Kategori: Tangsel

TANGSEL, Djawaranews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) resmi merampungkan pekerjaan peningkatan Jalan Magnolia di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.

Kepala Bidang Bina Marga DSDABMBK Tangsel, Ahmad Fatullah mengatakan, perbaikan dilakukan karena kondisi jalan sebelumnya menggunakan paving block yang sudah bergelombang dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

“Peningkatan Jalan Magnolia ini kami lakukan dengan mengganti struktur lama dari paving block menjadi rigid pavement atau betonisasi agar lebih kuat dan tahan lama,” ujarnya dari keterangan yang didapat pada Selasa (26/08/2025).

Fatul menyebutkan, proyek jalan ini dilakukan sejak awal Juli 2025 dan telah selesai pada 25 Agustus 2025.

Proyek ini dikerjakan dalam dua segmen, masing-masing sepanjang 239 meter dengan lebar 8-9 meter dan 154 meter dengan lebar 5-6 meter.

Total penanganan mencapai 212 meter dengan luas 2.867 meter persegi, menggunakan anggaran sebesar Rp1,94 miliar.

Fatullah menambahkan, pekerjaan preservasi ini merupakan bagian dari program pembangunan jalan yang rutin dilakukan Pemkot Tangsel.

Setelah proyek selesai, akan dilakukan pemeliharaan oleh penyedia jasa selama enam bulan pertama, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan rutin oleh bidang bina marga.

“Harapannya dengan dilakukannya preservasi jalan magnolia ini masyarakat merasakan kenyamanan dan kelancaran dalam berkendara serta memperlancar aktivitas ekonomi dan sosial warga secara keseluruhan,” kata Fatul. (At)

Tangerang Selatan, Djawaranews.com – Petugas Jasa Raharja Tangerang Rama Adhitya & Hadi Sucahyo melakukan giat CRM ke PO Rahayu Sentosa pada tanggal 27 Agustus 2025 yang bertempat di Jalan Garuda, No.50, Rempoa, Ciputat, Tangerang Selatan. Tujuan kunjungan ini selain menjalin hubungan kemitraan yang harmonis dengan pengusaha otobus, juga dalam mengoptimalisasikan pendapatan dan penggalian potensi pada pemilik kendaraan umum.

Hal ini juga dalam rangka meningkatkan pendapatan sektor UU 33/1964 yaitu sektor IWKBU (Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum). Dalam kegiatan ini, Rama & Hadi melakukan secara konsisten dan berkala.

Kegiatan CRM ini bertujuan untuk menjalin hubungan kemitraan yang baik dan juga melakukan pendataan armada karena banyak kendaraan yang terdaftar di Kantor Samsat area Tangerang namun pool nya berlokasi di luar kota Tangerang. Selain itu giat ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan agar pemilik kendaraan dapat melakukan pembayaran tanpa harus ke kantor bersama samsat.” Ujar Rama.

Ditempat yang berbeda, Panji Artha selaku Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang menerangkan bahwa Jasa Raharja merupakan perusahaan milik negara yang memiliki tugas pokok yaitu memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan lalu lintas dengan menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat yaitu Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Di mana DPWKP dikutip dari tiket yang dibayarkan oleh penumpang angkutan umum, penumpang pesawat udara, penumpang kapal laut, penumpang kereta api, sedangkan SWDKLLJ dikutip dari setiap pemilik kendaraan bermotor. Dana tersebut kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas.

“Adapun berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara.” tutup Panji. (At)

SERPONG, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Banten 2026.

Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan saat menghadiri kegiatan Pembukaan Pemetaan dan Penyuluhan Cabang Olahraga Atlet Porprov 2026 di Serpong, Rabu (27/8/2025).

“Insya Allah Tangerang Selatan siap dengan berbagai macam venue yang sudah kita persiapkan baik milik pemerintah kota maupun milik masyarakat ataupun milik perusahaan dan milik sekolah-sekolah. Mereka ingin sekali dilibatkan dalam Porprov ini, sehingga kita bangun sinergi agar sukses bersama,” kata Pilar.

Pilar menyebut, Tangsel telah menyiapkan berbagai venue olahraga, baik milik pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, perusahaan, hingga fasilitas milik TNI/Polri.

Menurutnya, antusiasme berbagai pihak untuk terlibat menjadi bukti bahwa Porprov 2026 adalah agenda bersama.

Terkait pendanaan, Pilar menjelaskan Pemkot Tangsel telah menyalurkan hibah sebesar Rp25 miliar pada tahun 2025 untuk mendukung pembinaan atlet. Sementara anggaran penyelenggaraan venue akan disinergikan bersama Pemerintah Provinsi Banten melalui APBD 2026.

“Anggaran akan kita sesuaikan, mana yang menjadi domain provinsi dan mana yang bisa ditangani Pemkot Tangsel. Prinsipnya kita siap menopang agar pelaksanaan bisa lancar,” jelas Pilar.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangsel bersama Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) dan KONI Provinsi Banten saat ini masih memfinalisasi jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan, sekaligus menentukan venue yang paling representatif.

“Yang pasti venue kita siapkan sesuai standar. Ada yang kita perbaiki, ada yang kita tata ulang, dan KONI yang akan menentukan mana yang paling layak,” ujar Pilar.

Porprov Banten 2026 diharapkan menjadi momentum besar bagi Tangsel untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai kota olahraga sekaligus mengukir prestasi terbaik di tingkat provinsi.

Selain sebagai penyelenggara, Tangsel juga membidik prestasi tinggi dengan target menjadi juara umum. Pilar menegaskan atlet dan cabang olahraga (cabor) harus melakukan persiapan maksimal sejak dini.

“Harapannya Tangsel tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tapi juga sukses prestasi. Apalagi kita tuan rumah, maka persiapan harus lebih kencang,” tegasnya. (At)

Tangerang Selatan, Djawaranews.com – Petugas Jasa Raharja Tangerang Shera Mutia dan Fitriani, melakukan kunjungan ke perusahaan ekspedisi pengiriman barang, PT Herona Express pada hari Selasa, 26 Agustus 2025 yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan.

Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan program SIGAP (Samsat Initiative For Growth Achievement) yang bertujuan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan atau instansi kedinasan dalam hal meningkatkan kepatuhan dan kesadaran pemilik kendaraan bermotor agar melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

“Pada kunjungan ini, kami menginformasikan mengenai UU 22 Tahun 2009 Pasal 74 yang mengatur mengenai penghapusan data kendaraan untuk pemilik yang tidak membayar perpanjangan masa berlaku lima tahunan STNK dalam tempo dua tahun. Selain itu, kami juga menjelaskan tentang inisiatif Samsat Digital Nasional yang bertujuan untuk memudahkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Kami juga mengedukasi mengenai layanan Asuransi Jasa Raharja yang tersedia bagi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.” ujar Shera.

Di lokasi berbeda Kepala PT Jasa Raharja Cabang Tangerang Panji Artha menegaskan, ”Jasa Raharja berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan dan instansi terkait kegiatan SIGAP dan inovasi SIGNAL yang bertujuan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat luas serta memahami manfaat dari pembayaran pajak kendaraan tersebut”. Tutup Panji. (At)

Tangsel, Djawaranews.com – Petugas Jasa Raharja Tangerang Indah Hayati  melakukan kunjungan kepada pemilik usaha angkutan umum di wilayah Tangsel pada hari Kamis 21 Agustus 2025.  Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan umum agar mengetahui kewajibannya membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) yang fungsinya adalah sebagai Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Indah berharap dengan kehadiran petugas ke lapangan akan menciptakan hubungan dan silaturahmi yang baik dengan pemilik usaha sehingga dapat mengetahui kondisi real yang terjadi di lapangan.

Kepala PT Jasa Raharja Tangerang Panji Artha, menegaskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi PT Jasa Raharja adalah memegang amanah mengelola program asuransi sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 jo PP Nomor 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Dalam UU No.33 Tahun 1964, dijelaskan bahwa korban yang berhak atas santunan, adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan umum yang mengalami kecelakaan selama penumpang berada dalam angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan. “Dengan melakukan kegiatan kunjungan ini merupakan bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat karena kami berharap dengan koordinasi yang baik antar berbagai pihak dapat meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas agar pengguna angkutan umum merasa tenang dan aman pada saat melakukan perjalanan, dan pada kesempatan itu juga petugas dapat melihat secara langsung kondisi angkutan umum yang masih beroperasi atau tidak layak jalan.” tutup Panji. (At)

TANGSEL – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan menyiapkan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara sekaligus pendampingan psikologis.

Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menyebut, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Anggrek ini.

“Kita juga sudah punya rumah aman ini sebagai bentuk perlindungan bagi korban dan upaya memulihkan misal psikologi itu akan terus didampingi selama dibutuhkan. ujar Benyamin dalam keterangannya pada Sabtu (23/8/2025).

Selain rumah aman, kata Benyamin, Pemkot Tangsel juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dapat memberikan pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan maupun pelecehan sampai pulih dari trauma.

“Saya juga mendorong dinas terkait agar bekerjasama dengan fakultas psikologi yang ada. Pendampingan terhadap korban terutama anak ini traumanya akan sangat lama. Makanya kita harus aktif,” kata dia.

Sementara itu, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Tangsel, Tri Purwanto mengatakan, saat ini dua anak korban kekerasan tengah ditangani dan dititipkan di rumah aman.

Kasus pertama dialami anak perempuan berinisial NE yang mengalami penganiayaan oleh ibu tirinya. Berkat laporan dari pihak sekolah, korban kini mendapat konseling dan perlindungan.

Kasus kedua menimpa AH, anak berusia 15 tahun yang menjadi korban pencabulan ayah sambungnya.

Dengan kondisi orang tua kandung yang telah tiada, UPTD PPA memastikan AH tetap mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hidup melalui penempatan di rumah aman.

“Ini untuk lebih memudahkan dalam pemantauan, kemudian memastikan hak pendidikan, kesehatan dan juga hak hidup anak terpenuhi. Makanya kita titipkan di rumah aman, ini yang diberikan Pemkot Tangsel untuk mereka,” ujarnya.

Tri mengatakan untuk saat ini rumah aman milik UPTD PPA menampung dua orang anak korban. Dia memastikan keduanya mendapatkan hak yang seharusnya.

Saat ini, Pemkot Tangsel juga membuka akses aduan melalui hotline Tangsel Siaga 112 yang beroperasi 24 jam, serta menggandeng aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Tangsel, Polres Tangsel, hingga perangkat RT/RW untuk penanganan lebih lanjut dan meminimalisir terjadi kasus serupa.

Pemkot Tangsel bersama aparat penegak hukum juga menyiapkan sanksi sosial untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

Nantinya, setiap kasus yang sudah inkrah akan diumumkan ke publik melalui media, dan sedang diusulkan untuk sanksi kebiri terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. (At)

SERPONG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus melakukan berbagai upaya untuk menangani pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, sejak awal 2025 sampai bulan ini, tercatat 241 laporan kekerasan mulai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, hingga kasus anak berhadapan dengan hukum.

“Sekitar 50 persen kasus sudah ditangani, baik melalui pendampingan psikologis maupun pemulihan moral korban,” ujar Benyamin usai menghadiri Rapat Forkopimda Tingkat Kota Tangerang Selatan di Lengkong Gudang, Serpong pada Rabu (13/8/2025).

Untuk mengatasi persoalan ini, Benyamin mengatakan, Pemkot Tangsel tengah mengoptimalkan hotline darurat Tangsel Siaga 112 atau via WhatsApp 0813-8020-1112 selama 24 jam sebagai saluran cepat pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hotline Tangsel Siaga 112 akan dikampanyekan melalui baliho, spanduk, media sosial, dan jaringan RT/RW agar mudah diakses warga.

Laporan yang masuk akan langsung diproses oleh Command Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Tidak hanya itu, kata Benyamin, Pemkot Tangsel akan mulai menayangkan identitas dan wajah pelaku kekerasan yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkrah) di media massa untuk memberi efek jera.

Pemkot Tangsel juga membuka peluang penerapan hukuman kebiri kimia, meski hingga kini belum ada putusan pengadilan di Tangerang Selatan terkait sanksi tersebut.

Upaya pencegahan turut diperkuat lewat sosialisasi di sekolah, madrasah, dan komunitas, agar anak-anak berani melapor tanpa rasa takut.

“Kemudian kita juga terus melakukan sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat melalui berbagai macam saluran ke anak-anak sekolah, ke madrasah, sudah dilakukan tapi akan ditingkatkan lagi, misalnya menjelaskan supaya anak-anak ini berani lapor, tau dia harus lapor kemana, dan bagaimana begitu,” jelasnya.

Pendampingan bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak juga akan melibatkan fakultas psikologi universitas di Tangsel.

Bagi korban yang pendidikannya terganggu, Pemkot Tangsel menyiapkan opsi homeschooling bagi korban yang terhambat pendidikannya akibat trauma atau kasus hukum.

Benyamin menegaskan, penanganan kekerasan ini akan dilakukan secara terpadu melibatkan kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, tenaga medis, dan organisasi profesi.

“Penanganan (kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak) ini harus terpadu, harus terkoordinasi semua pihak. Jadi bukan hanya leading sektornya mungkin saja dinas pemberdayaan masyarakat, tetapi Polres terlibat masuk di dalamnya, juga ikatan bidan, ikatan dokter Indonesia dan sebagainya,” kata dia. (At)

SERPONG – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membagikan ribuan bendera Merah Putih dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI).

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengatakan, pembagian bendera Merah Putih itu secara teknis didistribusikan dari kecamatan ke kelurahan.

“Satu kelurahan dibagikan 70 bendera yang akan dipasang secara masif di semua kelurahan sampai dengan akhir Agustus 2025,” kata Benyamin, usai memimpin rapat forkopimda di wilayah Serpong, pada Rabu (13/08/2025).

Diketahui, jumlah kelurahan di Kota Tangsel terdapat 54 kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan. Diperkirakan, total ada sekitar 3.780 bendera Merah Putih yang dibagikan ke kelurahan untuk dipasang di wilayah masing-masing.

Benyamin menuturkan, pemasangan bendera Merah Putih secara masif di 54 kelurahan itu merupakan program rutin setiap peringati HUT RI.

Tujuannya, kata Benyamin, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme khususnya warga Kota Tangsel dan terus komitmen menjaga keutuhan dan keutuhan Republik Indonesia.

“Tema HUT RI tahun ini Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, jadi dalam rangka menunjukkan bersatu dan berdaulat untuk Indonesia maju jadi dipasang bendera secara masif di seluruh wilayah di Tangsel,” tutur Benyamin.

Untuk peringati HUT ke-80 RI, Pemkot Tangsel bakal menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Indonesia dan pengibaran bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2025 di Batalyon Kavaleri 9 di Serpong Utara. (At)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat langkah pemberantasan korupsi, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel menandatangani komitmen antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie didampingi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, dan Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid, di Aula Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (12/08/2025).

“Pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama bagi pelayanan publik yang berkualitas. Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Benyamin.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, serta jajaran kepala daerah se-Banten.

Komitmen tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain penguatan integritas kelembagaan, transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Mari kita jaga dan upayakan bersama dengan seluruh stakeholder tentunya untuk saling menguatkan dalam pemberantasan korupsi dari akar rumput,” ucapnya.

Benyamin juga menegaskan akan terus meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Penandatanganan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemkot Tangsel dan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (At)