Blog

  • Wujudkan Komitmen Keadilan dan Pemerataan Layanan Pendidikan, Gubernur Banten Resmikan Unit Layanan Disabilitas

    Wujudkan Komitmen Keadilan dan Pemerataan Layanan Pendidikan, Gubernur Banten Resmikan Unit Layanan Disabilitas

    Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni meresmikan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten sebagai wujud misi pemerintahan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Peresmian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (10/6/2025) sekaligus pembukaan Lomba Kreasi Indonesia (LKI) 2025 jenjang SMK se-Provinsi Banten dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (FLS3N-PDBK).

    “Peresmian ini menjadi bukti konkret bahwa Pemerintah Provinsi Banten tidak sekadar menggulirkan janji, melainkan benar-benar menjalankan misi ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni Mewujudkan sumber daya manusia yang berintegritas, berdaya saing, berkualitas, inovatif, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.

    “Unit Layanan Disabilitas ini hadir sebagai bentuk keberpihakan kami terhadap kelompok rentan, terutama saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ini bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hingga penanganan bencana. Kami ingin semua warga Banten tanpa kecuali memiliki kesempatan yang sama,” tambah Andra Soni.

    Dirinya menekankan bahwa kehadiran ULD akan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam memberikan layanan yang komprehensif kepada penyandang disabilitas.

    “Dengan dukungan penuh dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah, ULD akan menjalankan peran strategis dalam identifikasi, pendataan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif,” jelas Andra Soni.

    Dalam kesempatan itu, Andra Soni juga membuka Lomba Kreasi Indonesia (LKI) 2025 jenjang SMK se-Provinsi Banten dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (FLS3N-PDBK). Menurutnya, kegiatan ini merupakan wadah penting dalam menumbuhkan semangat dan optimisme peserta didik disabilitas untuk terus mengembangkan potensi, kreativitas, dan keterampilan.

    “Kami yakin bahwa semangat inklusivitas ini akan terus mendorong peserta didik berkebutuhan khusus untuk tampil percaya diri, mandiri, dan berprestasi,” ucapnya.

    Sementara itu, Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Saryadi, menyampaikan bahwa ULD merupakan amanat nasional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas, baik melalui sekolah khusus maupun satuan pendidikan inklusif.

    “Pemerintah Pusat berharap ULD di Provinsi Banten dapat menjadi model dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif yang sesuai standar nasional. Mulai dari kesiapan guru, kurikulum, hingga sarana dan prasarana yang ramah disabilitas,” tutur Saryadi.

    Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Lukman, menambahkan bahwa pembentukan ULD sejalan dengan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang mewajibkan pemerintah daerah memfasilitasi layanan pendidikan layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

    “Pembentukan ULD ini telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 207 Tahun 2024 dan akan menjadi ujung tombak dalam pelayanan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas di Banten,” jelasnya.

    Secara fungsional, lanjut Lukman, ULD bertugas melaksanakan kebijakan terkait layanan disabilitas, menyusun analisis kebutuhan, menyediakan data dan informasi, hingga memberikan pelatihan, pendampingan, dan pengawasan yang diperlukan. Selain itu, ULD juga akan menyediakan media pembelajaran, alat bantu, layanan konsultasi, serta membangun kerja sama lintas lembaga untuk mendukung pendidikan peserta didik penyandang disabilitas.

    “ULD Provinsi Banten berlokasi di Sekolah Khusus Negeri (SKh) 2 Kota Serang, yang beralamat di Jalan Raya Petir–Serang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Lokasi ini ditetapkan untuk memperluas jangkauan layanan dan memudahkan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, dalam mengakses pendampingan dan fasilitas yang dibutuhkan,” pungkas Lukman. (Trg)

  • Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Berikan Pengarahan Bagi 24 CPNS Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun

    Kepala Imigrasi Tanjung Balai Karimun Berikan Pengarahan Bagi 24 CPNS Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun

    Karimun, Djawaranews.com – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid, bersama Kasubag TU, Philip Rio Meilala, Kasi Lalintalkim, Rery Yudhistira, Kasi Tikkim, Edi Sucipto, dan Kasi Inteldakim, Ramono Winawan memberikan pengarahan dan penguatan kompetensi bidang tugas kepada CPNS Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun.

    Adapun kegiatan pengarahan dan penguatan kompetensi bidang tugas ini diikuti sebanyak 24 (dua puluh empat) orang CPNS di aula Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun. Selasa, 10 Juni 2025.

    Dalam arahannya, Kepala Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid menekankan kepada seluruh CPNS yang bergabung dapat memperkuat formasi dalam memberikan pelayanan terbaik service excellent kepada masyarakat khususnya pemohon layanan keimigrasian.

    Lebih lanjut, Farid juga berharap CPNS yang bergabung di Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja.

    “Semoga para CPNS ini dapat mengabdikan diri untuk negara serta memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pemohon layanan keimigrasian,” ucap Farid.

    “Dan saya berharap agar seluruh CPNS ini dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada, bekerja sama dengan sesama, bersinergi dengan pegawai yang lebih senior, loyal kepada organisasi, menjaga nama baik, dan berinovasi untuk kemajuan serta meningkatkan citra positif Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun,” tutup Farid.

  • Temui Insan Pers, Agis Sampaikan 3 Hal Berikut

    Temui Insan Pers, Agis Sampaikan 3 Hal Berikut

    Serang, Djawaranews.com – Menerima kunjungan belasan pimpinan media online yang tergabung dalam kepengurusan DPW Media Online Indonesia (MOI) Banten, Selasa (10/6/2025) di kantornya, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyampaikan sejumlah hal. Tiga terpenting diantaranya adalah perihal maraknya pemberitaan terkait rencana pelaksanaan bimtek kepala sekolah yang menyulut keberatan dari sejumlah kalangan pers dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kota Serang.

    Hal pertama adalah pada momen pertemuan dengan kepala SD se-Kota Serang tersebut, pihaknya secara spesifik menyebut kata “oknum”. Sehingga tidak merujuk pada pers maupun LSM tertentu.

    “Wacana menggelar bimtek ini pun diinisasi bersama dengan teman-teman pers, polri, dan PGRI. Bimtek dirasa sudah mendesak digelar mengingat keresahan yang diadukan para kepsek dan guru setiap ditemui oknum pers dan LSM. Sekali lagi oknum ya. Sasaran akhir bimtek sendiri adalah terwujudnya pola kerja yang baik dan benar, aman serta nyaman di kalangan kepala sekolah dan guru,” ujar Agis kepada rombongan pers yang dipimpin Ketua DPW MOI Banten M Rengga.

    Hal kedua, materi bimtek bukan melulu tentang kesiapan guru menghadapi oknum pers dan oknum LSM. Tetapi lebih jauh lagi yakni perihal menjalankan program-program kerja pemerintah pusat, provinsi, maupun kota dengan baik dan benar serta akuntabel. “Jadi bimtek ini sifatnya menyeluruh. Termasuk mempersiapkan sistem informasi yang baik kepada publik baik secara langsung maupun melalui pers atau juga LSM,” jelas Agis.

    Hal ketiga, papar Agis yang didampingi Kadiskominfo Kota Serang Arif Rahman Hakim, adalah bahwa Pemkot Serang di bawah kepemimpinan Wali Kota Budi Rustandi dan dirinya selalu menempatkan pers dan LSM sebagai mitra penting dalam bersama-sama membangun Kota Serang. “Karenanya kami tentu senantiasa membuka diri terhadap beragam masukan yang disampaikan pers maupun LSM,” tutur Agis.

    Menanggapi paparan Agis, Rengga dan jajaran pengurus MOI Banten menyatakan menerima dengan baik. Terutama dikaitkan dengan keberatan dari insan pers maupun LSM yang marak diberitakan di berbagai media, termasuk di media lingkungan MOI Banten sendiri. “Terima kasih untuk penjelasan dari Pak Wakil (Wali Kota-red). Kami berharap ke depan sinergitas antara Pemkot Serang dengan pers termasuk dengan MOI Banten bisa terjalin lebih lagi,” pungkas Rengga. (Trg)

  • Bupati Ratu Zakiyah Deklarasi Satgas Pungli Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang

    Bupati Ratu Zakiyah Deklarasi Satgas Pungli Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang

    Serang, Djawaranews.com – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mendeklarasikan Satuan Tugas Pungutan Liar (Satgas Pungli) Ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Serang di Aula Kantor Desa Ciagel, Kecamatan Kibin pada Selasa, 10 Juni 2025. Satgas Pungli merupakan salah satu Program Prioritas 100 hari kerja Bupati- Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas periode 2025-2030.

    Deklarasi dibacakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha. Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Rudy Suhartanto, Wakil Ketua DPRD Agus Wahyudiono, Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko.

    Kemudian Kepala Disnakertrans Diana Ardhianty Utami, Perwakilan dari PT Nikomas Gemilang, Perwakilan Forum HRD Kawasan Modern Cikande, Camat Kibin Babay Barmawi dan para kepala desa (kades) se Kecamatan Kibin. Usai pembacaan deklarasi, dilanjutkan penandatanganan persetujuan atas pembentukan Satgas Pungli Ketenagarkerjaan di Wilayah Kabupaten Serang.

    ”(Deklarasi Satgas Pungli) Dalam rangka banyaknya pengaduan masyarakat terkait pungli yang ada di dunia industri. Maka ini adalah salah satu usaha kami Pemerintah Kabupaten Serang, cara untuk mengawali dalam pemberantasan pungli yang ada di dunia industri,”tegasnya kepada wartawan usai deklarasi.

    Ratu Zakiyah mengatakan, untuk memudahkan implementasinya maka pihaknya melibatkan semua pihak meliputi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Inspektorat, Disnakertrans, Akademisi, Praktisi Hukum, Cecep Azhar dan lainnya.

    ”Yang jelas kita butuhkan semua berkolaborasi, sehingga satgas ini akan berfungsi dengan baik. Kita butuh banyak orang supaya lebih masif lagi. Sehingga nanti kita mau semuanya itu memberikan hal yang baik, terutama pengaduan-penagduan kepada kami dengan masif,”tandasnya.

    ”Dalam Satgas Pungli Ketenagakerjaan ini ada penanggung jawab, karena pemberantasan pungli ini bukan hanya di dunia industri tapi juga ada di berbagai unsur yang lainnya,”jelas Ratu Zakiyah.

    Ratu Zakiyah memastikan, akan memlindungi para korban pungli dari sisi hukum yang sudah di koordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang. Maka, bagi para korban untuk tidak takut melaporkan juka menjadi korban kepada Satgas Pungli Ketenagakerjaan.

    Ratu Zakiyah juga akan mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh atau menjadi korban para calo ketenagakerjaan. Konsepnya akan dibuat lebih baik lagi baik melalui para kepala desa untuk memberikan arahan atau sosialisasi kepada masyarakat.

    ”Pokoknya kita harus berantas calo-calo itu. Sehingga semua mendapatkan keadilan, mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di tempat kita sendiri terutama Kabupaten Serang. Insya Allah saya mohon doanya, semoga ini bisa kita bekerja lebih baik lebih cepat,”ungkapnya.

    ”Insya Allah bantuan doa dari semuanya, cuma kita kan ga bisa simsalabim, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi saya mohon ini akan kami lakukan sebaik mungkin, sehingga semuanya bisa merasa terlayani,” tambah Ratu Zakiyah. (Trg)

  • Empat Izin Tambang Dicabut, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Kawasan Konservasi Raja Ampat

    Empat Izin Tambang Dicabut, Pemerintah Tegaskan Komitmen Jaga Kawasan Konservasi Raja Ampat

    Jakarta, Djawaranews.com – Pemerintah resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kawasan konservasi tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi dari aspek lingkungan, teknis, serta masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

    “Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat ini sebagian masuk di kawasan geopark, dan yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi,” ujar Bahlil dalam keterangan pers bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 10 Juni 2025.

    Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan izin  pertambangan yang masih beroperasi di lapangan. “Jadi amdal-nya harus ketat, reklamasinya harus ketat, tidak boleh merusak terumbu karang. Jadi betul-betul kita akan awasi habis terkait dengan urusan di Raja Ampat,” tegas Bahlil.

    Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah memulai penertiban sejak awal tahun 2025 pasca-terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, termasuk perizinan pertambangan di dalamnya. Penataan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membenahi sektor pertambangan secara sistemik.

    “Dua bulan kami melakukan kerja, Perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja maraton. Dan kita kan melakukan penataannya kan banyak,” jelas Bahlil.

    Bahlil turut memastikan tidak akan ada lagi kegiatan produksi dari empat perusahaan tersebut karena mereka tidak memenuhi syarat administrasi seperti RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dan dokumen AMDAL. “Satu perusahaan dinyatakan berproduksi kalau ada RKAB-nya. RKAB-nya itu bisa jalan kalau ada dokumen amdal-nya. Dan mereka tidak lolos dari semua syarat administrasi itu,” tegasnya lagi.

    Melalui pencabutan IUP ini, pemerintah berharap tidak ada lagi kebingungan atau informasi simpang siur, serta menegaskan komitmen untuk menata sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak pada perlindungan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. (Red)

  • Ketua PWN: Pernyataan Nur Agis Aulia Berpotensi Menggerus Kebebasan Pers

    Ketua PWN: Pernyataan Nur Agis Aulia Berpotensi Menggerus Kebebasan Pers

    Serang, Djawaranews.com — Wakil Wali Kota Serang, Nur Agis Aulia, menjadi sorotan publik setelah sebuah video berisi pernyataannya viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Agis diduga mengeluarkan komentar yang dianggap merendahkan profesi jurnalis saat berbicara di hadapan para kepala sekolah.

    Pernyataan ini menuai kritik tajam, terutama dari kalangan pers yang menilai hal tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan serta berpotensi membatasi kebebasan pers.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua Persatuan Wartawan Nusantara (PWN), Binter Saputra Ginting, SE, menyampaikan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa pernyataan Wakil Wali Kota itu bisa diinterpretasikan sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis.

    “Pernyataan tersebut bisa dianggap sebagai upaya menghalangi kerja-kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang. Beliau seharusnya memahami terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujar Binter.

    Binter menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi jurnalis untuk memiliki kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Dewan Pers untuk melakukan peliputan. Ia menambahkan bahwa jurnalis cukup menunjukkan kartu identitas dari perusahaan media tempat mereka bekerja. Pembatasan akses dengan dalih administratif seperti itu, menurutnya, bertentangan dengan semangat kebebasan pers.

    Pasal 4 ayat (1) UU Pers menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur sanksi pidana bagi pihak yang secara melawan hukum menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.

    Lebih lanjut, Binter juga menyinggung soal keberagaman organisasi pers di Kota Serang. Menurutnya, tidak semestinya hanya organisasi seperti PWI atau PWKS yang dianggap sah.

    Binter menegaskan bahwa selama ini PWN telah menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Ia berharap agar pemerintah daerah tidak mengkotak-kotakkan komunitas pers berdasarkan afiliasi organisasi, karena pada dasarnya fungsi jurnalis adalah sama: menyampaikan informasi yang benar, mengawasi kebijakan publik, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. (Trg)

  • Danrem 064/MY Pimpin Sertijab Kasrem 064/MY Dan Penyerahan Jabatan Kasilog

    Danrem 064/MY Pimpin Sertijab Kasrem 064/MY Dan Penyerahan Jabatan Kasilog

    Serang, Djawaranews.com – Komandan Korem 064/MY Brigjen TNI Andrian Susanto memimpin sertijab Kasrem 064/MY dan penyerahan jabatan Kasilog Kasrem 064/MY serta acara tradisi korps penerimaan dan pelepasan warga Korem 064/MY yang dilaksanakan di Aula Baluwarti Makorem 064/MY. Selasa (10/06/2025).

    Danrem 064/MY dalam sambutannya menyampaikan baru saja dilaksanakan sertijab Kepala Staf Korem 064/MY Brigjen TNI Roby Bulan kepada Kolonel Inf Djohan Darmawan dan penyerahan jabatan Kasilog Kasrem 064/MY Kolonel Czi Kholid Firdaus

    “pergantian jabatan dalam suatu organisasi merupakan salah satu upaya memelihara kesinambungan organisasi menghadapi dinamika tuntutan tugas yang semakin kompleks yang moderen dan digital saat ini, regenerasi kepemimpinan dan jabatan diharapkan dapat mendukung jalannya mekanisme kinerja di Korem 064/MY”

    Danrem 064/MY juga mengucapkan selamat datang kepada pejabat baru Kasrem 064/MY Kolonel Inf Djohan Darmawan jabatan kepala staf memiliki peranan penting dan menentukan, karena merupakan motor penggerak bagi mekanisme maupun pengarah dan koordinator staf umum serta staf khusus guna mendukung tugas-tugas Komandan.

    “selamat bergabung dan bertugas di lingkup satuan Korem 064/MY, tugas dan jabatan yang diberikan ini agar benar-benar dapat di emban dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dengan profesional, proporsional, sinergi dan berintegritas” kata Danrem

    Selanjutnya kepada Danrem 064/MY beserta seluruh keluarga besar Korem 064/MY mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Brigjen TNI Roby Bulan, Kolonel Czi Kholid Firdaus beserta Istri selama bertugas di Korem 064/MY

    ”selamat bertugas di satuan yang baru semoga senantiasa diberikan kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan” Harap Danrem

    Turut hadir dalam acara tersebut Para Kasi Korem 064/MY, Para Dandim Jajaran Korem 064/MY, Kabalak Jajaran Korem 064/MY, Ketua Persit Koorcabrem 064 PD III/Siliwangi beserta pengurus. (Trg)

  • Rutan Kabanjahe Ikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

    Rutan Kabanjahe Ikuti Rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

    KARO SUMUT, Djawaranews.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe mengikuti rapat Analisis dan Evaluasi (Anev) Pembinaan Kinerja Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, Selasa (10/6/2025).

    Kegiatan ini digelar oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan dan peningkatan kinerja di lingkungan pemasyarakatan seluruh Indonesia.

    Kepala Rutan Kabanjahe, Bahtiar Sembiring, S.H beserta jajaran pejabat struktural, mengikuti rapat tersebut dari aula Rutan Kabanjahe. Dalam kesempatan ini, mereka turut mendengarkan pemaparan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait capaian kinerja, implementasi Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, kendala yang dihadapi, serta strategi ke depan untuk perbaikan layanan pemasyarakatan.

    Dalam arahannya, Mashudi menekankan pentingnya integritas, transparansi, serta penerapan standar operasional prosedur yang konsisten dalam pelayanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Evaluasi ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, akurasi data pemasyarakatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

    Kepala Rutan Kabanjahe tentunya berkomitmen pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, serta siap menindaklanjuti hasil evaluasi yang telah disampaikan dalam rapat.

    “Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan dalam Anev ini, demi tercapainya pelayanan pemasyarakatan yang lebih baik dan berintegritas,” ujarnya.

    Rapat Anev ini diharapkan mampu menjadi momentum refleksi dan perbaikan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan sistem pemasyarakatan yang humanis, profesional, dan akuntabel. (Erianto Perangin-Angin)

  • Bupati Tangerang Lepas Peserta Karnaval Festival Tabuh Bedug Ke-34 Kecamatan Teluknaga

    Bupati Tangerang Lepas Peserta Karnaval Festival Tabuh Bedug Ke-34 Kecamatan Teluknaga

    TANGERANG, Djawaranews.com – Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid membuka sekaligus melepas perserta karnaval dalam rangkaian Festival Tabuh Bedug Ke-34 Tahun 2025 di Kecamatan Teluknaga, Minggu (08/06/25).

    Dalam sambutannya, Bupati Maesyal Rasyid mengatakan, karnaval dalam rangka Festival Tabuh Bedug bukan sekadar tradisi tahunan yang dilestarikan selama 34 tahun. Festival Tabuh Bedug sudah menjadi identitas masyarakat Teluknaga.

    “Kegiatan yang sarat dengan pelestarian budaya dan nilai-nilai religius, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Tabuhan bedug tidak hanya mengalunkan irama semangat, tetapi menggemakan nilai-nilai kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dilestarikan,” ungkap Bupati Maesyal Rasyid.

    Dirinya berharap festival tabuh bedug tersebut juga bisa menumbuh kembangkan rasa bangga dan cinta akan budaya sebagai warisan luhur yang penuh makna, khususnya bagi para generasi muda.

    “Melalui festival ini, saya berharap para generasi muda untuk mengenal dan lebih mencintai budaya daerahnya sendiri serta menjadi pelaku aktif dalam menjaga warisan leluhur,” harapnya.

    Dia juga terus mendukung kegiatan festival bedug ini yang sarat akan nilai-nilai edukatif, spiritual, dan sosial. Pemkab Tangerang juga bersama seluruh pihak terkait akan mengembangkan festival bedug ini agar lebih meriah dan mampu menjadi daya tarik yang pada akhirnya mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

    Pemerintah Kabupaten Tangerang akan terus mendukung kegiatan budaya yang memiliki nilai edukatif, spiritual, dan sosial seperti Festival Tabuh Bedug ini. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat Teluknaga untuk terus menjaga tali silaturahmi dan kebersamaan antarwarga untuk kemaslahatan kita bersama.

    “Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah kecamatan, DPK KNPI, Karang Taruna, dan seluruh panitia serta elemen masyarakat yang telah bekerja keras menyelenggarakan kegiatan ini. Kita juga doakan supaya masyarakat kecamatan Teluk Naga tetap rukun, bersatu dan sehat,” ucapnya.

    Ketua Pelaksanan kegiatan, Ahmad Lutfi mengungkapkan bahwa Festival Tabuh Bedug Ke-34 ini diikuti oleh 19 tim dari 12 desa dengan total peserta sekitar 1.000 orang lebih.

    “Ada 19 tim dari 12 desa, 100 mobil dan seribu orang lebih peserta karnaval Festival Tabuh Bedug Ke-34 tahun 2025 ini,” ungkapnya.

    Dia berharap dengan dukungan bupati, wakil bupati, dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat Teluknaga, kegiatan ini dapat menjadi salah satu agenda tahunan unggulan yang bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat serta sarana pelestarian beragamnya kearifan lokal di wilayah Kecamatan Teluknaga. (Shj)

  • Dinkes Banten Dorong Deteksi Dini Hepatitis B untuk Cegah Penularan

    Dinkes Banten Dorong Deteksi Dini Hepatitis B untuk Cegah Penularan

    Serang – Dinas Kesehatan Provinsi Banten (Dinkes Banten) gencar mengkampanyekan deteksi dini Hepatitis B (DDHB), khususnya pada ibu hamil. Hepatitis B, infeksi virus yang menyerang hati, dapat menyebabkan penyakit akut maupun kronis, bahkan berujung pada sirosis atau kanker hati. Data WHO tahun 2015 menunjukkan 257 juta orang hidup dengan infeksi Hepatitis B kronis, mengakibatkan sekitar 887.000 kematian.

    Kepala Dinas Kesehatan Ati Pramudji Hastuti mengatakan penularan Hepatitis B dapat terjadi secara vertikal (dari ibu ke bayi) dan horizontal (kontak dengan darah atau cairan tubuh lainnya, seperti hubungan seksual yang tidak aman atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril). Yang mengkhawatirkan, penularan vertikal mencapai 95%, dan 90% anak yang tertular dari ibunya akan mengalami Hepatitis B kronis.

     

    “Deteksi dini pada ibu hamil sangat penting,” jelas Kepala Dinkes Banten. “Jika ibu hamil terdeteksi positif Hepatitis B, bayinya akan diberikan Hepatitis B Immunoglobulin (HBIG) untuk perlindungan langsung, selain Vitamin K dan vaksin Hepatitis B,” ujar nya.

    Selain HBIG dan vaksin, Kepala Dinkes Banten juga menjelaskan upaya tambahan untuk menurunkan jumlah virus Hepatitis B pada ibu dengan pemberian antivirus (Tenofovir Disoproxil Fumarate) pada trimester ketiga kehamilan, terutama jika jumlah virus sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO.

    “Pemberian antivirus ini telah diinisiasi sejak 2022 dan terus diperluas. Saat ini, layanan ini tersedia di 9 fasilitas kesehatan di Kota Serang dan Kabupaten Tangerang. Target kami adalah perluasan ke seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2025, minimal 50% fasilitas kesehatan per Kabupaten/Kota,” tambahnya.

    Kadinkes Banten menekankan bahwa Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin yang aman dan efektif. “Mari kita bersama-sama melawan Hepatitis B melalui deteksi dini dan vaksinasi,” ajak Kepala Dinkes Banten. (Adv)