Blog

Serang –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten bersama tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penanganan Masalah Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Kejati Banten, Dr. Siswanto, S.H., M.H., dengan tiga BUJT, yakni:

PT Marga Trans Nusantara, diwakili Presiden Direktur Oemi Vierta Moerdika, S.T., M.T.

PT Jasa Marga Kunciran Cengkareng, diwakili Direktur Utama Rini Irawati

PT Cinere Serpong Jaya, diwakili Direktur Utama Mirza Nurul Handayani, S.T., S.Sos., M.T.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Kepala Kejati Banten Yuliana Sagala, S.H., M.H., beserta para Asisten, Kabag TU, dan Jaksa Pengacara Negara Kejati Banten.

Kerja sama ini bertujuan mengoptimalkan efektivitas penanganan masalah hukum, mencakup asistensi hukum, peningkatan kapasitas SDM, kepatuhan hukum, serta mitigasi risiko. Dengan adanya PKS ini, diharapkan tercipta manfaat nyata untuk mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan operasional jalan tol.

Kepala Kejati Banten, Dr. Siswanto, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat penegakan hukum sekaligus memberikan kepastian hukum bagi BUJT.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi contoh nyata kolaborasi antara kejaksaan dan badan usaha dalam mendukung kelancaran infrastruktur nasional,” ungkapnya. Kamis (4/9/2025).

Sementara itu, para pimpinan BUJT menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejati Banten. Mereka menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kepatuhan hukum serta menyambut baik peran kejaksaan dalam menciptakan operasional jalan tol yang berkesinambungan, minim risiko, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui PKS ini, Kejati Banten dan BUJT optimistis dapat membangun fondasi kuat demi terciptanya iklim usaha yang sehat, patuh hukum, sekaligus berkontribusi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat pengguna jalan tol. (Trg)

Kota Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat pencegahan korupsi melalui penerapan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (IPKD MCSP) 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberhasilan atas upaya pencegahan korupsi di Pemprov Banten tahun 2025 akan nampak dalam indeks di maksud.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Banten EA Deni Hermawan saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi MCSP di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (4/9/2025), menekankan pentingnya percepatan langkah nyata di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Deni mengingatkan, delapan area perubahan yang menjadi indikator pencegahan korupsi sudah memiliki penanggung jawab masing-masing OPD. Dirinya meminta agar Inspektorat Daerah Provinsi Banten segera mendistribusikan dokumen hasil evaluasi kepada OPD pengampu dan setiap OPD segera menindaklanjutinya.

“Ini bukan hanya komitmen Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, tetapi komitmen kita semua. Indikator yang belum dipenuhi harus segera dituntaskan sesuai dengan agenda pemenuhannya , dan yang lebih penting lagi, bukan hanya selesai di atas kertas, tetapi juga bagaimana implementasinya di lapangan,” tegas Deni.

Dengan langkah ini, Pemprov Banten berharap penerapan IPKD MCSP 2025 dapat memperkuat budaya integritas, meningkatkan kepercayaan publik, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Provinsi Banten, Sitti Ma’ani Nina menjelaskan, IPKD MCSP hadir sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) agar tata kelola pemerintahan daerah semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

“MCSP bukan sekadar menghasilkan skor atau penilaian, tetapi mendorong terbentuknya ekosistem antikorupsi di Provinsi Banten. Melalui MCSP setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas sesuai aturan serta menutup celah terjadinya penyimpangan,” ujar Nina.

Dijelaskan, penerapan MCSP 2025 berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya Surat KPK mengenai pedoman penilaian MCSP serta Keputusan Gubernur Banten Nomor 273 dan 276 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi dan Tim Pelaksana Pencegahan Korupsi Daerah. Penerapan IPKD MCSP juga merupakan tindak lanjut dari Komitmen Antikorupsi yang ditandatangani oleh Gubernur Banten, Ketua DPRD Provinsi Banten, dan Pimpinan KPK pada 10 Juli 2025 lalu.

“Setiap kepala perangkat daerah wajib memastikan perencanaan dan penganggaran APBD bebas dari intervensi, memperkuat pengawasan, serta mengutamakan kepentingan publik,” tegasnya.

Menurut Nina, keberhasilan IPKD MCSP tidak hanya diukur dari capaian nilai, melainkan juga dari terbangunnya budaya birokrasi yang berintegritas.

“Kami (Pemprov Banten, red.) terus berupaya membentuk integritas sebagai fondasi utama pembangunan menuju masyarakat Banten sejahtera,” tutupnya.

Nina mengungkapkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 menempatkan Provinsi Banten di posisi ke-11 dari 32 pemerintah provinsi dengan indeks agregat 71,21. Menurutnya, capaian ini harus terus diperbaiki dan ditingkatkan secara signifikan sampai posisi terjaga.

“Hasil SPI 2024 memang meningkat dari tahun sebelumnya, namun masih menunjukkan adanya potensi kerentanan integritas di lingkungan Pemprov Banten. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil survei menjadi penting untuk mendorong budaya antikorupsi,” tegasnya.

Dikatakan, untuk menindaklanjuti SPI 2024, Pemprov Banten telah menyiapkan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Daerah/MCSP 2025. Rencana aksi tersebut mencakup 8 area intervensi yang meliputi : tujuan pencegahan korupsi, siapa penanggung jawabnya, dokumen kelengkapan serta waktu pelaksanaan nya.

“Tujuan akhirnya adalah membangun budaya integritas di seluruh jajaran Pemprov Banten. Tidak hanya mengandalkan sanksi, tapi juga membiasakan aparatur untuk bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel,” kata Nina.

Ditambahkan, Pemprov Banten berkomitmen melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam proses pengawasan publik. “Kolaborasi menjadi kunci. Semakin terbuka ruang partisipasi masyarakat, semakin kuat upaya kita mencegah praktik korupsi,” pungkasnya. (Trg)

SERANG, Djawaranews.com – BPJS Ketenagakerjaan kembali memperingati Hari Pelanggan Nasional yang rutin diperingati setiap tanggal 4 September. Tahun ini, perayaan mengusung tema “Andai Tahu Duluan, Dilayani Sepenuh Hati, Bisa Jadi Kisah Kebahagiaan,” sebagai kelanjutan dari kampanye “Andai Tahu Duluan” yang mengedepankan edukasi dan informasi sejak awal tentang manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Muhammad Zuhri, menyampaikan bahwa peringatan Hari Pelanggan bukan sekadar bentuk apresiasi, melainkan momentum memperkuat komitmen pelayanan yang tulus dan penuh perhatian kepada peserta.

“Kami berupaya menjadikan setiap pelayanan sebagai pengalaman bermakna. Dengan ketulusan dalam melayani, manfaat program kami dapat dirasakan nyata oleh para pekerja dan keluarganya, menjadi kisah kebahagiaan yang sesungguhnya,” kata Zuhri.

Dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan kunjungan langsung kepada peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang sedang menjalani perawatan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK), serta mengunjungi ahli waris penerima manfaat Jaminan Pensiun (JP) dan Beasiswa.

Pada kesempatan tersebut, Zuhri didampingi Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang, Uus Supriyadi, menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga peserta berupa Santunan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan beasiswa pendidikan senilai total Rp314 juta kepada ahli waris almarhum Sdr. Nurul Huda serta Santunan JKM dan JP senilai Rp54 juta kepada ahli waris almarhum Sdr. Firmansyah.

Tak hanya itu, kunjungan ke perusahaan peserta juga dilaksanakan guna menjaga hubungan strategis, mempererat keterlibatan, serta memberikan nilai tambah melalui program Customer Relationship Management (CRM).

Melalui momentum ini, BPJS Ketenagakerjaan menegaskan kembali pentingnya perlindungan jaminan sosial sebagai pilar kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pelayanan yang sepenuh hati diyakini menjadi kunci agar manfaat program dapat diterima secara optimal.

“Hari Pelanggan Nasional menjadi momen penting bagi kami untuk mendengarkan aspirasi peserta, memperbaiki kualitas layanan, serta memberikan rasa aman yang lebih kuat bagi pekerja. Semoga kisah perlindungan jaminan sosial kami terus memberikan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia,” tutup Zuhri.

Ditemui ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten Eko Yuyulianda mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen melayani peserta dengan sepenuh hati agar peserta merasakan pengalaman yang berkesan.

“Hari pelanggan bukan hanya sekedar seremoni saja. Momentum ini kami jadikan acuan untuk dapat meningkatkan dan memberikan pelayanan terbaik kepada peserta,” kata Eko.

Eko juga mengingatkan kepada seluruh peserta baik penerima upah maupun pekerja informal serta perusahaan untuk sadar akan pentingnya perlindungan diri saat bekerja.

Menurut Eko, risiko kecelakaan saat bekerja tidak pernah ada yang tahu dan manfaat yang dirasakan tidak hanya bermanfaat kepada peserta saja, tetapi keluarga peserta yang mengalami risiko kerja.

Eko berharap kepada seluruh perusahaan dan pekerja informal yang belum menjadi peserta agar bisa segera mendaftar.

“Karena risiko-risiko saat bekerja bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Dengan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka kerja keras bebas cemas,” tutupnya.