Blog

  • Disperindag Banten Gelar Sosialisasikan Sertifikasi TKDN bagi IKM

    Disperindag Banten Gelar Sosialisasikan Sertifikasi TKDN bagi IKM

    Banten, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Disperindag Provinsi Banten, Senin (5/5/2025).

    Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perindustrian, Dr. Iwan Hermawan, ST, MM, mewakili Kepala Disperindag Provinsi Banten, H. Babar Suharso, ST, M.Si. Ia turut didampingi oleh tim teknis dan pejabat fungsional Penyetaraan, Bahagia Alamsyah Siregar,

    Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung pada Kementerian Perindustrian RI, yaitu Devi Oktiani dan Damar Wiraputra, yang memberikan pemahaman teknis terkait prosedur dan manfaat sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM, khususnya dalam mendukung keterlibatan mereka pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

    Para peserta yang hadir merupakan pelaku IKM dari berbagai sektor industri di Provinsi Banten yang memiliki potensi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat utama dalam menjangkau pasar pemerintah dan meningkatkan daya saing produk lokal.

    Dalam sambutannya, Iwan Hermawan menyampaikan bahwa kebijakan TKDN merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri. “Melalui sosialisasi ini, kami ingin pelaku IKM lebih memahami regulasi dan manfaat TKDN agar mampu bersaing secara sehat di pasar nasional,” ujarnya.

    Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi TKDN tidak hanya membuka akses pasar lebih luas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi dalam negeri, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat.

    Disperindag Provinsi Banten berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan IKM dalam menghadapi pasar yang kompetitif serta mendorong keberhasilan program substitusi impor. (Trg)

  • Kunjungan Jasa Raharja ke PO Bus Luthansa,Jelaskan Manfaat Jaminan Keselamatan Penumpang

    Kunjungan Jasa Raharja ke PO Bus Luthansa,Jelaskan Manfaat Jaminan Keselamatan Penumpang

    Ciledug, Djawaranews.com – Petugas Jasa Raharja dari Samsat Ciledug Andini dan Johan melakukan kunjungan ke PT Anther Prima Persada, operator Bus Luthansa.Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Customer Relationship Management (CRM) yang bertujuan untuk mempererat hubungan kerja sama antara Jasa Raharja dan perusahaan angkutan umum.

    PT Anther Prima Persada atau yang dikenal dengan armada Bus Luthansa-nya, Kunjungan petugas Jasa Raharja ini bertujuan untuk memastikan bahwa PT Anther Prima Persada memahami dan mematuhi ketentuan perlindungan yang diberikan oleh Jasa Raharja.

    Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai sejumlah aspek penting terkait kewajiban pemilik kendaraan bermotor, khususnya dalam lingkup angkutan umum pariwisata yang dioperasikan oleh PT Anther. Hal-hal yang dibahas mencakup pelunasan pajak kendaraan bermotor serta Iuran Wajib Jasa Raharja, yang merupakan bentuk perlindungan dasar bagi pengemudi maupun penumpang dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas.

    Johan Menjelaskan mengenai manfaat dan peran Jasa Raharja dan mengedukasi tentang proses klaim dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pihak perusahaan akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus mempercepat proses validasi data kendaraan yang beroperasi secara aktif.

    Yuda mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan ini, “Kami sangat menghargai kunjungan dari Jasa Raharja. Ini adalah kesempatan penting bagi kami untuk memastikan bahwa semua proses terkait asuransi dan jaminan penumpang kami sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kami berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan dan keselamatan penumpang kami.”

    Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang, Panji Artha menyatakan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi PT Jasa Raharja adalah memegang amanah mengelola program asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Dalam UU No.33 Tahun 1964, dijelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan, adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan selama penumpang berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. “Dengan melakukan kegiatan kunjungan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kami berharap dengan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dapat meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas agar pengguna angkutan umum merasa tenang dan aman pada saat melakukan perjalanan,” tutup Panji. (Ad)

  • Kunjungi PO Bus Mutiara Qonita Wisata Jasa Raharja Tangerang Ingatkan Manfaat Program Penghapusan Denda dan Pastikan Jaminan Keselamatan Penumpang

    Kunjungi PO Bus Mutiara Qonita Wisata Jasa Raharja Tangerang Ingatkan Manfaat Program Penghapusan Denda dan Pastikan Jaminan Keselamatan Penumpang

    Tangerang, Djawaranews.com – Dalam rangka kegiatan CRM (Custumer Relationship Management ) Petugas Jasa Raharja Tangerang Rita Yunita melakukan kunjungan ke PO Bus Mutiara  Qonita Wisata  yang berada di wilayah Setu Tangerang. Tujuan kegiatan ini untuk mempererat hubungan kemitraan dengan para pengusaha atau pemilik angkutan umum di wilayah Tangerang Selatan  sekaligus sebagai salah satu  bentuk langkah proaktif mendukung  Program Penghapusan Denda SWDKLLJ Tahun Lalu dan Tahun Tahun Lalu di Provinsi Banten.

    Rita mengingatkan manfaat program pemutihan yang sedang berjalan di samsat sekaligus bersilaturahmi membentuk suatu hubungan yang baik dan erat kepada setiap pengusaha angkutan umum serta memfasiitasi pembayaran Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) agar lebih tertib dan lancar dan dapat memberikan jaminan perlindungan kepada penumpang angkutan umum.

    “Kami petugas Jasa Raharja Tangerang  mengajak pengurus PO bus untuk memanfaatkan Program Penghapusan Denda SWDKLLJ di Provinsi Banten sekaligus mengutip Iuran Wajib yang harus dibayarkan oleh setiap pengusaha  angkutan umum yang kemudian dana tersebut akan dihimpun dan digunakan untuk memberikan santunan kepada masyarakat jika terjadi kecelakaan lalulintas jalan” ujar Rita.

    Di lokasi  berbeda Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang Panji Artha menegaskan Jasa Raharja Tangerang mendukung Program  Pemutihan dan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi PT Jasa Raharja dalam  memegang amanah mengelola program asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Dalam UU No.33 Tahun 1964, dijelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan, adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan selama penumpang berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. “Dengan melakukan kegiatan kunjungan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kami berharap dengan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dapat meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas agar pengguna angkutan umum merasa tenang dan aman pada saat melakukan perjalanan,” tutup Panji. (At)

  • Kantor Imigrasi se-Kepulauan Riau Gelar Program Eazy 1000 Pasport untuk Masyarakat

    Kantor Imigrasi se-Kepulauan Riau Gelar Program Eazy 1000 Pasport untuk Masyarakat

    BATAM, Djawaranews.com – Sebagai bentuk dukungan program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta Commander Wish Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau bersama seluruh Kantor Imigrasi se-Kepulauan Riau menyelenggarakan program “Eazy 1000 Passport”.

    Dengan tema ‘Bangkit Indonesiaku Bangkit Layanan Imigrasiku, Digitalisasi Pelayanan Berbasis Transparansi’ yakni layanan pembuatan paspor baru dan penggantian dengan kuota 1000 paspor elektronik yang akan dilaksanakan di Grand Batam Mall pada Sabtu dan Minggu, 17 s.d. 18 Mei 2025.

    Kepala Kantor Imigrasi kels I Khusus TPI Batam Hajar Aswad mengatakan program Eazy 1000 Passport diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat dikarenakan keterbatasan kuota M-paspor dan keterbatasan tempat layanan paspor.

    Saat ini hanya berada di 2 tempat (khusus di Batam) yaitu pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dan Unit Layanan Paspor di Harbourbay, serta masyarakat pemohon paspor yang tidak dapat melakukan pengurusan paspor di hari kerja.

    “Mengakomodir kebutuhan tersebut, maka pelayanan dilaksanakan di hari libur yakni pada Sabtu dan Minggu dan berlokasi di pusat perbelanjaan Grand Batam Mall. Tidak hanya pelayanan paspor, akan dilaksanakan juga kegiatan talkshow edukatif terkait pelayanan publik serta hiburan bagi masyarakat yang hadir dengan live musicdan doorprize yang menarik,” kata Aswad, di Batam, Rabu (7/5/2025).

    Sementara Kharisma Rukmana, Humas Imigrasi Batam berharap gelaran program ini dapat berlangsung sukses dan disambut baik oleh masyarakat di Kepulauan Riau.

    “Imigrasi akan selalu berkomitmen penuh dalam memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat, dalam hal ini menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan kuota M-paspor, dengan gelaran yang meriah dan menarik”, ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, kata Kharisma, juga mengikut sertakan dan mengkaryakan rekan-rekan penyandang disabilitas yang turut berperan dalam pelayanan sebagai wujud nyata penguatan peran penyandang disabilitas sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.

    “Antusias masyarakat semakin meningkat terlihat dengan kuota 1000 paspor yang dibukadari tanggal 5 Mei 2025 mulai terisi dengan cepat,” pungkasnya. (*)

  • Wakil Gubernur Banten : Perkembangan Teknologi Harus Menjadi Perhatian

    Wakil Gubernur Banten : Perkembangan Teknologi Harus Menjadi Perhatian

    Serang, Djawaranews.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan saat ini perkembangan teknologi tidak dapat dihindari. Maka hal itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin bagi masyarakat yang memiliki kemampuan pada bidang teknis mesin.

    Demikian disampaikan Dimyati Natakusumah dalam Rapat Kerja Badan Kerja Sama Teknik Mesin (BKS-TM) Tahun 2025 yang mengusung tema ’23 Tahun BKS-TM Indonesia Mempersiapkan SDM Teknik Mesin untuk Kemandirian Teknologi’ di Auditorium Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kampus Sindangsari, Kabupaten Serang, Rabu (7/5/2025).

    “Perkembangan teknologi ini sangat penting untuk dapat dikembangkan, supaya teknologi ini dapat bermanfaat bagi bangsa, negara maupun dunia,” ungkap Dimyati.

    Dimyati menyampaikan, dengan dukungan perkembangan teknologi, mampu mendukung dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pada beberapa hal. Perkembangan teknologi harus menjadi perhatian.

    “Kita juga harus mengupgrade diri, baik di teknologinya maupun sumber daya manusianya,” katanya.

    Selain itu, Dimyati juga menuturkan orang-orang yang ahli pada teknik mesin sangat dibutuhkan. Tidak hanya pada sektor industri saja melainkan pada sektor-sektor lainnya.

    “Peluang karir dari teknik mesin itu terbuka luas. Maka saya harap Banten ini bisa menghasilkan ahli-ahli teknik mesin. Sehingga bisa menghasilkan produk unggulan baik untuk Banten dan Indonesia,” imbuhnya.

    Dimyati berharap rapat kerja itu menghasilkan sebuah sumbangsih pemikiran dalam mendukung program-program pemerintah

    “Diharapkan rapat kerja ini dapat menghasilkan pemikiran dan evaluasi serta menginventarisir permasalahan terkait teknik mesin,” jelasnya.

    Dalam laporannya, Sekretaris Jendral Badan Kerjasama Teknik Mesin (BKS-TM) Prof Ario Sunar Baskoro menyampaikan pihaknya akan mendukung program pemerintah dalam hal ini Asta Cita Presiden Prabowo Subianto pada point ke-4.

    “Kita juga akan selalu mendukung program Kemendikti Saintek dalam mewujudkan kampus berdampak yang berorientasi kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional, melalui implementasi Tridharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Fatah Sulaiman menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Kampus Untirta menjadi lokasi Rapat Kerja BKS-TM Tahun 2025.

    “Kita harap raker ini dapat menghasilkan kesepakatan ide dan gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan Indonesia ke depan,” katanya.

    Fatah menyampaikan tema yang diusung dalam raker BSM-TM ini sangat relevan dengan tantangan dan peluang bangsa Indonesia dalam menghadapi era transformasi teknologi dan industri berkelanjutan.

    “Kemandirian teknologi bukan hanya kemampuan menciptakan produk sendiri, melainkan menciptakan ekosistem SDM yang tangguh, visioner, dan adaptif terhadap dinamika zaman,” pungkasnya. (Trg)

  • BAZNAS Banten Gelar Bimtek Terkait SOP Pengadaan Barang dan Jasa 

    BAZNAS Banten Gelar Bimtek Terkait SOP Pengadaan Barang dan Jasa 

    SERANG, Djawaranews.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa BAZNAS Se-Provinsi Banten, di Hotel Le Semar Rabu (7/5).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Banten dan Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Banten, Zainulbahar Noor.

    Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi Banten menegaskan pentingnya kredibilitas, kapasitas, dan kemampuan para amil dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara efektif, efisien, dan akuntabel.

    “Dalam pengelolaan zakat BAZNAS, dibutuhkan amil yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kemampuan untuk mengelola ZIS-DSKL yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga mampu memberikan pelayanan zakat yang berkualitas serta memenuhi harapan muzakki dan mustahik atau penerima manfaat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat adalah pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, pelayanan terhadap mustahik dalam program-program BAZNAS merupakan rutinitas layanan yang harus ditunjang oleh sistem pengadaan yang profesional.

    Melalui bimtek ini, diharapkan para amil BAZNAS se-Provinsi Banten dapat memahami secara komprehensif proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, para peserta juga ditargetkan mampu mengimplementasikan teknis dan prinsip operasional yang tepat dalam setiap proses pengadaan, guna menunjang profesionalitas dan transparansi pelayanan zakat di wilayah Banten.

    Sementara itu Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Banten Zainulbahar Noor yang juga membuka acara Bimtek Implementasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa BAZNAS Se-Provinsi Banten, menyampaikan apresiasinya untuk BAZNAS Banten karena telah aktif dalam melaksanakan diskusi-diskusi pengelolaan zakat.

    “Kegiatan bimtek yang dilaksanakan hingga 2 hari kedepan merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan fungsi dan tugas BAZNAS dalam menyejahterakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan” ungkapnya.

    “Kami berharap BAZNAS Banten dapat menjadi roll model pengelolaan zakat untuk daerah lainnya, dan semoga menjadi salah satu nominasi maupun pemenang dalam BAZNAS Award di acara RAKORNAS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini” imbuhnya.

  • Resmikan SMKN 15 Kabupaten Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni : Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat

    Resmikan SMKN 15 Kabupaten Tangerang, Gubernur Banten Andra Soni : Memperluas Akses Pendidikan Masyarakat

    Tangerang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni meresmikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 15 Kabupaten Tangerang di Desa Suradita Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Rabu (7/5/2025). Sekolah baru itu memberikan kesempatan akses pendidikan masyarakat lebih merata.

    Peresmian SMKN 15 Kabupaten Tangerang ditandai dengan Pemukulan Gong dan Penandatanganan Prasasti oleh Gubernur Banten didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Budi Wibowo, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Nana Supiana, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman. Selanjutnya, Andra Soni melakukan gunting pita dan meninjau ruangan SMKN 15 Kabupaten Tangerang.

    Dalam sambutannya, Andra Soni mengaku bersyukur bisa meresmikan SMKN 15 Kabupaten Tangerang. Diungkapkannya, sekolah itu sudah dirintis pendiriannya sejak tahun 2018 silam. “Alhamdulillah saat ini diresmikan,” katanya.

    Andra Soni mengatakan, SMKN 15 Kabupaten Tangerang sebagai kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, DPRD Provinsi Banten, dan masyarakat Cisauk Kabupaten Tangerang. Dirinya meyakini, dengan kolaborasi, bisa maju adil dan merata.

    “Syaratnya tidak korupsi,” tandasnya.

    Andra Soni juga mengatakan, tanggal 2 Mei 2025 lalu, dirinya meluncurkan Program Sekolah Gratis. Program itu menyasar SMA/SMK/SKh negeri dan swasta. Tujuannya, untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak di Provinsi Banten mendapatkan pendidikan secara adil dan merata. Sehingga, Provinsi Banten mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

    Sehubungan dengan penerimaan siswa baru 2025, yang akan berlangsung pada Juni 2025 mendatang, Andra Soni berpesan kepada seluruh aparatur pendidikan dan komponen masyarakat untuk tidak melakukan aksi titip menitip anaknya untuk bersekolah di sekolah negeri. “Titip menitip adalah awal dari perilaku korupsi,” katanya.

    “Kepala sekolah harus tegar. Banten maju, adil, dan merata pembangunannya bisa tercapai. Syaratnya, tidak korupsi,” tandas Andra Soni.

    Andra Soni mengatakan, apabila tidak bisa diterima sekolah di negeri, jangan memaksakan. “Kami memberikan kesempatan yang sama antara sekolah negeri dan swasta. Di sekolah negeri gratis. Pemprov Banten juga sudah memberlakukan sekolah gratis di swasta,” katanya.

    Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menyampaikan ucapan terima kasih atas pembangunan SMKN 15 Kabupaten Tangerang. “Pembangunan sekolah ini merupakan tonggak penting dalam pemerataan akses pendidikan kejuruan,” katanya.

    Keberadaan sekolah itut, tutur Intan, sangat strategis untuk mencetak generasi muda yang unggul. Intan menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam segala bidang pembangunan.

    Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Lukman mengatakan, SMKN 15 Kabupaten Tangerang berdiri di atas lahan seluas 6.300 meter persegi. Lahan itu diperoleh dari hibah Pemerintah Kabupaten Tangerang.

    SMKN 15 Kab. Tangerang menyelenggarakan dua pendidikan vokasi dengan keahlian bisnis digital dan kuliner. Sekolah itu memulai pembelajaran pada Tahun Ajaran 2025/2026 dengan kapasitas masing-masing keahlian sebanyak dua kelas. “Sementara daya tampung siswa sebanyak 144 orang,” katanya. (Shj)

  • Pemprov Banten Gandeng KPK Optimalkan Pencegahan Korupsi

    Pemprov Banten Gandeng KPK Optimalkan Pencegahan Korupsi

    Serang, Djawaranews.com – Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengoptimalkan upaya pencegahan korupsi. Pencegahan itu utamanya difokuskan pada delapan area serta mengintensifkan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

    Hal itu diungkap Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi tahun 2024 Pemerintah Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (6/5/2025).

    Dimyati meminta agar KPK terus melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan di Provinsi Banten. Mulai dari perencanaan sampai hal lainnya yang menjadi fokus upaya pencegahan KPK. “KPK itu jeli melihat dan menganalisa,” kata Dimyati.

    Dimyati berharap seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai pegawai terkecil di Pemprov Banten benar-benar memperhatikan apa yang menjadi atensi dari KPK. Sehingga semuanya betul-betul on the track sesuai dengan aturan serta tidak melakukan praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

    “Supaya hasilnya maksimal. Apalagi Banten ini fiskal anggarannya cukup tinggi, yang itu semua bisa kita optimalkan untuk kemajuan Provinsi Banten ke depannya,” pungkasnya.

    Kepala Satgas Korsupgah Wilayah Dua KPK RI Arif Nur Cahyo mengatakan, KPK memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beserta seluruh jajaran yang telah membuat sebuah visi misi pembangunannya berkomitmen untuk tidak korupsi.

    Menurutnya, hal itu merupakan sebuah komitmen kuat dari kepala daerah yang harus diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya tanpa terkecuali. Bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi di daerah sangat tergantung kepada komitmen puncak pimpinannya masing-masing.

    “Ini menjadi modal awal dalam keberhasilan mewujudkan Banten menjadi sebuah provinsi yang bebas dari tindak pidana korupsi,” katanya.

    Pada Rakor itu, Arif memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran Pemda, ASN dan sebagainya terkait dengan praktek dan upaya pencegahan korupsi melalui program MCSP yang difokuskan pada delapan area.

    “Delapan area pencegahan korupsi yang mendapat perhatian KPK itu mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pendapatan, dan penguatan APIP,” pungkasnya. (Trg)

  • Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni: Sinergi dan Kolaborasi Tentukan Keberhasilan 10 Program Pokok PKK

    Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni: Sinergi dan Kolaborasi Tentukan Keberhasilan 10 Program Pokok PKK

    Serang, Djawaranews.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten Tinawati Andra Soni menegaskan pentingnya 10 Program Pokok PKK sebagai program yang konkret dan berdampak langsung kepada masyarakat. Para kader harus membangun sinergi dan kolaborasi dengan semua pihak demi keberhasilan 10 Program Pokok PKK.

    Hal itu disampaikan Tinawati saat memberikan materi dan arahan dalam kegiatan Capacity Building TP PKK Provinsi Banten di Mancak, Kabupaten Serang, Rabu (7/5/2025).

    Kegiatan yang dihadiri oleh puluhan perwakilan kader TP PKK dari delapan kabupaten dan kota se-Provinsi Banten ini mengusung tema “Membangun Sinergi dan Kolaborasi untuk Banten yang Lebih Maju.” Acara ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan peran dan fungsi mereka dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

    Tinawati menekankan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sejahtera dan berdaya. Oleh karena itu, 10 Program Pokok PKK memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan sosial yang positif. Program ini mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga pelestarian lingkungan.

    Disampaikan bahwa tugas TP PKK bukanlah tugas yang ringan. Para kader memiliki peran penting dalam membina, memberdayakan, dan mendampingi keluarga agar mampu menjadi pilar ketahanan sosial dan ekonomi bangsa.

    “Tugas TP PKK sangat mulia. Para kader memiliki tanggung jawab besar dalam membina keluarga, yang merupakan fondasi utama bangsa. Ini adalah pekerjaan dengan nilai pengabdian yang tinggi, yang berkontribusi langsung pada ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Tinawati.

    Ditambahkan, kader TP PKK harus terus meningkatkan kapasitas diri untuk menghadapi berbagai tantangan sosial, seperti peningkatan angka kemiskinan, masalah kesehatan masyarakat, dan pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai lokal.

    Tinawati juga berharap kegiatan itu dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara TP PKK dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Menurutnya, keberhasilan program PKK sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara semua elemen masyarakat.

    “Melalui kolaborasi dan sinergi, saya berharap para kader PKK dapat kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawa semangat baru, ilmu yang baru, dan mampu menerapkan program kerja yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat,” tambahnya.

    Di kesempatan itu, Tinawati mengajak seluruh kader untuk terus berkomitmen dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat Banten. Dirinya menekankan pentingnya peran kader sebagai agen perubahan sosial yang berdaya dan berintegritas.

    “Mari bersama-sama kita wujudkan Banten yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya. Keluarga adalah kunci, dan kader PKK adalah penggeraknya,” ujarnya

    Selain sesi materi dari Ketua TP PKK, kegiatan itu juga diisi dengan berbagai diskusi, serta simulasi pengembangan kapasitas kader. Hal ini diharapkan mampu memperkuat kemampuan kader dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

    Melalui kegiatan itu, diharapkan setiap kader TP PKK mampu membawa perubahan positif di lingkungan masing-masing, menjadikan keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat, sejahtera, dan berdaya di Provinsi Banten. (Trg)

  • Beri Keahlian Warga Binaan, Pemkab Serang-Rutan Kelas II B Serang Jalin Kerjasama

    Beri Keahlian Warga Binaan, Pemkab Serang-Rutan Kelas II B Serang Jalin Kerjasama

    Serang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Serang menjalin kerja sama dengan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman, untuk memberikan keahlian kepada para warga binaan agar memiliki keahlian setelah selesai menjalani masa pidananya.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah dan Kepala Rutan Kelas II B Serang, Marthen Butar Butar di Pendopo Bupati Serang pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Turut hadir Pj Sekda Kabupaten Serang Rudy Suhartanto, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Haryadi, Kepala BPKAD Sarudin, Kepala Diskoumperindag Adang Rahmat, Kepala DKPP yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskan Suhardjo, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha.

    Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku bersyukur bisa melakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Serang dan Rutan Kelas II B Serang. “Seperti kita tahu masyarakat Kabupaten Serang juga ada yang jadi warga binaan di sana, jadi kami berdiskusi untuk kegiatan-kegiatan mereka bagaimana pun kan setelah selesai menjalani pembinaannya mereka kembali ke masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.

    Dengan demikian, Ratu Tatu berkeinginan setelah warga binaan bebas bisa berbaur dengan masyarakat dan mereka mempunyai keahlian. “Mereka juga tidak merasa terasing, ya syukur-syukur kalau memang sudah punya keahlian apa itu mungkin dikembangkan, atau yang belum sama sekali kita kerja samakan dengan dinas-dinas,” ungkapnya.

    Ratu Tatu mencontohkan, misal Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag) mempunyai binaan para pelaku UMKM-UMKM itu juga bisa menjadi pelatih di rutan. Kemudian juga Kepala Dinas Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) bisa memberi pelatihan budidaya ikan lele karena di rutan tersedia kolam.

    “Hanya saja, memang di sana untuk ruang bangunannya kecil sekali, jadi untuk leluasa itu kesulitan. Jadi kami berharap (Rutan Kelas II B Serang) mungkin bisa punya gedung baru, jadi bisa leluasa,” katanya.

    “Pada intinya kami ingin memberi pembekalan kepada saudara-saudara kita, supaya nanti ketika selesai pasca masa pidana, mereka tidak canggung ada di tengah masyarakat. Mereka merasa percaya diri dengan kemampuan mereka,” sambung Ratu Tatu.

    Ratu Tatu memastikan untuk program tersebut agar bisa dilakukan secepatnya. Hanya saja, seperti yang ia sampaikan jika Pemkab Serang sendiri programnya tidak banyak, oleh karenanya kepada para kepala dinas yang terlibat untuk mengajak dinas terkait di tingkat Provinsi Banten.

    “Supaya kalau provinsi yang turun bisa lebih besar lagi, karena warga binaan di sana juga bukan hanya warga Kabupaten Serang tapi warga se-Provinsi Banten,” paparnya.

    Kepala Rutan Kelas II B Serang Marthen Butar Butar mengatakan warga binaan yang berasal dari Kabupaten Serang mencapai 380 orang, yang mayoritas warga binaan masih pada usia produktif kurang lebih rata-rata di usia 20 sampai 40 tahun.

    “Yang jadi harapan kami adalah karena kebaikan beliau (Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah) dan juga arahan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Ditjenpas Banten, kami diarahkan untuk memberdayakan warga binaan,” ujarnya.

    Sehingga, sambung Marthen, tujuan dari pemasyarakatan itu sendiri ada tiga, pemulihan dalam artian kehidupannya dengan Tuhannya bisa dilaksanakan dengan baik akibat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Serang, kehidupan dia dengan keluarga masyarakat juga baik.

    “Kemudian yang terakhir yang utama adalah warga binaan setelah kembali ke masyarakat, dapat berguna dan mendapatkan keahlian dan kemampuan. Sehingga keluarga maupun dirinya sendiri juga itu dapat menghasilkan hal positif di lingkungan masyarakat nantinya,” ungkapnya. (Trg)