Blog

Jakarta, Djawaranews.com – Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat mengadakan kunjungan silaturahmi dan audiensi ke Dewan Pers Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi AMKI untuk memperkenalkan visi, misi organisasi kepada lembaga yang menaungi dan mengatur ekosistem pers nasional.

Rombongan pengurus AMKI Pusat yang hadir dipimpin langsung oleh Ketua Umum Tundra Meliala. Ia didampingi Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, Ketua Bidang Hubungan Internasional Budi Nugraha, Ketua Bidang Hukum Rukmana serta dua pengurus bidang humas, Simon Leo Siahaan dan Rendi Herdiana.

Kehadiran mereka disambut hangat oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, yang turut didampingi oleh Tenaga Ahli Dewan Pers, Sudrajat. Suasana pertemuan berlangsung penuh keakraban dengan nuansa diskusi terbuka mengenai perkembangan dunia media di tengah arus digitalisasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, memaparkan secara rinci latar belakang terbentuknya AMKI. Ia menjelaskan bahwa AMKI hadir sebagai wadah berhimpun bagi perusahaan media lintas platform yang kini semakin berkembang dan menghadapi berbagai tantangan konvergensi.

“Perubahan pola konsumsi informasi oleh masyarakat menuntut media untuk beradaptasi agar tetap relevan, berkualitas, dan berdaya saing,” ujar Tundra Meliala.

“AMKI didirikan untuk memperkuat kolaborasi antarperusahaan media di berbagai platform, baik cetak, elektronik, maupun digital. Kami ingin menghadirkan ekosistem pers yang sehat, beretika, dan mampu menjawab kebutuhan publik di era serba cepat ini,” sambung alumnus Lemhannas PPRA 51 itu.

Selain memperkenalkan visi dan misi, Tundra juga secara resmi menyerahkan dokumen legalitas AMKI kepada Dewan Pers. Penyerahan berkas tersebut menjadi langkah konkret AMKI dalam menunjukkan keseriusannya membangun organisasi yang sah secara hukum dan siap berkontribusi bagi dunia pers nasional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pengurus AMKI. Ia menilai kehadiran AMKI dapat memperkaya dinamika organisasi pers di Indonesia, khususnya dalam menghadapi era konvergensi media yang menuntut inovasi dan profesionalisme.

“Dewan Pers menyambut baik kehadiran AMKI. Kehadiran organisasi ini menunjukkan bahwa industri media terus bergerak maju, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kami berharap AMKI dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga independensi pers sekaligus mendorong peningkatan kualitas jurnalistik di tanah air,” ungkap Totok.

Sekjen AMKI Pusat Dadang Rachmat menyatakan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog mengenai peluang kerja sama antara AMKI dan Dewan Pers, terutama dalam hal peningkatan kapasitas perusahaan media, perlindungan hukum bagi jurnalis, hingga penguatan literasi digital masyarakat.

“Diskusi berjalan konstruktif, menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen pers agar mampu menjawab tantangan disrupsi informasi, maraknya hoaks, serta tuntutan transparansi publik.

Dadang Rachmat menjelaskan ke depan AMKI akan mendorong program-program pelatihan, riset media, serta advokasi bagi perusahaan anggota.

“AMKI tidak hanya sekadar wadah formal, melainkan juga pusat pertukaran gagasan dan inovasi,” katanya.

Umi Sjarifah menambahkan, dengan adanya pertemuan ini, pengurus AMKI berharap langkah awal yang ditempuh dapat membuka jalan menuju kemitraan berkelanjutan dengan Dewan Pers.

AMKI optimistis mampu menjadi bagian penting dalam memperkuat peran pers nasional sebagai pilar demokrasi sekaligus penyedia informasi yang kredibel.

“Silaturahmi dan audiensi ini menandai babak baru bagi AMKI dalam memperkenalkan diri ke ranah publik sekaligus memperkokoh posisi AMKI. Dengan visi kolaboratif dan orientasi pada profesionalisme, AMKI bertekad menjadi motor penggerak media konvergensi di Indonesia,” ucap Umi. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com— Jasa Raharja mengumumkan bahwa pada September 2025 ini, perusahaan telah resmi memperoleh sertifikasi Great Place to Work® untuk periode 2025–2026. Pengakuan internasional tersebut diberikan oleh Great Place to Work® Institute, sebuah lembaga global independen yang menilai kualitas budaya kerja dan kepuasan karyawan melalui metode survei yang diakui secara internasional, 12 September 2025.

Sertifikasi ini menegaskan bahwa Jasa Raharja tidak hanya berfokus pada pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga pada penciptaan lingkungan kerja yang positif, inklusif, dan mendukung pertumbuhan profesional setiap pegawai. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 95% karyawan merasa bangga bekerja di Jasa Raharja dan merekomendasikan perusahaan sebagai tempat kerja impian.

Sertifikasi Great Place to Work® dikenal secara global sebagai standar emas dalam menilai budaya kerja di sebuah perusahaan. Proses penilaiannya menggunakan survei Trust Index™ yang menyoroti lima dimensi utama: kepercayaan terhadap pemimpin, rasa hormat, keadilan, kebanggaan atas pekerjaan, serta rasa memiliki terhadap organisasi.

Di Jasa Raharja, Proses sertifikasi dilakukan secara nasional dan melibatkan seluruh unit kerja Jasa Raharja, baik Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah di Indonesia. Penilaian mencakup aspek kepercayaan terhadap manajemen, rasa bangga terhadap pekerjaan, rasa aman, hingga kualitas kolaborasi tim.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam membangun budaya kerja yang humanis, mendukung keseimbangan kehidupan kerja, serta mendorong inovasi berkelanjutan. Sertifikasi Great Place to Work® juga merupakan bagian dari strategi transformasi Jasa Raharja untuk menjadi organisasi modern yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

Direktur SDM dan Umum Jasa Raharja, Rubi Handojo, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Ia menyampaikan bahwa perolehan sertifikasi ini adalah buah kerja bersama seluruh insan Jasa Raharja.

“Pengakuan dari Great Place to Work® merupakan hasil upaya bersama seluruh insan Jasa Raharja dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan produktif. Kami percaya bahwa kesejahteraan pegawai adalah kunci untuk menghadirkan pelayanan prima bagi masyarakat. Karena itu, kami terus berkomitmen menciptakanruang yang mendukung pengembangan kompetensi, keseimbangan kehidupan kerja, dan lahirnya inovasi-inovasi baru,” ujar Rubi.

Sebagai perusahaan yang memiliki mandat sosial untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama. Lingkungan kerja yang kondusif memungkinkan setiap pegawai untuk berkontribusi maksimal dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Indonesia.

Dengan keberhasilan meraih sertifikasi Great Place to Work® 2025–2026, Jasa Raharja menegaskan langkahnya sebagai perusahaan yang unggul dalam layanan publik serta menjadi rumah yang membanggakan bagi para pegawainya. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keamanan tenaga medis dan tenaga kesehatan (nakes) di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Baharkam Polri, perwakilan kepolisian menghadiri rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perlindungan Keamanan dan Keselamatan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

Pertemuan ini digelar pada Jumat, 12 September 2025, bertempat di Poltekkes Kemenkes Jakarta, diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI.

Rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya pada 28 Agustus 2025. Dalam diskusi kali ini berfokus pada penyusunan Perpres yang akan menjadi payung hukum bagi nakes, terutama yang bertugas di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah rawan konflik.

Kehadiran perwakilan dari Baharkam Polri, termasuk Kabaharkam Polri Irjen Pol Karyoto, Kakorsabhara Baharkam Polri Irjen Pol M.H. Ritonga, dan Dirpamobvit Brigjen Pol Suhendri S.IK, menegaskan keseriusan Polri dalam isu ini.

Partisipasi Polri sangat krusial, mengingat Pasal 729 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan perlindungan keamanan dan keselamatan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Selain Polri, rapat ini juga dihadiri oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kemenhan RI, Kemendagri, Komdigi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Kesehatan.

Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan upaya terpadu dari pemerintah untuk menciptakan landasan hukum yang komprehensif.

Diharapkan, Perpres yang nantinya akan disahkan dapat menjadi jaminan hukum yang kuat. Ini akan memungkinkan para nakes untuk menjalankan tugas mulia mereka tanpa rasa khawatir, bahkan di lingkungan yang paling menantang.

Dengan perlindungan yang memadai, pelayanan kesehatan di daerah-daerah sulit akan dapat berjalan lebih optimal, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. (**)