Blog

Cilegon, Djawaranews.com – Hari Jadi Kota Cilegon ke-26 menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, mempercepat kemajuan, serta membuka ruang investasi yang lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusuma usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Cilegon Dalam Rangka Hari Jadi Kota Cilegon ke-26 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Minggu (27/4/2025).

Dimyati juga menegaskan bahwa eksistensi Kota Cilegon saat ini patut disyukuri, namun harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Cilegon masih eksis, masih ada, dan kita semua merasakan ada kemajuan. Tetapi, momentum Hari Jadi ke-26 ini harus dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih prima lagi kepada masyarakat,” kata Dimyati.

Dimyati juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang ideal. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat untuk menerapkan konsep manajemen modern dalam mengelola kota, dengan merujuk pada teori Plato mengenai pemerintahan yang adil dan efisien. “Anggaplah Walikota sebagai Direktur, Wakil Walikota sebagai Wakil Direktur, Ketua DPRD sebagai Komisaris Utama, dan anggota DPRD sebagai anggota Komisaris. Adapun pemegang saham utama adalah rakyat. Maka keuntungan, dividen, harus kembali sebesar-besarnya kepada rakyat, bukan malah dinikmati oleh pejabat atau aparatnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga menegaskan pentingnya membuka akses investasi yang lebih luas di Cilegon dan Banten. Menurutnya, kunci keberhasilan investasi terletak pada keterbukaan, kenyamanan, dan keamanan bagi para investor. “Investasi jangan dipersulit. Investor harus merasa aman dan nyaman. Tidak boleh ada oknum yang mengganggu. Kalau ada yang mengganggu, saya yang akan pasang badan,” tegas Dimyati. Dimyati juga mengingatkan bahwa praktik mengganggu investasi, baik berupa ancaman maupun pemerasan, harus diberantas untuk menciptakan iklim usaha yang sehat.

Di sektor ketenagakerjaan, Dimyati mendorong agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan industri Cilegon memprioritaskan warga lokal sebagai tenaga kerja. “Kami menargetkan 70 persen tenaga kerja di pabrik-pabrik dan perusahaan investasi adalah warga lokal. Karena Cilegon ini kota industri, saya sedih kalau masih ada warga Cilegon yang menganggur,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten serta Balai Latihan Kerja (BLK) di tingkat Pusat. “Kalau tidak bisa menjahit, kita latih mengelas. Kalau tidak bisa mengelas, kita ajarkan administrasi. Yang penting ada kemauan bekerja,” tambah Dimyati.

“Perayaan Hari Jadi Kota Cilegon ke-26 ini menjadi refleksi atas perjalanan panjang Kota Industri. Dengan semangat sinergi, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat, Cilegon optimistis mampu mempercepat terwujudnya kota yang lebih maju, makmur, dan berdaya saing di masa depan,” tutupnya

Ketua DPRD Kota Cilegon Rizki Khairul Ikhwan dalam sambutannya menekankan pentingnya menghargai jasa para pejuang dan pendahulu yang telah membangun Kota Cilegon hingga seperti saat ini.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Di usia ke-26 ini, kita harus merefleksikan capaian kinerja, mengidentifikasi kekurangan, dan berkomitmen memperbaikinya untuk masa depan yang lebih baik,” ungkap Rizki.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja keras dan kolaborasi demi mewujudkan masyarakat Cilegon yang adil dan makmur.

Sementara itu, Walikota Cilegon, Robinsar, menekankan bahwa Hari Jadi ke-26 ini menjadi energi baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melangkah maju.

“Momentum ini adalah kesempatan berharga untuk merefleksikan apa yang telah kita capai. Saya bersama Wakil Walikota berkomitmen bekerja cepat, responsif, dan kolaboratif untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Robinsar.

Robinsar juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sejahtera di Kota Cilegon. (Lan)

Cilegon, Djawaranews.com – Direktur Operasional PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Aep Dedi Laksana meluruskan pemberitaan yang berkembang terkait pandangan terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Cilegon.

Dalam pemberitaan yang berkembang Aep Dedi Laksana dituding menyoroti praktik LSM dengan menyalahgunakan peran mereka dengan menyatakan bahwa ‘yang kami rasakan adalah tentunya tentang LSM-LSM yang berkedok demo, ujung-ujungnya minta pekerjaan’ sebenarnya masalah fundamental kurang bagus, Inilah penting hadirnya bapak-bapak (red-pemerintah dan aparat penegak hukum).

“Pertama kata ‘LSM-LSM yang berkedok demo, ujung-ujungnya minta pekerjaan’ itu ucapan Kapolda kemudian dalam forum diskusi tersebut saya hanya menyikapi perkataan tersebut melalui forum tanya jawab, dan entah apa motivasinya dikutip di beberapa Media yang tersebar padahal tidak ada proses wawancara,” ungkap Aep Dedi Laksana, Minggu (27/04/2025).

“Atas nama pribadi menegaskan bahwa PT KBS tidak bersikap antipati terhadap LSM. Sebaliknya, justru ingin merangkul seluruh stakeholder, termasuk LSM, untuk bersama-sama menjaga iklim investasi dan menciptakan suasana yang kondusif di Cilegon,” Imbuhnya.

Perlu saya sampaikan, Lanjut Aep Dedi Laksana pihaknya di PT KBS tidak anti terhadap LSM. Justru ia mengakui bahwa LSM punya peran penting dalam mengawal pembangunan dan menjaga lingkungan investasi yang sehat.

Statement yang beredar dalam berita yang berkembang, Lanjut Aep Dedi Laksana diduga tidak utuh, pemberitaan tersebut dikutip dari acara Focus Group Discussion (FGD) Coffe Morning beberapa waktu lalu, Dia diberi kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan ide terkait “Macet Priok Horor”.

“Atas hal tersebut ini menjadi peluang pemindahan sebagian padatnya aktivitas Tanjung Priok dapat dialihkan ke Pelabuhan Cigading. Ide tersebut, menurutnya, disampaikan secara pribadi untuk mendorong pemanfaatan fasilitas dermaga dan rel kereta api yang tersedia di kawasan tersebut dan hal ini difasilitasi Pemerintah Banten (Gubernur) yang berdampak signifikan terhadap PAD,” ujarnya.

Posisinya dalam FGD tersebut, Lanjut Aep Dedi Laksana sebagai penanya dan menyikapi statement Kapolda Banten terhadap isu LSM, bahwa yang dimaksud fundamental itu adalah bukan sesuatu yang buruk melainkan sikap profesionalisme, memiliki kemampuan dibidang masing-masing yang dapat mendukung pembangunan dan iklim investasi yang baik.

“Tidak bermaksud bahwa fundamental itu hal yang jelek. Pada kesempatan ini mohon maaf jika hal ini menimbulkan salah pengertian, membuat gaduh dan tidak bermaksud menyinggung,” kata Aep.

“LSM yang sehat dan kredibel adalah mitra strategis dalam membangun daerah. Kami ingin membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, lingkungan pesantren, dan LSM, agar tercipta suasana kondusif yang membuat investor nyaman berinvestasi di Cilegon,” Imbuh Aep Dedi Laksana.

Menurutnya, iklim investasi yang aman dan stabil hanya bisa tercipta jika semua elemen bersinergi. Untuk itu, PT KBS membuka ruang dialog, kolaborasi, dan komunikasi intensif dengan seluruh pihak, termasuk dalam mendengar masukan maupun kritik konstruktif.

“Intinya, kami ingin semua stakeholder bergerak bersama. Jika suasana kondusif, maka pembangunan akan terus berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas.
Melalui klarifikasi ini, berharap tidak ada lagi kesalahan pahaman di masyarakat. Menekankan bahwa PT KBS berkomitmen mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif, dengan menghargai kontribusi semua pihak dalam menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Aep Dedi Laksana. (Lan)