Blog

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, di Provinsi Banten Gerakan Pangan Murah hadir serentak di 58 kecamatan. Gerakan Pangan Murah menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Hal itu diungkap Andra Soni usai mengikuti pembukaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Serentak Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ragunan, Jakarta secara virtual. Andra Soni mengikuti pembukaan bersama Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Serang di Kantor Kecamatan Kasemen Jl. Raya Banten Lama Km. 5 Gang Kecamatan, Kasemen, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025).

“Alhamdulillah masyarakat menyambut antusias. Diharapkan gerakan pangan murah ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari,” ungkapnya.

Andra Soni mengungkapkan, total penyaluran beras SPHP pada Gerakan Pangan Murah di Provinsi Banten mencapai 85 ton. Kebutuhan pokok yang tersedia dalam Gelar Pangan Murah antara lain: beras, tepung terigu, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir, hingga buah alpukat.

Untuk harga, paparnya, beras SPHP Rp57 ribu per 5 kg, Minyak Kita Rp17.500 per liter, telur Rp25.500 per kg, gula pasir Rp17 ribu per kg, bawang merah Rp30 ribu per kg, bawang putih Rp32 ribu per kg, cabai merah keriting Rp38 ribu per kg, cabai rawit merah Rp30 ribu, dan beras premium Rp75 ribu.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga pangan. Gerakan Pangan Murah tujuannya agar harga pangan stabil.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian dalam pangan. Bahwa merdeka bukan hanya dari penjajahan tapi juga merdeka dalam memenuhi pangan.

“Alhamdulillah produksi beras kita sangat baik sekali,” ucapnya..

Sementara Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan setiap hari pemerintah memonitor harga kebutuhan pokok. Menurutnya saat ini harga kebutuhan pokok relatif aman.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini terjadi perubahan gaya beli dari offline ke online. “Sehingga perlu mengajari para pedagang untuk online,” ujar Budi..

Menurut Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman, saat ini ada 17 regulasi sektor pangan yang mendukung pencapaian swasembada pangan. “Mulai dari pupuk, irigasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah,” ujarnya.

Dikatakan, dalam membangun ekosistem pangan yang sehat, saat ini tinggal pada pembenahan pasar. “Membenahi dari regulasi hingga konsumen,” ungkap Amran.

Sementara, Kepala Bulog Mayjen TNi Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan penyaluran beras SPHP untuk mencegah dan mengurangi gejolak akibat kenaikan harga beras, menjaga pasokan dan stabilisasi pangan, dan mendukung pengendalian inflasi.

“Penyaluran beras SPHP sudah mencapai 290,16 ton atau 19, 3 persen dari target. Untuk Gerakan Pangan Murah ini, 43.665 ton sudah ambil ke Bulog,” ungkapnya. (Trg)

Tangerang – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya peran industri halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Muslim Lifestyle Festival 2025 (Muslim LifeFest) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Jumat (29/8/2025).

Menurut Dimyati, ajang pameran terbesar industri halal dan gaya hidup syariah di Indonesia itu menjadi momentum penting untuk menguatkan identitas sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis syariah. Khususnya di Provinsi Banten yang mayoritas penduduknya muslim.

“Provinsi Banten ini daerah religius. Muslim LifeFest sangat bagus. Bukan hanya menghadirkan pameran UMKM, kuliner, pakaian muslim, dan perbankan syariah, tetapi juga memberi manfaat untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Semua lengkap di sini,” ungkap Dimyati.

Ditambahkan, penguatan industri halal menjadi kebutuhan sekaligus peluang ekonomi yang besar. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, namun masih banyak kebutuhan sehari-hari yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh produk halal dalam negeri.

“Ekonomi akan tumbuh, terutama para pengusaha lokal. Mayoritas pembeli di Indonesia adalah muslim, kita harus mendorong masyarakat agar lebih memilih produk halal, baik pakaian, makanan, maupun kebutuhan lainnya,” tegas Dimyati.

Dimyati juga menekankan pentingnya Muslim LifeFest sebagai ruang bagi generasi muda untuk tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kaffah (totalitas/keseluruhan, red) termasuk dalam urusan bisnis dan konsumsi.

“Kalau kita sebagai umat muslim ingin hidup berkah dan bahagia, ya harus dijalankan sesuai syariat. Itu yang akan membuat anak-anak kita menjadi generasi soleh dan solehah,” ujarnya.

Dimyati berharap, kegiatan serupa bisa lebih sering digelar di Provinsi Banten agar masyarakat dapat semakin dekat dengan produk halal dan UMKM syariah semakin berkembang. “Semakin banyak pameran seperti ini, semakin kuat ekonomi umat. Itu artinya Banten tidak hanya religius, tetapi juga maju secara ekonomi,” pungkasnya.

Muslim LifeFest 2025 menghadirkan ratusan pelaku industri halal, mulai dari UMKM, perusahaan nasional hingga internasional, serta komunitas pengusaha muslim. Selain pameran, acara ini juga menggelar beragam program edukasi seperti talkshow, bedah buku, presentasi produk, hingga kompetisi antar pesantren.

Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Pusat, Rachmat Sutarnas Marpaung, menambahkan bahwa Muslim LifeFest 2025 bukan hanya ajang bisnis, tetapi juga sarana berbagi ilmu dan memperkuat jejaring ekonomi syariah. “Ada majelis ilmu, kompetisi, hingga ruang edukasi ekonomi syariah yang bisa memperkuat ekosistem halal di Indonesia,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH RI Abdul Syukur, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono, serta jajaran perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI. (Red)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengaku bangga lima desa/kelurahan di Provinsi Banten terpilih untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI. Lima desa/kelurahan itu diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, mengharumkan nama baik Provinsi Banten di tingkat nasional.

“Karena mereka nanti akan menghadapi sekitar 130 desa/kelurahan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya saat menerima perwakilan Kepala Desa dan Lurah terpilih di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).

Oleh karena itu, Pemprov Banten mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh lima desa/kelurahan untuk memberikan hasil yang terbaik.

“Tentunya dengan rasa bangga saya melepas mereka dan saya yakinkan mereka untuk tetap optimis akan menghasilkan yang terbaik bagi Banten,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, dua orang mewakili lima kepala desa/kelurahan Provinsi Banten yang terpilih dalam PJA 2025 berdialog bersama Gubernur Banten Andra Soni, yakni Kepala Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Muhammad Rizali Assukron dan Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti.

Sedangkan tiga kepala desa/Lurah lainnya yang terpilih mengikuti ajang PJA tersebut yakni Lurah Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Mohamad Yusuf, Lurah Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Ahmad Gozali. Terakhir Lurah Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Rita Wulan Sari.

Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti berharap dari lima desa/Lurah yang bisa masuk 10 dan 3 besar dari total sekitar 130 peserta yang mengikuti.

“Apalagi tadi support dari Pak Gubernur Banten begitu besar. Kita diminta optimis bisa. Harapan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten,” jelasnya.

Euis Susanti menjelaskan jika penghargaan itu diberikan kepada kepala desa dan lurah. Mereka sudah berperan aktif sebagai juru damai di lingkungannya melalui pembentukan Posbankum sebagai akses mendapatkan keadilan bagi masyarakat paling bawah.

“Di Posbankum itu, kita mediasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat bawah agar tidak sampai tingkat pengadilan,” katanya.

PJA 2025 itu diselenggarakan di BPSDM Hukum Kementerian Hukum di Cinere, Depok pada 1 – 2 September 2025. Setelah itu berlanjut ke acara Puncak Anugerah PJA pada 3 September 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. (Trg)

BANTEN – H. Pujiyanto, Aktivis Muda Banten Putra Goib mengatakan Empat hari terakhir bangsa ini diguncang gelombang besar. Jalanan Senayan kembali bergemuruh oleh suara mahasiswa, spanduk kembali berkibar, orasi kembali menggema, dan aparat kembali berbaris mengawal. Namun dari semua keramaian itu, ada satu tragedi yang menghantam nurani kita bersama: seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas terlindas mobil aparat di tengah kericuhan. Affan bukan aktivis, bukan tokoh, bahkan bukan orang yang mencari panggung. Ia hanya anak muda sederhana yang bekerja untuk keluarga, namun pulang dalam keadaan terbujur kaku.

Kita semua berduka. Saya pribadi menyampaikan simpati mendalam bagi keluarganya. Tragedi ini bukan sekadar insiden lalu lintas, ini adalah tanda bahwa ada yang salah dalam cara negara menjaga warganya. Nyawa rakyat kecil sering kali menjadi korban di tengah hiruk pikuk politik elit. Di sinilah kita perlu kembali bertanya: ke mana arah pergerakan mahasiswa dan rakyat harus dibawa?

Sejarah bangsa mengajarkan bahwa mahasiswa selalu menjadi garda depan perubahan. Dari tahun 1966 hingga 1998, dari kampus ke jalan raya, mahasiswa membuktikan diri sebagai kekuatan moral yang menekan kekuasaan agar kembali pada rakyat. Namun sejarah juga mencatat, setiap kali gelombang besar muncul, selalu ada tangan-tangan yang mencoba menunggangi. Ada elit yang melihat darah mahasiswa sebagai tiket menuju kursi, ada kelompok yang meniupkan api bukan untuk menerangi jalan, melainkan untuk membakar persatuan.

Kembali Ke Masalah Utama, Wakil Rakyat Sumber Masalah.

Karena itu saya ingin menegaskan: sasaran utama pergerakan hari ini harus jelas, yaitu DPR RI. Parlemen adalah rumah rakyat, dan kalau rakyat marah, di sanalah mereka harus mengetuk pintu. Kalau mahasiswa ingin menuntut perubahan, di sanalah orasi harus diarahkan. DPR bukan sekadar simbol, tapi tempat semua keputusan politik bangsa ini dilahirkan. Kalau mereka tuli, kalau mereka pura-pura tidak dengar, maka rakyat berhak mengetuk lebih keras.

Namun di balik fokus itu, ada hal yang sama pentingnya: menjaga agar gerakan ini tetap murni. Jangan biarkan energi mahasiswa dan rakyat yang tulus dipelintir oleh kepentingan sempit. Saya melihat gelagat bahwa ada kelompok yang berusaha menunggangi, yang berusaha menjadikan momentum ini sebagai batu loncatan politik. Mereka masuk dengan spanduk, dengan orasi, dengan provokasi, bahkan dengan narasi yang manis di media sosial. Padahal tujuannya bukan membela rakyat, melainkan meraih kekuasaan.

Kita tidak boleh lupa, bangsa ini pernah hancur karena perpecahan. Sejarah kelam selalu dimulai dari adu domba. Musuh kita bisa saja punya uang, senjata, bahkan media, tapi selama rakyat dan mahasiswa bersatu, mereka tidak bisa mengalahkan kita. Persatuan adalah senjata kita yang paling ampuh. Dan persatuan itu hanya bisa dijaga kalau kita berpegang pada tujuan: menegakkan keadilan, melindungi rakyat kecil, memastikan kekuasaan berpihak pada bangsa, bukan pada segelintir elit.

Tragedi Affan harus menjadi titik balik, bukan sekadar berita satu minggu. Ia harus jadi pengingat bahwa aparat tidak boleh lagi sewenang-wenang, dan bahwa rakyat kecil harus dilindungi, bukan dikorbankan. Tapi tragedi ini juga jangan dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh energi hanya pada kemarahan kepada aparat. Ingatlah, aparat hanyalah tangan. Kepala dari semua ini ada di parlemen. Kalau DPR bekerja dengan benar, kalau mereka mengawasi dengan sungguh-sungguh, tragedi seperti ini bisa dicegah.

Saya mengatakan ini bukan untuk mencari nama. Saya menulis karena saya tidak rela melihat bangsa ini kembali terpecah, tidak rela melihat mahasiswa yang idealis diperalat, dan tidak rela melihat rakyat kecil jadi korban dari permainan besar yang tak pernah mereka pahami. Saya ingin mengajak mahasiswa dan rakyat: teruslah bergerak. (Red)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan para Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Provinsi Banten untuk bekerja maksimal. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wajib pajak.

“Teman-teman ini merupakan petugas garda terdepan pada pelayanan dalam sektor pendapatan. Oleh karena itu, agar masyarakat merasa nyaman ketika membayar pajak pelayanannya harus ditingkatkan,” kata Andra Soni usai rapat dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan seluruh Kepala Unit Kepala Teknis (UPT) Samsat di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un No.5, Kota Serang, Jumat (29/8/2026).

Selain pelayanan, Andra Soni juga menekankan agar seluruh UPT Samsat melakukan inovasi dalam mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan. Meskipun memang jumlah Wajib Pajak (WP) dan sektor pajaknya sudah ada ketentuannya.

“Karena kalau kita hanya mengandalkan yang sudah ada tanpa inovasi, maka susah untuk ditingkatkan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Andra Soni juga mendapatkan pemaparan rencana yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan. Mulai dari Informasi, targetnya berapa, dan inovasinya bagaimana.

“Ini harus kita lakukan bersama-sama dan terarah. Karena setiap UPT mempunyai potensi yang berbeda, sehingga target dan inovasinya juga tentu berbeda pula,” pungkasnya. (Trg)

Kota Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi H mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten menampung aspirasi yang disampaikan oleh Serikat Buruh. Pemprov Banten akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hal itu diungkap Deden saat menerima perwakilan dari Serikat Buruh yang sedang sampaikan aspirasi di depan gerbang KP3B di Aula Sekretariat Daerah Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (28/8/2025).Turut mendampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Septo Kalnadi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Prawoto, serta Kapolresta Serang Kota Kombes Pol Yudha Satria.

Deden mengatakan, Pemprov Banten menampung semua aspirasi yang disampaikan oleh sejumlah serikat buruh. Yang menjadi kewenangan Pemprov Banten akan ditindaklanjuti, dan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat akan disampaikan.

“InsyaAllah akan kita sampaikan. Apalagi kalau kita lihat Pak Gubernur itu sangat terbuka dan menerima seluruh masukan dari berbagai kalangan, termasuk dari buruh,” katanya.

Deden mengungkapkan, seperti yang selalu diingatkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk juga dari kalangan buruh.

Pada kesempatan itu, Deden juga secara langsung menghubungi Gubernur Banten Andra Soni via telepon. Dalam percakapannya, Gubernur Banten Andra Soni juga menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir langsung lantaran adanya kegiatan di luar.

“Nanti ke depan akan kita bicarakan lebih lanjut dalam forum yang lebih kecil lagi agar pembicaraannya bisa lebih terfokus dan terarah,” katanya.

Dalam kesempatan itu, serikat buruh menyampaikan enam tuntutan utama yang meliputi: penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah, penghentian PHK dan pembentukan Satgas PHK, reformasi pajak perburuhan, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberantasan korupsi, serta revisi UU Pemilu dan sistem pemilu.

Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Intan Indria Dewi mengatakan, aspirasi kenaikan upah sebesar 8,5-10 persen untuk tahun 2026 itu dinilai cukup realistis mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan inflasi di Provinsi Banten juga cukup baik.

“Pertumbuhan ekonomi Banten itu sekitar 5,33 persen dan inflasi nya sekitar 1,59 persen. Artinya kami sudah melakukan kajian terhadap besaran aspirasi yang disampaikan,” ujarnya. (Trg)