Kategori: Kab. Serang

SERANG, Djawaranews.com – Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Nusantara (PWN) menggelar kegiatan eksplorasi di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, pada Sabtu (26/4/2025). Kegiatan ini bertujuan menggali potensi sekaligus menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.

Rombongan wartawan bertolak dari Dermaga Karangantu, Pantai Gope, menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar satu jam menuju pulau kecil di Teluk Banten tersebut. Dalam perjalanan, warga memberikan masukan penting terkait kondisi dermaga yang kerap mengalami surut setelah pukul 11.00 WIB. Warga pun menyarankan agar dilakukan pengerukan dermaga guna memudahkan akses transportasi laut, terutama untuk kepentingan wisata dan distribusi logistik.

Setibanya di lokasi, rombongan disambut oleh Kepala Desa Pulo Panjang, Ratu Bilkis. Para wartawan diajak menelusuri berbagai aspek kehidupan warga dalam rangkaian program bertajuk “PWN Eksplorasi Pulo Panjang: Soroti RTLH, Kelautan dan Perikanan, serta Komunikasi.”

Dalam hal ini, Ketua PWN, Binter, membagi tim untuk mendalami tiga isu utama yakni, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sektor kelautan dan perikanan, serta akses komunikasi.

Salah satu temuan mencolok adalah kondisi RTLH di Kampung Peres. Seorang warga, Rika, yang tinggal bersama suami dan tiga anaknya, menempati rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan. Atap rumah bocor parah hingga menyebabkan kebanjiran saat hujan. Hingga kini, keluarga tersebut belum pernah menerima bantuan dari pemerintah.

“Saya hanya berharap rumah kami bisa diperbaiki. Kalau hujan, pasti bocor. Untuk makan sehari-hari saja susah, suami cuma dapat Rp35.000 sampai Rp50.000 per hari,” ungkap Rika dengan nada lirih.

Di sisi lain, sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi warga. Sekitar 90 persen masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Hasil tangkapan biasanya dijual ke Bojonegara dan Karangantu. Namun, nelayan mengeluhkan fluktuasi harga ikan yang kerap tak menentu.

Kegiatan eksplorasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan informasi antara warga dan pemangku kebijakan, serta memperkuat peran jurnalis dalam menyuarakan aspirasi masyarakat pesisir. (Trg)

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya guna menekan angka stunting dan kematian ibu dan bayi (AKI/AKB). Salah satunya dengan menggelar Penguatan Pelaksanaan Tumbuh Kembang bagi para Kader Posyandu dan Taman Pemulihan Gizi (TPG) di Aula Tb. Suwandi pada Senin, 28 April 2025.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) pada Dinkes Kabupaten Serang, Enik Ukmawati menuturkan bahwa kegiatan untuk penguatan tumbuh kembang balita pada kader posyandu dan TPG yang ada di puskesmas. Adapun jumlah yang diundang para TPG dan kader posyandu dari 31 Puskesmas, yang mana untuk masing-masing puskesmas ada tiga kader yang diundang.

“Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan pengetahuan para kader terkait dengan tumbuh kembang,” ujarnya disela-sela kegiatan.

Sedangkan untuk materi pertama, sambung Enik, terkait MPASI atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Serang dalam rangka menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.

“Jadi harapannya tidak ada lagi nanti penambahan stunting, kemudian juga AKI dan AKB juga bisa kita turunkan, dimulai dari menyelesaikan permasalahan gizi yang ada di masyarakat,” ungkapnya.

Enik menjelaskan, dengan mengundang kader posyandu dan petugas TPG dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul untuk Indonesia Emas 2045, karena anak-anak yang sehat dimulai dengan gizi yang baik. Seperti diketahui, saat ini memang masih ada permasalahan gizi yang ada di Kabupaten Serang, misalnya stunting, kemudian berat badan anak yang kurang, dan juga gizi buruk.

“Jadi dengan tata kelola dari gizi peran dari kader posyandu juga TPG ini harapannya untuk permasalahan gizi ini bisa dihilangkan, bisa diintervensi. Sehingga harapannya, tidak ada stunting lagi, tidak ada gizi buruk, tidak ada kematian ibu dan bayi,” tandasnya.

Sekedar diketahui Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Serang tahun 2018-2024 berdasarkan data e-PPGBM meliputi Tahun 2018 sebesar 24,09 persen, 2019 turun menjadi 20,38 persen, 2020 kembali turun 12,66 persen, 2021 10,66 persen, 2022 turun 8,69 persen, 2023 turun 5,66 persen, dan tahun 2024 turun menjadi 3,35 persen.

Sedangkan berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia dan Survei Kesehatan Indonesia (SSGI/SKI) Prevalensi Stunting di Kabupaten Serang mengalami penurunan sejak tahun 2019 sebesar 39,43 persen, Tahun 2021 turun menjadi 27,2 persen, tahun 2022 turun 26,4 persen, dan Tahun 2023 turun menjadi 23,9 persen. Sedangkan Tahun 2024 masih menunggu data dari Pemerintah Pusat melalui SSGI/SKI.

Sedangkan untuk AKI dan AKB data Dinkes Kabupaten Serang pada Tahun 2022 angka kematian ibu sebanyak 54 ibu yang meninggal dunia pasca persalinan, kemudian Tahun 2023 menurun menjadi 34 ibu, dan Tahun 2024 hingga Oktober ibu yang meninggal hanya 21 orang. Kalau untuk angka kematian bayi, Tahun 2023 sebanyak 200 bayi meninggal dan Tahun 2024 hanya 106 bayi.(Trg)

JAKARTA – Menjelang akhir masa jabatan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah masih terus mendapatkan apresiasi berupa penghargaan tingkat nasional. Untuk ketujuh kali, Ratu Tatu meraih Top Pembina Badan Usaha Milik daerah (BUMD) Award.

Penghargaan diberikan pada ajang BUMD Award 2025 dari Majalah Top Business di Jakarta pada Senin, 28 April 2025. Top Pembiina BUMD itu diraih berturut-turut sejak tahun 2019.

Prestasi tersebut sejalan dengan kemajuan dua BUMD milik Pemkab Serang, yakni PT BPR Serang (Perseroda), dan Perumda Tirta Albantani. Kedua BUMD ini pun dapat penghargaan pada ajang BUMD Award 2025 ini.

“Alhamdulillah, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Serang berterima kasih kepada jajaran direksi BPR Serang, dan Perumda Tirta Albantani atas kinerja dan pelayanan, serta kontribusi penting terhadap APBD Kabupaten Serang,” ujar Tatu kepada wartawan.

Menurutnya, penghargaan dengan kategori golden ini menjadi motivasi bagi Pemkab Serang dan BUMD untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. “Penghargaan membuat kami semua terus bekerja lebih baik lagi ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur PT BPR Serang, Dadi Suryadi mengatakan, kinerja perusahaannya tidak lepas dari arahan dan pembinaan pemegang saham, terutama Bupati Serang. Peningkatan kinerja terjadi dari mulai pendapatan, corporate responsibility (CSR), hingga deviden yang diberikan kepada Pemkab Serang.

Dadi mengurai, laba Bersih tahun 2023 (audit) Rp10 miliar, naik menjadi Rp12,8 miliar tahun 2024 (an-audit). Kemudian terjadi peningkatan dana pihak ketiga sebesar 7,08 persen.

PT BPR Serang dicatat berhasil menyetor deviden dari tahun buku 2008 sampai 2024 kepada Pemkab Serang sebesar Rp43,96 miliar. Kemudian berhasil memberi kontribusi CSR sebesar Rp302.344.094 tahun 2023, meningkat menjadi Rp302.393.431 pada tahun 2024.

“Penyaluran CSR sesuai dengan program strategis Bupati Serang, mulai dari pemberian beasiswa, hingga pengembangan UMKM yang menjadi penopang ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, kemajuan juga diberikan Perumda Tirta Albantani. “Alhamdulillah, ini tahun kedua kami meraih penghargaan dari Top BUMD Award,” ujar Direktur Utama Perumda Tirta Albantani, Eli Mulyadi.

Eli mengungkapkan, laba bersih tahun 2022 Rp43,6 miliar, naik menjadi Rp 48,3 miliar tahun 2023. “Ini setelah diaudit KAP dan BPKP,” ungkapnya.

Kemudian Perumda Tirta Albantani telah menunjukkan kemajuan dengan capaian kenaikan dividen pada tahun 2022 sebesar Rp900 juta, 2023 Rp 901 juta, dan 2024 Rp Rp 1,1 miliar. “Kami juga melakukan pengembangan digital dengan menciptakan tujuh aplikasi yang diperuntukkan bagi konsumen dan internal perusahaan,” pungkasnya.(Trg)

SERANG, Djawaranews.com – Meski perahu yang ditumpangi sempat kandas di muara karangantu, perjalanan puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Nusantara (PWN) yang sedang melaksanakan kegiatan ‘PWN eksplore Desa Kedesa dengan tujuan Desa Pulo Panjang, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, berhasil dilanjutkan setelah Anak Buah Kapal (ABK) berupaya mengeluarkan perahu dari lokasi karam dengan menggunakan sebilah bambu panjang sebagai pendorong.Dikatahui, Puluhan wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Nusantara (PWN) menggelar kegiatan eksplorasi di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, pada Sabtu (26/4/2025).

Rombongan wartawan bertolak dari Dermaga Karangantu, Pantai Gope, menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh sekitar satu jam menuju pulau kecil di Teluk Banten tersebut. Kegiatan ini bertujuan menggali potensi sekaligus menyoroti berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat setempat di Desa Pulo Panjang.
Usai perahu berhasil keluar dari dermaga karangantu, Ajib, salah seorang warga yang menjadi pemandu rombongan bercerita terkait kondisi dermaga yang kerap mengalami surut setelah pukul 11.00 WIB.

Akibat kondisi tersebut, banyak perahu yang kerap kesulitan saat hendak mau masuk dan keluar dermaga karangkantu. Ia menduga adanya pendangkalan pada muara Sungai tersebut.“Setelah pukul 11.00 Wib, saat laut surut sangat menyulitkan untuk bisa keluar masuk dermaga karena sungainya dangkal,” Ujar Ajib.

Untuk itu, Ajib berharap agar dilakukan pengerukan dermaga karangantu guna memudahkan akses transportasi laut di pelabuahan karangantu tersebut baik untuk kepentingan wisata, distribusi logistik dan jalur evakuasi pasien dari pulau yang membutuhkan penanganan medis di rumah sakit. “Akibat surutnya dermaga selain berpengaruh terhadap penggunaan bahan bakar perahu, kondisi tersebut juga memberlambat waktu perjalanan. Kasihan jika ada jika ada warga yang sakit dan butuh penangan medis di rumah sakit,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWN, Binter Saputra Ginting mengungkapkan sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung ekonomi warga di Desa Pulo Panjang. Kuranglebih sekitar 90 persen masyarakat berprofesi sebagai nelayan. “Hasil tangkapan nelayan di desa itu biasanya dijual ke Bojonegara dan Karangantu, sehingga jalur transportasi laut khususnya di dermaga karangantu perlu mendapat perhatian. Kerana selain untuk memperlancar jalur logistic, Pelabuhan karangantu juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi warga Kota Serang,” papar Binter.

Selain itu, menurutnya Akses komunikasi di Desa Pulo Panjang perlu mendapatkan perhatian. Pasalnya, selama peliputan, tim jurnalis menghadapi kendala komunikasi karena lemahnya sinyal seluler di banyak titik. Akses internet hanya bisa diperoleh melalui voucher WiFi lokal, namun koneksinya sangat terbatas dan hanya bisa digunakan di sekitar titik penjualan voucher. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Puluhan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Nasional bertolak menuju Pulau Panjang, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang, Banten. Sabtu 26 April 2025.

Kehadiran para jurnalis tersebut untuk menjalankan misi penting: meninjau dan menyaksikan langsung kondisi dan fasilitasi pulau penghujung di Kabupaten Serang

Pulau Panjang, dengan berbagai tradisi, menyimpan cerita kehidupan yang menarik untuk diungkap. Perjalanan menuju pulau ini memang tak mudah, namun semangat para jurnalis untuk mengupas realita di lapangan tak surut. Mereka ingin melihat langsung bagaimana masyarakat Pulau Panjang menjalani kehidupan sehari-hari.

Fokus utama kunjungan ini adalah peninjauan fasilitas publik. Tim jurnalis akan melihat langsung sarana pendidikan, akses kesehatan masyarakat, dan ketersediaan fasilitas dasar seperti jamban dan air bersih. Kondisi infrastruktur dan aksesibilitas pulau juga tak luput dari perhatian utama.

Kami ingin mengetahui secara langsung bagaimana kondisi masyarakat di Pulau Panjang,” ujar salah satu jurnalis Menararakyat yang ikut dalam rombongan. “Laporan ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi bagi masyarakat luas dan Pemerintah, agar memberikan perhatian lebih bagi pembangunan di pulau ini.” sambungnya.

“Kunjungan ini diharapkan dapat menyajikan laporan jurnalistik yang komprehensif dan berimbang, menginformasikan tantangan maupun potensi yang dimiliki Pulau Panjang,” ujar Banter Saputra Ginting Ketua PWN.

Laporan tersebut, sambung Banter, nantinya akan disiarkan melalui berbagai media, dengan harapan dapat menjangkau masyarakat luas, dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendorong pembangunan yang berdpak nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Panjang. Semoga kunjungan ini menjadi langkah awal untuk membuka cakrawala dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat di pulau terpencil ini. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto mengajak untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Serang. Oleh karenanya, harus ada kolaborasi antara semua lini otonomi daerah dijadikan kekuatan agar swasembada pangan di level lokal.

Ajakan disampaikan Rudy usai menjadi Inspektur Upacara Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXIX Tahun 2025, di lapangan Pendopo Bupati Serang pada Jumat, 25 April 2025.

Rudy mengatakan, setiap tanggal 25 April Hari Otda diperingati secara nasional ke-29, yang mana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memperingati secara nasional di Balikpapan. Sedangkan di semua daerah wajib menyelenggarakan upacara yang sama.

”Ada beberapa hal penting yang ditekankan oleh Pak Menteri, pertama upaya mewujudkan swasembada pangan. Harus ada kolaborasi antara semua lini otonomi daerah dijadikan kekuatan agar swasembada pangan di level lokal,” ujarnya.

Kalau untuk di Kabupaten Serang, kata Rudy, swasembada diupayakan untuk wilayah Kabupaten Serang terlebih dahulu. Nantinya, jika lebih baru dikirim ke daerah lain.

”Yang penting mengupayakan setiap daerah itu mendorong kebijakan-kebijakannya agar ketahanan pangannya lebih bagus lagi ke depannya,” katanya.

Kedua penekanan Mendagri yakni upaya mewujudkan swasembada energi.

”Ini yang agak repot, tapi setidaknya kita berupaya hemat energi atau mencari alternatif energi lain supaya tidak banyak menjadi bebannya PLN dan pemerintah,” ucap Rudy.

Yang ketiga pengelolaan sumber daya air, kata Rudy bahwa hal itu yang menjadi konsen Kabupaten Serang. Karena Kabupaten Serang ini tidak mempunyai air bersih air minum, yang mana saat ini cakupannya masih di bawah 14 persen sedangkan nasional meminta sebesar 14 persen.

”Kita masih di bawah 14 persen, makanya kita dengan teman-teman di PDAM, di dewan bagaimana mendorong PDAM ini agar lebih berperan di depan untuk menyiapkan air bersih kepada masyarakat, nanti berkolaborasi dengan badan usaha milik desa yang juga bergerak di bisnisnya untuk penyediaan air bersih,” paparnya.

Kemudian yang keempat, mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi dalam melayani kepada masyarakat. Kelima mengembangkan kewirausahaan, UMKM, koperasi di daerah supaya menjadi pilar ekonomi nasional.

”Adapun yang keenam, peningkatan akses kualitas pendidikan baik untuk SDM-nya, gurunya, kesejahteraannya, sarana prasarananya, fasilitasnya termasuk kurikulum di daerah kalau memungkinkan untuk beasiswanya baik guru maupun peserta didik. Pak Presiden mendorong untuk pemenuhan gizi melalui program memberikan makan bergizi gratis (MBG),” katanya.

Selanjutnya yang ketujuh upaya mewujudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata kepada masyarakat, sebut Rudy, di Kabupaten Serang masih ada desa yang sulit untuk dijangkau kondisi jarak yakni Desa Cikedung, Kecamatan Mancak dan Pulo Tunda.

”Saya minta Pak Kadinkes untuk siapkan Pustu atau Puskesmas Pembantu di 2026 untuk daerah terisolasi seperti Pulau Tunda menempatkan salah satu tenaga medis apakah perawat atau bidan desa untuk menangani desa terpencil,” ungkapnya.

Disamping itu juga sangat sulit ketika jalan Desa Cikedung akan dibangun, lantaran terkendala tanah milik Perhutani merupakan wilayah hutan yang dilindungi. Sehingga setelah mendapat izin dari Kementerian Kehutanan, baru pemda boleh membangun jalan tersebut.

”Mudah-mudahan 2026 bisa dibangun beton dengan jenis beton yang berbeda karena jalannya turun licin itu agak sangat berbahaya,” katanya.

Terakhir yang kedelapan, papar Rudy, yakni reformasi birokrasi. Pihaknya akan mencoba karena 29 OPD terlalu banyak, dengan semangat otonomi daerah bagaimana menyederhanakan birokrasi setidaknya agar tidak menambah PNS baru.

”Kalau pun menambah itu hanya mengisi yang pensiun sehingga tidak membebankan pemerintah daerah, dan tidak bersemangat menambah jumlah pegawai. Mudah-mudahan itu bagian upaya ke depan untuk membangun reformasi birokrasi Pemkab Serang untuk lebih efisien lagi,” tandasnya. (Trg)

Serang, Djawaranews.com Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Serang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Triwulan I. Rakor dilakukan untuk evaluasi kinerja TPID dan berupaya untuk menahan laju inflasi di Tahun 2025.

”Rapat koordinasi ini kita mengevaluasi sudah sampai mana kinerja TPID Kabupaten Serang tahun 2024 untuk menekan inflasi daerah,” kata hal itu disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto usai membuka rakor di Aula KH. Syam’un pada Kamis, 24 April 2025.

Meskipun inflasi daerah Kabupaten Serang masih bergabung dengan Kota Serang, kata Rudy, untuk ukurannya belum bisa dipisahkan secara kewilayahan dengan sebaran kegiatannya. Akan tetapi, setidaknya TPID Kabupaten Serang tahu persoalan apa pada tahun 2024 lalu.

”Kemudian kita mau membuat program-program dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagaimana mengantisipasi laju inflasi tahun 2025, supaya tidak melampaui target dari provinsi atau pemerintah pusat,” ungkapnya.

Biasanya, lebih lanjut Rudy mengungkapkan, inflasi Kabupaten Serang selalu di bawah level provinsi dan pusat. Akan tetapi, pihaknya ingin signifikan lagi untuk memengaruhi agar tidak terlampau pemberatan kepada masyarakat.

”Karena yang kita khawatirkan daya belinya semakin menurun,” ucapnya.

Rudy menyebutkan, saat ini ada persoalannya adalah dengan harga upah regional di Kabupaten Serang semakin naik. Dampaknya, banyak perusahaan-perusahaan di kawasan industri di Kabupaten Serang memilih untuk pindah tempat.

”Kalau ada karyawan atau pegawai-pegawainya warga Kabupaten Serang yang kerja di situ berarti sekarang mereka nganggur, kalau nganggur daya belinya menurun, khawatir nanti inflasi akan naik,” paparnya.

Oleh karenanya, Rudy memastikan akan mencoba menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat apa, maupun kemampuan masyarakat untuk membelinya seperti apa, sehingga yang diupayakan agar secara umum di makronya inflasi akan turun.

”Ini saya minta teman-teman dari para kepala dinas dan stafnya agar mengevaluasi sudah sampai mana upaya kita untuk menekan laju inflasi daerah,” jelasnya.

Turut hadir pada rakor tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serang, Tutty Amalia, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kabupaten Serang, Febrian Ripera, dan perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Serang.(Trg)

Serang, Djawaranews.com Petugas Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Serang melakukan pembongkaran lapak pedagang kaki lima (PKL) Pasar Ciherang pada Kamis, 24 April 2025. Pembongkaran dilakukan lantaran menyalahi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pantauan di lokasi, puluhan petugas Satpol PP tiba di Pasar Ciherang tepatnya di Kampung Taman Sari dan Bojong Neros, Desa/Kecamatan Cikande sekitar pukul 10.00 WIB. Langsung menyisir dan membongkar satu persatu lapak PKL yang berada di badan jalan sekitar Situ Ciherang menggunakan alat manual seperti linggis dan palu besar yang diangkut Mobil Truk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Dengan secara tegas membongkar lapak PKL, tidak ada perlawanan dari para pedagang karena mengakui bahwa berjualan di badan jalan milik negara menyalahi aturan yang berlaku.

Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengatakan, penertiban sebelumnya juga sudah dilakukan pada tahun lalu, namun kondisionalnya terjadi lagi banyak PKL berjualan di badan jalan Situ Ciherang. Sedangkan pembongkaran saat ini atas dasar laporan masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

“Sebelum dibongkar, kita sudah memberikan teguran sesuai SOP (standar operasional) kita, mulai dari peringatan teguran, kita berikan waktu untuk mereka membongkar sendiri, namun sampai saat ini masih berjualan. Sangat kita sayangkan, otomatis kita lakukan penertiban terutama yang berjualan di jalan, karena ini merambat jalan, kendaraan tidak bisa masuk,” ujarnya di sela-sela penertiban.

Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) pada Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Moch Yagi Susilo mengatakan saat ini pihaknya melakukan penertiban tuntas menindaklanjuti berdasarkan laporan dari masyarakat. Satpol PP berdasarkan tugas dan fungsi mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Trantibum.

Jadi, ketika ada laporan dari masyarakat bahwa ini menyalahi aturan berjualan di badan jalan. “Kalau secara ketentuan itu salah, makanya sesuai dengan laporan masyarakat kita menindaklanjuti laporan, kita sudah membuat surat imbauan, surat teguran 1, 2, dan 3. Lalu kita juga membuat surat agar ditertibkan secara mandiri, kalau tidak ditertibkan mandiri, mau tidak mau sesuai dengan tupoksi ditertibkan oleh Satpol PP,” tegasnya.

Yagi menyebutkan pembongkaran sebanyak 35 lapak PKL saat ini merupakan yang kedua kalinya. Sebab, pada awal penertiban material lapak PKL tidak dibawa oleh pihaknya.

”Pembongkaran yang kedua materialnya kita bawa agar pedagang tidak berjualan lagi, tapi tetap sebagai evaluasi kita Satpol PP kita akan melakukan patroli rutin, karena khawatir ketika kita sudah bongkar pedagang mulai berjualan lagi,” jelasnya.

Turut hadir pada penertiban tersebut Camat Cikande Moch Agus. Dinas Satpol PP juga melibatkan TNI dan Polri dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) III/4 Serang.

Salah satu pedagang, Udin (50 tahun), mengaku sangat mendukung penertiban yang dilakukan Dinas Satpol PP Kabupaten Serang. Dia berharap, setelah dipenertiban agar rutin melakukan patroli.

”Kalau siang ditertibkan, itu malam sekitar mulai jam 3 subuh sudah ramai lagi pedagang kembali berjualan di badan jalan,” ujarnya. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Tagbout TB Fajar Putra yang memandu Tongkang MBS 8 bermuatan besi Bangkai Kapal X Press Pearl, melakukan aktivitas bongkar di lahan Milik PT. Diaz Pratama Utama, yang berada di Desa Margasari, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang.

Saat dikonfirmasi, Master Jetty PT. Diaz Pratama Utama, Yanto mengatakan, terkait kegiatan bongkar satu lot metal scrap bangkai kapal X Press Pearl, bukan menjadi urusan dari pihak Jetty Diaz. Ia mengatakan, bahwa Jetty Diaz merupakan TUKS yang memiliki izin usaha pokok di Bidan Galian C, seperti bongkar muat Batu.

“Kalo bongkar scrap itu Enggak ada urusannya dengan Diaz, kita (Diaz) hanya bongkar muat batu, (Izin) TUKS nya batu.” kata Master Jetty PT. Diaz Pratama Utama, Yanto, Kamis (24/4/2025).

Yanto menjelaskan, kegiatan bongkar Bangki besi Kapal X Press Pearl dilakukan di Lahan Milik pribadi dari Direktur PT. Diaz Pratama Utama, bukan di area TUKS Diaz.

“Itu memang lahan (Diaz Pratama Utama), pemiliknya Direktur Diaz. tapi bukan jetty Diaz. Jetty Diaz itu sampai pagar itu aja, kalo yang ke arah Pelindo itu lahan kosong. naah lahan itu disewa sama orang yang punya scrap itu.” tandasnya.

Dengan adanya kegiatan bongkaran satu lot metal scrap bangkai kapal X Press Pearl, Pihak berwenang pun sudah memanggil PT. Diaz Pratama Utama untuk dimintai keterangan.

Sementara itu, untuk mengkonfirmasi terkait adanya kegiatan tersebut, pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten belum memberikan tanggapan sampai berita ini diterbitkan. (Trg)