Kategori: Nasional

  • Buku Perjalanan Hidup Margono Djojohadikusumo Diluncurkan

    Buku Perjalanan Hidup Margono Djojohadikusumo Diluncurkan

    Jakarta  – Buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 1946 karya HMU Kurniadi dan Jimmy S. Harianto resmi diluncurkan Penerbit Buku Kompas di Kompas Institute, Jumat (8/8/2025). Buku ini mengupas perjalanan hidup Margono, yang juga kakek Presiden Prabowo Subianto, sebagai tokoh perintis ekonomi nasional sekaligus pendiri Bank Negara Indonesia pada 1946, menyoroti perannya dalam memperjuangkan kemandirian ekonomi bangsa pasca-kemerdekaan.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam sambutannya menyambut baik peluncuran buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 1946 karya HMU Kurniadi dan Jimmy S. Harianto untuk menjaga memori kolektif bangsa. Dia juga menegaskan bahwa Margono mewariskan 2 (dua) hal penting bagi bangsa Indonesia yakni BNI 1946 dan Koperasi yang digunakannya sebagai alat perjuangan di bidang ekonomi untuk menopang kemerdekaan Indonesia. “Selamat kepada mas Jimmy dan mas Kurniadi atas bukunya. Semoga ini menjadi bagian yang penting di dalam menjaga memori kolektif bangsa,” kata Fadli..

    Hadir pada peluncuran buku ikonik tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, keluarga besar Margono Djojohadikusumo, anggota Komisi IX DPR Achmad Ruyat, Direktur Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal dan Komisaris Independen BNI Vera Febyanthy, Staf Khusus Panglima TNI Mayjend TNI Oni Junianto, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Muhammad Asrian, pengacara kondang OC Kaligis serta kedua penulis.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menilai gagasan Margono Djojohadikusumo tentang perbankan nasional yang berpihak pada rakyat sangat relevan untuk menjawab tantangan penyediaan rumah layak dan terjangkau di Indonesia.
    “Margono mengajarkan bahwa lembaga keuangan harus menjadi alat pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar mesin keuntungan. Prinsip itu yang kami terjemahkan dalam kebijakan perumahan hari ini, khususnya melalui skema kredit rumah murah,” ujar Fahri.

    Fahri menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak untuk meneladani keberanian Margono dalam membuat terobosan ekonomi. “Kredit rumah murah bukan sekadar program perumahan, tetapi instrumen membangun martabat dan kemandirian rakyat, seperti yang diperjuangkan Margono.”

    Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menilai perjuangan Margono Djojohadikusumo sangat relevan dengan tantangan pembangunan ekonomi Indonesia masa kini. Menurutnya, Margono adalah sosok yang memahami bahwa kedaulatan ekonomi tidak bisa bergantung pada kekuatan asing, melainkan harus dibangun dengan kekuatan dan sumber daya bangsa sendiri. “Margono tidak hanya pendiri Bank Negara Indonesia pada 1946, tetapi juga penggagas sekaligus pelaksana pencetakan uang pertama Republik Indonesia. Di tengah keterbatasan dan ancaman pasca-proklamasi, beliau berani mengambil langkah strategis yang menjamin peredaran uang kita bebas dari kendali kolonial,” ujar Qodari.

    Ia menekankan bahwa pencetakan Oeang Republik Indonesia (ORI) adalah langkah monumental yang memantapkan kedaulatan bangsa di bidang moneter, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi yang berdikari. Qodari juga mengusulkan agar Margono Djojohadikusumo diakui secara resmi sebagai Bapak Uang Republik Indonesia, mengingat jasanya dalam memimpin proses pencetakan dan distribusi ORI.
    “Seperti halnya para pejuang di medan tempur, Margono berjuang di medan ekonomi. Menghadirkan uang Republik bukan hanya soal transaksi, tetapi soal harga diri dan kemerdekaan. Saya kira layak jika negara memberi penghormatan formal sebagai Bapak Uang Republik Indonesia,” tambahnya.

    Mora Dharma Silitonga yang mewakili keluarga besar Margono, menyampaikan rasa bangga dan terima kasih atas penerbitan buku ini. “Eyang kami selalu mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan bukan harta pribadi, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan untuk rakyat,” ungkapnya.

    Direktur Commercial banking BNI Muhammad Iqbal mengungkapkan, ada satu statement Margono menjadi inspirasi bagi BNI di tahun 1946 bahwa bangsa ini butuh bank sendiri bukan hanya untuk menghitung uang tetapi untuk menyusun harga diri. “Saya merinding bacanya karena ini suatu kata-kata yang membuat kami di BNI sebagai bank pertama oleh republik ini untuk terus mampu bertahan untuk menghadapi dinamika perjalanan bangsa hingga hari ini,” kata Iqbal.

    Penulis HMU Kurniadi mengungkapkan riset buku ini memakan waktu lebih dari satu tahun, mencakup penelusuran arsip sejarah dan wawancara dengan berbagai pihak. Jimmy S. Harianto menambahkan, semangat Margono yang menolak ketergantungan pada kekuatan asing menjadi pesan penting bagi generasi sekarang.

    Wakil Pemimpin Umum Kompas Paulus Tri Agung Kristanto yang akrab disapa Mas Tra mengungkapkan, Buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 1946 dapat menjadi salah satu sumber rujukan penting mengenai peran strategis para founding father meletakkan pondasi perekonomian pada era kemerdekaan. “Pak Margono adalah penggerak perekonomian Indonesia saat itu,” katanya.

    Peluncuran buku ini dihadiri akademisi, sejarawan, ekonom, peneliti, mahasiswa, dan masyarakat umum dan diakhiri dengan penandatanganan buku dan sesi foto bersama. Suasana peluncuran memadukan diskusi akademis dengan nuansa emosional mengenang jasa seorang tokoh bangsa. Buku kini tersedia di toko buku seluruh Indonesia dan platform daring.

  • Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    TANGERANG – Provinsi Banten menunjukkan capaian positif dalam kebebasan pers. Berdasarkan data terbaru, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Banten tahun 2024 tercatat mencapai angka 74,09, menempatkan provinsi ini ke dalam 10 besar nasional dalam hal kebebasan pers.

    Peningkatan tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8).

    Rakor Kemenko Polkam ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kebebasan pers yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sambutannya, Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam, Marsdya TNI Eko Dono Indarto, mengapresiasi atas peningkatan IKP Banten. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    “Kami mengapresiasi Provinsi Banten yang berhasil naik ke posisi 10 besar nasional dalam Indeks Kebebasan Pers. Ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari pemerintah daerah dan pelaku media untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat,” ungkap Eko.

    Ia menekankan bahwa media memiliki peran sentral dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar membangun kemitraan dengan media, bukan melakukan intervensi terhadap independensinya.

    “Banyak media saat ini yang bertahan dengan kemampuan sendiri. Pemerintah perlu hadir sebagai mitra, bukan sebagai penghambat,” ujar alumnus AAU Tahun 1989 itu.

    Kemenko Polkam berharap, forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga demokrasi informasi, memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik terhadap media.

    Tantangan Era Digital

    Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di era digital, terutama terkait hoaks, disinformasi, dan rendahnya literasi media masyarakat.

    Prof. Komarudin menekankan pentingnya membedakan antara dua jenis media yang berkembang saat ini. Kedua media itu yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial.

    “Media ini kredibel karena memiliki badan hukum, wartawan profesional, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Proses verifikasi dilakukan ketat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Meskipun populer, lanjutnya, media sosial kerap menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan tidak memiliki badan hukum. Banyak konten yang dibuat hanya demi viralitas, bukan akurasi informasi.

    “Masyarakat harus lebih kritis dan cerdas dalam memilih sumber informasi. Utamakan media arus utama sebagai rujukan informasi yang akurat,” pesan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah periode 2006-2010 dan 2010-2015 itu.

    Ia juga menyoroti pentingnya penguatan profesionalisme wartawan dan pengembangan literasi media untuk publik guna menghadapi derasnya arus informasi digital.

    Ekosistem Media dalam Sorotan

    Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, memaparkan pentingnya membangun ekosistem media yang adaptif terhadap digitalisasi dan disrupsi teknologi.

    Menanggapi hal tersebut, Humas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, Rendy Herdiana, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dan Dewan Pers dalam menciptakan ekosistem media yang berintegritas.

    “Kami berkomitmen untuk mendorong transformasi media yang sehat dan sejahtera. Diperlukan terobosan konkret agar media mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan jati diri jurnalistiknya,” ujar Rendy.

    Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Arif Agus Rahman; para kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Banten; serta perwakilan dari berbagai lembaga media nasional. Hadir pula Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. (red)

  • “War” Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT Ke-80 RI di Istana Diserbu 142 Ribu Pengguna

    “War” Tiket Tambahan Undangan Upacara HUT Ke-80 RI di Istana Diserbu 142 Ribu Pengguna

    Jakarta, Djawaranews.com – Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta kembali memuncak. Situs pandang.istanapresiden.go.id yang dibuka kembali untuk pendaftaran pada Kamis, 7 Agustus 2025 diserbu lebih dari 142 ribu pengguna hanya dalam waktu 25 menit.

    Pendaftaran undangan untuk menghadiri upacara di Istana dibuka serentak pada pukul 10.00 WIB dengan kuota yang terbatas. Dalam kurun waktu 25 menit, pendaftaran telah memenuhi kuota yang disiapkan oleh Istana.

    Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang terus menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. “ Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semangat merayakan kemerdekaan bersama di halaman Istana sangat hidup serta menjadi momen yang dicari & dinantikan, ” ujar Seskab Teddy dalam keterangannya.

    Data menunjukkan bahwa dalam hitungan detik sejak dibuka sistem langsung mencatat lonjakan trafik. Pada detik-detik awal dibuka pukul 10.00 WIB, situs pandang Istana langsung diakses oleh lebih dari 34 ribu pengguna secara bersamaan. Angka ini terus meningkat hingga 142 ribu pengguna selama sesi pendaftaran berlangsung.

    Meskipun quota pendaftaran hari ini telah penuh, Seskab Teddy mengingatkan bahwa masih ada kesempatan untuk melakukan pendaftaran undangan.

    “ Buat yang belum mendaftar hari ini, masih ada satu kesempatan lagi! Pendaftaran undangan akan dibuka kembali besok, Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 10.00 di situs pandang.istanapresiden.go.id,” tambah Seskab Teddy. (Red)

  • Presiden Prabowo Dorong Lompatan Layanan Kesehatan: Dari Cek Kesehatan Gratis hingga Rumah Sakit Baru

    Presiden Prabowo Dorong Lompatan Layanan Kesehatan: Dari Cek Kesehatan Gratis hingga Rumah Sakit Baru

    Jakarta, Djawaranews.com – Presiden Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian Kepala Negara adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru saja diluncurkan secara nasional di sekolah-sekolah, rumah sakit baru di daerah terpencil, dan peningkatan fasilitas dan Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan.

    “Kan Cek Kesehatan Gratis baru diluncurkannya di sekolah tanggal 4 Agustus kemarin. Jadi Pak Presiden senang sekali karena sekarang sudah 17 juta dan beliau ingin kalau bisa nanti 17 Agustus bisa nggak 20 juta supaya bisa ada pencapaian yang baik di sana,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025.

    Selain pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit di wilayah-wilayah terpencil juga menjadi salah satu fokus utama. Budi juga menjelaskan bahwa dari total 32 rumah sakit yang direncanakan, 22 telah dilakukan peletakan batu pertama, dan sisanya akan menyusul di paruh kedua tahun ini.

    “Sisanya 10 akan di-groundbreaking juga di semester kedua ini. Diharapkan mungkin 12 sampai 15 rumah sakit bisa selesai juga di tahun ini, dan itu masyarakat senang sekali dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit di daerah-daerah seperti Reda Bolo, di Borong, itu daerah yang pasti teman-teman nggak pernah dengar lah. Konawe, Buton, Anambas, Taliabu, di Nias. Itu daerah-daerah yang memang Bapak Presiden perhatikan,” jelasnya.

    Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa Kepala Negara ingin agar seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. Budi juga menyampaikan bahwa Presiden mendorong agar target awal ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh daerah. Presiden juga memberi arahan agar penugasan dokter dan penyediaan alat kesehatan berjalan beriringan.

    “Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten dan kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau sudah ada alat-alatnya akan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Beliau juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dipercepat,” tambahnya.

    Menteri Kesehatan juga menyampaikan rencana peresmian tiga rumah sakit besar oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat. Ketiga rumah sakit tersebut berlokasi di Jayapura, Jakarta, dan Solo, serta menjadi bagian dari transformasi infrastruktur layanan kesehatan nasional.

    “Kita juga bahas tentang peresmian tiga rumah sakit. Jadi ada rumah sakit di Jayapura, rumah sakit Kemenkes yang besar. Itu juga beliau setuju nanti akan meresmikan. Terus juga ada rumah sakit PON yang baru di Jakarta. Kalau teman-teman naik Cawang itu kelihatan gede. Itu rumah sakitnya juga beliau setuju mungkin dalam waktu dekat akan diresmikan beliau, dan ada rumah sakit jantung khusus di Solo yang merupakan hibah dari Raja UAE,” kata Budi. (Red)

  • Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI Awards

    Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI Awards

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan dalam acara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Awards kategori Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI. Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh Wakil Menteri ATR (Wamen)/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Selasa (05/08/2025).

    “Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan program prioritas dari Pak Menteri Nusron. Kami dari Kementerian ATR/BPN menerima ini dengan penuh rasa bangga dan berharap bisa meningkatkan ataupun melanjutkan kerja kita untuk percepatan sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Wamen Ossy di hadapan awak media usai acara berlangsung.

    Wamen Ossy menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama sebelumnya telah melakukan penandatanganan MoU terkait pelaksanaan wakaf. “Langkah yang paling penting adalah validasi data wakaf. Kementerian Agama memberikan data jumlah tempat ibadah di seluruh Indonesia, kemudian dari datanya kita validasi, untuk kemudian kita atur berapa target sertipikasinya per tahunnya,” jelasnya.

    Program sertipikasi tanah wakaf ini, juga sejalan dengan tujuan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Untuk mendukung Asta Cita, tentunya kita ketahui pengelolaan tanah dan tata ruang menjadi sangat penting yang mana prinsipnya adalah harus berkeadilan. Jika pengelolaan tanah wakaf dan rumah ibadah bisa dilakukan dengan baik, harapannya akan meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam hal wakaf dan rumah ibadah,” terang Wamen Ossy.

    Oleh karena itu, Wamen Ossy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah-tanah yang memang diniatkan untuk wakaf ataupun yang sekarang juga sudah berfungsi untuk wakaf dan ibadah, agar segera mengurus sertipikasi tanahnya ke Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten setempat.

    “Jangan segan-segan datang ke Kantor Pertanahan untuk diuruskan sertipikat tanah wakafnya. Karena, dari Kementerian ATR/BPN akan menjamin kemudahan dan percepatan legalisasi aset tanah wakaf agar bermanfaat untuk umat,” imbau Wamen Ossy.

    Dalam kegiatan ini, penghargaan untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan oleh Kepala BWI, Kamaruddin Amin. Kegiatan ini juga dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Turut hadir memberikan sambutan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan BWI dari seluruh Indonesia. (Red)

  • PPI Dharmasraya Ukir Sejarah: 5 Capaska Lolos, 1 ke Paskibraka Nasional

    PPI Dharmasraya Ukir Sejarah: 5 Capaska Lolos, 1 ke Paskibraka Nasional

    Dharmasraya – Dharmasraya kembali menorehkan prestasi gemilang dalam dunia kepaskibrakaan. Untuk pertama kalinya, seluruh delegasi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dari Kabupaten Dharmasraya yang mengikuti seleksi tingkat provinsi berhasil lolos seluruhnya. Bahkan satu di antaranya tembus tingkat nasional dan kini tengah menjalani karantina di Jakarta.

    Kelima Calon Paskibraka (Capaska) tersebut adalah:
    Lulu Athul Fuada (SMAN 1 Sitiung) Paskibraka Nasional. Sedangkan Yessi Alvia (SMAN 1 Sungai Rumbai), Azzahra Putri Amanda (SMKN 1 Pulau Punjung), Alif Rabbiardhi (SMAN 1 Pulau Punjung), dan Saffaras Alfe Pratama (SMAN 1 Sitiung) Paskibraka Provinsi Sumatra Barat

    Lulu Athul Fuadah telah diberangkatkan ke Jakarta sejak 14 Juli lalu untuk mengikuti masa karantina nasional, sementara empat Capaska tingkat Provinsi dilepas secara resmi pada Kamis (31/7) di Kantor Badan Kesbangpol Dharmasraya.

    Acara pelepasan dipimpin oleh Kepala Badan Kesbangpol yang diwakili Kepala Bidang Kesatuan Bangsa, Marlisna, S.E., M.M., didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian Renal Efendi, S.E., dan Dedet Fajar, S.H. Hadir pula Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kabupaten Dharmasraya, Dr. Amar Salahuddin, M.Pd., orang tua Capaska, dan guru pembina,

    Plt. Kepala Kesbangpol Dharmasraya, Asri, S.Pd., M.M., melalui Kabid Kesatuan Bangsa, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas capaian luar biasa ini. “Dari lima kuota seleksi yang dikirim tahun ini, semuanya berhasil lolos. Ini tentu bukan capaian biasa. Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan kolaborasi banyak pihak sekolah, pembina, pelatih dari unsur TNI-POLRI, orang tua, PPI dan DPPI, serta dukungan penuh dari Pemerintah daerah,” tuturnya.

    Ketua PPI Kabupaten Dharmasraya, Dr. Amar Salahuddin, M.Pd., dalam arahannya menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari proses panjang dan berjenjang yang dijalankan secara konsisten.

    “Kami di PPI Dharmasraya sangat bersyukur dan berbangga. Apa yang diraih adik-adik tahun ini bukanlah kebetulan, tapi buah dari kerja keras yang terbangun sejak lama. Sejak 2011, kami terus menggelar berbagai kegiatan pembinaan seperti latihan gabungan sebelum seleksi tingkat sekolah dan kabupaten, lomba PBB dan lomba Paskibra secara rutin, sebagai wahana untuk menempa karakter dan disiplin generasi muda,” ungkapnya.

    “Pencapaian ini adalah akumulasi dari latihan yang konsisten, semangat juang adik-adik, dan yang terpenting dukungan luar biasa dari banyak pihak. Terutama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang selalu hadir mendukung, kepala sekolah, guru pembina, para pelatih dari TNI-POLRI, dan tentu saja kakak-kakak PPI dan orang tua yang menjadi pilar utama keberhasilan,” lanjutnya.

    Ia pun memberikan motivasi kepada para Capaska agar terus membawa semangat juang, rendah hati, dan menjadi inspirasi bagi sesama.

    “Adik-adik adalah simbol terbaik dari anak muda Dharmasraya hari ini. Tunjukkan bahwa Paskibraka bukan sekadar soal baris-berbaris, tapi tentang karakter, keteladanan, dan komitmen untuk mengabdi. Jadilah teladan, bukan hanya saat pengibaran bendera, tapi dalam setiap langkah kehidupan,” pesan Amar penuh semangat. (Red)

  • Presiden Prabowo Bahas Kebijakan Bersejarah: Indonesia Bisa Miliki Lahan di Mekkah

    Presiden Prabowo Bahas Kebijakan Bersejarah: Indonesia Bisa Miliki Lahan di Mekkah

    Jakarta, Djawaranews.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, dalam pertemuan yang digelar bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 30 Juli 2025. Pertemuan tersebut salah satunya membahas perkembangan inisiatif strategis Indonesia terkait kepemilikan lahan di Mekkah, Arab Saudi—kebijakan bersejarah yang pertama kali berlaku dalam aturan negara tersebut.

    Rosan menyampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa laporan ini bersifat pembaruan dari hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS). “Sebenarnya lebih updating saja ke Bapak Presiden mengenai beberapa inisiatif yang kita lakukan, termasuk yang saya laporkan adalah proses untuk pembelian tanah di Mekkah. Karena itu akan melalui proses yang sudah dimulai oleh Royal Commission of Mekkah,” ujar Rosan kepada awak media usai pertemuan.

    Menurut Rosan, kebijakan ini memungkinkan pihak asing memiliki lahan dengan status hak milik (freehold) di Mekkah. “Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan, boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekkah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Untuk pertama kali ini diubah,” jelasnya.

    Ia menambahkan, aturan baru ini akan berlaku efektif pada Januari 2026. Dalam laporannya, Rosan turut menyebutkan ada delapan plot tanah yang telah ditawarkan, dengan jarak bervariasi dari Masjidil Haram.

    “Ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah kita akan mengikuti prosesnya,” ungkapnya.

    Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga meminta Indonesia menyiapkan pengajuan desain dan infrastruktur pada Oktober mendatang. Rosan juga menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak disertai persyaratan khusus atau barter kebijakan.

    “Ini karena memang waktu itu permintaan langsung dari Bapak Presiden ke Crown Prince MBS dan disetujui, sehingga proses ini sudah berjalan dan ini menjadi satu bukti nyata juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, insyaallah bisa terlaksana,” tegasnya.

    Rosan menyebutkan bahwa Danantara akan memimpin proyek ini. Sedangkan, terkait harga dan luas, Rosan menyampaikan bahwa setiap plot memiliki karakteristik berbeda.

    “Tiap daerah beda-beda, kisarannya itu juga berbeda-beda, ini kan luasnya ada yang dari 25 hektare sampai di atas 80 hektare. Kalau makin besar mungkin agak jaraknya tidak sedekat yang misalnya hanya 15 hektare,” jelasnya.

    Ia juga memastikan pembebasan dan relokasi lahan yang masih ditempati penduduk akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Rosan pun menutup keterangannya dengan harapan besar agar proyek ini berjalan lancar.

    “Ini adalah proyek yang sangat mulia, yang diinisiasi oleh Bapak Presiden dan insyaallah proses ini akan bisa berjalan dengan baik. Mohon doa restunya karena ini adalah suatu hal yang menurut kami sangat luar biasa dan memberikan benar-benar asas manfaat yang besar kepada haji, umroh kita ke depan,” ujarnya. (Red)

  • DJP dan Ditjen Dukcapil Sepakat Gunakan NIK untuk Layanan Pajak

    DJP dan Ditjen Dukcapil Sepakat Gunakan NIK untuk Layanan Pajak

    Jakarta  – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menjalin kerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam layanan perpajakan.

    Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi di Gedung Cakti KPDJP, pada Selasa (29/7/2025).

    “Kerja sama ini merupakan langkah integrasi dan pemanfaatan data lintas sektor untuk memperkuat basis data perpajakan dan administrasi pemerintahan,” kata Bimo dalam sambutannya.

    Bimo menjelaskan, kolaborasi ini mencakup validasi data NIK, pemutakhiran data kependudukan, hingga penggunaan layanan face recognition.

    Hal ini diharapkan mendukung administrasi dan pengawasan perpajakan, serta mempercepat proses reformasi perpajakan yang sedang berjalan, termasuk pengembangan sistem Coretax DJP.

    Bimo juga menyampaikan apresiasi kepada Dukcapil dan tim DJP atas sinergi yang telah dibangun hingga tercapainya perjanjian kerja sama tersebut.

    Di sisi lain, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung pemanfaatan data kependudukan untuk berbagai sektor.

    “Secara regulasi, data kependudukan bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, hingga penegakan hukum dan pencegahan tindak kriminal,” ujar Teguh.

    Dengan kerja sama ini, DJP berharap dapat semakin meningkatkan akurasi data wajib pajak dan memperkuat layanan perpajakan berbasis digital.(Trg)

  • Presiden Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Stabilitas Kawasan

    Presiden Prabowo dan PM Anwar Sepakat Perkuat Peran ASEAN dan Stabilitas Kawasan

    Jakarta, Djawaranews.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 29 Juli 2025. Dalam pertemuan tête-à-tête yang berlangsung hangat, kedua pemimpin membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan peran ASEAN hingga kerja sama bilateral.

    Presiden Prabowo mengawali pertemuan dengan memberikan apresiasi atas kepemimpinan PM Anwar dalam memimpin ASEAN, khususnya keberhasilan Malaysia dalam melakukan mediasi terhadap konflik di kawasan. “Pertama saya ingin mengucapkan selamat, tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato’ Seri memimpin ASEAN. Bapak berhasil dalam mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu yang patut kita syukuri,” ujar Presiden Prabowo.

    Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Malaysia sebagai Ketua ASEAN. Menurutnya, capaian tersebut merupakan terobosan penting untuk menjaga stabilitas kawasan.

    “Terima kasih, kami siap membantu, di manapun, bagaimanapun kami siap Dato’ Seri Anwar Ibrahim sebagai tidak hanya Perdana Menteri Malaysia, tapi sebagai Ketua ASEAN saat ini. Terima kasih ini suatu breakthrough terobosan yang sangat penting. Kita ingin ASEAN selalu menyelesaikan konflik dengan damai, dengan konsultasi, musyawarah, negosiasi,” tegas Presiden Prabowo.

    PM Anwar Ibrahim pun menyoroti pentingnya kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam menjaga keamanan regional. Menurutnya, stabilitas kawasan adalah tanggung jawab bersama.

    “Dan sekarang ini dalam memonitoring keamanan ini, negara-negara ASEAN, khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina, itu akan bertanggungjawab dalam memonitoring peace process ini” ungkap PM Anwar.

    Selain membahas isu kawasan, kedua pemimpin juga menekankan komitmen untuk melanjutkan penyelesaian berbagai persoalan bilateral, dengan tetap mengedepankan prinsip musyawarah.

    “Intinya kita ingin menyelesaikan selalu dengan konsultasi, negosiasi, musyawarah. Saya kira itu prinsip kita. Apalagi kita negara, latar belakang sama, budaya, agama, satu rumpun, satu budaya,” tutur Presiden Prabowo.

    Pertemuan tête-à-tête ini menjadi penegasan komitmen Indonesia dan Malaysia untuk terus menjaga solidaritas, memperkuat peran ASEAN, serta menjadikan musyawarah dan negosiasi sebagai fondasi utama dalam menyelesaikan setiap persoalan. (Red)

  • Dorong Tertib Administrasi Kendaraan, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Cek Langsung Proses Pelayanan BPKB

    Dorong Tertib Administrasi Kendaraan, Jasa Raharja dan Korlantas Polri Cek Langsung Proses Pelayanan BPKB

    Dalam mendukung optimalisasi pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, Jasa Raharja turut serta dalam kegiatan pengecekan proses pelayanan BPKB dan Samsat Digital di Provinsi Lampung, Senin (28/7).

    Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana hadir langsung mendampingi Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho dan Dirlantas Polda Lampung Kombes Pol. Medyanta melakukan peninjauan ke Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.

    Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalanlancar, transparan, serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Inovasipelayanan seperti BPKB elektronik dan Samsat Digital Drive Thru merupakan bagian dari transformasi digital yang terus dikembangkan oleh pemangku kepentingan guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pelayanan publik.

    “Kehadiran kami di sini adalah bentuk dukungan nyata terhadap sinergi yang telah dibangun antara instansi kepolisian, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja dalam membangun sistem pelayanan administrasi kendaraan yang lebih modern, mudah diakses, dan dapat dipercaya,” ujar Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana.

    Ia menambahkan bahwa transformasi layanan, termasuk implementasi Samsat Digital Drive Thru dan penerapan BPKB elektronik, merupakan langkah memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan. Di sisi lain, programpemutihan pajak yang sedang berlangsung juga menjadi momentum penting untuk mendorong masyarakat melunasi kewajiban pajaknya.

    “Kami berharap masyarakat tidak hanya tertib berlalu lintas, tetapi juga disiplin dalam mengurus dokumen kendaraan seperti BPKB dan membayar pajak secara tepatwaktu. Karena pada akhirnya, kepatuhan administrasi ini menjadi bagian penting dariupaya menciptakan transportasi yang aman dan berkelanjutan,” lanjut Dewi.

    Samsat Digital Drive Thru yang kini tersedia di beberapa titik di Lampung, termasukdi depan kantor Gubernur Provinsi Lampung serta di dalam lingkungan perpustakaan provinsi Lampung, menjadi salah satu contoh nyata kemudahan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan sistem ini, pengguna kendaraan dapat menyelesaikan proses pembayaran pajak tahunan tanpa perlu turun dari kendaraan, sehingga lebih efisien dan nyaman.

    Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang saat ini digalakkan olehPemerintah Provinsi Lampung juga mendapat perhatian dalam kunjungan ini. Program ini memberikan keringanan berupa penghapusan sanksi administratif bagimasyarakat yang memiliki tunggakan pajak, dan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

    Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Sejalan dengan apa yang menjadi tugas BUMN,Jasa Raharja sebagai menegaskan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan layanan publik, khususnya di sektor transportasi dan keselamatan jalan. Peninjauan langsung ke lapangan menjadi langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap inovasi benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.