau 78,26% lokasi target dan membina 310.147 keluarga.
    • SIDAYA mencatat 98,17% anggota BKL aktif, 95,28% lansia ikut sekolah lansia.
    • GATI mencapai 100% keterlibatan komunitas ayah di sejumlah indikator.

    “Rakorda ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi momentum menyatukan visi pusat dan daerah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal. Target kita bukan hanya angka, tapi perubahan nyata bagi keluarga Indonesia,” tegas Rusman Efendi.

    Rakorda juga diisi pengukuhan Ayah Bunda GenRe & OTA GENTING untuk kepala daerah se-Banten, penyerahan DAK Subbidang KB 2025, 18 kategori penghargaan, penandatanganan sembilan MoU/PKS dengan perguruan tinggi dan mitra strategis, serta panel diskusi terkait peta jalan kependudukan, gizi, evaluasi program, dan praktik baik percepatan penurunan stunting.

    Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Banten 2025 mencapai 12,54 juta jiwa (pertumbuhan 1,1% per tahun). Angka kemiskinan menurun menjadi 5,63% (772,78 ribu jiwa) per Maret 2025, dari 5,84% pada Maret 2024. Sebanyak 283.250 keluarga berisiko stunting telah terdata by name by address untuk intervensi terarah.

    Rakorda Bangga Kencana 2025 menjadi tonggak penting penguatan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan Banten Maju, Mandiri, Sejahtera, dan menyongsong Indonesia Emas 2045. (Trg)

  • Pemprov Banten Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel, Terbuka, dan Partisipatif

    Pemprov Banten Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan Akuntabel, Terbuka, dan Partisipatif

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan partisipatif. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melakukan penataan kebijakan dan regulasi anti korupsi, baik berupa instruksi atau arahan, serta melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan korupsi.

    Hal itu diungkap Andra Soni dalam sambutan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Banten, Selasa (12/8/2025).

    “Praktik korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan, karena merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah,” ungkapnya.

    Andra Soni menyampaikan, saat ini Pemprov Banten tengah melaksanakan sejumlah program untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yakni Banten maju, adil merata dan tidak korupsi.

    “Di antaranya kami melaksanakan sekolah gratis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga dapat berdaya saing di era global,” katanya.

    “Kemudian dalam meningkatkan infrastruktur melalui bangun jalan desa sejahtera atau Bang Andra, selanjutnya meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas ekonomi sehingga memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” sambungnya.

    Andra Soni menyampaikan dalam membangun tata kelola pemerintah yang akuntabel, terbuka dan partisipatif, membutuhkan kolaborasi yang strategis dari semua pihak.

    “Juga terus memperkuat sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah, mendeteksi dan menindak setiap potensi korupsi,” imbuhnya.

    Komitmen Pemprov Banten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Andra Soni, pihaknya telah menetapkan sejumlah aksi pencegahan korupsi. Di antaranya penerapan sistem digitalisasi pemerintahan untuk memudahkan akses mempercepat pelayanan dan menutup peluang penyalah gunaan wewenang, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, penyederhanaan proses perijinan usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan bebas korupsi.
    “Melakukan perbaikan tata kelola mulai dari pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan penyelamatan keuangan atau aset daerah. Serta menjalankan strategi pencegahan korupsi dengan penerapan reformasi birokrasi dan MCSP KPK,” jelasnya.

    Sementara, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah paparkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi. Mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan.

    “Jangan sampai perencanaan itu top down, tetapi harus button up sesuai keinginan masyarakat,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama mengatakan rapat koordinasi tersebut dalam rangka perbaikan tata kelola di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

    “Kami sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola melalui MCSP, MCSP ini sebagai sarana atau tools untuk membuat komunikasi dua arah. Teman-teman daerah diberikan berbagai macam indikator maupun sasaran dalam perbaikan tata kelola dan nanti hasilnya akan disurvei,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen antikorupsi kepala daerah dan ketua DPRD di wilayah Provinsi Banten.

    Kegiatan rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah Sekretaris Daerah dan Inspektur daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.

    Dalam rakor tersebut juga diselenggarakan diskusi panel bersama Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. (Trg)

  • Musrenbang RPJMD 2025-2029, Bupati Serang Ratu Zakiyah Paparkan 16 Program Prioritas

    Musrenbang RPJMD 2025-2029, Bupati Serang Ratu Zakiyah Paparkan 16 Program Prioritas

    Serang – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang tahun 2025-2029, di Forbis Hotel Kecamatan Waringin kurung pada Selasa, 12 Agustus 2025.

    Dalam pemaparannya, Bupati Ratu Zakiyah mengingatkan pentingnya berkolaborasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan penyusunan pelaksanaan RPJMD sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen semua pihak.

    Bupati Ratu Zakiyah membeberkan enam visi yang menjadi landasan. Yaitu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang yang unggul, sejahtera dengan memperkuat keluarga perempuan, dan berdaya saing nilai-nilai pemberdayaan. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah.

    Selanjutnya mewujudkan Kabupaten Serang yang produktif dengan menciptakan iklim investasi untuk perluasan kesempatan kerja berbasis potensi lokal dan berwawasan lingkungan. Mewujudkan Kabupaten Serang sebagai pelopor swasembada pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan.

    ”Kemudian mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, handal dan berorientasi pada pelayanan publik prima. Serta mewujudkan kemajuan hidup yang selaras dan harmonis dengan nilai-nilai religius dan kebangsaan masyarakat Kabupaten Serang bahagia,”ungkapnya.

    Dalam menjalankan enam visi tersebut, Pemkab Serang merumuskan 16 program unggulan yang menjadi prioritas daerah. Meliputi, Satu Peningkatan layanan gizi dan ketersediaan cold storage asi (air susu ibu) untuk mencegah dan memberantas stunting (gizi buruk).

    Kedua Optimalisasi Puskesmas Pembantu (Pustu) pada setiap desa dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Ketiga Transparasi pengelolaan apbd dengan penerapan e-planning, e-bugdeting, e-procurement dan e-reporting untuk menjamin informasi dan kesempatan dapat diakses semua warga.

    ”Keempat meningkatkan insentif tenaga fungsional (guru madrasah dan honorer, tenaga kesehatan, kader pos yandu RT dan RW serta perangkat desa), Kelima membangun fasilitas olahraga, dan ruang publik terpadu untuk masyarakat Kabupaten Serang, dan Keenam penyediaan internet gratis di ruang umum dan ruang publik,”terangnya.

    Kemudian, ketujuh meningkatkan edukasi pengolahan sampah di tiap kecamatan dan membangun sarana -prasarana pengolahan sampah, dan penambahan armada dan petugas kebersihan. Ke delapan memastikan pelaksanaan perda wajib belajar diniyah guna meningkatkan sebagai upaya kualitas pendidikan di Kabupaten Serang.

    Kesembilan, membangun pusat oleh-oleh sebagai sentral pemberdayaan, pengembangan dan pemasaran produk-produk UMKM Kabupaten Serang, Kesepuluh membangun kanal pengaduan dan pelayanan masyarakat yang terintegrasi. Ke sebelas pengembangan sektor pariwisata untuk mendongkrak perekonomian masyarakat Kabupaten Serang.

    Sedangkan kedua belas meningkatkan prioritas pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam sektor pertanian dan perikanan. Ketiga belas meningkatkan beasiswa bagi anak – αnακ berprestasi, penghafal qur’an, yatim piatu, dan anak tidak mampu. Kemudian keempat belas membangun pusat pelatihan ekonomi kreatif dan budaya di Kabupaten Serang.

    ”Untuk yang kelima belas meningkatkan program air bersih untuk masyarakat Kabupaten Serang, dan terakhir membangun pariwisata halal dan destinasi religi yang terintegrasi,”urainya.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang, Rachmat Maulana mengatakan, bahwa pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2025-2029 merupakan sejarah baru kembali untuk Kabupaten Serang, ketika nanti 5 tahun kedepan akan melaksanakan terwujudnya Kabupaten Serang bahagia.

    Turut hadir Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Ida Nuraida, para kepala OPD, dan Camat se Kabupaten Serang, dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang.(Trg)

  • Usai 18 Tahun Menanti, Walikota Serang Launching Rumah Singgah Dinsos

    Usai 18 Tahun Menanti, Walikota Serang Launching Rumah Singgah Dinsos

    Kota Serang – Walikota Serang, Budi Rustandi, melakukan launching rumah singgah pertama milik Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang pada Senin 11 Agustus 2025.

    Fasilitas ini dibangun sebagai langkah konkret pemerintah untuk menangani masalah anak jalanan dan pengemis, sekaligus sebagai realisasi janji di masa pemerintahannya.

    “Ya, hari ini sekalian kita launching rumah singgah Dinas Sosial. Alhamdulillah di era pemerintahan saya, saya berbuat sesuai dengan kemampuan apa adanya,” ujar Budi Rustandi saat ditemui di lokasi.

    Ia menegaskan bahwa pembangunan rumah singgah ini, meskipun sederhana dan disesuaikan dengan anggaran, memiliki niat tulus untuk membersihkan Kota Serang dari pihak-pihak yang memanfaatkan anak kecil dan sekaligus memberikan edukasi.

    Budi juga menyoroti fakta bahwa ini adalah fasilitas pertama yang dimiliki Dinsos selama 18 tahun terakhir.

    “Rumah Singgah ini penting karena ini baru pertama kali Dinsos punya Rumah Singgah. Ini adalah dosa besar saya, selama 18 tahun baru punya,” ungkapnya.

    “Ke depan kita akan progres, insya Allah dibangun kantor pelayanan untuk masyarakat termasuk Rumah Singgahnya yang lebih bagus lagi.”

    Secara pribadi, Budi mengaku hatinya selalu tersentuh saat melihat anak-anak di jalanan. Hal ini yang mendorongnya untuk mencari solusi.

    “Sekuat-kuatnya dan setegas-tegasnya saya, tapi ketika melihat anak kecil, hati saya pasti akan tersentuh dan merasa kok tega orang tuanya. Nah, kita akan carikan solusinya,” tuturnya.

    Pada kesempatan ini Walikota Serang Budi Rustandi juga memberikan bantuan modal usaha untuk pengemis yang memanfaatkan anaknya untuk mencari nafkah.

    Namun sebelum bantuan ini diberikan Walikota Serang ingin bahwa penerima manfaatnya adalah warga Kota Serang asli.

    “Pak Kadinsos akan mengecek nanti statusnya. Kalau memang warga Kota Serang, Pak Kadinsos akan langsung memberikan modal bantuan untuk usaha mereka dari saya,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Serang, Muhammad Ibra Gholibi, menjelaskan rencana teknis penanganan.

    Menurutnya, pihak Dinsos masih mendalami apakah para pengemis ini dikoordinir atau bergerak sendiri.

    “Kami masih perdalam ya, terindikasi kemungkinan ada yang mengkoordinir. Tapi ada beberapa juga yang memang inisiatif sendiri untuk turun ke jalanan karena faktor ekonomi,” jelas Ibra.

    Ia menambahkan, salah satu keluarga yang dijangkau mengaku terpaksa turun ke jalan karena sudah tidak punya penghasilan dan tempat tinggalnya terkena longsor.

    Saat ini, Dinsos sedang dalam tahap penjangkauan untuk mendata jumlah anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Fungsi rumah singgah adalah sebagai tempat penampungan sementara.

    “Kalau mereka warga luar kota, nanti kita akan bekerja sama dengan Dinas Kabupaten/Kota asal mereka untuk kita antarkan,” katanya.

    “Nah, untuk warga Kota Serang sendiri, kalau ada yang putus sekolah, Pak Wali minta kolaborasi dengan Dindik, dengan Dinas Kesehatan, dan dengan Diskop UKM Indagkop,” terang Ibra.

    “Kalau mereka tidak punya pekerjaan, mungkin bisa bekerja sama dengan Indagkop untuk dilakukan pemberdayaan,” tutupnya. (Trg)

  • Penguatan Peran Intelijen TIMPORA dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025

    Penguatan Peran Intelijen TIMPORA dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025

    SERANG, Djawaranews.com – Direktorat Jenderal Imigrasi hari ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan di wilayah Provinsi Banten melalui kegiatan “Penguatan Peran Intelijen Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.”

    Acara ini berlangsung selama satu hari penuh di Hotel Aston Serang dan dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

    Sebagai gerbang utama menuju ibu kota negara, baik melalui Pelabuhan maupun Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten memegang peran strategis sebagai benteng pertahanan dan filter pertama dalam sistem keamanan nasional.

    Gerakan signifikan dalam lanskap keimigrasian nasional telah ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan operasi pengawasan di lapangan. Langkah-langkah ini diambil menyikapi kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari pelanggaran administratif seperti overstay hingga kejahatan lintas negara dan isu integritas internal.

    Dalam konteks penguatan kapasitas internal, Imigrasi menekankan penguatan peran intelijen bagi setiap personel TIMPORA. “Setiap petugas di lapangan harus mampu melakukan deteksi dini, membaca gelagat mencurigakan, menganalisis dokumen secara mendalam, dan yang terpenting, memiliki integritas yang kokoh untuk melawan segala bentuk godaan dan penyimpangan,” ujar Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

    Di tengah ketegasan penegakan hukum, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara yang terbuka. Pemerintah secara cerdas menyeimbangkan ketegasan dengan keramahtamahan, seperti melalui kebijakan Golden Visa untuk menjaring investor global. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan Visa on Arrival (VoA) dan bebas visa kunjungan juga dilakukan.

    “Penting untuk diingat bahwa pintu kita tetap terbuka bagi mereka yang datang dengan niat baik dan menghormati aturan yang berlaku di negara kita yang besar ini,” tambah Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

  • Benyamin Dukung Penuh Puluhan Atlet Tenis Meja Perempuan Adu Skill di Tangsel

    Benyamin Dukung Penuh Puluhan Atlet Tenis Meja Perempuan Adu Skill di Tangsel

    CIPUTAT – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendukung penuh gelaran Turnamen Tenis Meja yang digagas oleh Persatuan Tenis Meja Perempuan (PTMP) Tangsel yang digelar di GOR Kantor Kecamatan Ciputat Timur, Minggu (10/8/2025).

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengapresiasi komitmen PTMP Tangsel yang konsisten menggelar kegiatan olahraga untuk meningkatkan prestasi sekaligus mempererat silaturahmi di kalangan masyarakat.

    “Turnamen ini bukan hanya ajang unjuk kemampuan, tetapi juga sarana membangun karakter positif, menjunjung tinggi sportivitas, melatih kerja sama dan menumbuhkan sikap pantang menyerah,” ujar Benyamin.

    Ia menegaskan, Pemkot Tangsel terus memberi dukungan terhadap pengembangan olahraga melalui berbagai wadah, baik di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) maupun kegiatan mandiri komunitas.

    Menurutnya, olahraga memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat, disiplin, dan memiliki daya juang tinggi.

    Benyamin juga mengajak para peserta untuk bermain maksimal dengan tetap menghormati lawan.

    “Kemenangan sejati adalah ketika kita mampu memberikan penampilan terbaik sambil tetap menjaga sikap, sportivitas dan menghormati lawan,” ujarnya.

    Turnamen PTMP Tangsel diikuti oleh puluhan atlet tenis meja perempuan dari berbagai kelurahan di Tangsel, dengan sistem pertandingan langsung.

    Ajang ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan yang memacu prestasi sekaligus memasyarakatkan olahraga tenis meja di Tangerang Selatan. (At)