Kategori: Kab. Serang

Serang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), saat ini tengah melakukan proses verifikasi penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu. Mengingat, Tahun 2025 DPRKP mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp5 miliar untuk bantuan pembangunan rutilahu.

”Saat ini sedang tahap verifikasi untuk 200 unit rutilahu. Kita memiliki satu data rutilahu, dari 200 penerima itu tinggal mana yang lebih diprioritaskan hasil musrenbang dan usulan beberapa lembaga,” kata Kepala Bidang (Kabid) Perumahan di DPRKP Kabupaten Serang, Deni Hartono di Setda Kabupaten Serang pada Selasa, 22 April 2025.

Dikatakan Deni bahwa untuk tahap verifikasi sudah mencapai 90 persen. Namun, berdasarkan hasil verifikasi banyak usulan dengan permintaan pembangunan dan peningkatan rumah. Sedangkan untuk program DPRKP bukan untuk peningkatan rumah melainkan prioritas untuk pembangunan.

”Kalau peningkatan rumah belum bisa kita tangani, berarti ini untuk yang 200 unit ini khusus untuk pembangunan. Jadi dari rumah yang tidak layak huni kita robohkan dan dibangun baru. Untuk anggaran setiap rutilahu sebesar Rp25 juta,” terangnya.

Deni mengungkapkan, berdasarkan data pada Tahun 2025 menyisakan sebanyak 8.196 Rutilahu yang sudah adanya Surat Keputusan (SK) Bupati Serang yang mana dari jumlah tersebut sebanyak 617 sudah dibangun dari berbagai program bantuan, sehingga menyisakan sebanyak 7.579 unit rutilahu karena RTLH menjadi Sadar atau Satu Data Rutilahu.

Sehingga, dalam penanganan rutilahu baik DPRKP, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang, CSR Bank bjb KCK Banten, Pemprov Banten, maupun Pemerintah Pusat jika akan melakukan penanganan rutilahu menggunakan Satu Data Rutilahu.

”Kedepannya para pengampu rutilahu baik kita (DPRKP), Baznas, CSR Bank bjb, pemerintah provinsi, maupun bersumber dana dari APBN menggunakan data kita (Satu Data Rutilahu) untuk penanganannya. Kita juga sudah ada beberapa yang MoU dengan DPRKP baik Bank bjb, Baznas dan provinsi intinya untuk penanganan rutilahu menggunakan data kita,” jelasnya.

Lebih lanjut Deni menjelaskan, sebagai inovasi DPRKP dalam penanganan rutilahu melalui digital dengan diluncurkannya Aplikasi Digital Monitoring atau Digimon Rutilahu. Nantinya, untuk pengajuan pembangunan rutilahu melalui Aplikasi Digimon.

”Kami siapkan dashboard siapa pun bisa mengakses, jadi penanganannya dengan usulan bukan dalam bentuk proposal fisik tapi melalui aplikasi. Lebih jelasnya seperti Serang Open, nanti masing-masing desa punya akun supaya bisa mengakses,” paparnya.

Sekadar diketahui, Digimon adalah sebuah aplikasi berbasis teknologi digital yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemantauan berbagai aspek penting terkait perumahan dan kawasan organisasi di Kabupaten Serang. Aplikasi ini mencakup informasi yang komprehensif, meliputi Perumahan, RTLH, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), dan Kawasan Kumuh, yang tujuannya adalah mengelola data secara real-time, Mendukung strategi perencanaan, Mempermudah koordinasi, dan Memantau kemajuan Pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – PT Jasa Raharja Wilayah Banten merealisasikan komitmennya dalam mendukung keselamatan lalu lintas dengan melaksanakan program pembinaan kepada pelajar di sejumlah sekolah menengah di wilayah Kabupaten Serang. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana strategis yang disusun berdasarkan data periode Januari hingga Maret 2025, di mana pelajar tercatat sebagai salah satu kelompok yang paling rentan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas .

Program bertajuk “Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas untuk Pelajar” telah dilaksanakan secara di SMAN 1 Petir yang masuk di wilayah rawan kecelakaan, khususnya di sekitar jalur utama Kabupaten Serang. Kegiatan ini meliputi penyuluhan langsung, diskusi interaktif, serta pembagian materi edukatif yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi keseharian pelajar.

Selain itu, Jasa Raharja juga menggelar program “Pengajar Peduli Keselamatan Lalu Lintas” yang menyasar para guru sebagai ujung tombak edukasi berkelanjutan di sekolah. Para guru dibekali dengan pemahaman dasar tentang keselamatan lalu lintas serta metode penyampaian materi yang dapat disisipkan dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

Kepala Sub Bagian Iuran Wajib, Haris Subekti, menjelaskan, “Kami ingin membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya keselamatan di jalan sejak usia dini. Melalui pendekatan ke pelajar dan pendidik, kami berharap nilai-nilai keselamatan dapat tertanam dan menjadi budaya di lingkungan sekolah.”

Program ini mendapat sambutan positif dari pihak sekolah, guru, dan siswa yang mengikuti kegiatan. Banyak guru menyampaikan harapan agar program serupa dapat dijadikan agenda rutin, mengingat tingginya risiko yang dihadapi siswa dalam perjalanan menuju dan dari sekolah.

Ke depan, Jasa Raharja akan terus memperluas cakupan program edukasi keselamatan ini ke wilayah lain di Provinsi Banten sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menekan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. (Trg)

Serang,Djawaranews.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang tahun 2026 pada Senin, 21 April 2025 secara daring di Ruang Rapat Bapperida. Musrenbang dimaksudkan untuk membangun sinergitas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2026.

“RKPD penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah tahunan yang disusun dengan berpedoman pada RKP nasional, RKPD provinsi, serta RPJMD kabupaten,” ucap Pj Sekda Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto dalam sambutannya.

Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD, kata Rudy, dilaksanakan dengan mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Berdasarkan regulasi tersebut, lanjut Rudy, dalam rangka penyusunan RKPD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. “Bapperida juga melakukan pembahasan untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing,”paparnya.

Lebih lanjut, Pj Sekda Rudy memaparkan, secara khusus kegiatan musrenbang tingkat kabupaten bertujuan pertama menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, kedua menyepakati program kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta rencana lokasi program pembangunan.

Kemudian ketiga, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan keempat dalam rangka mengklarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota, dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang kecamatan.

“Hasil Musrenbang RKPD kabupaten ini penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD, yang selanjutnya menjadi acuan seluruh perangkat daerah dalam menetapkan renja perangkat daerah tahun 2026,” terangnya.

Adapun target-target yang dicapai, sambung Rudy, tertuang dalam indikator makro pembangunan diantaranya peningkatan proporsi PDB ekonomi kreatif, laju pertumbuhan ekonomi, indeks pelayanan publik, serta penurunan target pada beberapa indikator diantaranya tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, dan tingkat inflasi daerah.

“Saya ingin mengingatkan pentingnya berkolaborasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RKPD sangat bergantung pada kerja sama dan komitmen kita semua,”tuturnya.

Turut hadir, Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra, Haryadi, Kepala Bapperida Rachmat Maulana, Staf Ahli Bupati Sugihardono dan Rahmat Setiadi, dan Kepala Badan Kesbangpol Epi Priatna. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang mengejar target Desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) mencapai 80 persen dengan membentuk Forum Kabupaten Serang Sehat (FKSS). Mengingat, dari 178 desa atau sekitar 53 persen dari 326 desa di Kabupaten Serang yang sudah terbebas dari SBS.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Serang Freddy Lamhot Sinurat mengatakan hampir 10 tahun yang lalu sebelumnya Pemkab Serang sudah punya Forum Kabupaten Serang Sehat. Hal tersebut dikarenakan amanah dari pemerintah untuk menjadi kabupaten sehat.

“Forum Kabupaten Serang Sehat saat ini merupakan salah satu unsur untuk penilaian, walaupun sebenarnya kita tidak terpaku pada penilaian, tapi kita ingin bagaimana caranya supaya menyandang gelar kabupaten yang sehat,” ujarnya di ruang Rapat Bapperida.

Untuk menyandang kabupaten sehat, kata Freddy, di Kabupaten Serang ada sembilan tatanan mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pasar, dan industri yang harus dipenuhi semua indikatornya.

“Kita Bapperida selaku tim Pembina Forum Komunikasi Kabupaten Serang Sehat sebenarnya sudah bekerja untuk memastikan semua indikator ini diampu dan dikerjakan oleh OPD yang terkait,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa sebenarnya dari RPJMD tahun 2016-2021 hingga 2026, pihaknya sudah mengawal bagaimana agar kegiatan tersebut dilakukan oleh OPD. Agar kemudian OPD konsen melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Kabupaten Serang.

“Tetapi kita punya kendala terkait penilaian kabupaten sehat yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita memang belum mendapatkan penilaian di Kabupaten Serang Sehat, karena persyaratan untuk mendapatkan penghargaan atau penilaian Kabupaten Serang Sehat itu status ODF di atas 80 persen, saat ini masih di bawah 80 persen atau 54 persen, itu yang akan kita kejar,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mencoba membenahi lagi Forum Kabupaten Serang Sehat, yang mana forum itu 10 tahun lalu sudah dibentuk tapi kurang aktif.

“Makanya kita hari ini membenahi dan mengaktifkan lagi, kita revitalisasi, mudah-mudahan lewat pembentukan forum Kabupaten Serang Sehat ini bisa berkolaborasi antara tim pembina dan forum kabupaten. Kita berkolaborasi bagaimana supaya program kegiatan yang ada di pemerintah bisa diintegrasikan dengan program yang ada di masyarakat,” terangnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang Istianah Hariyanti mengatakan pada Kamis, 17 April 2025 menjadi pertemuan awal untuk dibentuknya Forum Kabupaten Serang Sehat.

“Ini menjadi salah satu syarat dan inti penting dari terwujudnya Kabupaten Serang sehat, di mana di Kabupaten Serang sehat ini ada 9 tatanan yang harus kita penuhi dari semua unsur, baik sarana prasarana, sumber daya manusia, dan proses, ada sembilan tatanan yang indikatornya cukup berat untuk dihasilkan,” ujarnya.

Menurut dia, yang paling berat dari sembilan indikator di Kabupaten Serang sehat adalah Desa SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan). “Karena saat ini desa SBS di kita baru 178 desa atau sekitar 53 persen dari 326 desa di Kabupaten Serang,” ucapnya.

Sementara kata dia, syarat supaya menjadi Kabupaten Serang sehat adalah minimal 80 persen desanya harus SBS. Oleh karena itu, pihaknya berjuang bersama-sama untuk mengejar target tersebut. “Jadi dengan adanya forum ini kita bersama-sama makin cepat akselerasinya untuk mencapai Kabupaten Serang sehat,” katanya.

Kedepannya diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang membuang air besar sembarangan atau di tempat terbuka, seharusnya buang air besar di jamban yang sehat. Istianah mengatakan SBS di Kabupaten Serang Sehat tidak hanya fokus penilaian pada prasarana saja, akan tetapi lebih pada perilaku.

“Mungkin dia tidak punya jamban, tapi dia bisa sharing, dia mungkin bisa menggunakan MCK masjid atau tetangganya dan saudaranya, itu bisa dikategorikan tidak buang air di tempat terbuka,” ucapnya. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Asisten Daerah (Asda) 3 Bidang Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Ida Nuraida menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Raden Ajeng Kartini di Lapangan Pendopo Bupati Serang pada Senin, 21 April 2025. Pada momen Peringatan R.A Kartini, diwajibkan bagi perempuan untuk mengenakan baju kebaya dan laki-laki baju silat kaserangan.

Ida Nuraida mengatakan, Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April bukan sekadar seremoni, melainkan panggilan untuk bertindak. “Ini merupakan tonggak sejarah bagi kebangkitan kaum perempuan untuk berkiprah atau bermanfaat lebih luas untuk masyarakat,” ujarnya usai upacara di Pendopo Bupati Serang.

Berkiprah, bermanfaat dalam artian, sebut Ida, baik dari sisi pendidikan, pekerjaan, persamaan dalam hukum, dan juga pemerintahan serta politik. “Jadi perempuan diberikan kesempatan oleh Raden Ajeng Kartini untuk bermanfaat bagi masyarakat lebih luas lagi selain di rumah,” katanya.

Mengingat hal demikian, sambung Ida, karena saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan dalam kesempatan atas perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak sia-sia. “Ini merupakan inspirasi bagi kaum perempuan untuk berkiprah lebih luas lagi karena tidak ada perbedaan lagi, tinggal perempuan itu sendiri yang mewarnai atau mengatur hidupnya supaya seimbang antara pekerjaan di luar rumah dengan kondisi di rumah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Ida mengungkapkan, semangat Kartini ada pada pelajar yang gigih menuntut ilmu dan berani bermimpi tinggi. Juga ada pada perempuan pekerja apa pun profesinya melalui dedikasi, karya, dan kontribusi untuk masyarakat. “Kartini ada pada pemimpin, guru, aktivis, inovator, seniman, dan siapa pun yang terus berjuang membuka jalan bagi perempuan lainnya,” ucapnya.

Oleh karenanya, Ida menegaskan, tak ada kata terlalu muda atau terlalu tua untuk menyalakan semangat Kartini, serta tak ada peran yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan. Maka, sepatutnya untuk terus menghidupi semangat Kartini.

“Dengan belajar, bekerja, berkarya, dan mengambil bagian dalam kemajuan bangsa, mari bersama membuka lebih banyak ruang partisipasi, menolak segala bentuk diskriminasi, dan memastikan setiap perempuan Indonesia bisa tumbuh dan berdaya, dari mana pun ia berasal,” tandasnya.

Turut hadir pada Apel Peringatan Hari Kartini Sekretaris Daerah (Sekda), Rudy Suhartano, Para Staf Ahli Bupati, para Asda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Serang. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Asisten Daerah (Asda) 1 Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Serang, Haryadi menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Pendopo Bupati Serang pada Kamis, 17 April 2025. Turut hadir para Kepala OPD, pejabat eselon 3, 4 dan para ASN di lingkungan Pemkab Serang.

Dalam amanatnya, Asda 1 Haryadi menyampaikan pada momen ini menjadi refleksi penting bagi sebagai aparatur sipil negara, untuk terus menjaga semangat pengabdian dan tanggung jawab dalam melayani masyarakat dan bangsa. Sebab, sebut dia, hari kesadaran nasional bukan hanya sekadar agenda seremonial, melainkan merupakan momentum untuk memperbarui komitmen sebagai pelayan publik.

”Dalam era birokrasi yang semakin dinamis dan tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks, kita dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kedisiplinan dalam bekerja,” tegasnya.

Selain itu, lebih lanjut Haryadi menegaskan, hari kesadaran nasional juga mengingatkan akan pentingnya menjaga etika, moral, dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Maka dalam setiap tindakan, keputusan, dan pelayanan akan menjadi cerminan dari wajah institusi ini di mata masyarakat.

”Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap tugas dan pekerjaan sebagai ladang pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara,” tandasnya.

Mengingat, sambung Haryadi, ASN adalah bagian dari roda penggerak pada OPD masing-masing, kecil atau besar peran yang diemban harus saling melengkapi. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh jajaran untuk tidak pernah lelah berbuat baik, terus menjaga semangat bekerja cerdas, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas.

”Ini semua demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak nyata,” tuturnya. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 270/433/Tapem/2025 tentang Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2025 sebagai hari libur. SE dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) pertanggal 16 April 2025.

SE Bupati Serang tersebut menyusul SE Bupati Serang Nomor 270/416/Tapem/2025 tanggal 9 April 2025, tentang PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 187 Tahun 2025 tentang Hari PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagai Hari Libur.

Kemudian Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3/2385/OTDA Tanggal 14 April 2025, tentang Hari Libur pada PSU dan Pilkada Ulang. Mengingat, PSU Pilkada Kabupaten Serang 2024 dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 24 Februari 2025.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mengapresiasi Bupati Serang dengan menerbitkan SE yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Yang mana pada poin ke 3 dalam SE tersebut, Perusahaan swasta agar meliburkan karyawan/pekerja bagi yang memiliki hak pilih (Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Serang) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang.

”Maka dari itu kami mengapresiasi kepada Bupati Serang maupun Pemkab Serang dimana satu-satunnya daerah yang mengeluarkan SE tersebut,”ucap Anggota Bawaslu Provinsi Banten, Sumantri disela Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Swiss Belin Modern Cikande pada Rabu, 16 April 2025.

Karena asumsinya, jelas Sumantri PSU di laksanakan pada 19 April 2025 hari sabtu jika di pemerintahan merupakan hari libur. Akan tetapi, untuk perusahaan tidak meliburkan karyawannya yang mana ada pegawai yang masuk shift di hari sabtu. ”Itu menjadi atensi kami bahwasanya apresiasi kepada Bupati Serang untuk melaksanakan kegiatan 19 April kedepan agar meningkat partisipasi pada saat pencoblosan,”katanya.

Senada di sampaikan Anggota Bawaslu Kabupaten Serang, Ari Setiawan. Kata dia, dengan diterbitkannya SE Bupati Serang sebuah asa kesuksesan Pilkada Kabupaten Serang 2024 pada Sabtu 19 April 2025. ”Ini sebuah asa suksesnya PSU,”ujarnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan dengan mengeluarkan surat edaran kepada perusahaan-perusahan untuk mengizinkan karyawan memberikan hak pilihnya jika pada hari tersebut masuk kerja. ”Perusahaan karena Sabtu libur, perusahaan yang kena shift masih masuk sudah di edarkan surat untuk memberikan waktu kepada masyarakat yang ber KTP Kabupaten Serang, untuk menyalurkan hak pilihnya,”katanya.

”Adapun untuk target (partisipasi pemilih) pada PSU saya berharap tidak kurang dari partisipasi kemarin, bahkan berharap lebih, makanya ke masyarakat ini tanggung jawab kita semua. Ini hak masyarakat untuk kemajuan masyarakat, masyarakat harus peduli semuanya,”tuturnya.

Sekadar diketahui, angka partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Serang 27 November 2024 lalu sebesar 73,6 persen. Adapun DPT di Kabupaten Serang pada Pilkada 2024 mencapai 1.225.781 orang, sebanyak 904.219 di antaranya menggunakan hak pilihnya dengan suara sah berjumlah 831.493 dan suara tidak sah 72.726.

KPU Kabupaten Serang juga memastikan siap menggelar PSU Pilkada pada 19 April 2025 mendatang. PSU akan digelar di 2.355 TPS dengan 1.225.871 daftar pemilih tetap (DPT). (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni meninjau uji coba Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMK Negeri 1 Anyer, Kabupaten Serang. MBG di SMKN Anyer diselenggarakan Group Hotel Aston pada Selasa, (15/4/2025).

“Hari ini saya menghadiri kegiatan di SMK Negeri 1 Anyer dalam rangka kegiatan uji coba makan bergizi gratis yang difasilitasi dari group Aston di Provinsi Banten, yang kebetulan telah melakukan kegiatan serupa di beberapa sekolah,” ungkap Andra Soni.

Setibanya di SMKN 1 Anyer, Andra Soni didampingi Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawaty Andra Soni langsung menuju lokasi para siswa antre untuk mendapatkan makanan dengan sistem prasmanan.

“Metodenya di sini terlihat prasmanan, karena memang dimasak di dapur hotel, kemudian dengan dapur yang bersih dan juga tenaga ahli gizi yang berpengalaman. Kebetulan prakteknya di sekolah ini yang siswanya lebih dari 1.000,” katanya.

Selanjutnya, Andra Soni juga menyampaikan terima kasih kepada pelaku usaha yang berkenan terlibat aktif dalam program MBG tersebut.

“Kami akan monitor kegiatan ini, dan rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu satu bulan penuh. Mudah – mudahan nanti ada perkembangan dan ini bisa dilanjutkan seterusnya,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengapresiasi para siswa di SMKN 1 Anyer yang telah terbiasa membawa tempat makan dan minum ke sekolah. Hal itu dalam rangka menurunkan penggunaan plastik dan terkait kebersihan sekolah.

“Saya juga berpesan kepada para siswa untuk dapat biasakan makanan bergizi, makanan bergizi itu tidak harus mahal. Dan saya harap para siswa dapat semangat belajar agar masa depannya cerah,” jelasnya.

Sementara, Regional General Manager Archipelago International Banten Area Doddy Fathurahman, mengatakan pihaknya siap untuk berpartisipasi membantu program MBG sesuai dengan kemampuannya.

“Dengan trial ini, ini tanda-tanda yang bagus. Kita sesuaikan dengan kemampuan hotel dan jumlah siswanya,” ujarnya.

Selanjutnya, pihaknya menyampaikan akan melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis ke sejumlah sekolah dalam waktu 1 bulan.

“Untuk di SMKN 1 Anyer trial hari ini, tapi programnya satu bulan di April sampai akhir April,” pungkasnya. (Trg)