Kategori: LEBAK

Rangkasbitung, Djawaranews.com – Program pembebasan tunggakan dan denda pajak kendaaran yang telah dilaksanakan sejak tanggal 10 April 2025 secara umum berdampak signifikan pada kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Namun demikian untuk wilayah Kabupaten Lebak, Kecamatan Rangkasbitung masih menempati urutan tertinggi dari data kendaraan yang menunggak. Tim Pembina Samsat Rangkasbitung Bersama Bapenda Provinsi Banten Pergiaskan kebijakan tersebut agar masyarakat Kecamatan Rangkasbitung dapat memanfaatkan sebaik baiknya, mengingat program ini hanya sampai tanggal 30 juni 2025. Tidak hanya itu, Tim Pembina Samsat Rangkasbitung Bersama Bapenda Provinsi Banten mensosialisasikan Pajak Daerah, Opsen PKB dan BBNKB. (22 Mei 2025)

Dihadiri perwakilan masyarakat Kecamatan Rangkasbitung, Intan selaku pembicara mewakili Bapenda Provinsi Banten menjelaskan perihal pajak daerah berikut pembagian penerimaan pajak daerah. Subur menambahkan bahwa kebijakan opsen tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk Pembangunan Kabupaten Lebak. Dari sisi registrasi dan identifikasi kendaraan, Sabar mewakili Kanit Regident menjelaskan persyaratan dan prosedurnya sehingga Masyarakat yang akan membayar pajak terlebih dahulu dapat mempersiapkan dan melengkapi persyaratannya. Taufik selaku pembicara dari Jasa Raharja menjelaskan tugas dan fungsi Jasa Raharja sebagai asuransi sosial untuk korban kecelakaan lalu lintas. Mengingat pentingnya perlindungan dasar korban kecelakaan lalu lintas, kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas terus disosialisasikan. Antusiasme para audiens ditunjukan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para pembicara. sebagai bentuk apresiasi panitia memberikan cinderamata kepada para audiens yang bertanya.

Di tempat yang berbeda, Arny Irawati Tenriajeng selaku Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Banten menegaskan bahwa Jasa Raharja mendukung Peraturan Gubernur Provinsi Banten tentang Program Pemutihan Pokok Pajak Dan Denda Kendaraan Bermotor serta berharap masyarakat  dapat memanfaatkan program ini sebaik baiknya karena akan berakhir sampai 30 juni 2025. (Yon)

Lebak, Djawaranews.com – Terjadi insiden di area PT Samudra Banten Jaya (PT SBJ) tepatya di wilayah blok Cipicung kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten pada Kamis (15/5/25). Ratusan warga sekitar yang berasal dari Kampung Cikoneng merangsek mendatangi lokasi pengolahan Emas yang dikelola oleh PT HGS yang merupakan mitra kerja dari PT SBJ sebagai pemilik IUP pertambangan di wilayag tersebut.

Menurut informasi yang berhasil di peroleh awak meedia, Insiden berawal ketika Humas dari PT SBJ mendatangi Blok Cipicung dengan dikawal 5 orang anggota Brimob Polda Banten bersenjata lengkap.

Kedatangan Humas beserta rombongan anggota Brimob tersebut untuk menggantikan petugas pengamanan yang bertugas di Blok Cipicung.

Adapun blok Cipicung merupakan lokasi pertambangan emas yang dikelola oleh PT HGS dan memakai jasa pengamanan dari warga setempat yang di berdayakan.

“Kami tidak terima tiba-tiba Humas datang bersama anggota Brimob mau menggantikan kerja kami tanpa pemberitahuan bahkan tanpa surat tugas resmi dari Direktuir PT SBJ” Ujar kepala pengamanan di blok Cipicung, Eka saat dikonfirmasi Jum’at (16/5/25).

Menurutnya, tindakan Humas yang datang besama anggota Brimob bersenjatakan lengkap merupakan sebuah tindakan tendensius atau tindakan penekanan secara sepihak.

“Ini sebuah tindakan dzolim terhadap kami yang bekerja di sini, wajar kalau masyarakat bereaksi, tapi alhamdulillah semuanya bisa di redam” jelas Eka.

Hal senada dikatakan perwakilan masyarakal lainnya, Ho, bahwa tindakan memaksakan diri dari pihak humas tanpa pemberitahuan dan tanpa surat tugas yang resmi adalah sebuah perbuatan yang berpotensi melawan aturan yang ada.

“Situasi sempat memanas, sebab kami yang bekerja di Blok Cipicung tanpa pemberitahuan apapu akan digantikan oleh Huimas PT SBJ, saya sih menganggap ini adalah sebuah sikap pengusiran terhadap kami oleh pihak Humas” kata Ho.

Atas kejadian itu, waga masyarakat yang bekerja dan di berdayakan sebagai Pengamanan di Blok Cipicung meminta agar direktur PT SBJ sebagai pemilik IUP pertabangan untuk segera mengkaji ulang kinerja Humas dan membuat semua keputusan yang sesuai dengan aturan yang ada.

“Kepada direktur utaman PT SBJ, kami minta agar kinerja para staf bawhannya di evaluasi kembali, kami khawatir jika ada perbuatan sewenang-wenang yang nantinya akan berimbas dan berpotensi menimbulkan konflik” kata Ho lagi.

Sampai berita ini di publis, awa media masih berusaha untuk bisa menghubungi pihak-pihak yang terkait dengan insiden ini. (Yon)

LEBAK, Djawaranews.com – Menanggapi permasalahan masih adanya penambangan batu bara tanpa ijin yang sudah berjalan puluhan tahun di area Perhutani, yang terus disoal berbagai pihak, bahkan sampai pelaku penambangan ada yang menjalani proses hukum, yang fakta dan kenyataannya pertambangan batu bara tanpa ijin itu hingga hari ini tetap berjalan, mendapat tanggapan pegiat sosial Abdul Rohim, Selasa (13/5/2025).

Menurut Rohim, selama ini pihak Perum Perhutani dari KPH Banten, RPH Bayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panyaungan Timur, menurutnya tidak fair kalau dikatakan tutup mata apalagi melakukan pembiaran. Pasalnya yang jelas saya ketahui, pihak Perum Perhutani selalu berupaya memberikan larangan dan himbauan agar berhenti menambang. Akan tetapi pihak perhutanipun juga tentunya melihat dari sisi kebutuhan perekonomian masyarakat yang mayoritas menggantungkan penghasilan dari menambang. Jadi tidak bisa juga langsung melakukan secara represif, akan tetapi dilakukan melalui tahapan, yaitu melalui tahapan preventif dulu.

Begitu juga, untuk memberikan pemahaman dan solusi terhadap para penambang tidak cukup hanya dari satu intansi saja, akan tetapi perlu adanya turun tangan banyak pihak, terutama Pemkab dan Pemprov, ungkap Rohim.

Lanjut Abdul Rohim, kami paham dalam permasalahan tidak akan kebal hukum. Tapi, sebagai warga Lebak selatan, kami punya rasa empati terhadap para penambang. Mungkin yang lebih baik seharusnya mereka dibina, diberi masukan serta solusi agar dapat berpenghasilan dari cara usaha lain. Karena kami tahu, mereka juga terpaksa melakukan penambangan, karena satu-satunya pekerjaan yang bisa mereka kerjakan dalam mencari nafkah untuk menghidupi anak istri hanya dari melakukan penambangan batu bara tersebut, tandas Abdul Rohim.

Ini merupakan PR bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak juga Pemerintah Daerah Provinsi Banten, untuk berupaya mendapatkan solusi terbaik bagi masyarakat kecil yang kesehariannya menggantungkan kehidupan dari menambang batu bara, kerena jelas mereka harus melangsungkan kehidupan, mereka butuh makan dan tentunya biaya sekolah anak, pungkas Abdul Rohim. (Yon)

Lebak, Djawaranews.com – Mobil Siaga Desa Kadudamas, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak-Banten banyak manfaat yang di dapat dengan mempunyai mobil tersebut karena di desa Kadudamas masih banyak warga dengan ekonomi menengah kebawah yang sangat membutuhkan mobil untuk akses ke Rumah Sakit dalam kondisi urgen dan dengan cuaca yg tidak menentu seperti sekarang ini,” ujar Atang Kepala Desa Kadudamas, Senin (12/05/2025).

Atas terealisasinya mobil tersebut ada perjuangan yang telah di lalui namun semua bisa terbayar dengan senyum dari warga yg bisa tertolong dengan menggunakan mobil tersebut salah satunya warga kurang mampu yg kesulitan berjalan karena penyakit nya dan harus bolak balik ke Rumah Sakit untuk kontrol.

Semoga Dengan Adanya Mobil Siaga Desa bisa banyak membantu warga masyarakat Desa Kadudamas dan bisa menginspirasi desa lain untuk bisa menganggarkan Mobil Siaga Desa,” pungkasnya. (Yon)

LEBAK, Djawaranews.com – Perum Perhutani RPH Panyaungan Timur, BKPH Bayah, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten, TNI dan Polri terus mengambil langkah preventif melalui pemasangan plang larangan di sejumlah titik kawasan Perum Perhutani, tepatnya di Block Cepak Pasar, Ledeng Pemandian dan Cinunggul, Desa Karangkamulyan, wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Bayah, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Panyaungan Timur, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang berpotensi menjadi lokasi tambang batu bara ilegal.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan dan mencegah eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang dapat merusak lingkungan serta mengganggu ekosistem di wilayah tersebut, Selasa (13/05/2025).

Sebagai langkah upaya, Perum Perhutani secara rutin melakukan penanganan Gukamhut (illegal mining) dan dilakukan secara bertahap, diantaranya Komsos, patroli, reklamasi dan penanaman, hingga pendekatan, dalam upaya peralihan mata pencaharian warga dengan tujuan agar hutan kembali lestari, lingkungan terjaga dan terhindar dari bahaya maupun bencana, serta dapat merubah paradigma masyarakat dalam meraih kesejahteraan dengan pola yang legal, aman dan nyaman untuk semua pihak.

“Kami sudah sering melakukan tindakan persuasif dan tegas, namun sedikit demi sedikit. Ini kami lakukan, bukan kami tutup mata atau lakukan pembiaran, langkah kami sudah maksimal meskipun dengan minimnya petugas yang kami miliki,” ucap Asisten perhutani, Luckyta.

Dan kami akan terus melakukan sosialisasi terhadap penambang, bagaimana caranya agar bisa beralih profesi ke usaha yang lain, imbuhnya.

Di tempat terpisah, salah satu penambang, Nawi mengatakan bahwa dirinya kebingungan untuk beralih profesi kepada usaha yang lain. Dia mengaku hanya dengan menjadi kuli penambangan seperti itulah dia menafkahi anak istrinya.

“Kami bukannya tidak mau beralih profesi sebagai penambang, tapi kami harus bekerja apalagi selain seperti ini untuk menghidupi anak istri dan orang tua kami. Saya berharap janganlah menyudutkan dan menginterfensi kami sebagai rakyat kecil, tolong berikan solusi terhadap kami, biar kami bisa makan,” ratapnya. (Yon)

Lebak, Djawaranews.com — Dalam rangka meningkatkan mutu tata kelola pendidikan & memperkuat komitmen antipungutan liar (pungli), Bupati Lebak H. Hasbi Asyidiki Jayabaya menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Pembinaan Kepala Sekolah TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Lebak yang berlangsung di Aula Multatuli, Setda Lebak.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ini diikuti oleh 1.116 kepala sekolah dan turut dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Setda Lebak, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPKAD, Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak.

Dalam sambutannya, Bupati Hasbi menekankan pentingnya integritas, keikhlasan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan satuan pendidikan. Beliau juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lebak tidak mentoleransi praktik pungli dalam bentuk apapun.

“Jalankan tugas dengan tulus dan profesional. Jangan ada pungli. Jika menemukan penyimpangan, laporkan langsung kepada saya. Saya telah memberikan nomor pengaduan pribadi untuk memastikan keterbukaan dan penanganan cepat,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, Bupati mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara transparan dan tepat guna. Ia menegaskan agar tidak ada kebocoran dana kepada pihak-pihak eksternal seperti Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) atau organisasi lainnya.

“Dana BOS harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan ada temuan lagi. Jika ada, silakan laporkan langsung,” tambahnya.

Kegiatan pembinaan ini juga menjadi forum interaktif di mana beberapa kepala sekolah menyampaikan aspirasi, kendala di lapangan, serta masukan langsung kepada Bupati demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Lebak.

Pemerintah Kabupaten Lebak terus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang bersih, berkualitas, dan berdaya saing, sejalan dengan visi pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Bupati Hasbi Asyidiki Jayabaya. (Yon)

Rangkasbitung, Djawaranews.com – Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Salah satu yang telah konsisten dilaksanakan adalah kegiatan SIGAP (Samsat Initiative for Growth Achievement). Abi Rizky beserta tim dari Jasa Raharja Samsat Rangkasbitung melaksanakan kunjungan di kantor Pemerintah Desa Daroyon di Cileles. (Senin, 05 Mei 2025)

Diterima baik bidang staff desa, Abi Rizky menghimbau bahwa adanya program relaksasi pajak kendaraan sampai tanggal 30 Juni 2025 agar dapat diinformasikan secara intensif kepada warganya. Disaat yang bersamaan Nazib  menjelaskan salah satu program manfaat jaminan Jasa Raharja yaitu SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Taufik menjelaskan bahwa SWDKLLJ dapat dimanfaatkan jika masa lakunya aktif, sebagaimana diketahui bahwa pajak kendaraan dengan SWDKLLJ merupakan satu paket sehingga jika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas akan menghambat percepatan proses penjaminan biaya perawatan di fasilitas Kesehatan jika pajak kendaraannya tidak aktif.

Kegiatan SIGAP yang dilakukan Jasa Raharja merupakan salah satu bentuk proaktif dalam meningkatkan kepatuhan instansi dalam membayar pajak kendaraanbermotor. Tidak hanya itu, kegiatan SIGAP sebagai salah satu upaya aktualisasi kepemilikan kendaraan yang dimiliki. Kegiatan SIGAP merupakan bagian dari komitmen PT Jasa Raharja untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan seluruh stakeholder, dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan terus berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan instansi dan masyarakat demi menciptakan lingkungan yang kondusif dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. (Yon)

Lebak, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten Lebak kembali menggelar Seba Baduy Tahun 2025. Mengusung tema “Ngajaga Tradisi, Ngaraksa Harmoni Pikeun Indonesia Maju”, Seba Baduy Tahun 2025 diselenggarakan pada 1- 4 Mei 2025 bertempat di Alun-alun Rangkasbitung dan Pendopo Kabupaten Lebak. Rangkaian kegiatan Seba Baduy Tahun 2025 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Budi Santoso pada Kamis, 1 Mei 2025.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah mengatakan bahwa Seba Baduy merupakan perwujudan rasa syukur atas panen melimpah selama 1 tahun sekaligus ajang silaturahmi anatar warga Baduy dengan pimpinannya dalam hal ini adalah Bupati dan Gubernur. Baduy harus dijadikan tuntutan bukan hanya sekadar tontonan karena banyak memiliki pikukuh atau prinsip hidup yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat adat Baduy. Sekda menambahkan, dengan adanya perkembangan teknologi, kita harus bisa memanfaatkan teknologi sehingga bisa mendatangkan wisatawan ke Kabupaten Lebak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Imam Rismahayidin dalam laporannya mengatakan bahwa Seba Baduy 2025 menjadi kali ke-4 masuk dalam Kharisma Even Nusantara Kemenpar. Terdapat Duta Besar dari 18 Negara yang akan menghadiri Seba Baduy 2025 dan ditargetkan mendatangkan sebanyak 35.000 wisatawan.

Pada kesempatan tersebut, Sekda beserta Forkopimda mengunjungi pameran ekonomi kreatif yang turut memeriahkan Seba Baduy 2025 yang berlokasi di Alun-alun Rangkasbitung.

Ragam kegiatan dihadirkan sebagai rangkaian kegiatan Seba Baduy 2025, diantaranya Camping Ground, Bincang Budaya Baduy, penampilan Wayang Golek serta prosesi Murwa Seba Baduy. (Nri)