Blog

Resmikan Gedung Radioterapi, Gubernur Banten Andra Soni: Langkah RSUD Banten Menuju RS Rujukan Regional Unggul

Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni meresmikan Gedung Bunker Radioterapi dan Operasional Pelayanan Kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di Jl Syech Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (8/5/2025). Peresmian itu turut memperkuat sistem kesehatan Provinsi Banten untuk menghadapi salah satu penyakit mematikan di Indonesia.

Tampak hadir: Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, serta sejumlah pejabat daerah, tenaga medis, serta instansi vertikal di Provinsi Banten.

Dalam sambutannya, Andra menekankan pentingnya peningkatan akses layanan kesehatan, khususnya untuk penanganan kanker yang masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

“Dengan hadirnya fasilitas radioterapi dan kemoterapi ini, masyarakat Banten tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan pengobatan kanker yang komprehensif. RSUD Banten kini telah dilengkapi dengan tenaga medis profesional, teknologi mutakhir, serta infrastruktur yang memenuhi standar keselamatan internasional. Ini adalah langkah besar untuk menjadikan RSUD Banten sebagai rumah sakit rujukan regional yang unggul,” ujar Andra Soni.

Dijelaskan, meskipun bunker radioterapi telah selesai dibangun, peralatan radioterapi yang akan digunakan masih menunggu pengadaan dari Pemerintah Pusat melalui hibah APBN. Namun, beberapa layanan kemoterapi sudah dapat dilakukan di RSUD Banten, memberi harapan baru bagi pasien kanker di wilayah Banten.

“Kami berharap dengan peresmian ini, kita tidak hanya meningkatkan akses dan mutu layanan, tetapi juga memperkuat semangat untuk terus berinovasi dan membangun sistem kesehatan yang tangguh, humanis, dan berkeadilan,” jelas Andra.

“Dengan peresmian ini, kami dapat memberikan layanan kesehatan yang lebih merata dan berkeadilan, serta memperkuat ketahanan sistem kesehatan untuk menghadapi tantangan penyakit kanker yang semakin kompleks,” pungkasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas itu didorong oleh tingginya angka kasus kanker di Indonesia. Berdasarkan data yang ada, kasus kanker diperkirakan akan meningkat hingga 70% pada tahun 2050 jika tidak ditangani secara tepat. Saat ini, kanker merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di Indonesia, dengan sekitar 240.000 kasus setiap tahun.

“Di Provinsi Banten sendiri, pada tahun 2024 tercatat ada 1.659 kasus kanker baru, sementara hingga April 2025 terdapat 472 kasus baru,” ungkap Ati.

Ditambahkan, kanker payudara, kanker serviks, kanker paru-paru, dan kanker kolorektal merupakan jenis kanker yang paling banyak ditemukan. Dengan meningkatnya jumlah penderita kanker setiap tahunnya, diperlukan langkah konkret untuk memperluas akses layanan onkologi.

Dikatakan Ati, RSUD Banten kini memiliki tujuh tenaga medis sub spesialis yang fokus menangani berbagai jenis kanker. Gedung bunker yang diresmikan memiliki tiga ruangan utama, yaitu Ruang Simulator dimana ruangan ini digunakan untuk memastikan ketepatan sasaran sebelum tindakan penyinaran dilakukan, memastikan radiasi tepat pada sel kanker dan meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Kemudian Ruang Linear Accelerator (LINAC) digunakan untuk penanganan kanker di luar area rahim atau ovarium, dengan teknologi yang mampu menargetkan tumor secara presisi.

Dijelaskan, dalam bunker itu terdapat Ruang Brakiterapi (Brachytherapy) khusus untuk penanganan kanker pada wanita, seperti kanker serviks dan ovarium, di mana radiasi dilakukan langsung pada area tumor untuk efektivitas yang lebih tinggi.

Ati mengungkapkan, RSUD Banten bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai rumah sakit pengampu, untuk memastikan setiap tindakan medis dapat dilakukan dengan tepat dan efektif, termasuk dalam menangani kasus-kasus yang lebih kompleks. Dengan adanya jaringan rujukan ini, pasien dapat menerima penanganan yang lebih cepat dan akurat.

“Harapannya, setelah alat radioterapi ini terpasang dan diuji coba, RSUD Banten dapat menjadi pusat layanan kanker terkemuka di wilayah Banten. Memberikan harapan baru bagi ribuan pasien kanker di Provinsi Banten,” tutup Ati. (Trg)

Mei 9, 2025
Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun Bagikan Sarapan Bergizi Kepada Masyarakat

Tanjung Balai Karimun, Djawaranews.com – Dalam rangka mendukung program Presiden Prabowo, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun kembali bagikan ratusan paket sarapan bergizi kepada masyarakat sekitar.

Dari pantauan, terlihat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid bersama jajarannya menyusuri jalanan untuk membagikan ratusan paket sarapan bergizi kepada masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Saat ditemui, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan kegiatan Jum’at Berkah ini merupakan wujud kepedulian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun kepada masyarakat sekitar.

“Kegiatan Jum’at Berkah ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan. Dimana kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia,” Dwi Avandho Farid. Jumat, (09/05/25).

Farid juga menambahkan bahwa kegiatan Jum’at Berkah ini juga selaras dengan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

“Untuk itu, kami Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang bermanfaat serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.

“Dan saya berharap kegiatan Jum’at Berkah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” harapnya.

Sementara itu, Fitri salah satu warga mengapresiasi program Jum’at Berkah yang dilakukan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun tersebut.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat. Dan saya sangat terbantu dengan adanya kegiatan Jum’at Berkah ini,” kata Fitri yang bekerja sebagai petugas kebersihan.

“Untuk itu, saya mengucapkan terimakasih kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Semoga kegiatan seperti ini terus dilakukan,” harapnya.

Hal senada juga dikatakan Haris seorang petugas parkir. Ia berharap program Jum’at Berkah Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun terus dilakukan.

“Terimakasih Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun atas sarapan paginya. Saya sangat terbantu,” ucapnya. (BP)

Mei 9, 2025
Intan Nurul Hikmah Canangkan Gerakan Ibu Hamil Gerebek Posyandu Kabupaten Tangerang

Tangerang – Wakil Bupati (Wabup) Intan Nurul Hikmah mencanangkan Gerakan Ibu Hamil dalam rangka Gerebek Posyandu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yang dipusatkan di Desa Jambe, Kecamatan Jambe, , Kamis (08/05/25). Acara ini diikuti secara daring di 29 kecamatan se-Kabupaten Tangerang.

Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan menjelaskan, Gerakan Ibu Hamil dalam rangka Gerebek Posyandu Kabupaten Tangerang Tahun 2025 ini merupakan salah satu upaya intervensi pencegahan stunting yang bukan hanya menjadi prioritas tingkat kabupaten namun juga nasional.

“Gerakan Ibu Hamil ini merupakan bagian dari program Gerebek Posyandu sebagai salah satu upaya intervensi pencegahan stunting sejak dini yang bukan hanya jadi prioritas tingkat kabupaten tapi juga secara nasional” ungkap Wabup Intan.

Menurut dia, gerakan yang menyasar para ibu hamil ini diharapkan mampu mencegah timbulnya kasus Stunting baru. Melalui gerakan ini upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan ibu hamil dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat lintas sektor, termasuk pihak swasta.

“Gerakan Ibu Hamil ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat. Di sini, nantinya ibu-ibu hamil akan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilannya serta pendampingan dari para tenaga kesehatan,” jelasnya.

Dia mengapresiasi para pihak yang telah berupaya keras merealisasikan program-program pencegahan Stunting dan percepatan penurunannya.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi secara aktif dalam pencegahan dan penurunan Stunting di Kabupaten Tangerang,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, dr. Achmad Mucklis melaporkan bahwa Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan OPD, TP PKK, kecamatan, Puskesmas, desa, kader posyandu termasuk pihak swasta untuk terus menguatkan program Gerebek Posyandu dan program turunannya seperti Gerakan Ibu Hamil.

“Gerebek Posyandu ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayaan balita dan ibu hamil yang dilaksanakan selama tahun 2025 di seluruh Posyandu di wilayah Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, kader Posyandu dan masyarakat,” ungkap dr. Muchlis.

Dia berharap dengan adanya Gerebek Posyandu tahun kedua ini balita dan para ibu hamil akan lebih banyak lagi terlayani dengan lebih baik sehingga angka Stunting Kabupaten Tangerang yang masih sekitar 7,7 persen dapat terus ditekan.

“Gerakan ini berlangsung di 2.352 Posyandu dengan sasaran balita pada tahun ini adalah 243.811. Untuk balita-balita yang bermasalah dengan gizi, kami akan berikan PMT selama 3 bulan. Ibu hamil yang bermasalah dengan gizi, kita berikan PMT selama 4 bulan,” ujarnya. (Shj)

Mei 8, 2025
UMKM Tangerang Tampil di ICE 2025, Sachrudin: Bukti Kualitas Lokal Siap Go Global

Kota Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terus menunjukkan komitmen dan eksistensinya dalam mendukung pertumbuhan dan daya saing UMKM lokal. Melalui keikutsertaan dalam Indonesia City Expo (ICE) 2025 yang menjadi bagian dari Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Surabaya, yang digelar pada Kamis (08/05/2025), Pemkot Tangerang kembali memfasilitasi para pelaku UMKM untuk tampil di panggung nasional.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, yang hadir langsung dalam pembukaan ICE 2025 di Grand City Surabaya, menyampaikan, kehadiran UMKM Tangerang di berbagai ajang pameran merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pasar produk lokal.

“UMKM yang kita bawa tahun ini bukan hanya unggul secara kualitas, tetapi juga sudah punya pengalaman ekspor ke Malaysia dan pernah tampil di India. Ini bukti bahwa UMKM kita siap bersaing di level internasional,” ujar Sachrudin.

Menurutnya, keterlibatan UMKM dalam pameran seperti ICE tidak hanya sebatas promosi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan jejaring bisnis yang sangat penting bagi pelaku usaha kecil.

“Event semacam ini, mempertemukan para pelaku UMKM dari seluruh Indonesia. Ini menjadi ajang untuk bertukar ide, belajar strategi, dan memperluas koneksi yang sangat penting bagi pengembangan usaha,” tambahnya.

Pemkot Tangerang, lanjut Sachrudin, akan terus membuka ruang bagi UMKM untuk berkembang melalui dukungan program dan pelibatan aktif di berbagai event lokal seperti Tangerang Expo, Festival Cisadane, dan Festival Al-A’zhom.

Salah satu pelaku UMKM yang turut serta, Neni dari Kecamatan Karang Tengah, mengungkapkan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari ICE 2025.

“Senang bisa mewakili Tangerang dan bertemu banyak pelaku usaha dari daerah lain. Dari sini kami dapat banyak masukan untuk terus meningkatkan produk kami,” ujarnya.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan peran strategis pemerintah daerah dalam mengakselerasi pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah dan nasional. (Ad)

Mei 8, 2025
Pemkot Tangerang Perketat Pengawasan Depot Air minum dengan Inspeksi dan Pengambilan Sampel

Kota Tangerang – Dalam upaya memastikan kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) rutin melakukan pengawasan ketat terhadap depot air minum yang ada di 13 kecamatan.

Kegiatan ini dilakukan 39 puskesmas di Kota Tangerang dengan melibatkan inspeksi langsung ke lokasi serta pengambilan sampel air untuk diuji di laboratorium. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang didistribusikan kepada konsumen memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan.

Salah satunya dilakukan Puskesmas Kunciran di Minera Fresh Duta Bintari Permata Sanur dan Toko Fadilah Kunciran Indah, Kamis (8/5/25). Kepala Puskesmas Kunciran dr. Darsono menyatakan, pengawasan terhadap depot air minum sangat penting sebagai bagian dari komitmen Pemkot Tangerang untuk menjaga kesehatan warganya.

“Kualitas air minum adalah salah satu faktor kunci untuk kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, akan terus meningkatkan pengawasan dengan inspeksi rutin dan pengambilan sampel untuk memastikan air yang dijual aman dan bebas dari kontaminasi,” ungkap dr. Darsono, Kamis (8/5/25).

Ia pun menjelaskan, kegiatan inspeksi dilakukan secara berkala di seluruh puskesmas yang terdiri dari tenaga kesehatan dan teknisi laboratorium. Para petugas memeriksa berbagai aspek, mulai dari kebersihan depot, penyimpanan, hingga kualitas air minum yang diproduksi.

“Sebagai bagian dari proses pengawasan, petugas juga memberikan edukasi kepada pemilik depot air minum mengenai prosedur sanitasi yang harus dipatuhi dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar depot. Sehingga, pemilik dapat lebih memenuhi standar operasional yang baik,” katanya.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat ini, Pemkot Tangerang berharap dapat meminimalisir risiko penyakit yang disebabkan oleh air minum yang tidak sehat dan memastikan seluruh warga dapat mengakses air minum yang aman, bersih dan berkualitas. (Ad)

Mei 8, 2025
Pemprov Banten Komitmen Sukseskan Program Koperasi Desa Merah Putih

Pandeglang – Gubernur Banten Andra Soni tegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten mendukung upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten. Pemprov Banten segera menyalurkan bantuan keuangan ke setiap desa sebesar Rp100 juta, salah satunya untuk membantu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan Pencanangan Desa Ekspor Provinsi Banten di Halaman Balai Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

“Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, saya bersama jajaran siap mendukung dan saya meyakini bahwa upaya kita bersama dalam rangka menyukseskan program koperasi desa ini akan segera terealisasi,” ungkapnya.

Andra Soni menyampaikan di Provinsi Banten terdapat 1.552 desa dan kelurahan yang berada di 155 kecamatan. Serta hampir 80 persen wilayah di Provinsi Banten adalah perdesaan.

“Sehingga kami sangat mendukung program atau Asta Cita keenam Presiden Prabowo,” katanya.

Andra Soni menyampaikan, dalam rangka mendukung dan mempercepat proses terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten, pihaknya segera menyalurkan bantuan keuangan kepada desa. Salah satunya untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kemudian, kami juga mengunci bantuan keuangan itu, Desa harus memberikan beasiswa kepada tiga anak di desa dari keluarga berlatar belakang miskin yang memiliki kemampuan dan berkeinginan kuliah,” imbuhnya.

“Itu yang kita sebut nantinya sarjana penggerak desa. Jadi dia nantinya akan bekerja di desanya untuk menggerakkan desanya. Mereka bisa ambil jurusan bisnis digital, pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya,” sambung Andra Soni.

Andra Soni meyakini, dengan semangat kolaborasi dan saling bahu membahu, Program Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membuat desa maju. “Kita akan bersama-sama untuk menyukseskan semua program. Tujuannya untuk Banten maju, Indonesia maju menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah ekosistem ekonomi yang berada di desa. Sehingga seluruh kegiatan ekonomi perdesaan akan dibangun melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Desa harus makmur. Desa harus sehat. Dan desa harus cerdas. Maka harus dibangun sistem ekonominya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo ingin membangun dan meletakkan dasar agar Indonesia menjadi negara maju. Tidak mungkin jadi negara maju kalau desanya tidak maju,” ujarnya.

Selanjutnya, Zulhas menuturkan dengan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang panjang dan memangkas peran para tengkulak.

“Kita ingin koperasi ini sukses. Tidak boleh tawar-tawar, harus berhasil. Tidak ada tempat untuk bermain-main, bahkan ini diawasi dengan ketat,” katanya.

“Di zaman Pak Prabowo koperasi harus jadi soko guru ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Riza Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta tamu undangan yang lainnya.

Sebelumnya, Andra Soni bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta rombongan meninjau desa ekspor ikan mas koki binaan BUMdes Karya Bersama dan melaksanakan program Indonesia menanam, yakni pengembangan budidaya padi. (Trg)

Mei 8, 2025
Dalami Kaitan Keterlibatan Pihak Lain dalam Pengelolaan Sampah DLHK Tangsel, Tim Penyidik Kejati Banten Periksa 2 Tersangka

Serang – Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka yaitu WL dan TAKP. Pemeriksaan tersebut terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota tangerang selatan pada tahun 2024. Rabu tanggal 7 Mei 2025.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan fakta-fakta perbuatan melawan hukum/penyalahgunaan wewenang, serta aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka dan keluarganya.

Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Banten Rangga Adekresna, SH., MH mengatakan Tim Penyidik masih mendalami keterangan dari 2 (dua) tersangka yang diperiksa kemarin sehubungan dengan adanya kemungkinan pihak lain di luar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan yang terlibat dalam pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah TA. 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan.

“ Pemeriksaan tersebut untuk mendalami kaitan keterlibatan pihak-pihak lain di luar para pelaku pengadaan,” jelas Rangga.

“ Untuk aliran penerimaan uang kepada 2 tersangka tersebut, saat ini masih dalam proses pemeriksaan dan pelacakan oleh Tim Penyidik. Dari pihak 2 (dua) orang tersangka yang diperiksa kemarin, para tersangka menyatakan tidak menerima aliran uang sepeserpun dari pihak PT EPP,” lanjutnya.

“Sampai sejauh ini, Tim Penyidik telah memeriksa 52 (lima puluh dua) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli dari Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB serta dari Kantor Akuntan Publik,” pungkasnya. (Trg)

Mei 8, 2025
Imigrasi Langsa Gelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing

ACEH, Djawaranews.com – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa mengadakan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kabupaten Aceh Timur di The Royal Idi Hotel pada Hari Rabu, 07 Mei 2025.

Rapat Koordinasi Tim pengawasan orang asing Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa ini hadiri beberapa Instansi pemerintahan di Kabupaten Aceh Timur Seperti TNI, Polisi, Kesbangpol, Kejaksaan, Beacukai, kementerian Agama, BAIS, BIN, Disnaker, Dinas PMPPTSP, Dukcapil dan UNHCR.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kabid pengawasan dan Penindakan kantor Wilayah Imigrasi Aceh, Agus Sofani.

Dalam sambutannya, Agus Sofani membahas tentang keberadaan pengungsi rohingnya di Provinsi Aceh khususnya di wilayah kerja pada kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa yang mana harus mendapat perhatian serius dari semua stakeholder khususnya di kabupaten Aceh timur yaitu perselisihan antar pengungsi, kaburnya sejumlah pengungsi dari tempat penampungan serta berbagai dinamika sosial yang terjadi di tempat penampungan.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa Indra Sakti Suhermansyah mengatakan rapat koordinasi TIMPORA ini bertujuan untuk optimalisasi pengawasan asing, sinergitas antara instansi dan antisipasi potensi kerawanan.

“Untuk itu, melalui TIMPORA ini kita harapkan dapat bertukar informasi dari berbagai instansi. Sehingga nanti temuan-temuan di lapangan dapat kita selesaikan berdasarkan undang-undang yang berlaku,” katanya.

Terakhir, Indra berharap TIMPORA Kabupaten Aceh Timur dapat bersinergi dalam melakukan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa.

“Harapan saya seluruh stakeholder ini berjalan dengan baik. Dan jangan stuck cuma di dalam rapat. Untuk itu, saya berharap kita saling berkoordinasi dalam melakukan pengawasan orang asing,” ungkapnya.

“Dan saya juga berharap TIMPORA Kabupaten Aceh Timur ini dapat berjalan dengan baik untuk mengawasi warga negara asing yang berada di wilayah kita,” harapnya.

Mei 8, 2025
Wakil Gubernur Banten Lepas Keberangkatan Jamaah Haji Kloter JKG 23 Tahun 1446 H Kota Serang

Serang, Djawaranews.com – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah melepas keberangkatan Jamaah Haji asal Kota Serang Tahun 1446 H yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) JKG 23 di Alun-alun Barat Kota Serang, Kamis dini hari (8/5/2025). Rombongan jamaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, sebelum bertolak ke Tanah Suci.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera pataka Kota Serang kepada Petugas Haji Daerah (PHD) dan flag off sebagai tanda keberangkatan. Kloter JKG 23 terdiri dari 393 orang jamaah, termasuk 339 orang jamaah reguler dan prioritas lansia, serta didampingi oleh 1 orang ketua kloter, 1 orang pembimbing ibadah, 10 orang ketua rombongan, 37 orang ketua regu, 3 orang Petugas Haji Daerah (PHD), dan 2 orang tenaga kesehatan haji Indonesia.

Dalam sambutannya, Wagub Dimyati sampaikan pesan kepada para jamaah untuk mengikhlaskan niat dalam menjalankan ibadah haji.

“Tidak semua orang dipanggil untuk hadir di Tanah Suci tahun ini, meskipun memiliki banyak harta atau jabatan tinggi. Karena itu, lepaskan beban pikiran tentang biaya, keluarga, dan harta benda yang ditinggalkan,” ungkapnya.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya kesabaran selama menjalani rangkaian ibadah haji yang memakan waktu 41 hari.

“Ibadah haji ini memerlukan kesabaran yang luar biasa. Banyak tantangan, ujian, dan hambatan, terutama dalam menjaga lisan. Niatkan haji ini bukan untuk traveling, tapi untuk mendapatkan haji yang mabrur,” tambahnya.

Dimyati meminta jamaah untuk senantiasa menjaga kesehatan dan efisien dalam memanfaatkan waktu selama di Masjidil Haram.

“Cuaca di sana sangat panas. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah, tapi jangan memaksakan diri tidur di masjid seperti backpacker. Jaga yang penting seperti dokumen, paspor, uang, dan hindari memakai perhiasan berlebihan,” pesannya.

Dimyati juga mengingatkan para jamaah untuk fokus pada ibadah dan tidak tergoda untuk berbelanja berlebihan. “Jangan tergoda untuk belanja. Godaan di sana banyak sekali. Niatkan haji ini untuk ibadah, bukan sekadar kunjungan biasa,” tegasnya.

Selain itu, Dimyati mengajak para jamaah untuk mendoakan kesejahteraan bangsa. “Gunakan mata kita untuk membaca Al-Qur’an, berdoa, dan mohonkan doa untuk Indonesia yang berkah, Banten yang maju, dan Kota Serang yang sejahtera. Semoga Banten menjadi Baldatun Thoyyibatun wa Robbun Ghofur,” harapnya.

Wakil Walikota Serang, Nur Agis Aulia, dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan harapannya kepada para jamaah.

“Atas nama masyarakat Kota Serang, kami mendoakan semoga Bapak dan Ibu jamaah dimudahkan serta dilancarkan dalam melaksanakan ibadah haji,” ujarnya.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Serang, Khairul Umam, menyampaikan bahwa kloter ini akan berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta pada 9 Mei 2025 pukul 07.00 WIB dengan nomor penerbangan GIA7319 dan dijadwalkan tiba di Madinah pada hari yang sama pukul 12.30 waktu setempat.

Jamaah tertua dalam kloter ini adalah Tinah Rakiman Sali berusia 96 tahun. Sementara jamaah termuda adalah Muhammad Damanhuri berusia 19 tahun. Khairul berharap seluruh jamaah dapat menunaikan ibadah dengan sempurna dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. (Trg)

Mei 8, 2025
ASDP Dinilai Lempar Tanggung Jawab, APSS Ancam Bawa Masalah Limbah Kapal ke DPRD Cilegon

Cilegon, Djawaranews.com – Aliansi Peduli Selat Sunda (APSS) kembali gigit jari usai pertemuan resmi dengan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak. Alih-alih membawa kejelasan soal keberadaan fasilitas penerimaan limbah kapal atau Reception Facility (RF), pertemuan itu justru berujung pada kekecewaan mendalam. ASDP dinilai tak menjawab inti persoalan dan justru cenderung melempar tanggung jawab ke pihak lain. Kamis (08/05/25)

Pertemuan yang digelar pekan ini hanya dihadiri jajaran manajer operasional ASDP. Sang General Manager, yang diharapkan hadir, justru absen dengan alasan ada agenda lain. Dalam forum tersebut, perwakilan ASDP bernama Muhamad Jahri menyampaikan bahwa pengelolaan limbah kapal tidak dilakukan sembarangan, melainkan lewat pihak ketiga bernama PT IFPRO—yang disebut sebagai anak usaha ASDP.

Namun jawaban itu dianggap tak memuaskan. “Jawaban ASDP tidak punya akar, tidak punya rotan. Mereka tahu ada masalah regulasi, tapi tetap tidak memberi solusi. Ini bentuk pengelakan,” ujar Hadi, Koordinator Lapangan APSS.

Jahri juga menyatakan bahwa ASDP belum memiliki fasilitas RF permanen, meskipun regulasi seperti Konvensi MARPOL 73/78 dan Permenhub No. 29 Tahun 2014 mewajibkannya. Ia berdalih bahwa tanggung jawab tak sepenuhnya ada pada ASDP. “Kami ini hanya operator pelabuhan. Keputusan bukan di tangan kami sepenuhnya. Ada KSOP dan BPTD sebagai regulator,” kata Jahri.

Pernyataan ini justru menyulut kritik keras dari APSS. Mereka menilai ASDP tidak menunjukkan itikad baik untuk menuntaskan persoalan limbah, terlebih sebagai pengelola pelabuhan tersibuk di Indonesia. “Mereka hanya sebut pihak ketiga, tapi tak ada bukti. Mana dokumen izin, integrasi sistem, atau kajian lingkungannya? Ini rawan jadi modus buang limbah diam-diam ke laut,” tegas Wawan, Sekretaris Jenderal APSS.

APSS menyebut ketiadaan RF permanen bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi juga ancaman nyata bagi ekosistem Selat Sunda. Mereka mencatat, setiap hari lebih dari 60 kapal melintasi kawasan tersebut, namun hanya tujuh di antaranya milik ASDP.

Merasa jalan dialog tertutup, APSS kini siap melangkah ke jalur politik. Mereka akan mengajukan surat resmi ke DPRD Kota Cilegon untuk menggelar hearing terbuka dengan menghadirkan semua pihak terkait. “Ini bukan isu teknis semata, tapi soal komitmen negara terhadap laut. DPRD harus buka ruang dialog dan transparansi,” tegas Wawan.

Tak berhenti di situ, APSS juga menuntut keterbukaan dokumen lingkungan dari seluruh operator pelayaran, termasuk swasta, yang beroperasi di Pelabuhan Merak. Mereka mendesak audit menyeluruh agar praktik pencemaran tak terus dibiarkan.

“Kami tidak akan diam. Publik berhak tahu apa yang terjadi. Ini bukan soal teknis, ini soal moral,” tutup Hadi. (Lan)

Mei 8, 2025