Kategori: Pandeglang

PANDEGLANG, Djawaranews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, bertempat di ruang kerja Bupati Pandeglang. Pertemuan ini membahas program kerja Kemenkum, khususnya dalam memperkuat literasi hukum masyarakat melalui pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di desa-desa. Senin (15/09).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Banten, Pagar Butar Butar, menegaskan pentingnya membangun literasi hukum masyarakat sejak level desa. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden tentang Reformasi Hukum yang salah satunya diwujudkan melalui hadirnya Posbakum.

“Kami ingin membangun literasi hukum di daerah, khususnya di desa-desa. Kehadiran Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi jembatan masyarakat untuk lebih memahami hukum dan mendapatkan akses bantuan hukum tanpa harus terbebani biaya,” ungkap Pagar.

Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi, menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Pandeglang. “Kami sangat mendukung program ini, apalagi bisa menjangkau sampai ke desa-desa. Literasi hukum masyarakat Pandeglang memang masih rendah. Dengan adanya Posbakum di desa, kami harap masyarakat tidak lagi takut berurusan dengan hukum karena dianggap rumit dan mahal,” tutur Iing.

Senada dengan itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Marsinta Simanjuntak, menyoroti masih minimnya Posbakum di Pandeglang. “Saat ini dari 339 desa di Pandeglang, baru ada 4 Posbakum. Artinya masih banyak yang perlu kita dorong. Dengan adanya sinergi antara Kemenkum dan Pemerintah Daerah, kami optimis jumlah Posbakum akan lebih mudah ditingkatkan,” jelas Marsinta.

Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Picesco Andika Tulus, menambahkan bahwa selain literasi hukum, pihaknya juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

“Pembentukan Koperasi Merah Putih sudah mencapai 100 persen. Namun, ke depan akan lebih baik jika ada merek kolektif khas Pandeglang yang bisa digunakan koperasi-koperasi daerah sebagai identitas bersama,” jelas Picesco.

Melalui audiensi ini, Kanwil Kemenkum Banten bersama Pemerintah Kabupaten Pandeglang sepakat untuk memperkuat kerja sama, baik dalam membangun literasi hukum maupun mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Pandeglang, Djawaranews.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang priode 2025-2028 resmi dilantik di Oproom Sekretariat Daerah Pandeglang pada, Rabu (10/09/2025).

Dengan mengusung tema “Membumikan Semangat Pemuda Membangun Indonesia dari Daerah Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan peran pemuda sebagai motor penggerak pembangunan daerah sekaligus bagian dari cita-cita besar Indonesia Emas.

Pelantikan ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Dewan pembina Yangto, S.H., M.H selaku anggota DPRD Kabupaten Pandeglang sekaligus Ketua Pembina MPI, Tb. Asep Rafiudin Arief, S.Pd.I., M.I.Kom sebagai anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Drs. Sua’edi Kurdiantana, M.Si. Sekertaris DPRD Pandeglang, Uhadi, S.H Ketua Apdesi Provinsi Banten, UPT Samasat Pandeglang, Irwandi, M.A Sebagai GEMA MA Provinsi Banten, Kemenag Pandeglang,serta Ahmad Jayani, S.H selaku Plt. DPD KNPI Provinsi Banten. Serta Waka Polres Pandeglang.

Adapun yang dilantik sebagai pengurus DPD KNPI Kabupaten Pandeglang periode terbaru yakni Saepudin sebagai Ketua Umum dan Entis Sumantri sebagai Sekertaris Umum DPD KNPI Pandeglang.

Saepudin selaku Ketua Umum KNPI Pandeglang menyampaikan bahwa Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari ikhtiar besar pemuda Pandeglang untuk terus hadir, bergerak, dan berkontribusi nyata.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari ikhtiar besar pemuda Pandeglang untuk terus hadir, bergerak, dan berkontribusi nyata. Kami berkomitmen menjadikan KNPI sebagai wadah yang mempersatukan pemuda lintas organisasi, mendorong kreativitas, serta menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun Pandeglang menuju Indonesia Emas 2045,” papar Saepudin.

Yangto, S.H., M.H – DPRD Kabupaten Pandeglang & Ketua Pembina MPI menyampaikan bahwa Pemuda adalah energi perubahan.

“Pemuda adalah energi perubahan. Saya berharap KNPI Pandeglang di bawah kepemimpinan yang baru mampu melahirkan gagasan segar, menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan, serta berani tampil dengan karya-karya nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Mari kita kawal bersama perjalanan menuju Indonesia Emas dengan langkah konkret dari daerah,” ujarnya.

Tb. Asep Rafiudin Arief, S.Pd.I., M.I.Kom – DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan bahwa KNPI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat, inovatif, dan produktif.

“KNPI memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem kepemudaan yang sehat, inovatif, dan produktif. Pandeglang butuh pemuda yang tidak hanya kritis, tetapi juga solutif dalam menjawab tantangan zaman. Saya optimis dengan semangat kebersamaan, KNPI akan mampu memberikan kontribusi besar bagi pembangunan daerah,” optimisnya.

Ahmad Jayani, S.H, Plt. DPD KNPI Provinsi Banten menyampaikan bahwa KNPI adalah laboratorium kepemimpinan bagi generasi muda

“KNPI adalah laboratorium kepemimpinan bagi generasi muda. Saya berpesan agar pengurus yang baru dilantik tidak hanya menjaga eksistensi organisasi, tetapi juga menghadirkan program nyata yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mari kita jadikan Banten, khususnya Pandeglang, sebagai contoh daerah yang pemudanya mampu menjadi motor perubahan menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Ahmad Jayani.

Pelantikan DPD KNPI Kabupaten Pandeglang ini menjadi penegasan bahwa pemuda bukan sekadar objek pembangunan, tetapi subjek yang menentukan arah masa depan bangsa.

Dengan kepengurusan baru yang telah dilantik, diharapkan KNPI Pandeglang mampu membawa semangat baru, menyalakan optimisme, dan menghadirkan aksi nyata untuk kemajuan Pandeglang, Banten, dan Indonesia. (Yon)

PANDEGLANG, Djawaranews.com — Gedung PGRI Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, menjadi tempat berlangsungnya Lokakarya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) tingkat desa dan kecamatan, Sabtu (23/8/2025). Kegiatan ini melibatkan kelompok KKM 44 hingga 48 Universitas Bina Bangsa yang tersebar di lima desa, yakni Cikuya, Cibungur, Sidamukti, Perdana, dan Karya Sari.

Lokakarya dihadiri kepala desa dari masing-masing wilayah serta dosen pembimbing lapangan yang mendampingi setiap kelompok mahasiswa. Acara diawali dengan sambutan dari Koordinator Kecamatan (Korcam) M. Nassir Agustiawan, SHI., MH. Selanjutnya, Kepala Kecamatan Sukaresmi, Tatang Fauzi, SE., MM, menyampaikan apresiasi sekaligus motivasi kepada mahasiswa dan masyarakat agar terus mendorong kemajuan desa melalui program kerja KKM.

Kehadiran aparat kepolisian turut memberikan dukungan. Polsek Patia yang diwakili Kanit Reskrim Aipda Dri Purwanto, SH., MH, menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kegiatan pemberdayaan desa.

Puncak acara ditandai dengan presentasi dari masing-masing kelompok KKM. Mahasiswa memaparkan program kerja sekaligus hasil nyata yang telah dilaksanakan di desa selama masa KKM. Paparan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman serta evaluasi bersama untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Universitas Bina Bangsa menegaskan komitmennya dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara mahasiswa, pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat diharapkan menjadi pijakan penting bagi pembangunan desa yang lebih mandiri dan berdaya. (Ika)

Pandeglang, Djawaranews.com – Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Salah satu yang telah konsisten dilaksanakan adalah kegiatan SIGAP (Samsat Initiative for Growth Achievement). Ega Cahya Pebrian tim dari Jasa Raharja Samsat Pandeglang melaksanakan kunjungan pada hari Rabu 27 Agustus 2025 di Kp Angsana Kec Panimbang Kab Pandeglang

Kunjungan diterima baik Oleh Warga Kp Angsana Bapa Nuradi, Ega Cahya Pebrian menghimbau bahwa adanya program relaksasi pajak kendaraan sampai tanggal 31 Oktober 2025 agar dapat diinformasikan secara intensif kepada tetangga dan warganya. Disaat yang bersamaan Ega menjelaskan salah satu program manfaat jaminan Jasa Raharja yaitu SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Ega menjelaskan bahwa SWDKLLJ dapat dimanfaatkan jika masa lakunya aktif, sebagaimana diketahui bahwa pajak kendaraan dengan SWDKLLJ merupakan satu paket sehingga jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas akan menghambat percepatan proses penjaminan biaya perawatan di fasilitas Kesehatan jika pajak kendaraannya tidak aktif.

Kegiatan SIGAP yang dilakukan Jasa Raharja merupakan salah satu bentuk proaktif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tidak hanya itu, kegiatan SIGAP sebagai salah satu upaya aktualisasi kepemilikan kendaraan yang dimiliki. Kegiatan SIGAP merupakan bagian dari komitmen PT Jasa Raharja untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan terus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan instansi dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. (Yon)

Pandeglang – Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) Laskar Sabilillah Provinsi Banten, Zainuddin Habasyi, mengeluarkan imbauan kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat kabupaten (DPD) dan kecamatan (PAC) di seluruh Provinsi Banten. Imbauan ini disampaikan sebagai respons terhadap insiden yang terjadi di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.

“Sebagai anak bangsa, kita semua harus menjaga kondusifitas negara agar tetap aman dan damai. Jangan mudah terprovokasi,” kata Zainuddin kepada awak media di Pandeglang, Senin (11/8/2025).

Ia menegaskan bahwa Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah memiliki moto yang kuat: memperjuangkan sejarah, memperjuangkan negara, dan mempertahankan kesatuan NKRI.

“NKRI harga mati. Jangan sampai kita mudah terbawa arus atau terpancing oleh hal-hal yang bersifat radikalisme,” tegasnya.

Zainuddin juga mengingatkan kembali tentang nilai-nilai dasar organisasi. “PWI Laskar Sabilillah lahir untuk merangkul, bukan untuk memukul; untuk menasihati, bukan untuk mencaci dan memaki,” pungkasnya.

Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi seluruh anggota PWI LS Provinsi Banten untuk berperan aktif dalam menjaga kedamaian dan persatuan di wilayah Banten dan seluruh Indonesia. (Rg)

Labuan, Djawaranews.com – Sebelumnya diberitakan bahwa pemilik sah hak cipta logo RSUD Labuan, atas nama A.G. Maulana Atmadirdja menyampaikan keberatan atas tindakan RSUD Labuan yang menggunakan karya cipta miliknya tanpa izin dan tanpa atribusi yang layak.

Klarifikasi RSUD Labuan

RSUD Labuan melalui Tb Lili Nazarudin selaku Plt Sekretaris RSUD Labuan, mengungkapkan bahwa pembuatan logo RSUD Labuan betul dikerjakan olehnya Agus Guntur Maulana alias Guntur.

“Awalnya semua melalui telpon, saya minta tolong sebagai teman kepada Guntur untuk dibuatkan logo RSUD Labuan dan yang bersangkutan menyanggupinya (insya allah sy coba),” ujar Lili, Rabu (6/7/2025).

Menurut Lili, sedari awal proses pembuatan logo hingga selesai, tidak ada komitmen atau perjanjian apapun dengan yang bersangkutan.

“Tidak ada perjanjian apa-apa. Ini silaturahmi pertemanan, sy minta tolong sebagai teman. Dan Dia itu Guntur sahabat sy waktu sekolah SMA di samping sahabat masih ada hubungan keluarga juga,” terang Lili.

“Satu lagi, jika Guntur bicara soal profesionalisme, seharusnya dia bicara sejak awal. Misal menyebut ada biaya berapa, atau bagaimana, inikan tidak. Jadi kalau sekarang timbul masalah seperti ini saya sangat menyayangkan, sebagai sahabat tidak mesti seperti ini kita bisa duduk bersama mencari solusi

Satu lg sy merasa heran dan aneh, mengapa pada saat itu yang bersangkutan mengirimkan hasil logo Final yang dibuatnya kepada saya,” imbuh Lili.

Lili juga mengungkapkan pada saat somasi itu kami terima tanggal 24 Juli 2025 sekitar pukul 08.39 wib, sy langsung menghubungi guntur agar bisa datang ke kantor tapi tidak ada respon, dalam somasi tersebut salah satu permintaanya adalah menghentikan penggunaan logo secara Permanen, pada saat itu pula sekitar pukul 14.31 wib kami langsung tindak lanjuti dengan melepas, mencopot semua Logo yang terpasang di RSUD Labuan

“termasuk yang terpasang di billboard dan Medos, mengikuti permintaan yang bersangkutan,” tandas Lili.

Point berikutnya terkait yang bersangkutan meminta ganti rugi proses operasional dll, kami sudah sampaikan pada surat tanggapan agar menghubungi dan koordinasi dengan sy, tetapi hingga saat ini yangbersangkutan tidak ada konfirmasi, (justru sy Menunggu konfirmasi dan koordinasi dari Guntur).

“Jadi kembali lagi sedari awal untuk pembuatan logo ini tidak ada perjanjian, atau komitmen dalam bentuk apapun. saya sangat menyayangkan, ini murni silaturahmi pertemanan, dan sy mohon maaf kepada Guntur kalau ada komunikasi sy yang kurang baik,” pungkas Lili. (One)

Pandeglang, Djawaranews.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Media Online Indonesia Pandeglang, Hadi Isron mengucapkan selamat atas pencapaian 108 eks Kades yang terus berjuang agar mendapatkan kedudukan yang sama dengan 213 Kades di Pandeglang yaitu mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama dua tahun.

Keseriusan 108 Eks Kades Pandeglang ini akhirnya membuahkan hasil dan tidak sia – sia dan usulan eks Bupati Irna Narulita terbukti dengan terbitnya Surat Edaran Kemendagri Nomor 100.3/4179/SJ tertanggal 31 Juli 2025.

Hadi menyakini SE Kemendagri ini tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang mengubah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam Pasal 39 dalam UU tersebut mengatur perpanjangan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 8 tahun.

Di ketahui bahwa usulan perpanjangan masa jabatan 108 Kades oleh Pemkab Pandeglang pada tahun 2024 melalui Eks Bupati Irna Narulita dan Sekretaris daerah (Sekda ) Alm. Ali Fahmi Sumanta, usulan itu yang dikirim pada Selasa 2 Juli 2024 lalu.

Dengan dipenuhinya usulan itu, Mestinya 108 Kades di Pandeglang mengucapkan ucapan terimakasih kepada eks Bupati Pandeglang, Irna Narulita istri dari Dimyati Natakusuma, Wakil Gubernur Banten.

“Usulan perpanjangan masa jabatan bagi 108 Kades di Pandeglang disetujui, jelas ini adalah usulan Ibu Irna Narulita ( Bupati Pandeglang dua periode dari 2014 – 2024). Mestinya, 108 Kades ini harus mengucapkan banyak terimakasih,” tegas Hadi Ketua DPC MOI Pandeglang.

Meskipun kata Hadi, 108 Pemerintahan desa (Pemdes) sudah merencanakan atau menganggarkan untuk pemilihan Calon Kades dengan nilai variasi yaitu Rp. 30 juta – Rp. 40 juta. Menurut Hadi, rencana anggaran Pilkades tersebut agar segera di rubah dengan kebutuhan yang mengutamakan kepentingan pembangunan desa di desa masing-masing.

Tak hanya itu, meskipun 108 Kades mendapatkan perpanjangan masa jabatan dua tahun, menurut Hadi 108 Kades harus tetap menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selama dua tahun. Sebab, jika tidak membuat Pemdes itu tak punya Perencanaan dalam memajukan desa selama dua tahun itu.

“Meskipun hanya dua tahun, Jabatan Kades ini harus di jalani dengan tetap mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah. Ini amanah dari pemerintah untuk rakyat (warga), saya berharap amanah ini bisa di jaga dengan baik, sebab ini adalah salah satu usulan dari Pemkab Pandeglang,” pintanya.

Sementara itu, Ketua Apdesi (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), Kades Uhadi S.H, membenarkan bahwa pengukuhan 108 eks Kades sebagai Kades adalah tindak lanjut dari usulan Pemkab Pandeglang pada tahun 2024 lalu.

Kades Uhadi juga mengimbau setalah 108 Kades dilantik agar segera menyusun RPJMDes perpanjangan masa jabatan selama dua tahun, sebab kata dia, rencana pembangunan di RPJMDes sebelum memiliki tambahan jabatan 6 tahun. Bukan 8 tahun.

” Kades setelah dikukuhkan nanti, maka harus membuat RPJMDes sebagai pijakan selama menjabat dua tahun. Teknisnya bisa saja merevisi RPJMDes yang 6 tahun, pembangunan yang belum terealisasi, tapi harus tetap muncul RPJMDes tambahan dua tahun, supaya jelas selama dua tahun apa saja yang direncanakan,” tambah Ketua Apdesi Provinsi Banten, Uhadi S.H Kades di Kecamatan Pagelaran. (Lan)

Pandeglang, Djawaranews.com – Pada hari Minggu, 20 Juli 2025, bertempat di Posko KKM 47 Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, telah sukses terselenggara acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilaksanakan oleh pihak LPPM Universitas Bina Bangsa sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Kelompok 44 hingga 48. Acara ini dibuka secara resmi dengan sambutan hangat dari perwakilan LPPM UNIBA yang menegaskan pentingnya evaluasi program sebagai momentum refleksi dan peningkatan kinerja para mahasiswa pengabdi masyarakat.

Suasana kegiatan berlangsung secara formal dan penuh khidmat, dipandu oleh seorang Master of Ceremony (MC) yang profesional. MC mengatur jalannya acara dari awal hingga akhir dengan tata bahasa yang santun dan teratur, membuka sesi dengan perkenalan dan pengantar serta memastikan setiap agenda berjalan sesuai jadwal.

Monev diawali dengan acara pembukaan, sambutan dari koordinator kecamatan sukaresmi (M. Nassir Agustiawan) & Perwakilan LPPM UNIBA (Drs. Abdul Rauf Chaerudin, MM) dilanjut acara pemaparan hasil kerja selama 2 minggu perjalanan kegiatan KKM dan rencana kerja kedepan oleh kelompok 44 (Cikuya), 45 (Cibungur), 46 (Sidamukti), 47 (Perdana) dan 48 (Karyasari) yang menjelaskan capaian program, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang telah diterapkan selama masa pengabdian di masyarakat. Setiap presentasi disambut antusias oleh tim LPPM dan para Dosen Pembimbing Lapangan serta dosen pendamping, yang memberikan pertanyaan mendalam serta masukan konstruktif demi kemajuan program selanjutnya. Diskusi tersebut turut menghadirkan suasana interaktif yang membangun, memacu mahasiswa untuk berpikir kritis dan solutif.

Selain pemaparan hasil kegiatan, dalam kesempatan ini juga dilakukan dialog terbuka mengenai penguatan sinergi antara kampus, pemerintah kelurahan, serta masyarakat setempat. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif program KKM di Kelurahan Perdana dan sekitarnya. Para mahasiswa dan pihak LPPM secara bersama menyepakati beberapa langkah strategis ke depan agar program yang telah berjalan dapat menjadi model pengabdian yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kegiatan Monev di Posko 47 desa Perdana ini berjalan lancar tanpa hambatan, menunjukkan komitmen tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Semangat kebersamaan, rasa tanggung jawab, dan loyalitas akademik terpancar jelas dari seluruh peserta, yang menjadikan momentum ini bukan hanya sebagai evaluasi semata, tetapi juga sebagai ajang pembelajaran dan motivasi guna peningkatan kualitas pengabdian masyarakat.

Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan monev ini, diharapkan seluruh kelompok KKM dapat terus mengoptimalkan pelaksanaan program serta memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sukaresmi, khususnya di Kelurahan Perdana. Demikian narasi ini kami buat sebagai dokumentasi resmi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi KKM yang terlaksana dengan penuh semangat dan profesionalisme. (Ika)

CARITA, Djawaranews.com — Taman Hutan Raya (Tahura) Banten kini layak disebut sebagai kawasan konservasi “paket komplit”. Tak hanya menyajikan wisata alam yang asri dan edukatif, Tahura juga memiliki potensi besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Provinsi Banten. Kamis (17/7/2025).

Terletak di Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, kawasan ini mencakup wilayah Desa Sukarame, Sukanagara, Cinoyong, dan Kawoyang. Berjarak sekitar dua jam perjalanan dari Kota Serang atau 171 kilometer dari DKI Jakarta, akses jalan menuju lokasi cukup nyaman, bahkan menyuguhkan pemandangan pantai yang indah menjelang tiba di area Tahura.

Penetapan Tahura sebagai kawasan konservasi didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, dengan luas awal 1.595,90 hektare. Kini, luas kawasan tersebut telah berkembang menjadi sekitar 2.400 hektare.

“Sebelumnya, Tahura ini merupakan kawasan hutan produksi,” ungkap Hudri, Kepala UPT Tahura Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten, dalam paparannya kepada awak media, saat kunjungan ke kawasan tersebut

Menurut Hudri, sejarah kawasan ini dimulai pada 1915 ketika Gubernur Hindia Belanda mengukuhkan hutan Gunung Aseupan seluas 7.773,55 hektare. Pada 1935 dibangun pasanggrahan, lalu tahun 1955 kawasan ini digunakan sebagai kebun percobaan oleh Balai Penyelidikan Kehutanan Bogor. Pada 1978 beralih menjadi taman wisata alam, dan pada 2011 diusulkan menjadi Taman Hutan Raya, yang akhirnya disahkan pada 2014.

Meskipun sempat menjadi kawasan produksi, kondisi lingkungan Tahura Banten tetap terjaga. Flora dan fauna asli masih dapat ditemukan, termasuk pepohonan mahoni berusia lebih dari 100 tahun. Fauna yang kerap terlihat di antaranya Elang Jawa, Elang Laut Perut Putih, Kukang Jawa, Surili, hingga macan kumbang.

Jalur setapak yang tersedia cukup nyaman dilalui. Beberapa destinasi wisata yang populer di antaranya Curug Puteri, Curug Gendang, Cadas Ngampar, dan bendungan. Fasilitas camping juga mulai diminati, terutama sejak Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi kawasan Curug.

“Bahkan kini wisatawan asing mulai berdatangan,” ujar Hudri. “Sebelum dikenakan tarif, pengunjung sudah ramai. Sejak akhir 2024, setelah adanya Perda, kawasan ini mulai dikelola secara resmi. Ini menjadi potensi PAD.”

Selain menjadi lokasi wisata, Tahura Banten juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan riset dan penelitian oleh mahasiswa maupun akademisi. Beberapa tanaman yang berpotensi sebagai bahan obat-obatan telah ditemukan di kawasan ini.

Kepala DLH Provinsi Banten, Wawan Gunawan, menyatakan bahwa Tahura Banten memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata konservasi yang tetap menjunjung tinggi kelestarian lingkungan.

“Ada keinginan Pak Gubernur agar kawasan ini dikembangkan seperti Taman Safari,” tuturnya.

Dengan kekayaan hayati, fungsi edukatif, potensi pariwisata, dan nilai konservasinya, Tahura Banten menjadi simbol upaya pelestarian lingkungan yang berdampak positif pada pengembangan ekonomi daerah. (Yon)

Pandeglang, Djawaranews.com — Sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memberikan pemahaman menyeluruh tentang manfaat membayar pajak kendaraan bermotor, Jasa Raharja Wilayah Banten melalui Tim Pembina Samsat Pandeglang yang diwakili oleh Ega Cahya Pebrian, melaksanakan kegiatan kunjungan langsung dan silaturahmi kepada pemilik kendaraan bermotor di wilayah kabupaten pandeglang, 16/5/25.

Dalam kegiatan tersebut, Ega menyampaikan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur ketentuan penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak melakukan registrasi ulang selama dua tahun setelah habis masa berlaku STNK. Selain itu, dijelaskan pula manfaat aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, cepat, dan aman.

Tak hanya itu, Ega juga memberikan penjelasan mengenai pentingnya jaminan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum yang dikelola oleh Jasa Raharja, sebagai bentuk perlindungan awal bagi masyarakat apabila terjadi musibah di jalan raya.

“Kami berharap, melalui sosialisasi ini, masyarakat semakin sadar akan kewajiban membayar PKB dan SWDKLLJ tepat waktu. Selain sebagai bentuk kepatuhan hukum, pembayaran PKB dan SWDKLLJ juga memberikan manfaat perlindungan bagi pemilik kendaraan maupun pihak ketiga jika terjadi kecelakaan lalu lintas,” ujar Ega.

Sementara itu, di tempat terpisah, Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Banten, Arny Irawati Tenriajeng, menegaskan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat. “Upaya sosialisasi secara tatap muka ini sangat penting agar informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dapat tersampaikan dengan baik. Kami ingin masyarakat memahami bahwa membayar PKB dan SWDKLLJ bukan hanya kewajiban, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam perlindungan kecelakaan lalu lintas,” tutup Arny.

Jasa Raharja berkomitmen untuk terus mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, demi terciptanya keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di wilayah Banten. (Yon)