demo.sundapost.co.id

Blog

  • Harkitnas Jadi Momen Menguatkan Kesadaran, Persatuan dan Keberanian

    Harkitnas Jadi Momen Menguatkan Kesadaran, Persatuan dan Keberanian

    Tangerang, Djawaranews.com – Bupati Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Kebangkitan Nasional (Harkitnas) menjadi momen untuk menguatkan kembali kesadaran, persatuan, dan keberanian menolak penjajahan.

    Hal tersebut diungkapkan Bupati Maesyal saat menyampiakan amanat Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tingkat Kabupaten Tangerang di Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Selasa (20/5/25).

    “Pada momentum Peringatan Ke-117 Hari Kebangkitan Nasional ini, kita semua membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa, halaman yang ditulis bukan dengan tinta biasa, tetapi dengan kebangkitan kesadaran, semangat persatuan, dan keberanian menolak untuk terus terjajah,” ujar Bupati Maesyal Rasyid pada acara yang juga dihadiri  Dandim 0510 Tigaraksa, Wakapolresta Tangerang, dan perwakilan instansi vertikal lainnya di lingkup Pemkab Tangerang.

    Menurut dia, kebangkitan bukan sebuah peristiwa yang selesai dalam satu masa, namun merupakan ikhtiar yang terus hidup untuk menjawab tantangan zaman yang saat ini jauh lebih kompleks, baik disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, krisis pangan global, maupun ancaman terhadap kedaulatan digital di tanah air.

    Di era digital banyak kemajuan yang telah dicapai, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan sampai dengan pengembangan SDM. Semua pihak pun dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat dan memimpin perubahan.

    “Namun, perlu diingat bahwa tidak semua persoalan dapat selesai melalui pendekatan digitalisasi. Pemerintah sebagai pemberi pelayanan publik harus tetap hadir secara langsung di tengah-tengah masyarakat dan benar-benar berpihak pada rakyat,” tandasnya.

    Dia pun mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bersinergi dalam mewujudkan visi nasional, termasuk mendukung penuh delapan atau Asta Cita misi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, melalui program-program prioritas di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lingkungan.

    “Kabupaten Tangerang siap menjadi bagian dari kebangkitan nasional dengan melaksanakan program strategis yang berpihak pada rakyat. Semua ikhtiar ini adalah untuk membangun masa depan yang lebih adil, sejahtera, dan beradab,” tegasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan apresiasi kepada para ASN yang telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian bagi daerah serta penyerahan seimbolis SK kenaikan pangkat periode Juni 2025 kepada 199 pegawai, dan SK pensiun per1 Juni 2025 kepada 57 pegawai. (Shj)

  • Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang

    Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang

    BALI, Djawaranews.com – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral Kedua (The 2nd Bilateral Meeting) dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja yang digelar di Bali pada Senin (19/5).

    Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati kerjasama di bidang perdagangan orang serta mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang dihadapi kedua negara. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman dan Dirjen Imigrasi Kamboja, Sok Veasna hadir langsung dalam kesempatan tersebut.

    Seiring dengan peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia mencatat maraknya kasus-kasus WNI yang terindikasi bekerja secara non-prosedural yang terjerat dalam online gambling dan scamming. Hal ini mendasari disepakatinya Letter of Intent (LoI) Indonesia-Kamboja dalam pertemuan kali ini. Dokumen kerjasama ini menjadi upaya perlindungan terhadap warga kedua negara dari migrasi ilegal yang di dalamnya tercantum kesepakatan kerjasama dalam hal pertukaran informasi, bantuan teknis, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

    Melengkapi hal tersebut, baik Pemerintah Indonesia maupun Kamboja menilai perlu adanya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja guna memperkuat koordinasi dan kerja sama Indonesia – Kamboja di bidang Keimigrasian.

    “Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja,” jelas Yuldi.

    Indonesia secara aktif terlibat dalam memerangi penyelundupan manusia melalui strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama di forum bilateral, regional, maupun internasional. Langkah signifikan telah diambil dengan memasukkan klausul tindak pidana penyelundupan manusia ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan sanksi tegas kepada penyelundup dan fasilitatornya.

    Selain itu Imigrasi berperan dalam pencegahan dari hulu keberangkatan pekerja migran non prosedural melalui penundaan penerbitan paspor atau penolakan dan penundaan keberangkatan bagi WNI yang terindikasi sebagai pekerja migran nonprosedural.

    Tercatat selama Januari-April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 orang calon pekerja migran Indonesia nonprosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

    Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi, yakni program edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan – terutama yang diketahui merupakan penyumbang PMI dengan jumlah besar – agar memahami pentingnya melengkapi dokumen dalam permohonan paspor. Keterlibatan masyarakat dan peningkatan kesadaran publik melalui kampanye edukasi di daerah rentan menjadi komponen utama strategi pencegahan.

    Terkait hal ini, Menteri Imipas menyampaikan, “Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki,” papar Agus.

    Lebih lanjut Agus mengungkapkan harapannya akan hasil dari Bilateral Meeting kali ini.

    “Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional,” tutup Agus.

  • Pemkot Tangerang Sediakan Rumah Murah bagi Anggota Koperasi Satya Karya

    Pemkot Tangerang Sediakan Rumah Murah bagi Anggota Koperasi Satya Karya

    Kota Tangerang, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang beserta seluruh jajaran menggelar Upacara Peringatan ke-117 Hari Kebangkitan Nasional, di Plaza Puspem Kota Tangerang, Selasa (20/5/25).

    Dalam kesempatan ini, Wali Kota Tangerang Sachrudin sebagai pembina upacara mengumumkan bahwa Koperasi Satya Karya menyediakan program rumah murah bagi anggota dengan program cicilan yang fleksibel dan variatif.

    “Koperasi Satya Karya meluncurkan program strategis penyediaan rumah murah bagi para anggotanya yang mayoritas merupakan pegawai Pemkot Tangerang. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ASN serta mendorong kepemilikan hunian layak dan terjangkau,” ungkap Sachrudin.

    Sementara itu, Ketua Koperasi Satya Karya Mulyani menjelaskan, program ini adalah bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar para pegawai, khususnya dalam memiliki rumah yang aman, nyaman dan sesuai kemampuan.

    “Kebangkitan tidak hanya soal semangat nasionalisme, tapi juga tentang bagaimana pemerintah hadir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, termasuk pegawai yang menjadi ujung tombak pelayanan publik,” ujarnya.

    Kata Mulyani, program rumah murah ini akan difasilitasi melalui skema kerja sama antara Koperasi Satya Karya dan pengembang terpercaya, dengan sistem pembayaran yang ringan dan fleksibel.

    Lokasi perumahan dirancang strategis, mudah diakses dari pusat kota, dan dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti tempat ibadah, taman, serta sarana pendidikan.

    “Sebagai tahap awal, Koperasi Satya Karya mencari 100 peminat lebih dulu. Saat ini, masih dalam proses sosialisasi ke seluruh anggota koperasi,” katanya.

    Koperasi Satya Karya adalah koperasi pegawai Pemkot Tangerang yang bergerak di bidang simpan pinjam dan kesejahteraan anggota, dengan visi menjadi mitra terpercaya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi anggotanya. (Ad)

     

  • Perkuat Koordinasi Layanan Keimigrasian, Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Ikuti Audiensi Bersama Kemenko Kumham Imipas

    Perkuat Koordinasi Layanan Keimigrasian, Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Ikuti Audiensi Bersama Kemenko Kumham Imipas

    BATAM, Djawaranews.com – Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengikuti kegiatan audiensi bersama seluruh pejabat manajerial dan petugas imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau.

    Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan pemahaman mengenai tugas serta fungsi koordinatif di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas).

    Diketahui, kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (19/5) di Aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam. Turut hadir sejumlah pejabat tinggi, antara lain Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Transformasi Digital, Supartono; Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media, Iqbal Fadil; Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Pramella Yunidar Pasaribu; Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum, Achmad Fahrurazi; serta Inspektur Kemenko, Heni Yuwono. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, beserta jajaran pejabat pengawas dan fungsional di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau.

    Dalam sambutannya, Staf Ahli Supartono dan Staf Khusus Iqbal menjelaskan mandat dan arah kerja Kemenko Kumham Imipas dalam menyelaraskan kebijakan lintas sektor, serta menekankan pentingnya transformasi digital dan komunikasi publik dalam mendukung pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan yang humanis dan berbasis HAM.

    Iqbal menyampaikan terkait tugas dan fungsi Kemenko Kumham Imipas. “Salah satu poin dari tugas Kemenko Kumham Imipas yakni menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan,” ujar Iqbal.

    Selain itu, satu tugas lainnya yakni untuk memberikan dukungan dan koordinasi pelaksanaan inisiatif kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

    Sementara itu, Pramella Yunidar Pasaribu memaparkan salah satu program strategis yang tengah dijalankan, yakni Transfer Sentenced Persons. Program ini bertujuan untuk mengatur pemindahan narapidana antarnegara secara adil dan manusiawi.

    “Kami akan terus mengkaji dan menyusun regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam pelaksanaan pertukaran narapidana lintas negara,” jelas Pramella.
    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi di wilayah perbatasan, termasuk menurunnya kondisi kapal patroli imigrasi yang terakhir digunakan pada 2016.

    “Kapal tersebut kini tidak lagi layak pakai. Untuk itu, kami telah mengajukan kembali pengadaan kapal baru guna meningkatkan pengawasan keimigrasian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti peningkatan pengawasan yang ditandai dengan adanya 2.040 penundaan keberangkatan serta 800 penolakan paspor sepanjang tahun ini di wilayah Kepri.

    Dalam sessi tanya jawab, Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid melaporkan perihal Warga Negara Asing yang telah mendapatkan putusan Pengadilan Negeri dan sedang mengajukan banding serta meminta arahan terkait komunikasi dengan pihak media terkait publikasi kinerja.

    “Kami dari Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun menyambut baik atas dilaksanakannya kegiatan ini, sehingga kami, satker Kemen Imipas mendapatkan pencerahan dan arahan dari Pimpinan Kemenko Kumham Imipas” ucap Farid.

    Melalui kegiatan audiensi ini, Kemenko Kumham Imipas menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan daerah demi terciptanya sistem hukum dan keimigrasian yang profesional, transparan, dan akuntabel, terutama di wilayah strategis seperti Kepulauan Riau.

  • Gerak Cepat Jasa Raharja Pastikan Jaminan dan Santunan untuk Korban Kecelakaan KA vs Sepeda Motor di Magetan, Jawa Timur

    Gerak Cepat Jasa Raharja Pastikan Jaminan dan Santunan untuk Korban Kecelakaan KA vs Sepeda Motor di Magetan, Jawa Timur

    Magetan, Djawaranews.com — Sebagai BUMN yang memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja kembali menunjukkan respon cepat atas peristiwa kecelakaan yang terjadi pada Senin, 19 Mei 2025 pukul 12.49 WIB, di perlintasan resmi JPL 08 Km 176+586, emplasemen Stasiun Magetan. Kecelakaan ini melibatkan Kereta Api Malioboro Ekspres dengan tujuh unit sepedamotor, menyebabkan empat orang meninggal dunia di lokasi kejadian dan lima orang
    lainnya mengalami luka-luka.

    Peristiwa bermula saat pintu perlintasan kereta api dibuka setelah KA Matarmaja melintas dari arah timur ke barat, tanpa menyadari bahwa KA Malioboro Ekspres dari arah sebaliknya masih dalam perjalanan melintas. Akibat kurangnya kewaspadaan ini, tujuh sepeda motor yang melintasi rel tertabrak oleh KA tersebut.

    Empat korban meninggal dunia adalah Totok Herwanto (52 tahun) dari Madiun, Hariyono (54 tahun) dari Magetan, Rama Zainul Fatkhur Rahman (23 tahun) dari Magetan, dan Resyka Nadya Maharani Putri (23 tahun) dari Madiun. Empat korban  luka-luka masih menjalani perawatan di RSUD dr. Sayidiman Magetan, RSAU dr. Efram Harsana Magetan, dan RSUD dr. Soedono Madiun, sementara satu korban luka-luka menjalani rawat jalan di Puskesmas Barat Magetan.

    Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa seluruh korban telah dijamin oleh Jasa Raharja sesuai amanah Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 16 Tahun 2017. “Untuk korban meninggal dunia, santunan sebesar Rp50 juta diberikan kepada ahli waris yang sah.

    Sementara korban luka-luka dijamin biaya perawatan maksimal Rp20 juta, yang dibayarkan langsung ke rumah sakit tempat korban dirawat,” ungkap Dewi. Begitu mendapat informasi tentang terjadinya kecelakaan, Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Jawa Timur Tamrin Silalahi beserta jajaran petugas Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur langsung turun ke lapangan meninjau lokasi tempat kejadian dan berkoordinasi dengan kepolisian untuk penerbitan Laporan Polisi.

    Setelah itu, petugas mendatangi rumah sakit untuk melakukan pendataan korban luka-luka dan meninggal dunia, dilanjutkan dengan survei ahli waris korban meninggal dunia. Jaminan dan santunan yang diberikan Jasa Raharja juga mencakup manfaat tambahan berupa biaya pertolongan pertama (P3K) maksimal Rp1 juta serta biaya ambulans maksimal Rp500 ribu. Seluruh proses dijalankan dengan prinsip pelayanan prima agar hak-hak korban dapat segera tersalurkan tanpa hambatan administrasi.

    Sebagai perwujudan Negara hadir dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja, sebagai bagian dari Kementrian BUMN, terus berkomitmen memberikan layanan yang cepat, tepat, dan transparan kepada masyarakat. Kecelakaan ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam berkendara serta pengelolaan perlintasan sebidang kereta api yang lebih ketat demi menghindari jatuhnya korban jiwa di kemudian hari. (Red)

  • Peringati Harkitnas 2025, Sekda Kabupaten Serang Ajak Manfaatkan AI

    Peringati Harkitnas 2025, Sekda Kabupaten Serang Ajak Manfaatkan AI

    Serang, Djawaranews.com – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang diimbau untuk memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan guna meningkatkan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    Pemanfaatan AI ini merupakan upaya untuk mengembangkan pelayanan digital khususnya di Kabupaten Serang. Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, usai menjadi Pembina Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Tahun 2025 yang biasa dilaksanakan setiap 20 Mei.

    “Transformasi digital ini menjadi hal yang sangat penting dan strategis. Karena sekarang sudah tidak ada lagi batas-batas antara negara, batas wilayah,” ujarnya.

    Melalui transformasi digital ini, kata Rudy, semuanya terdorong untuk membangun salah satunya dengan mendorong pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam semua koridor pelayanan masyarakat.

    “Melalui pelayanan digital sangat penting, sehingga ini menjadi awal di mana kita harus transformasi pola-pola sistem pemerintahan kita menjadi lebih banyak memanfaatkan Artificial Intelligence ini untuk mengembangkan menjadi pelayanan yang serba digital,” katanya.

    Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang lebih cepat dan lebih mudah kepada masyarakat. Karena sekarang masyarakat sudah sangat familiar dengan menggunakan ponsel pintar, sehingga pelayanan pemerintah harus mengikuti perkembangan digital tersebut.

    “Masyarakat harus diberikan layanan terbaik dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih mudah, cepat, dan efisien, tapi harus hati-hati. Kewajiban pemerintah harus hadir dalam mengamankan data, informasi, dan layanan, sehingga semua berjalan dengan lebih baik,” jelasnya.

    Turut hadir pada Upacara Peringatan Harkitnas Tahun 2025 tersebut pada pejabat eselon 2, 3 dan pegawai di lingkungan Pemkab Serang. (Trg)

  • Orang Tua Siswa SD 040517 Tiga Jumpa Minta Tanti Nilawati Kembali di Aktifkan Menjadi Kepsek

    Orang Tua Siswa SD 040517 Tiga Jumpa Minta Tanti Nilawati Kembali di Aktifkan Menjadi Kepsek

    KARO SUMUT, Djawaranews.com – Aktifkan kembali Ibu Tanti Nilawati,S.Pd, beliau adalah sosok yang banyak membawa perubahan di SD Negeri 040517, kami sangat tidak menerima kalau beliau di Non Aktifkan, kami mohon aktifkan kembali Ibu Tanti Nilawati.”Ujar Orang Tua Siswa yang berkumpul di SD Negeri 040517 Tiga Jumpa Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo,Sumatera Utara,Senin (19/05/2025) sekira pukul 11.00 Wib.

    Saat ditemui Tim Media, Ketua Komite SD 040517 Tiga Jumpa,Tomas Sitepu mengatakan kalau orang tua siswa dengan Ibu Tanti Nilawati,S.Pd sudah seperti keluarga,apapun yang mau dikerjakan atau permasalahan pasti dirembukkan.”Pungkasnya.

    Kami sangat terkejut mengetahui Buk Tanti di non-aktifkan,ini pun kami ketahui dari anak-anak, yang mengatakan ada kepala sekolah baru.”Ujarnya.

    Tomas Tarigan mengakui selama Ibu Tanti Nilawati menjabat banyak kemajuan, dan sekolah ini bisa mewakilkan siswanya ke Sumatera Utara,ini hal yang luar biasa.”Katanya.

    Masih kataTomas,ini mau ajaran baru, penerimaan siswa/siswi baru pasti anjlok,bila bukan Ibu Tanti Nilawati yang menjabat Kepala Sekolah.”Jelasnya.

    Kami sangat bermohon agar Bapak Bupati Karo melalui Dinas Pendidikan,aktifkan kembali Ibu Tanti menjadi Kepala Sekolah.”Bebernya.

    Saat dikonfirmasi terkait banjir, yang vidionya sempat viral dan diduga penyebab Ibu Tanti di non-aktifkan, Tomas menjelaskan kalau sekolah itu benar benar banjir kalau hujan turun, lihat itu kenapa jebol,ya karena air, lihat jalan ini ,ini semua dimanfaatkan untuk jalan air, ini benar benar perlu dibenahi.”Ungkapnya.

    Kepala Sekolah non-aktif Tanti Nilawati,S.Pd saat ditemui media, enggan memberikan jawaban terkait mengapa beliau di Non aktifkan,Ibu Tanti hanya memberikan keterangan terkait banjir yang sudah bertahun-tahun.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo,Anderiasta Tarigan mengatakan bahwa kepala sekolah 040517 Tigajumpa,Tanti Nilawati ,S.Pd tidak dicopot,tapi beliau di non-aktifkan sementara,karena dikenakan sanksi ringan.

    Ya betul,beliau dinon-aktifkan karena,terkena displin ringan.”Bebernya kepada salah satu tim media.

    Anderiasta juga menjelaskan kalau Pemkab Karo sedang fokus pada penataan dan pembenahan lingkungan,dengan menjadikan sekolah sebagai contoh utama, ditengah upaya tersebut beredar sejumlah ASN berjoget dihalaman sekolah yang sedang banjir.”Katanya.

    Menurut pengakuan Anderiasta, kalau Ibu Tanti bukan langsung dinon aktifkan,namun pada tanggal 15 April 2025 kemarin sudah ada teguran secara lisan, namun kurang aktif menindak lanjuti, teguran dilanjutkan secara tertulis.

    Teguran itu berisi poin tentang gotong royong,pembuatan drainase untuk mencegah banjir,menurut penilaian pelaksanaan kurang masif, kita jatuhkan hukuman displin ringan dengan non aktif sementara, dan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari sekolah terdekat.”Pungkas Anderiasta Tarigan.

    Plt ini bertugas selama 3 bulan, jika dalam masa tersebut Tanti memenuhi syarat yang ditentukan, status non-aktifnya dapat dicabut.

    Langkah ini diambil untuk menjadi contoh dan bentuk penegakan displin ASN,khususnya tenaga dalam dunia pendidikan,agar menjadi contoh positif dimasyarakat.”Tutup Anderiasta Tarigan. (Erianto Perangin-Angin)

  • Wakil Gubernur Banten Terima Kunjungan BURT DPR RI

    Wakil Gubernur Banten Terima Kunjungan BURT DPR RI

    Serang, Djawaranews.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menerima Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (19/5/2025). Kunjungan dalam rangka Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) Bagi Anggota DPR RI Dan Keluarganya di Rumah Sakit Provider Asuransi Jasindo Provinsi Banten.

    Menurut Dimyati, berbicara tentang Badan Urusan Rumah Tangga adalah berbicara tentang keseharian anggota DPR RI.

    “DPR RI sukses kalau BURT berjalan. Mulai dari pembicaraan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. BURT adalah eksekutifnya DPR RI,” ungkapnya.

    Dikatakan, BURT mengurusi kebersihan, kesehatan, komunikasi, keuangan, hingga kerjasama untuk anggota DPR RI.

    Dalam kesempatan itu, Pimpinan Rombongan yang Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Rizky Aulia Rahman Natakusumah memperkenalkan 14 anggota rombongan BURT DPR RI.

    Dikatakan BURT merancang dan memastikan arah kebijakan dan pelaksanaan anggaran DPR RI. Saat ini jumlah DPR RI 580 anggota dan 13 komisi.

    “Ada anggota DPR RI yang anggotanya di daerah pemilihan. Perlu rujukan untuk jaminan kesehatan,” ucap Rizky.

    Dalam paparannya, Kepala Dinas Kesehatan dr Ati Pramudji Hastuti, di bidang kesehatan, program prioritas Provinsi Banten saat ini adalah : pelayanan kesehatan ibu dan anak tiga terbawah nasional, penanggulangan TBC pemeriksaan sebanyak-banyaknya, cek kesehatan gratis urutan empat nasional, Penanggulangan stunting masih di angka 21 persen, program peningkatan akses dan pelayanan kesehatan.

    Dikatakan, Provinsi Banten juga bakal segera melakukan Peresmian RSUD Cilograng dan RSUD Labuan. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Banten juga melakukan inovasi layanan mobile klinik untuk daerah yang topografinya sulit.

    Sedangkan untuk RSUD Banten, saat ini RSUD Banten merupakan rumah sakit tipe B. “Saat ini menjadi rumah sakit rujukan utama Provinsi Banten,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, anggota BURT DPR RI Atalia Praratya memberikan apresiasi atas website RSUD Provinsi Banten yang aktif dan terpantau mendapatkan banyak kunjungan dari masyarakat. (Trg)

  • Jasa Raharja bersama Bapenda Provinsi melakukan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Serta Sosialisasi Kepgub Banten Nomor 170 Tahun 2025

    Jasa Raharja bersama Bapenda Provinsi melakukan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Serta Sosialisasi Kepgub Banten Nomor 170 Tahun 2025

    Tangerang, Djawaranews.com — Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menggelar kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah serta Sosialisasi Keputusan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

    Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, perwakilan perangkat daerah, jajaran kepolisian, petugas Jasa Raharja, serta para pelaku usaha setempat. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan terbaru terkait pembebasan pokok dan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2024, sebagaimana diatur dalam Kepgub Banten Nomor 170 Tahun 2025.

    Dalam sambutannya, perwakilan Bapenda Provinsi Banten menyampaikan bahwa program pembebasan pajak ini merupakan bagian dari insentif pemerintah provinsi untuk mendorong masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan yang tertunggak serta sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi pascapandemi.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Pinang untuk memanfaatkan momentum ini dengan baik. Program pembebasan pokok dan denda PKB tahun 2024 ini berlaku untuk waktu terbatas, dan kami berharap masyarakat dapat segera memanfaatkannya,” ujar salah satu narasumber dalam penyuluhan tersebut.

    Dalam kesempatan yang sama, Andini, selaku petugas Jasa Raharja Ciledug, turut memberikan pemaparan mengenai tugas dan peran Jasa Raharja kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik di jalan raya maupun angkutan umum. Masyarakat juga dihimbau untuk memastikan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu karena di dalamnya juga termasuk iuran wajib yang menjadi dasar perlindungan dari Jasa Raharja.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung optimalisasi pendapatan daerah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Provinsi Banten.Dari lokasi yang berbeda Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang, Panji Artha menyampaikan kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat,

    “Jasa Raharja turut mensosialisasikan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk taat dan tertib dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan SWDKLLJ,” imbuhnya. (Ad)

  • Masuki Musim Kemarau, DBMSDA Kabupaten Tangerang Perbaiki 22 Saluran Irigasi

    Masuki Musim Kemarau, DBMSDA Kabupaten Tangerang Perbaiki 22 Saluran Irigasi

    TANGERANG – Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang tengah gencar melakukan perbaikan dan pembangunan saluran irigasi secara bertahap di 22 titik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.

    Program ini bertujuan untuk mendukung sektor pertanian agar dapat memenuhi kebutuhan air secara optimal dan meningkatkan hasil produksi para petani.

    Kepala Bidang SDA, pada Dinas Binamarga Kabupaten Tangerang Rizal Muhammad Fikri, menyampaikan bahwa setiap titik aliran irigasi tersebut memiliki peran penting dalam mengaliri sawah dengan luas sekitar 1.000 hektar.

    “Saluran irigasi yang kami perbaiki ini sangat vital untuk memastikan distribusi air berjalan lancar sehingga lahan pertanian tetap subur dan produktif,” ujar Rizal kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).

    Pembangunan saluran irigasi ini dilakukan secara bertahap agar pengerjaan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitas para petani. Selain itu, langkah ini juga diambil untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada, sehingga hasilnya dapat maksimal.

    Rizal menjelaskan bahwa di Kabupaten Tangerang terdapat beberapa jenis irigasi, yakni irigasi besar, irigasi kecil, dan irigasi tersier. Untuk irigasi besar, seperti yang ada di Kecamatan Sindang Jaya, pengelolaannya menjadi kewenangan Balai Besar, yang merupakan bagian dari pemerintah pusat. Sementara itu, irigasi kecil dan irigasi tersier berada di bawah tanggung jawab langsung Bidang SDA Kabupaten Tangerang.

    Pengelolaan yang terbagi ini memungkinkan setiap pihak untuk fokus pada area tanggung jawabnya masing-masing.

    “Kami dari Bidang SDA Kabupaten Tangerang fokus pada irigasi kecil dan tersier yang dekat dengan masyarakat petani, sehingga perbaikan bisa cepat dan tepat sasaran,” jelas Rizal.

    Perbaikan irigasi ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga terkait pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Bidang SDA terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan sistem irigasi yang ada dapat berfungsi optimal dan membantu mengurangi risiko kekeringan saat musim kemarau.

    Ia berharap dengan perbaikan yang sedang berjalan ini, produktivitas pertanian di Kabupaten Tangerang dapat meningkat signifikan. Para petani pun bisa mengandalkan pasokan air yang stabil, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka.

    “Program perbaikan saluran irigasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan sumber daya air yang baik, Kabupaten Tangerang berkomitmen untuk terus mendorong kemajuan sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah,” tegas Plt Sekretaris Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air ini (ADV)