Kategori: Nasional

GELOMBANG digitalisasi mendorong industri media di Indonesia melakukan konvergensi. Media cetak, elektronik, dan daring dituntut beradaptasi agar tetap relevan dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Konvergensi tidak hanya terkait teknologi, tetapi juga menyentuh mekanisme kerja redaksi, kompetensi jurnalis, hingga model bisnis yang menopang keberlangsungan industri.

Penelitian yang dilakukan Litbang AMKI mencatat, fenomena konvergensi media mengubah wajah jurnalisme modern. Berita kini diproduksi dengan mempertimbangkan berbagai platform sekaligus, dari televisi, surat kabar, radio, hingga portal daring dan media sosial. Beberapa grup media menerapkan sistem super desk, yaitu integrasi ruang redaksi yang melatih jurnalis agar mampu menghasilkan karya untuk semua medium.

Konvergensi menjadi kebutuhan mendesak. Media tidak bisa hanya mengandalkan satu kanal, karena perilaku audiens sudah bergeser.

Namun, konvergensi juga menghadirkan tantangan. Jurnalis kini dituntut multitasking –mampu menulis, mengambil gambar, sekaligus menguasai teknologi digital. Beban kerja bertambah, sementara dukungan kompetensi tidak selalu memadai. Pada tataran organisasi, media dituntut untuk efisien, tetapi juga harus menjaga kualitas berita agar tidak semata-mata menjadi konten instan.

Secara teoritis, ada lima tahap konvergensi: promosi silang, cloning, kerja sama konten, integrasi lintas media, dan kolaborasi penuh. Tahap tertinggi jarang tercapai karena membutuhkan integrasi menyeluruh dari sisi produksi, distribusi, hingga kepemilikan. Walau demikian, proses ini membuka ruang baru bagi partisipasi publik. Jurnalisme warga tumbuh subur di ranah digital, memberikan kontribusi sekaligus tantangan terkait akurasi dan verifikasi informasi. Dalam sistem konvergensi, warga yang menulis berita di medsos juga harus menerapkan kaidah jurnalistik.

Transformasi digital memaksa media mencari model bisnis baru. Ketergantungan lama pada pelanggan dan pengiklan perlahan ditinggalkan. Media kini membangun ekosistem komunitas, di mana interaksi dengan pembaca menjadi bagian dari strategi bertahan hidup. Perubahan ini menuntut regulasi penyiaran yang adaptif, sebab kepemilikan media di Indonesia masih kerap bersinggungan dengan kepentingan politik dan ekonomi.

Dampak konvergensi terasa pula dalam kehidupan sosial. Gawai kini menjadi kebutuhan primer masyarakat untuk mengakses berita, hiburan, hingga pembelajaran. Pola interaksi publik bertransformasi, sementara industri media memperoleh keuntungan dari efisiensi produksi lintas platform dengan sumber daya lebih ramping.

Penelitian AMKI juga menegaskan, tantangan terbesar media di Indonesia bukan semata pada teknologi, melainkan pada kemampuan organisasi dan jurnalis untuk bertransformasi. Tanpa pembaruan cepat, media arus utama berisiko tertinggal oleh kompetitor yang lebih lincah merespons perubahan digital.

Salah satu bukti kuat dari perubahan ini terlihat dalam belanja iklan. Data terbaru menunjukkan bahwa pada 2024 total belanja iklan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 107.291 triliun, di mana iklan digital menyumbang 44,1 persen dari jumlah tersebut. Sementara media cetak hanya memperoleh sekitar 4,3 persen.

Laporan hasil penelitian juga memperkirakan bahwa pada 2025, digital ad spend akan terus naik –mencapai 75 persen dari total belanja iklan nasional– dengan pertumbuhan sekitar 13,8 persen.

Sebaliknya, belanja iklan cetak diprediksi menunjukkan tren negatif. Pasar iklan surat kabar untuk 2025 diperkirakan mencapai US$386,46 juta, tetapi tingkat pertumbuhan tahunannya diproyeksikan menurun sekitar −1,51 persen hingga 2030.

Begitu juga iklan majalah di Indonesia –meski tetap menghasilkan pendapatan, tingkat pertumbuhannya diperkirakan negatif (−1,61 persen) dalam beberapa tahun ke depan.

Data belanja iklan di atas menjadi pijakan kuat bagi urgensi konvergensi redaksi dan inovasi model bisnis. Ada beberapa implikasi. Karena pemasukan dari digital kini jauh lebih besar, media harus melatih jurnalis yang mampu bekerja dengan format multimedia dan cepat merespons data pengguna, misalnya penggunaan video, infografis, posting media sosial, hingga interaksi daring.

Lalu, ketergantungan pada iklan cetak makin tidak sustainable. Media perlu memperluas sumber pendapatan: iklan digital, konten sponsor, langganan digital, retail media, dan monetisasi platform online. Retail media –sebagai bagian dari digital– menjadi salah satu segmen yang pertumbuhannya cepat.

Pada aspek regulasi dan kepemilikan media, Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperbaharui regulasi penyiaran dan pers agar bisa mengatur kepemilikan media lintas platform, menjaga keberagaman konten, dan mencegah dominasi satu pihak dalam digital yang bisa memengaruhi objektivitas. Regulasi juga perlu mengantisipasi masalah seperti distribusi pendapatan iklan, perlindungan jurnalis digital, dan hak akses publik terhadap informasi.

Dengan belanja iklan digital mendominasi, media bisa memperoleh efisiensi melalui integrasi kerja antarplatform. Struktur organisasi yang dulunya terpisah (redaksi cetak, redaksi TV, redaksi daring) kini perlu digabung atau memiliki mekanisme kerja yang saling mendukung agar penggunaan sumber daya manusia dan teknologi bisa optimal.

Kesimpulannya. konvergensi media bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Data belanja iklan di Indonesia menunjukkan bahwa digital telah mengungguli cetak dalam hal potensi pendapatan, sehingga media yang gagal menyesuaikan diri akan menghadapi risiko ketinggalan –bukan hanya dalam hal teknologi, melainkan dalam hal daya tarik bagi pengiklan, dan relevansi di mata pembaca.

Transformasi menyeluruh diperlukan: redaksi, kompetensi, regulasi, dan model bisnis harus berubah agar media bisa bertahan dan berkembang di era digital.

JAKARTA – Siapa yang tidak kenal dengan seorang Praktis Hukum, Tokoh Politik dan juga bergelut dalam dunia seni, beliau adalah Hakim Torong SH,seorang Putra Karo yang mudah tertawa dan selalu terlihat ceria.

Hakim Torong SH selalu menegaskan pilihan dan partai boleh berbeda, tapi perkade kadeen (Persaudaraan) adalah segalanya, jadi ini harus tetap terjaga.

Hal ini juga terlihat saat beliau bertemu dengan seorang yang juga sudah melanglang buana dalam dunia Politik dan Seni, beliau adalah Sudarto Sitepu, yang pernah menjadi Wakil Rakyat di DPRD Tingkat II Karo maupun DPRD tingkat I Sumatera Utara, bahkan beliau sudah pernah menjadi Calon Bupati Karo.

Pembahasan yang mereka lakukan tidak jauh dari dunia Politik, Seni dan Budaya dan semua ini pasti cerita tentang Tanah Karo Simalem.

Hakim Torong menjelaskan kalau pertemuan mereka ini, Jumat (12/09/2025) di Kedai Kopi Arih Ersada Cililitan Jakarta Timur.

Diskusi mereka juga ternyata ada seorang Pemuda yang kreatif Amsalta Sinuhaji, dan seorang tokoh perempuan yang sampai sekarang masih aktif dalam Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Karo.

Saat dikonfirmasi terkait diskusi apa yang mereka perbincangkan, Hakim Torong mengatakan banyak hal yang kami bahas, mulai dari soal politik dan perkembangan Karo, serta tentunya soal perkembangan soal seni dan juga Budaya Karo.”Pungkasnya.

Masih kata Hakim Torong, bagi saya kalau diajak diskusi adalah hal yang istimewa, ini salah satu hobby saya, makanya saat adik saya ini memanggil saya, usai perpulungen Jabu Jabu ( PJJ), kebaktian di Gereja GBKP tapi dilakukan di dalam rumah jemaat, saya langsung bergegas berangkat dan menemui beliau. ” Jelasnya.

Mereka bertiga adalah Putra Putri Karo yang bertalenta dan hebat, serta mempunyai peran yang sudah terlihat, dan semua ini mempunyai latar berjuang.” Kata Hakim Torong.

Dan kita juga harus mengingat, kita mempunyai adat dan budaya, jadi jangan pernah menanamkan kalau beda pandangan, beda pilihan, beda partai politik, beda organisasi tidak bersahabat, perbedaan itu indah, politik itu dinamis, beda pilihan itu hal yang lumrah, jadi yang terpenting kepedulian, dalam pilihan kita boleh berbeda dan bersaing, tapi ingat itu semua hanya sementara, tapi saudara ini adalah segalanya dan tidak pernah punah.” Tutup Hakim Torong.

Salam 5 Jari, Kebenaran Pasti Menang, Berguna bagi semua orang, kawan semua orang, Tuhan Memberkati, Mejuah-Juah.” Tutupnya.
(Erianto Perangin-Angin)

Jakarta – Peralihan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat bisa terjadi karena beragam kebutuhan. Ada peralihan hak karena jual-beli, pemasukan hak ke akta perusahaan, lelang, tukar-menukar, hibah, maupun pewarisan. Semua peralihan hak perlu melalui proses balik nama dari pemilik awal ke pemilik baru di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Informasi mengenai syarat dan ketentuan proses balik nama itu, secara rinci bisa dicek masyarakat dalam aplikasi Sentuh Tanahku.

“Masyarakat bisa cek alur balik nama dari Sentuh Tanahku. Mulai dari syarat dokumen yang perlu disiapkan hingga tarif layanan peralihan hak. Biaya untuk balik nama di BPN ditentukan dari nilai tanah dan luas tanahnya. Dalam Sentuh Tanahku ada fitur Simulasi Biaya yang bisa digunakan pemilik untuk mengetahui perkiraan biaya transaksi yang akan dilakukan,” jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (12/09/2025).

Sebagai panduan singkat untuk mengetahui syarat dan ketentuan peralihan hak, dari laman utama Sentuh Tanahku, pemilik tanah bisa memilih menu “Layanan” dan lanjut memilih submenu “Info Layanan”. Di dalam submenu itu, berbagai opsi layanan pertanahan bisa dipilih sesuai kebutuhan pemilik tanah, termasuk informasi “Peralihan Hak Pewarisan”.

Dalam proses balik nama peralihan hak pewarisan, ada sedikitnya delapan syarat, yaitu formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon/para ahli waris (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan; serta Akte Wasiat Notariel.

Syarat berikutnya adalah membawa bukti lunas pembayaran pajak untuk hak atas tanah waris yang dimiliki. Dalam konteks tanah waris, dokumen pajak yang disiapkan, yaitu fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, dan bukti lunas Surat Setoran BPHTB atau SSB. Khusus peralihan hak pewarisan, penerima objek warislah yang perlu membayarkan biaya BPHTB atas tanah waris tersebut.

Aplikasi Sentuh Tanahku tidak hanya menyediakan informasi soal peralihan hak. Aplikasi ini juga menyediakan fitur yang dapat diakses dari gadget masyarakat, seperti pengecekan status tanah dan informasi legalitas tanah. Sentuh Tanahku dapat diunduh melalui AppStore dan juga Playstore secara gratis. (FT/JM)

Jakarta, 12 September 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan kesalahpahaman publik terkait istilah “pajak warisan” yang ramai dibicarakan. DJP menegaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh), sehingga ahli waris tidak dikenakan PPh atas tanah atau bangunan yang diperoleh dari pewaris.

Dalam keterangan tertulis terbaru Nomor KT-16/2025, DJP menjelaskan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Meski begitu, ahli waris tetap perlu mengurus Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh agar terbebas dari kewajiban pajak penghasilan final.

“Permohonan SKB dapat diajukan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau secara daring melalui aplikasi Coretax. Prosesnya akan ditindaklanjuti dalam tiga hari kerja setelah dokumen lengkap diterima,” tulis DJP dalam keterangannya.

Dokumen yang wajib dilampirkan salah satunya adalah Surat Pernyataan Pembagian Waris sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-8/PJ/2025. Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB sehingga balik nama sertipikat tanah atau bangunan dari pewaris ke ahli waris tidak dikenai PPh.

DJP juga menegaskan adanya perbedaan antara PPh dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Meski warisan tidak dikenai PPh, BPHTB tetap berlaku karena merupakan pajak daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Tidak ada pajak penghasilan atas warisan. Namun, ahli waris tetap memiliki kewajiban membayar BPHTB sesuai ketentuan daerah,” tegas DJP.

Masyarakat yang ingin mengetahui tata cara pengajuan SKB dapat mengakses laman resmi DJP di www.pajak.go.id, menghubungi Kring Pajak 1500200, atau datang langsung ke KPP terdekat. (Red)

JAKARTA – Sekitar puluhan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah) datangi Kantor Komisi Pemberantas Korupsi (KPK),Kamis (04/2025) di Jalan Rasuna Said, Kuningan Persada Jakarta.

Kedatangan Jaga Marwah ini sambil membentangkan spanduk melakukan unjuk rasa menuntut dan mendesak KPK usut tuntas dugaan praktik Jual beli Proyek APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.

Aksi yang langsung dipimpin oleh Ketua Umum DPP Jaga Marwah Edison Tamba meminta agar dugaan ini diusut tuntas,karena praktek ini sudah mencederai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan daerah.”Ujarnya.

Edison Tamba yang akrab dipanggil Edoy ini meminta KPK melakukan investigasi menyeluruh terhadap pihak yang terlibat, tidak terkecuali Bupati,Wakil Bupati juga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karo.”Pungkasnya.

Kami meminta agar KPK jangan tinggal diam, usut tuntas dugaan praktek Jual beli Proyek ini,karena ini sudah merugikan masyarakat.

Tidak hanya itu,Jaga Marwah juga mendesak KPK memeriksa rekam jejak alat komunikasi milik Bupati,Wakil Bupati dan Kepala OPD terkait proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Sejauh ini,Jaga Marwah sudah memberikan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam praktek jual beli Proyek

Hal ini dianggap sangat penting untuk membuka adanya indikasi komunikasi yang mengarah kepada praktik korupsi.

Tidak hanya itu,Jaga Marwah juga menuntut agar KPK melakukan pemeriksaan terhadap LHKPN terhubung harta kekayaan Bupati, Wakil Bupati dan Kepala OPD yang mereka nilai ada dugaan kenaikan yang tidak wajar.

Jaga Marwah menduga ada indikasi penerimaan tidak sejalan dengan penghasilan resmi dengan penjabat tersebut.

Didalam spanduk yang dipampangkan oleh Masa Jaga Marwah, mendesak KPK melakukan Audit investigatif terhadap proyek,terutama Proyek Pengembangan Puskesmas Naman Teran dengan nilai Rp 2,457 Milyar Rupiah yang dikerjakan oleh CV KK.

Proyek ini diduga rawan terjadi penyimpangan anggaran.

Kami menduga ada indikasi permainan dalam proyek pembangunan Puskesmas Naman Teran.

Karena itu KPK harus turun langsung memeriksa dan melakukan Audit investigatif, agar kasus ini bisa terlihat terang benderang.”Ungkap Edoy.

Massa Jaga Marwah juga menegaskan agar KPK tidak boleh lemah menghadapi Praktik Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Karo.

Massa meminta KPK, bertindak tegas tanpa memandang bulu siapapun terlibat dalam dugaan praktik jual beli Proyek APBD Karo Tahun Anggaran 2025 ini.

Usai melakukan orasi dalam aksi ini,Jaga Marwah diterima oleh Humas KPK, Prayoga yang langsung berkomunikasi dengan Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba.

Humas KPK,Prayoga dalam keteranganya mengatakan kalau KPK akan mencatat seluruh aspirasi dan tuntutan Jaga Marwah,dan akan menindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Kami sangat mengapresiasi aspirasi masyarakat ini,dan segala tuntutan akan kami sampaikan kepada Pimpinan KPK untuk ditindak lanjuti.”Kata Prayogi.

Prayogi menambahkan,kalau terkait aspirasi dan tuntutan Jaga Marwah ini di Dumas KPK akan kami sampaikan ke pimpinan.”Jelasnya.

Usai melakukan aksi dan sudah diterima Humas KPK, massa Jaga Marwah beranjak meninggalkan Kantor KPK dan membubarkan diri.
(Erianto Perangin-Angin)

Jakarta, Djawaranews.com – Perwakilan serikat pekerja menyampaikan dukungan penuh sekaligus sejumlah isu penting terkait nasib buruh dan pekerja di Indonesia dalam pertemuan silaturahmi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, pada Senin, 1 September 2025. Pertemuan yang berlangsung cair sejak sore hingga malam itu juga membahas agenda strategis mulai dari RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, hingga reformasi pajak.

Perwakilan Gerakan Buruh Indonesia yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, menegaskan komitmen buruh untuk berdiri bersama Presiden Prabowo. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut disertai sikap tegas mendukung demonstrasi damai sekaligus menolak keras aksi anarkis yang berpotensi mengganggu stabilitas bangsa.

“Yang pertama, Gerakan Buruh Indonesia mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto. Dan kami menegaskan, kami bukan berada di belakang Presiden, kami berada di samping Presiden. Dan yang pasti, kami mendukung demonstrasi yang damai. Tetapi kami tegaskan, kami menentang perusuh-perusuh yang mencoba mengganggu stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia,” ucap Andi Gani.

Andi Gani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo menegaskan ruang demokrasi tetap terjaga sekaligus berkomitmen mempercepat pembahasan dua rancangan undang-undang yang menjadi sorotan buruh. “Karena itu, Presiden berjanji ruang demokrasi tetap terjaga. Dan beliau berjanji, yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh. Beliau minta kepada Ketua DPR untuk langsung segera dibahas, segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” lanjutnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menambahkan bahwa demonstrasi tetap harus diberi ruang sebagai saluran aspirasi rakyat kecil. Ia menegaskan aksi tersebut harus berlangsung secara konstitusional dan anti-kekerasan sebuah pandangan yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo.

“Kami mengusulkan dan berpendapat demonstrasi tetap harus diberi ruang. Karena itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan orang-orang kecil—untuk menyampaikan aspirasi ketika “lembaga-lembaga formal” lambat atau tidak mau mendengar. Tentu demonstrasi ini harus konstruktif, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak boleh anarkis. Dan pada titik itu Bapak Presiden setuju,” kata Iqbal.

Menurut Iqbal, Presiden Prabowo merespons masukan perwakilan Serikat Pekerja dengan positif. “Prinsipnya Pak Prabowo, termasuk dari pemuka agama, kawan-kawan mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan juga beberapa kelompok lain yang diundang, merespons baik, bahkan suasana sangat cair,” pungkasnya. (Red)

 

Jakarta – Pemerintah dan berbagai stakeholder transportasidarat semakin menaruh perhatian serius terhadap keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, yaitu titik pertemuan antara rel dan jalan yang sering kali menjadi lokasi kecelakaan tragis. Menurut PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Juli2025, tercatat 34 kecelakaan yang melibatkan kendaraan di perlintasan sebidang wilayah operasi Jakarta, memperkuat urgensi kampanye keselamatan publik oleh semua pihak terkait.

Mengambil momentum ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Kolaborasi Antara Kementerian dan Lembaga Untuk Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api”,yang berlangsung pada Rabu, 27 Agustus 2025 di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta.

Dukungan Jasa Raharja terhadap penyelenggaraan forum ini merupakan bentuk komitmen kuat perusahaan terhadap upaya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan transportasi yang lebih selamat. Komitmen ini selaras dengan mandat Jasa Raharja sebagai perusahaan asuransi sosial milik negara yang tidak hanya memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, tetapi juga aktif mendorong langkah-langkah pencegahan kecelakaan lalu lintas.

Ikut serta dalam acara ini adalah Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana serta Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja Hervanka Tri Dianto. Turut hadir pula perwakilan dari sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), PT KAI,Korlantas Polri, para pakar transportasi, serta akademisi.

Sinergi Pentahelix untuk Tekan Kecelakaan

Dalam paparannya, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzanamenegaskan bahwa sebagai perusahaan asuransi sosial milik negara, Jasa Raharjatidak hanya memberikan santunan dan pelayanan kepada korban kecelakaan lalulintas, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan.

“Tugas dan fungsi Jasa Raharja adalah melindungi korban kecelakaan lalu lintas,tapi kami fokus juga pada bagaimana meningkatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder agar masyarakat agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Untuk seluruh stakeholder, ayo kita sama-sama kolaborasi dan urun rembuk untuk melahirkan solusi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Salah satunya adalah bagaimana kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang ini ke depannya menjadi semakin sedikit korbannya,” ungkap Dewi.

Dewi juga menambahkan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix dalam menciptakan transportasi yang selamat,aman, dan berkelanjutan. “Setiap langkah kolaborasi kita saat ini adalah investasi bagi perjalanan yang lebih selamat esok hari. Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga demi keselamatan masyarakat di perlintasan sebidang kereta api,” tuturnya.

Kecelakaan dan Ancaman Kemiskinan Baru

Sekretaris Jenderal MTI Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU. dalam paparannya menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidangsebagai salah satu titik rawan (blackspot) yang kerap menimbulkan korban jiwa. Kalau terus dibiarkan dan tidak ada segera solusinya, maka berpotensi untuk menciptakan kemiskinan baru. Ia pun berharap agar FGD ini bisa menjadi pemantik bagi semua stakeholder untuk bisa menyelesaikan tersebut.

“Salah satu tujuan dari program Asta Cita dari Pak Presiden Prabowo Subianto adalah pengentasan kemiskinan, maka kemiskinan itu sebenarnya bisa dientaskan ketika kecelakaan lalu lintas bisa kita tanggulangi. Mengapa demikian? Karena 27.895 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas itu adalah pejuang-pejuang keluarga, para kepala keluarga yang mencari nafkah. Kalau mereka kecelakaan lalu meninggal dunia, berarti tidak ada lagi pencari nafkahnya dan berpotensi untuk menjadi kemiskinan baru,” ungkap Haris.

FGD ini diharapkan menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan peransemua stakeholder, mulai dari regulator, operator, penegak hukum, akademisi,hingga masyarakat luas. Kolaborasi lintas sektor diyakini sebagai kunci menekanangka kecelakaan lalu lintas, khususnya di perlintasan sebidang kereta api.