Blog

  • PWI Banten Kawal Program Gubernur Dibidang Pendidikan

    PWI Banten Kawal Program Gubernur Dibidang Pendidikan

    SERANG, Djawaranews.com – Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Banten mengaku siap mengawal berbagai program Pemprov dibawah pimpinan Gubernur Banten, Andra Soni, semua program yang akan dikawal PWI tersebut tentu seiring dengan tufoksi wartawan, yakni memberikan informasi yang baik, benar dan utuh kepada masyarakat diberbagai bidang.

    Ketua PWI Banten Rian Nopandra mengatakan, selama kepemimpinan Gubernur Andra Soni- Dimyati Natakusumah,pihaknya akan terus berupaya memberikan informasi yang utuh, benar dan ril kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan Informasi dari pemberitraan yang jelas, transparan dan kredible.

    Salah satu bidang yang dikawal PWI Banten adalah dunia Pendidikan. Karena sejauh ini dibawah kepemimpinan Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati, sudah banyak program yang menyentuh masyarakat dan dirasakan sangat episien diantaranya melarang sekolah sekolah melakukan wisuda dan study tour ke luar wilayah Banten. Selain itu kata Rian, program sekolah gratis yang dicanangkan juga akan dijadikan perhatian, karena adanya program ini sangat membantu masyarakat.

    “Kami mengapresiasi pak Gubernur. Beberapa programnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, dibidang Pendidikan contohnya, pak Gubernur mencanangkan program sekolah gratis, tentu ini sangat bagus sekali, bahkan sekolah sekolah juga saat ini dilarang menyelenggarakan wisuda dan study tour ke luar wilayah Banten,”kata Rian, saat melakukan audiensi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Selasa(22/04/2025).

    Karena dasar itulah kata Rian, pihaknya berkomitmen akan mengawal semua program yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Banten sesuai dengan kapasitasnya, terutama dalam hal penyampaian informasi program yang bermanfaat kepada masyarakat.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Lukman mengaku mengapresiasi niat baik dari PWI. Oleh karena itu kata Lukman, hal itu sangat selaras dengan Dindik, mengingat saat ini sedang giat giatnya menjalankan program Gubernur Banten seperti sekolah gratis, pemberian Makan Bergizi Gratis(MBG). Dibidang lainnya juga kata Lukman, untuk kedepan, guna memberikan pelayanan Pendidikan, untuk tahun 2025 ini pihaknya melakukan pembangunan empat unit sekolah baru(USB) filial di dua wilayah, yakni di Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

    Lukman meminta agar semua program yang ada di Dindik Banten dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat, maka dibutuhkan pihak lain untuk menginformasikannya, diantaranya dari Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Banten.

    “Kami fokus menjalankan program Pak Gubernur, seperti sekolah gratis dan lain lain sebagainya, agar program ini dirasakan dan diketahui masyarakat, maka PWI saya kira sangat tepat untuk memberitakan semua program di Dindik Banten,”kata Lukman.

    Sekedar informasi, dalam audien tersebut dihadiri oleh Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, Sekertaris PWI Banten, Fahdi Khalid, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Teguh Idham Akbar, Ketua Bidang Kerjasama antar Lembaga, Adityawarman, Ketua PWI Kota Serang, Esa Firmansyah dan Opik Rahman, Humas PWI Banten. Sedangkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten dihadiri oleh Plt Kepala Dinas, Lukman, Kabid GTK Rahmat Tamam dan Kasubag Umpeg, Herdi Herdiansyah. (Trg)

  • Dukung Program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja Di Ekosistem MBG

    Dukung Program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja Di Ekosistem MBG

    JAKARTA, Djawaranews.com – Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/04), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

    Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

    Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.

    “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,”ujar Anggoro.

    Pihaknya menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,”imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

    “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,”ujar Dadan

    Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

    “Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,”terang Anggoro.

    Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

    “Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera,”tutup Anggoro.

    Ditempat yang terpisah, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel Muhyidin menyambut baik atas kerjasama tersebut.

    “Kami BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel sangat mengapresiasi dan mendukung kerjasama tersebut. Semoga dengan adanya kerjasama ini seluruh ekosistem Badan Gizi Nasional dapat terlindungi program BPJamsostek,” ucapnya.

    “Dan kami juga siap berkolaborasi dengan BGN yang ada di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem BGN tersebut,” ungkapnya.

  • Terbentuk, Himpunan Alumni KNPI Banten Untuk Banten Lebih Bermartabat

    Terbentuk, Himpunan Alumni KNPI Banten Untuk Banten Lebih Bermartabat

    SERANG, Djawaranews.com – Sejumlah mantan Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Banten baru-baru bermusyawarah dan sepakat membentuk organisasi dengan nama “Himpunan Alumni KNPI/Pemuda Provinsi Banten” dalam upaya turut mewujudkan Banten yang lebih baik dan lebih bermartabat.

    “Saya selaku Ketua Presidium siap bekerja semaksimal mungkin sehingga harapan para alumni KNPI terwujud, terutama menyatukan gerak langkah pemuda Banten untuk mewujudkan Banten yang lebih maju dan lebih bermartabat,” kata Iin Mansyur yang terpilih Sebagai Ketua Presidium Pengurus Himpunan Alumni KNPI Banten kepada pers di Serang, Banten, Senin (21/4/2025).

    Mantan Ketua DPD KNPI Banten 2001 – 2004 yang juga pernah menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten itu menjelaskan, pembentukan Pengurus “Himpunan Alumni KNPI/Pemuda Provinsi Banten” masa bakti 2025-2030 berlangsung pada 20 April 2025 di Baros, Kabupaten Serang Provinsi Banten yang diawali dengan Halal Bihalal Idul Fitri 1446 H.

    Adapun musyawarah organisasi itu dihadiri para mantan Ketua dan Pengurus DPD KNPI Provinsi Banten dan mantan Pengurus DPD KNPI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten masa bakti 2001 – 2004, 2004 – 2007, 2007 – 2010, 2010 – 2013 dan 2013 – 2016.

    Selain itu hadir para mantan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun dalam wadah KNPI serta peninjau selaku peserta musyawarah yang tidak termasuk ke dalam kategori tersebut namun diundang oleh Panitia Penyelenggara Musyawarah.

    Pada kesempatan Musyawarah diputuskan bahwa nama organisasinya adalah “Himpunan Alumni KNPI/Pemuda Provinsi Banten”. Pengurusnya berbentuk Presidium dan berjumlah lima orang dengan masa jabatan lima tahun secara bergantian dengan kegiatan utama terkait dengan aktivitas silaturahmi, sosial-ekonomi, sosial-budaya dan sosial-kemasyarakatan.

    Adapun Presidium yang terpilih adalah Iin Mansyur (mantan Ketua DPD KNPI Banten 2001 – 2004), Eten Hilman (mantan Ketua DPD KNPI Banten 2007 – 2010), dan Aden Abdul Kholiq (mantan Ketua DPD KNPI Banten 2010 – 2013).

    Selanjutnya, tokoh lain yang terpilih adalah Agus Supriatna (mantan Sekretaris DPD KNPI Banten 2007 – 2010 yang kini menjabat sebagai Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra) serta Dede Supriyadi Arief (mantan Wakil Sekretaris DPD KNPI Banten 2001 – 2004 yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Himpunan Pengusaha Nahdliyin).

    Khusus terpilihnya Agus Supriatna dan Dede Supriyadi Arief adalah menggantikan dua mantan Ketua DPD KNPI Banten yang menyatakan tidak bersedia menjadi Anggota Presidium, yakni Iman Ariyadi (Ketua DPD KNPI Banten 2004 – 2007) dan Tanto Warsono Arban (Ketua DPD KNPI Banten 2013 – 2016).

    Pada saat Pimpinan Sidang (Yhannu Setyawan dan Akhmad Jajuli) menyerahkan berkas dan dokumen Hasil Musyawarah, Iin Mansyur selaku Ketua Presidium Periode Tahun Pertama menegaskan bahwa dirinya bersama Anggota Presidium lainnya bersedia menerima dan menjalankan amanah Organisasi dengan sebaik-baiknya.

    Adapun penetapan komposisi dan personalia Dewan Pertimbangan, Kesekretariatan dan bidang-bidangnya akan disusun dalam waktu dekat oleh Presidium Terpilih dibantu oleh SC dan OC Kegiatan Musyawarah. Bertindak selaku SC adalah Yhannu Setyawan (Ketua) dan Akhmad Jajuli (Sekretaris).

    Merawat Silaturahim

    Sebelumnya dalam tausiyah Halal Bihalal, KH Bazari Syam sebagai Ketua MUI Provinsi Banten yang ternyata juga pernah menjadi bagian dari Pengurus KNPI Provinsi Banten menekankan arti pentingnya silaturahmi.

    Ia mengingatkan agar semua mantan pengurus KNPI Banten senantiasa merawat silaturahim, bersikap tawadhu, senantiasa mawas diri, selalu membuka pintu maaf serta memberikan yang terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.

    KH Bazari juga menyatakan bersyukur bahwa KNPI selaku Organisasi Kemasyarakatan dan menjadi tempat berhimpunnya Ormas Kepemudaan yang didirikan di Cipayung Bogor Jawa Barat pada 23 Juli 1973 telah berhasil menelurkan banyak pemimpin umat.

    Menurut dia, para kader dan tokoh KNPI juga banyak beraktifitas di tengah masyarakat dengan beragam profesi yang kesemuanya selalu merawat silaturahim serta memberikan kebaikan pada lingkungan masing-masing.

    Pada bagian akhir tausiyahnya KH Bazari menegaskan tentang perlunya terus berkiprah dan berjuang di berbagai lapangan kehidupan (karir, bisnis, politik serta sosial kemasyarakatan) dengan tetap mengedepankan sakap tabah, tekun, pantang menyerah, dan senantiasa meyakini bahwa takdir Allah SWT merupakan pilihan dan hasil terbaik yang penuh hikmah.

  • Pelaku Mutilasi di Gunungsari Dikenakan Pasal 340, Ancaman Seumur Hidup 

    Pelaku Mutilasi di Gunungsari Dikenakan Pasal 340, Ancaman Seumur Hidup 

    SERANG, Djawaranews.com – Polresta Serang Kota mengenakan pasal pembunuhan berencana kepada tersangka MY (23), atas perbuatannya membunuh serta memutilasi Korban, SA (19). Pada Senin, 21/04.

    Kapolresta Serkot Kombes Pol. Yudha Satria, S.H., S.I.K., M.H., menuturkan Diketahui Jenazah korban S.A. yang sudah tidak utuh ditemukan di dalam hutan Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Serang, Banten, pada Jumat, 18 April 2025.

    “(Penyidik mengenakan) Pasal 340, pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun,” ujar Kapolresta Serkot, Kombes Pol Yudha Satria, dikantornya, Senin, (21/04/2025).

    Saat ini, sejumlah bagian tubuh korban sudah berada di RS Bhayangkara Polda Banten, untuk dilakukan otopsi serta pencocokkan DNA keluarga. Personel Polresta Serkot terus mencari bagian tubuh lainnya yang belum ditemukan.

    Penyidik juga akan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka MY, karena melakukan perbuatan keji terhadap pacarnya.

    “Tersangka berniat menghabisi nyawa korban, karena korban di mutilasi di bagian kepala, tangan kanan kiri, kaki kanan maupun kiri. Bagian tangan belum ditemukan, karena saat ditemukan karung sudah bolong,” terangnya.

    Pelaku MY kesehariannya bekerja di kandang ayam sekaligus memotongnya (Jagal ayam), sehingga dia sudah terbiasa memegang golok. Untuk memastikan kesehatan jiwanya, polisi akan melakukan tes psikologis, karena tersangka sampai tega memutilasi kekasihnya (Korban).

    “Akan kami lakukan uji (psikologi), secara sadar pelaku melakukan perbuatannya,” tuturnya.

    MY juga mengaku ke polisi kerap kali berhubungan intim dengan kekasihnya, sejak mereka berpacaran pada 2021 silam.

    Tersangka mengaku kepada polisi terpaksa menghabisi nyawa kekasihnya, karena mengaku hamil dua bulan dan minta pertanggung jawaban. Sedangkan MY enggan menikahi SA.

    “Hubungan (pacaran) sejak 2021, sudah ada keterangan dari tersangka, sudah berhubungan dari 2021, sebanyak kurang lebih empat kali,” jelasnya.

  • Dukung Program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan Bersama BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja Di Ekosistem MBG

    Dukung Program Pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan Bersama BGN Sepakat Lindungi Seluruh Pekerja Di Ekosistem MBG

    Jakarta, Djawaranews.com – Sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Sinergi antara kedua Badan bentukan pemerintah tersebut secara resmi dikukuhkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, (21/04), di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.

    Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.

    Dalam keterangannya Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.

    “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,”ujar Anggoro.

    Pihaknya menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

    “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut Dadan menyebut bahwa saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.

    “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,”ujar Dadan.

    Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut.

    “Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya,”terang Anggoro.

    Anggoro yakin sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pasalnya saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan.

    “Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera,”tutup Anggoro.

    Ditempat yang terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cimone, Dessy Sriningsih menyambut baik kerjasama yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis.

    “Salah satu tujuan dari kerjasama ini guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera sesuai Inpres 8 tahun 2025,” kata Dessy.

    “Untuk itu, kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cimone sangat mendukung kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BGN. Dan kami juga siap berkolaborasi dengan jajaran BGN yang ada di daerah dalam memberikan perlindungan Jamsostek kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis yang ada di Tangerang,” ungkap Dessy.

  • Jasa Raharja Gaungkan Semangat Kartini: Perempuan Tangguh, Perusahaan Tumbuh

    Jasa Raharja Gaungkan Semangat Kartini: Perempuan Tangguh, Perusahaan Tumbuh

    Jakarta, Djawaranews.com – Dalam rangka memperingati Hari Kartini, PT Jasa Raharja menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung pemberdayaan perempuan melalui penerapan nilai-nilai kesetaraan, kemandirian,dan kepemimpinan perempuan di lingkungan kerja. Perusahaan menilai bahwa semangat Kartini tidak hanya menjadi simbol sejarah, tetapi juga pijakan penting dalam menciptakan budaya kerja yang inklusif dan berkelanjutan.(21 April 2025)

    “Semangat Kartini adalah semangat untuk terus belajar, berkembang, dan memberi dampak positif bagi lingkungan. Di Jasa Raharja, kami percaya bahwa perempuan memegang peran penting dalam kemajuan organisasi,” ujar Dewi Aryani Suzana, Direktur Operasional PT Jasa Raharja.

    Sebagai bagian dari BUMN, Jasa Raharja secara aktif mendorong partisipasi dan peran strategis perempuan dalam berbagai lini kerja. Saat ini, dari total 1.761 pegawai organik, sebanyak 447 orang atau 25,38% merupakan pegawai perempuan. Diantara mereka, 68 perempuan (15,21%) telah menduduki posisi pejabat, serta 3 orang terpilih sebagai bagian dari program top talent BUMN.

    Selain berperan dalam pengambilan keputusan strategis, perempuan di Jasa Raharja juga aktif mendorong perubahan perilaku sosial di masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran berkendara yang aman dan beretika. Melalui pendekatan yang empatik dan komunikatif, perempuan terbukti mampu menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keselamatan
    berlalu lintas di berbagai lapisan masyarakat.

    Komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan perempuan tercermin melalui kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan gender, akses pendidikan dan pelatihan yang merata, serta dukungan terhadap keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga.

    Melalui semangat Hari Kartini, Jasa Raharja berkomitmen untuk terus menciptakan ruang kerja yang aman, adil, dan suportif bagi seluruh pegawai—tanpa terkecuali—agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan maupun bangsa. (Red)

  • Dibuka Pj Sekda, Musrenbang RKPD Kabupaten Serang 2026 Bangun Sinergitas

    Dibuka Pj Sekda, Musrenbang RKPD Kabupaten Serang 2026 Bangun Sinergitas

    Serang,Djawaranews.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2026 pada Senin, 21 April 2025 secara daring di Ruang Rapat Bapperida. Musrenbang dimaksudkan untuk membangun sinergitas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2026.

    “RKPD penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional, RKPD provinsi, serta RPJMD kabupaten,” ucap Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto dalam sambutannya.

    Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD, kata Rudy, dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

    Berdasarkan regulasi tersebut, lanjut Rudy, dalam rangka penyusunan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. “Bapperida juga melakukan pembahasan untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing,”paparnya.

    Lebih lanjut, Pj Sekda Rudy memaparkan, secara khusus kegiatan musrenbang tingkat kabupaten bertujuan pertama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, kedua menyepakati program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta rencana lokasi program pembangunan.

    Kemudian ketiga, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan keempat dalam rangka mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

    “Hasil Musrenbang RKPD kabupaten ini penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD, yang selanjutnya menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menetapkan renja perangkat daerah tahun 2026,” terangnya.

    Adapun target-target yang dicapai, sambung Rudy, tertuang dalam indikator makro pembangunan diantaranya peningkatan proporsi PDB ekonomi kreatif, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan publik, serta penurunan target pada beberapa indikator diantaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan tingkat inflasi daerah.

    “Saya ingin mengingatkan pentingnya berkolaborasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RKPD sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen kita semua,”tuturnya.

    Turut hadir, Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Haryadi, Kepala Bapperida Rachmat Maulana, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan Rahmat Setiadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Epi Priatna. (Trg)

  • Dibuka Pilar, Pemkot Gelar Pekan Olahraga Pegawai Tangsel

    Dibuka Pilar, Pemkot Gelar Pekan Olahraga Pegawai Tangsel

    PAMULANG, Djawaranews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) menggelar Pekan Olahraga Pegawai Tangsel (Popsel) untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Pembukaan digelar secara meriah di Lapangan Pamulang Community Center (PCC), pada Senin (21/04/2025), dan dibuka secara langsung oleh Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan.

    Usai membuka acara tersebut, Pilar menyampaikan beberapa hal. Pertama, kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat silaturrahmi.

    Selain itu, Popsel juga menjadi sarana membudayakan olahraga di seluruh perangkat daerah.

    “Karena olahraga itu penting ya, bagaimana pegawai itu harus sehat. Kalau misalkan mau kerja yang baik, kerja yang prima, ini harus sehat dulu dengan membudayakan olahraga,” ujarnya.

    Pilar juga berharap manfaat dari Popsel nantinya seluruh aparatur Tangsel semakin kompak.

    “Ini kan bisa kita saling kenal, nah ini gimana supaya bisa kompak, bisa bekerja baik,” katanya.

    Lebih lanjut, Dispora sebagai penanggung jawab kegiatan dituntut untuk mengadakan pertandingan dengan penambahan cabang olahraga lainnya di tahun mendatang.

    “Tahun depan diperbanyak si cabang olahraga diperbanyak, dan peserta makin banyak. Jadi banyak yang mempersiapkan diri,” katanya.

    Untuk diketahui, Popsel 2025 digelar dari tanggal 21-25 April 2025, dengan mempertandingkan lima cabang olahraga, yakni basket, tenis meja, bulutangkis, sepak bola, dan atletik. (At)

  • Wakil Gubernur Banten Terima DPRD Provinsi Sumut Terkait Perda Pesantren

    Wakil Gubernur Banten Terima DPRD Provinsi Sumut Terkait Perda Pesantren

    Serang, Djawaranews.com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati Natakusumah menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (21/4/2025).

    Dalam kunjungan itu, Bapemperda DPRD Provinsi Sumut ingin memperdalam berkaitan dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

    Wagub A Dimyati mengungkapkan, secara umum Provinsi Banten ini dikenal sebagai daerah yang agamis dengan kekuatan pondok pesantren (Ponpes) sebagai basis utamanya.

    “Terutama di empat wilayah seperti Kabupaten Serang, Tangerang, Pandeglang dan Lebak. Di empat daerah itu basis Ponpes kita sangat kuat,” kata A Dimyati.

    Oleh karena itu, lanjutnya, untuk memperkuat keberadaannya, Pemprov Banten menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 yang diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

    “Mudah-mudahan dari kunjungan ini mendapatkan banyak hal yang bisa diterapkan di sana, apalagi Sumut itu daerahnya lebih luas,” pungkas Dimyati.

    Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Utara Darma Putra Rangkuti menambahkan, kunjungan dirinya bersama rombongan ke Provinsi Banten itu dalam rangka ingin memperdalam terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2022 di atas.

    “Meskipun kultur kita berbeda, tapi secara umum perda di Provinsi Banten ini bisa menjadi pembanding,” katanya.

    Selain ke Pemprov Banten, rombongan juga akan berkunjung ke DPRD Provinsi Banten, sehingga bahan yang didapat bisa lebih komprehensif. “Apalagi pembahasan Raperda ini merupakan inisiatif dari DPRD,” pungkasnya. (Trg)

  • Perkuat Lingkungan Sekolah yang Aman, DP3AP2KB Tangsel Bekali TPPK Hadapi Kekerasan Anak

    Perkuat Lingkungan Sekolah yang Aman, DP3AP2KB Tangsel Bekali TPPK Hadapi Kekerasan Anak

    CIPUTAT, Djawaranews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus memperkuat komitmennya dalam melindungi anak dari tindak kekerasan, terutama di lingkungan pendidikan.

    Melalui kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak, DP3AP2KB Kota Tangsel membekali Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan dengan pengetahuan dan pedoman penanganan kasus kekerasan secara tepat.

    Kepala DP3AP2KB Cahyadi mengatakan, penguatan terhadap tim TPPK di satuan pendidikan ini untuk memastikan setiap anak merasa aman di sekolah.

    “TPPK adalah garda terdepan. Mereka bukan hanya pendengar, tapi penggerak penyelesaian kasus kekerasan. Semua harus ditangani dengan serius, berdasarkan bukti dan prosedur hukum,” ujar ujar Cahyadi pada Senin (21/04/2025).

    Dalam sesi diskusi, berbagai persoalan nyata yang dihadapi berbagai sekolah pun mencuat. Mulai dari kasus tawuran yang melibatkan siswa berseragam, siswa yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, hingga permasalahan kehamilan remaja yang mengancam keberlangsungan pendidikan anak.

    Untuk itu, TPPK harus mampu bertindak cepat dan tepat, mulai dari menerima laporan secara tertulis, mengumpulkan bukti, melakukan analisis kasus, hingga memberikan rekomendasi dan pendampingan psikologis yang dibutuhkan.

    “Kekerasan memang tidak bisa dihindari 100 persen, tapi bisa kita tanggulangi bersama. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi tempat aman untuk tumbuh,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan para guru dan orang tua agar lebih peduli. Dengan penguatan peran TPPK di sekolah ini juga, Pemkot Tangsel berharap tidak ada lagi anak yang merasa takut datang ke sekolah, karena di sana mereka merasa aman dan dilindungi. (At)