Kategori: Nasional

Sorong – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan pemantauan terhadap program prioritas presiden di Papua Barat Daya, Rabu (20/8/2025). Program yang dipantau antara lain Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Sorong.

​Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, menyatakan bahwa timnya mendatangi Kabupaten Sorong sebagai sampel untuk memantau program-program prioritas presiden. Program CKG yang dikunjungi adalah di UPTD Puskesmas Malawili. Sementara Koperasi Merah Putih yang dipantau adalah Koperasi Merah Putih Kelurahan Mariyai.

​”Di sana kita bisa melihat koperasi Merah Putih. Setelah kami cek di lapangan, secara legalitas berbadan hukum sudah 100% dari beberapa desa dan kelurahan,” kata Marsma Pandu.

Keterangan yang diperoleh Kemenko Polkam dari Pemkab Sorong, Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sorong telah berdiri di 26 distrik dan 227 kampung dengan legalitas 253 badan hukum koperasi. Prospek usahanya meliputi penyediaan sembako, simpan pinjam, dan pertanian. Bahkan, koperasi telah memiliki lahan seluas 1 hektare yang dimanfaatkan untuk usaha niaga dan penggemukan sapi.

​Namun, kata Marsma Pandu, memang ada beberapa kendala, salah satunya mengenai permodalan. ” Pemerintah tengah merancang mekanisme peminjaman melalui Bank Himbara, skema pemberian pinjaman ini telah di atur dalam PMK 49 tahun 2025″ tuturnya.

Secara nasional, hingga akhir Juli 2025, telah terbentuk secara kelembagaan sebanyak 8.081 Koperasi Merah Putih. Sebanyak 165 koperasi eksisting juga dikembangkan. Sementara ada 22 koperasi lainnya yang direvitalisasi.

​Selain itu, Pandu juga melihat program Cek Kesehatan Gratis di UPTD Puskesmas Malawili. Ia menyebut ada beberapa kendala, yaitu masalah SDM. Namun, ia memastikan hal itu sudah diupayakan oleh Kabupaten Sorong secara maksimal. Program Cek Kesehatan Gratis di UPTD Puskesmas Malawili tercatat memiliki 14.758 peserta, dengan Kabupaten Sorong menempati urutan tertinggi partisipasi yakni sebanyak 3.378 orang.

Meski sudah berjalan, Pemkab Sorong khususnya petugas kesehatan setempat perlu meningkatkan partisipasi masyarakat. Salah satunya dengan menyasar komunitas keagamaan dan kelompok masyarakat.

​”Memang harus ada literasi atau pemahaman kepada masyarakat. Pentingnya mengubah mindset bahwa pemeriksaan itu lebih penting dari pada berobat setelah sakit. Untuk itulah pemerintah menyediakan program cek kesehatan gratis,” jelasnya.

Secara nasional, hingga akhir Juli 2025, Program Cek Kesehatan Gratis sudah menyasar lebih dari 15 juta penerima manfaat. Di bulan Agustus ini, sebanyak 282.000 penerima manfaat baru disasar. Sementata target selama 2025 adalah 60 juta penerima manfaat secara nasional. (Rg)

Jakarta – Jasa Raharja menerima kunjungan audiensi dari Direktur
Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs.
Aan Suhanan, M.Si., serta Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono di
Kantor Pusat Jasa Raharja, pada Rabu, 20 Agustus 2025. Audiensi ini menjadi
momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Jasa Raharja, Ditjen
Perhubungan Kemenhub, serta Jasa Marga, dalam upaya menghadirkan pelayanan
terbaik bagi masyarakat, khususnya di bidang transportasi darat yang
berkeselamatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut para direksi dari Jasa Raharja, yaitu Plt. Direktur
Utama Dewi Aryani Suzana, Direktur SDM dan Umum Rubi Handojo, Direktur
Kepatuhan dan Manajemen Risiko Harwan Muldidarmawan, serta Direktur
Keuangan Bayu Rafisukmawan. Hadir pula Direktur Utama Jasa Raharja Putera
Abdul Haris.

Dalam sambutannya, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana
menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan yang telah terjalin sejak
lama, terutama saat Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan menjabat sebagai Kakorlantas
POLRI.

“Kami Jasa Raharja dengan bangga pernah bersama Bapak memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat, baik saat survei jalur untuk Nataru maupun Operasi
Ketupat. Bapak memperlakukan kami sebagai sahabat seperjalanan, sebagai
keluarga, dan itu yang tidak bisa kami lupakan,” ujar Dewi.

Lebih lanjut, Dewi menyampaikan rasa terima kasih dari Insan Jasa Raharja di seluruh
Indonesia atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan Aan selama ini. Ia pun
berharap agar kerja sama ini akan terus berlanjut saat Aan menjabat sebagai Dirjen
Perhubungan Darat Kemenhub.

“Tentu saja pada saat ini Bapak sebagai Dirjen, kami yakin dukungan yang sama akan
terus kami dapatkan. Kami juga siap bekerja sama dengan Ditjen Hubungan Darat
dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Jajaran kami di seluruh Indonesia
akan mendukung program kerja yang Bapak siapkan. Tentu saja tujuannya adalah
untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menekankan
pentingnya kualitas hubungan dan komunikasi yang terjalin baik antar lembaga. Ia
menilai sinergi yang dibangun bersama Jasa Raharja, Ditjen Perhubungan Darat, dan
Jasa Marga menjadi landasan kuat bagi inovasi yang berkesinambungan.

“Sahabat sejati bukan diukur dari lamanya waktu, tetapi dari kualitas hubungan yang
terjalin. Saya bersyukur ketika mendapatkan amanah di Jasa Raharja dan sekarang
juga di Jasa Marga, komunikasi terus berjalan dan kolaborasi yang terbangun selama
ini membawa manfaat besar. Saya berharap kerja sama dengan Pak Aan yang saat
ini menjadi Dirjen Hubungan Darat akan memunculkan solusi-solusi yang jauh lebih
baik,” tutur Rivan.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan menekankan
pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memperkuat sistem transportasi darat
yang lebih aman dan modern. Ia mengingatkan kembali keberhasilan integrasi data
kecelakaan lalu lintas melalui sistem IRSMS, yang menjadi bukti nyata sinergi antara
instansi terkait.

“Sinergi dan kolaborasi itu sebenarnya sederhana, kuncinya ada pada para pengambil
keputusan untuk berintegrasi dan memperbaiki. Kalau para pemimpinnya bisa
menjaga kebersamaan dan kehangatan untuk bersinergi, maka yang di bawah akan
mengikuti,” jelasnya.

Lebih jauh, pertemuan ini juga menjadi kesempatan untuk membicarakan arah kerja
sama ke depan, terutama pemanfaatan teknologi digital. Mulai dari integrasi data
berbasis aplikasi, pengembangan sistem uji kendaraan yang lebih modern, hingga
pemanfaatan teknologi RFID di jalan tol, diharapkan akan memperkuat upaya
bersama dalam menciptakan ekosistem transportasi darat yang lebih selamat, tertib,
dan berkelanjutan.

“Ada begitu banyak potensi yang bisa dikerjasamakan dan dikolaborasikan dengan
teman-teman dari Jasa Raharja dan Jasa Marga. Dimulai dengan dasar berupa RFID
E-Blu, nantinya akan ada pemanfaatan-pemanfaatan yang lebih banyak lagi,”
pungkas Aan.

Audiensi kali ini sekaligus mempertegas komitmen bersama bahwa sinergi yang
berlangsung lebih dari kerja sama administratif, tetapi juga menjadi ikatan yang terus
bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Jasa Raharja, Ditjen Perhubungan Darat,
dan Jasa Marga bersepakat untuk terus mendukung program pemerintah dalam
mewujudkan transportasi darat yang berkeselamatan, nyaman, dan berkelanjutan.

Hendry Ch Bangun (HCB) terpilih secara demokratis sebagai Ketua Umum PWI periode 2023-2028 dalam Kongres di Bandung pada 26-27 September 2023 lalu. Selama 6 bulan pertama masa jabatannya, Pengurus PWI Pusat pimpinan Hendry Ch Bangun telah berhasil melakukan Uji Kompetensi (UKW) Gratis di 20 Provinsi, dari Aceh sampai Papua Selatan, dari Sulawesi Utara sampai NTT, kemudian melakukan  Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) gratis di 6 provinsi.

Namun di tengah upayanya menjadikan PWI sebagai organisasi semakin berkualitas dengan program peningkatan wawasan, kapasitas , kompetensi anggota,  HCB digoyang isu penyalahgunaan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN oleh sekelompok orang  tertentu yang tidak suka dengan kepemimpinannya.

Mereka menggalang kekuatan untuk melengserkan HCB secara ilegal dengan menggelar apa yang mereka sebut sebagai  Kongres Luar Biasa (KLB), yang jelas-jelas tidak  memenuhi syarat PDPRT PWI. Mereka memaksakan KLB meski tidak memenuhi syarat yakni sekurang-kurangnya diusulkan oleh 2/3 jumlah provinsi, Ketua Umum ditetapkan sebagai terdakwa, Ketua Umum berhalangan tetap (Pasal 28 ayat 1 PRT). Alasan mereka Ketua Umum sudah diberhentikan dan dianggap merendahkan harkat dan martabat profesi wartawan.

Meski pun telah dilakukan mekanisme organisasi, dengan diadakan rapat pleno lengkap, yakni diperluas, dan masalah dinyatakan sudah selesai oleh Dewan Kehormatan, tetapi sekelompok pengurus ini melaporkan Hendry Ch Bangun ke Mabes Polri, dengan tuduhan penggelapan dalam jabatan.

Mereka yang memulai kegiatan ‘makar’ itu akhirnya  dilaporkan oleh Hendry Ch Bangun ke polisi  untuk membuktikan dirinya tidak bersalah dan kini dalam proses penyidikan setelah kepolisian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke kejaksaan. Mengapa ini jadi urusan polisi ? Karena mereka melakukan tindakan pidana yakni membuat keterangan palsu. Di samping itu pula dilaporkan pula pidana membuat keterangan palsu dalam Akte Notaris yang menyatakan KLB itu didukung 20 provinsi, yang ternyata kemudian bohong belaka, dan saat ini prosesnya masih berlangsung di Mabes Polri.

Upaya ‘kelompok makar’ ini nampaknya telah berhasil mempengaruhi opini publik, sehingga seolah-olah terjadi dualisme  kepemimpinan PWI. Dewan Pers yang seharusnya netral dan tidak ikut campur malah ikutan mengakui keabsahan KLB, padahal konstituan Dewan Pers yang sah, haruslah organisasi berbadan hukum sementara PWI KLB hanya bermodalkan Akte Notaris yang belakangan terbukti berisi keterangan palsu. PWI yang dipimpin HCB telah disahkan melalui Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 0000946.AH.01.08 tahun 2024 tanggal 9 Juli 2024 yang mencantumkan Hendry Ch Bangun sebagai Ketua Umum PWI. Sampai saat ini SK tersebut tidak dicabut, sehingga de facto de jure masih berlaku, meski diblokir secara kongkalikong dengan unsur pemerintah karena kedekatan.

Bahkan, mereka coba meyakinkan pemerintah bahwa merekalah PWI yang sah. Kampanye buruk mereka share secara masif di media-media online yang mereka kuasai maupun grup WA. Banyak  media terbukti melanggar Kode Etik Jurnalistik setelah diadukan ke Dewan Pers, melakukan pelanggaran KEJ khususnya dalam uji informasi, tidak berimbang, dan partisan. Anehnya, mereka para pelaku itu adalah orang yang menganggap mereka wartawan senior yang lama menjabat sebagai pengurus di Dewan Kehormatan PWI. Mereka terang-terangan melanggar kode etik yang selama ini  mereka anjurkan ke para anggota PWI.

Bagaimana HCB merespons semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya, terutama terkait tuduhan penyalahgunaan dana sponsorsip terkait UKW hasil Kerjasama MoU PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN yang terbukti tidak benar itu? HCB nampak tenang karena sangat yakin kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Fakta-fakta pun mulai terungkap dan kebenaran mulai menemukan jalannya. Hasil audit akuntan publik independen Haryo Tienmar Nomor 008/HT/LAI/VII/24 yang dikeluarkan pada Juli 2024 menyatakan tidak ada penyimpangan di dalam penggunaan anggaran BUMN untuk UKW.

Tak hanya itu, laporan mereka kepada polisi yang menuduh HCB menyalahgunakan dana sponsorship UKW dari Forum Humas BUMN mental alias tidak terbukti dan hanya fitnah belaka. Secara legal formal, hal itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2Lid) oleh Polda Metro Jaya nomor B/1609/VI/RES.1.11/2025/Direskrimum tertanggal 10 Juni 2025. Mengapa polisi menerbitkan SP2Lid ? Karena tidak ditemukan bukti terjadinya tindak pidana sebagaimana dituduhkan mereka.

Sebenarnya HCB dapat melaporkan mereka yang telah menuduhnya menyalahgunaan dana UKW dari BUMN ke polisi, namun hal itu tidak atau belum ia lakukan. HCB lebih memilih merangkul kelompok yang berseberangan dengannya. Tanpa  jiwa besar dan keikhlasan, hal itu tak mungkin dilakukan seorang pemimpin. Bahkan, dalam konteks itu, HCB rela masa jabatannya sebagai Ketua Umum PWI Pusat dipangkas, yang seharusnya ia memimpin hingga 2028, namun terhenti pada 2025 sehingga dapat digelar Kongres Persatuan yang akan diadakan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat.

Ini ia lakukan tidak lain demi persatuan PWI, merangkul mereka yang memusuhinya. Agar PWI yang terpuruk selama satu tahun, dapat bangkit kembali, memajukan anggotanya, berpartisipasi untuk memberi dukungan kepada program pemerintah yang pro rakyat, dan ikut memperjuangan kemerdekaan pers.

HCB adalah korban fitnah dan penzaliman secara luar biasa, massif, dan terstruktur. Namun ia tetap tegar dan mencalonkan diri dalam kongres yang bertujuan mempersatukan Kembali PWI yang dicabik-cabik para penghianat. Ia melawan narasi-narasi negatif dengan kerja nyata dan bukti. Jadi, dalam konteks kontestasi Kongres Persatuan, kita kembalikan pada akal sehat dan hati nurani, untuk memilih kembali HCB sebagai Ketum PWI periode 2025-2030. Ia bukanlah kaleng-kaleng, dan itu sudah teruji !

Jogja, 17 Agustus 2025
Hudono Ketua PWI DIY

TASIKMALAYA – Ketua Umum Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, KRA, Ir. Tundra Meliala Wartonagoro, MM., GRCE menerima penghargaan bergengsi Adiluhung Budaya Ki Sunda Utama dengan kategori Tokoh Media Nasional Pelestari Budaya dan Pakar Kewirausahaan.

Penghargaan ini diberikan oleh Majelis Tritangtu Forum Silaturahmi Sunda Sabuana dalam rangka memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Penganugerahan diserahkan langsung oleh Pupuhu Utama Karatua Tritangtu, Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N., pada Upacara Peringatan Kemerdekaan yang digelar di kawasan Wisata Alam Geopark Batu Mahpar, Kampung Benjan, Desa Sukamulih, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (18/8).

Penghargaan Adiluhung Budaya Ki Sunda Utama diberikan kepada para tokoh yang dinilai berjasa dalam memelihara dan melestarikan adat, tradisi, sejarah, seni, religi, serta pendidikan berbasis budaya Sunda.

Tundra Meliala hadir bersama jajaran pengurus AMKI Pusat, di antaranya Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, S.H., Bendahara Umum Dra. Umi Sjarifah, S.H., GRCE, Ketua Bidang Hukum Rukmana, S.H., Ketua Bidang Pendidikan Anita Fitria, S.H., M.H., serta Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Iman Handiman beserta anggota Ario Yuniarto, S.H., dan Dicky.

Selain Tundra Meliala, sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang juga menerima penghargaan serupa sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap kelestarian budaya dan pembangunan masyarakat.

Acara turut dihadiri Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.A.P., para tokoh budaya Sunda, perwakilan LSM, serta masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Anton Charliyan menyampaikan apresiasi kepada para penerima penghargaan sekaligus seluruh pihak yang hadir. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk penghormatan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya Sunda.

“Momentum kemerdekaan ini bukan sekadar perayaan nasionalisme, melainkan juga panggilan untuk terus merawat jati diri bangsa melalui kebudayaan. Para penerima penghargaan hari ini adalah teladan nyata bagi masyarakat,” ujar budayawan yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri dan Kapolda Jabar itu.

Sementara itu, Tundra Meliala menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diterimanya. Ia menilai media memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk pribadi, melainkan juga untuk seluruh insan media yang terus bekerja menjaga nilai-nilai luhur bangsa. AMKI berkomitmen mengembangkan media konvergensi yang berpihak pada budaya dan kemajuan masyarakat,” ungkap Alumni Lemhannas PPRA 51 itu.

Diketahui, belum lama ini Tundra Meliala juga memperoleh gelar kehormatan Kanjeng Raden Aryo (KRA) dari Keraton Surakarta atas kontribusinya dalam bidang kebudayaan dan kewirausahaan.(red)

Jakarta – Lembaga survei Index Politica hari ini merilis hasil survei nasional terkait dengan popularitas presiden, popularitas kabinet merah putih dan fenomena rangkap jabatan pejabat negara, khususnya Wakil Menteri, perwira aktif TNI, dan anggota Polri aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Survei ini dilaksanakan pada 07-15 Agustus 2025 dengan metode wawancara interaktif via telepon. Survei melibatkan 1.200 responden berusia di atas 19 tahun dengan pendidikan minimal SMA, tersebar di 20 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan (minus Kaltara). Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error ±3% pada tingkat kepercayaan 95%.

Fadhly Direktur riset index politica menjelaskan hasil temuan utama survei: yakni:
1. Tingkat kepercayaan terhadap kinerja personal Presiden Sebanyak 83,5% responden menyatakan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kondisi ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum dan pertahanan-keamanan akan menjadi lebih baik di masa depan. Sementara 16,5% menyatakan tidak yakin.
2. Sedangkan Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja kabinet merah putih terutama personal para Menteri/Wakil Menteri menurun signifikan. Sebanyak 65% responden puas dengan kinerja kabinet dan akan membawa perbaikan signifikan pada tahun 2026, sementara 35% menyatakan tidak puas.
3. Sikap responden terhadap rangkap jabatan pejabat negara di BUMN Mayoritas publik, 91,5%, menyatakan tidak setuju dengan rangkap jabatan tersebut. Hanya 8,5% yang menyatakan setuju.

Direktur Riset Index Politica Fadhly menyampaikan bahwa hasil survei ini menunjukkan adanya gap signifikan sekitar 18,5% antara kepercayaan publik kepada personal Presiden Prabowo subianto dengan kepercayaan publik dengan personal para Menteri/Wakil menterinya (Kabinet merah putih) dalam hal kinerja.

Hasil survey Index Politica sebelumnya terkait evaluasi 100 hari kerja para Menteri, survei yang dilaksanakan pada 22–29 Januari 2025 mengukur kepuasan publik terhadap kinerja kabinet merah putih hasilnya sebanyak 87,9 persen responden menyatakan puas. Sedang saat ini hasil survei Adalah hanya 65% responden puas dengan kinerja kabinet. Ada Gap penurunan signifikan sebesar 22,9%

Gap yang cukup besar di atas membuktikan bahwa merosotnya kepercayaan publik kepada personal Menteri/Wakil Menteri kabinet merah putih dalam hal kinerja yang seharusnya Presiden Prabowo sub8anto mengambil langkah langkah konstitusionalnya untuk melakukan Resuffle Kabinet.

Menurut Fadhly suvey ini juga menunjukkan Penolakan publik sangat kuat terhadap rangkap jabatan pejabat negara di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dapat menjadi masukan penting bagi pemerintah khususnya Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menjaga integritas tata kelola pemerintahan dan menghindari potensi konflik kepentingan.

Index Politica mengajak semua pihak untuk menjadikan temuan ini sebagai alarm demokrasi bahwa masyarakat menginginkan pejabat negara fokus pada tugas pokok dan fungsinya tanpa beban jabatan ganda yang berpotensi mengganggu kinerja pejabat itu sendiri. (Jd)

JAKARTA, Djawaranews.com – Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pengunjung tempat-tempat komersial seperti kafe dan restoran tidak dibebani kewajiban membayar royalti untuk musik yang diputar. Supratman meminta pengunjung tidak merasa resah karena kebijakan penarikan royalti hanya untuk pemilik atau pengelola tempat usaha.

“Yang lebih penting, bagi pengunjung nih, yang bukan pelaku usaha, enggak usah resah karena tidak dikenakan royalti,” tegas Supratman saat ditemui di Kantor Smesco Indonesia, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2025).

Supratman tidak menampik kalau ia mendapatkan kritikan dari pengunjung yang mempersoalkan masalah penarikan royalti di kafe atau restoran.

Ia menanggapi kritikan tersebut sebagai risiko dari kebijakan penarikan royalti yang saat ini sedang diperkuat untuk melindungi hak pencipta dan penghargaan atas sebuah karya. “Saya terima konsekuensinya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Saya tidak menghindar dari risiko itu,” imbuhnya.

Supratman menegaskan, saat ini pemerintah tengah berusaha membangun kepercayaan masyarakat yang rontok akibat kelalaian pengelolaan royalti.

“Sekarang kita sudah mulai bagus, karena semua orang kan ada, penciptanya ada, musisinya ada, pihak terkait ada, ahli hukum ada, ahli kekayaan intelektual ada, ini dalam rangka membangun trust yang mungkin rontok,” ucapnya.

Kelalaian ini, kata Supratman, membuat turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan royalti musik di Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ia menuturkan, LMKN kini memiliki komisioner baru yang diharapkan mampu bekerja secara transparan dalam mengumpulkan royalti. “Mulai dari pencipta, pemegang hak cipta, dan pihak terkait. Menyangkut soal bagaimana cara mengumpulkannya, dan juga bagaimana mendistribusikannya itu menjadi pekerjaan sekarang yang harus dilakukan oleh komisioner yang baru,” jelas dia.

Sebelumnya, isu royalti ini mencuat setelah adanya konflik sengketa hukum antara PT Mitra Bali Sukses atau Mie Gacoan dan SELMI terkait pembayaran royalti musik yang dimainkan di gerai-gerai Mie Gacoan. Polemik sengketa hukum tersebut kini telah mencapai kesepakatan damai. Direktur PT Mitra Bali Sukses, I Gusti Ayu Sasih Ira, dan Sekjen SELMI, Ramsudin Manullang, menandatangani surat perjanjian perdamaian di Kanwil Kementerian Hukum Bali, Jumat (8/8/2025).

Pihak Mie Gacoan bersedia membayar royalti sebesar Rp 2,2 miliar untuk penggunaan musik atau lagu selama periode tahun 2022 hingga Desember 2025. Ramsudin Manullang menjelaskan bahwa perhitungan angka Rp 2,2 miliar untuk pembayaran royalti dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Cibubur – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika memimpin Rapat Koordinasi Pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk mendukung percepatan transformasi digital di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang digelar di Hotel Avenzel, Cibubur.

Rapat ini dihadiri perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Kemenkomdigi, BAKTI, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas, TNI, Polri, serta Kemendes PDT. Diskusi difokuskan pada strategi pemanfaatan Satelit Satria-1 untuk memperluas akses internet di titik-titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan pos TNI/POLRI yang selama ini belum terjangkau jaringan terestrial.

“Aspek konektivitas di wilayah 3T bukan hanya soal internet, tetapi juga tentang pemerataan pembangunan, integrasi nasional, dan ketahanan negara. Satelit Satria-1 adalah instrumen strategis untuk memastikan seluruh warga negara, di manapun berada, mendapatkan layanan publik digital yang setara,” ujar Asdep Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, selaku pimpinan rapat.

Rapat menyepakati perlunya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mengatasi hambatan teknis dan anggaran, termasuk integrasi data desa, penyediaan listrik pendukung, serta penentuan lokasi prioritas untuk menghindari tumpang tindih program. Selain itu, diprioritaskan verifikasi titik lokasi, percepatan pembangunan akses inyternet, optimalisasi peran BUMDes sebagai penyedia layanan lokal, dan penyelesaian dukungan layanan internet bagi pos TNI/POLRI dan wilayah transmigrasi.

Dengan adanya koordinasi terpadu, diharapkan Satelit Satria-1 dapat dioptimalkan untuk menjangkau seluruh wilayah prioritas 3T, mewujudkan transformasi digital yang aman, merata, dan berkelanjutan. (Rg)