Kategori: Jawa Barat

BANDUNG, Djawaranews.com — Gerimis pagi membasuh jalanan Kota Kembang Bandung, Kamis (14/08/2025), seakan memberi sambutan teduh bagi rombongan Pro Jurnalismedia Siber (PJS) yang datang dari berbagai titik arah provinsi.

Dari barat, timur, hingga pulau seberang, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJS mengarah ke satu titik tujuan: Markas Besar Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) TNI-AD.

Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, memimpin rombongan yang diwarnai wajah-wajah penting, Troy Pomalingo, Ketua Dewan Pembina, Wiwin Alfianti, Ketua DPP Pemberdayaan Perempuan, Cece Kusmana, Ketua DPD PJS Kalimantan Barat serta Amran Halim, Ketua DPD PJS Jawa Barat sebagai tuan rumah. Mereka datang dengan kendaraan berbeda, namun satu misi sama yakni membangun jembatan sinergi antara media dan Institusi Pertahanan.

Pukul 14.00 WIB, suasana di Pussenif terasa formal namun bersahabat. Provost menyambut rombongan, mengantar langkah mereka hingga ke ruang komandan. Di sana, mendapat arahan dari bidang Pusat Penerangan Pussenif, Mayor TNI Eko Yudho Priyono sebelum bertemu dengan Letjen TNI H. Iwan Setiawan, SE., MM — jenderal bintang tiga yang baru enam bulan memimpin.

Gagah berdiri dengan tiga bintang dipundak — Letjen TNI H. Iwan Setiawan, SE., MM menyambut dengan senyum hangat pengurus PJS. Dialog pun mengalir, membaurkan protokol militer dengan keakraban yang jarang terlihat di meja resmi.

Mahmud membuka pembicaraan dengan paparan singkat tentang kondisi PJS saat ini dan rencana strategis yang siap dijalankan. Ia menegaskan dukungan penuh PJS terhadap program Pussenif, terutama dalam publikasi kegiatan internal maupun eksternal. Lebih dari sekadar tawaran kerja sama, Mahmud mengundang sang komandan untuk bergabung dalam jajaran petinggi keluarga besar PJS.

“PJS siap membangun kolaborasi pemberitaan dikalangan Pussenif,”ungkap Mahmud sambil memperkenalkan jajaran pengurus PJS serta memberikan penawaran khusus keterlibatan dirinya bersama PJS Rumah Kita.

Respons Letjen TNI Iwan Setiawan tak kalah bersahabat.

“Saya sangat menyambut baik kolaborasi ini,” ujarnya, seraya bercerita tentang pengalamannya yang selalu dekat dengan media di setiap penugasan. Rencana itu, lanjutnya, akan ia laporkan ke pimpinan tertinggi TNI sebagai bagian dari prosedur.

Pertemuan yang hanya berlangsung singkat itu ditutup dengan sesi foto bersama dan pertukaran kontak. Namun, di balik durasi yang singkat, tersimpan kesepahaman dan optimisme panjang. Di tengah dinginya sore Kota Bandung, lahirlah sebuah awal yang menjanjikan: kolaborasi erat antara PJS dan Pussenif TNI-AD, demi mengabarkan kerja pertahanan dengan jernih, akurat, dan penuh rasa. (Red)

Bandung, Djawaranews.com – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) RI Taufik Hidayat menghadiri Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer Tahun 2025 di Lapangan Udara (Lanud) Suparlan Pusdiklatpassus, Batujajar, Jawa Barat (Kabar), Minggu (10/8) pagi.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) yaitu Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan jajaran TNI bersama para prajuritnya untuk senantiasa memperkuat pertahanan negara.

“Menjadi prajurit adalah suatu kehormatan, tetapi juga suatu panggilan dan juga suatu kesiapan untuk berkorban. Saya bangga melihat Saudara-Saudara, saya bangga melihat kerelaan Saudara untuk berkorban,” ujar Presiden Prabowo di depan puluhan ribu prajurit yang hadir.

Presiden menyampaikan, dunia saat ini tengah diliputi ketidakpastian. Peperangan juga sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu Indonesia mesti memperkuat pertahanannya sebagai salah satu antisipasi menghadapi setiap potensi ancaman.

“Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat. Untuk itulah hari ini saya melantik enam panglima kodam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 batalion teritorial pembangunan baru, dan telah melantik panglima-panglima, komandan-komandan brigade,” terang Presiden.

Karena itu sebagai orang-orang pilihan, para panglima dan komandan ini harus memimpin dari depan serta berada di tengah-tengah pasukan. Jangan sampai malah berada di belakang pasukan.

Lebih lanjut Presiden Prabowo mengingatkan jajaran TNI untuk tidak pernah melupakan sejarah. Serta senantiasa mengingatkan asal-usul TNI yaitu berasal dari rakyat.

“Selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita sekalian,” tegas Presiden.

Selain melantik para panglima dan komandan, Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga melakukan penganugerahan Jenderal Kehormatan, pelantikan Wakil Panglima TNI, penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Sakti, dan juga pelantikan kepala badan.

Upacara ini sendiri dihadiri ratusan ribu masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk menyaksikan gelar pasukan meliputi penampilan dan demonstrasi kekuatan militer Indonesia serta defile. Jajaran pemerintah menyaksikan langsung upacara ini meliputi Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, para kepala staf angkatan TNI, para menteri, kepala badan, wamen, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih. (Red)

Kota Bandung, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka peluang bekerja sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk mengelola sampah. Khususnya pengolahan sampah menggunakan teknologi Refused Derived Fuel (RDF) Carbonized.

“Kita upayakan menghilangkan ketergantungan ke TPA Sarimukti, karena bagaimana pun juga akan tutup. Jadi, sampah di Kota Bandung harus diolah lebih cepat dan tepat. Selain itu, transportasi sampah juga jadi lebih ringan,” ujar Wakil Wali Kota Bandung, Erwin di Balai Kota Bandung, Senin 28 Juli 2025.

Saat ini, Kota Bandung sudah mengolah sekitar 400 ton sampah per hari dari total produksi harian 1.500 ton.

Adapun rencana kerjasama ini ditargetkan mampu mengolah minimal 700 ton sampah per hari, sehingga pengolahan menjadi lebih maksimal dan efisien.

“Kalau kita sudah bisa mengolah sendiri, mengapa harus buang ke TPA Satimukti? Apalagi nanti bakal ada Legok Nangka. Hitungan tipping fee yang kami bayarkan masuk akal. Apalagi ini pakai teknologi RDF, yang aman dan punya nilai ekonomi,” ungkapnya.

Erwin mengungkapkan, skema kerja sama ini, Pemkot Bandung hanya menyediakan lahan serta membayar tipping fee sebesar Rp350 ribu per ton. Anggaran tipping fee ini juga sudah masuk dalam Perubahan APBD tahun 2025.

Lokasi yang disiapkan berada di wilayah Gedebage, di atas lahan seluas 1,5 hektare. Lokasi itu sebelumnya bakal digunakan untuk proyek bersama Kementerian PU.

“Secara prinsip, PT Adhi Karya menyatakan siap. Kami optimistis karena perusahaan ini BUMN profesional. Kami juga yakini wilayah Gedebage aman dari penolakan masyarakat karena lahannya memang sudah siap bangun, tanpa polusi dan gangguan lainnya,” kata Erwin.

Erwin menyebut, rencana ini akan segera dilaporkan kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan.

“Setelah ini saya akan laporkan kegiatan ini kepada pak Wali Kota,” katanya.

Di tempat yang sama, Project Manager Unit Operasi Bisnis Lingkungan, PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, Anggara Satria Perdana Putra menjelaskan, teknologi yang digunakan adalah hasil inovasi lokal.

“Teknologi ini menggunakan alat penghasil panas efisien untuk mengubah sampah padat menjadi arang sampah atau RDF carbonized. Ini bisa menggantikan batu bara di boiler industri. Di Bandung banyak pabrik tekstil yang sebelumnya pakai batu bara, nanti bisa beralih ke bahan bakar hijau dari sampah,” jelas Anggara.

Jika berjalan lancar, pembangunan instalasi pengolahan sampah ini ditargetkan selesai dalam waktu 6–8 bulan ke depan. (Red)

Sukabumi, Djawaranews.com – Dalam rangka melestarikan alam, Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Palabuhanratu melakukan penanaman pohon di Taman Wisata Pemandian Air Panas Cikundul Sukabumi, Sabtu (21/6/2025).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Palabuhanratu, Eliwati mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon ini merupakan kegiatan Employee Volunteering yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Palabuhanratu.

“Hari ini kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Palabuhanratu melakukan kegiatan employee volunteering dimana dalam kegiatan ini kita melakukan penanaman pohon di Taman Wisata Pemandian Air Panas Cikundul Sukabumi,” katanya.

“Adapun tujuan dilakukannya penanaman pohon ini bertujuan untuk melestarikan alam. Dan kegiatan employee volunteering ini mengusung tema “Green is our Choice”,” ucapnya.

Eliwati menjelaskan bahwa employee volunteering merupakan kegiatan rutin yang dilakukan insan BPJS Ketenagakerjaan setiap tahunnya.

“Kegiatan ini rutin dilakukan, namun kegiatan setiap tahunnya berbeda-beda, tapi tujuannya sama, pengabdian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan melakukan penanaman pohon diharapkan nantinya akan tumbuh dan bermanfaat serta memiliki nilai tambah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Pemandian Air Panas Cikundul Sukabumi,” ungkapnya.

Selain itu, Eliwati menyebutkan bahwa kegiatan employee volunteering bersumber dari swadaya seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Pelabuhanratu.

“Untuk itu, saya berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Pelabuhanratu yang mana para karyawan tidak hanya melakukan kewajibannya kepada instansi tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar,” tutupnya.

Bogor, Djawaranews.com – Dalam rangka mendukung transformasi digital Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai smart city masa depan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) kembali menyelenggarakan rapat koordinasi guna membahas perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan sistem keamanan siber di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika, berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada 16 Juli 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian teknis seperti KemenPU, Komdigi, OIKN, BSSN, Bappenas, serta Telkom, PLN dan Icon Plus. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam membangun kota cerdas berkelas dunia yang aman, tangguh, dan berdaulat secara digital.

Pembangunan IKN diarahkan berbasis tiga lapisan infrastruktur digital, yaitu infrastruktur pasif seperti Multi-Utility Tunnel (MUT), fiber optik, dan Base Transceiver Station (BTS); infrastruktur aktif seperti jaringan broadband dan perangkat IoT; serta lapisan aplikasi berupa layanan publik digital. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama kota cerdas yang terkoneksi dan responsif terhadap tantangan modern.

Komitmen kuat ditunjukkan oleh pelaku industri digital seperti Telkom dan PLN Icon+, yang terus membangun jaringan backbone dan last-mile untuk menopang konektivitas digital di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Konektivitas adalah nadi utama kota cerdas. Kemenko Polkam akan terus mengawal percepatan penyelesaian jaringan telekomunikasi dasar, termasuk penataan kabel dan optimalisasi BTS, agar seluruh kawasan IKN dapat terlayani jaringan 4G/5G secara merata dan efisien,” tegas Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam, usai rapat yang berlangsung di Bogor.

Data dari BSSN menunjukkan pada peringatan HUT RI tahun 2024 lalu, terjadi 16.362 anomali trafik siber di wilayah IKN dalam kurun waktu 10–17 Agustus. Fakta ini mengindikasikan tingginya risiko serangan yang harus diantisipasi. Sebagai langkah konkret, pembangunan Special Security Operations Center (SSOC) khusus IKN kini tengah disiapkan untuk menjadi pusat deteksi dan penanggulangan insiden siber secara real-time.

Kemenko Polkam menegaskan bahwa aspek keamanan digital tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur digital. Keduanya harus dirancang dan dibangun secara paralel, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika teknologi global maupun potensi ancaman.

Dengan koordinasi lintas kementerian, Kemenko Polkam optimis IKN akan menjadi pionir kota cerdas yang aman, tangguh, dan menjadi simbol kedaulatan digital Indonesia. (Red)

Bandung, Djawaranews.com – Lanud Husein Sastranegara melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan makanan bergizi gratis kepada ibu hamil dan balita dalam rangka mendukung program penanggulangan stunting secara simbolis di Posyandu Perkutut I serta dengan metode door to door. Selasa (15/7).

Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AU terhadap kesehatan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia dini. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan tumbuh kembang anak dapat optimal dan angka stunting dapat ditekan.

Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 4/D.I Lanud Husein Sastranegara, Ny. Annisa Alfian, turut hadir dalam kegiatan ini bersama para pengurus. Ia menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pihak dalam mengedukasi masyarakat mengenai pola makan sehat dan bergizi.

“Kami berharap bantuan ini tidak hanya sekadar distribusi makanan, tapi juga menjadi awal dari kesadaran bersama akan pentingnya gizi untuk generasi masa depan,” ujar Ny. Annisa Alfian.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga setempat. Para ibu menyusui menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan mereka dan anak-anak. (Red)

Kota Bandung, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghadirkan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Jalan Griya Asri RT 01, RW 04, Kecamatan Ujungberung, Rabu, 9 Juli 2025. Ini merupakan bentuk kepedulian Pemkot Bandung terhadap daya beli masyarakat.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyempatkan diri untuk meninjau langsung kegiatan tersebut. Menurutnya, GPM merupakan salah satu upaya Pemkot Bandung memberi akses pangan terjangkau kepada warga Bandung. Upaya ini juga untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok dan mencegah inflasi.

“GPM ini hadir untuk menjaga kestabilan harga, membantu daya beli masyarakat, dan mencegah panic buying. Kami ingin warga merasa tenang, tidak perlu panik, karena ketersediaan bahan pokok insyaallah aman,” ujar Erwin.

Ia menyampaikan, program ini merupakan bentuk kolaborasi berbagai pihak dan pelaku distribusi pangan.

“Melalui GPM, kita potong rantai distribusi yang panjang. Harga jadi lebih murah dari pasar. Ini bukan menggantikan pasar, tapi jadi penyeimbang. Insyaallah kami akan hadirkan kegiatan ini di seluruh kecamatan secara rutin,” ungkapnya.

Pantauan Humas Kota Bandung, masyarakat tampak antusias berbelanja kebutuhan pokok. Kendati demikian, pembelian tetap dilakukan secara wajar dan tidak ada aksi borong secara berlebihan.

“Masyarakat membeli sesuai kebutuhan. Ini menandakan ada kepercayaan terhadap pemerintah bahwa stok pangan aman dan harga stabil,” ujar Erwin.

Erwin pun turut mendoakan agar seluruh warga Kota Bandung senantiasa diberi kecukupan dan kesejahteraan.

“Mudah-mudahan dengan program ini, warga Bandung selalu banyak rezeki, berkecukupan, dan menjadi warga yang saleh serta bermanfaat bagi sesama,” tuturnya.

GPM juga diharapkan mampu mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung melalui peningkatan ketahanan pangan dan akses gizi yang merata.

Adapun manfaat langsung dari Gerakan Pangan Murah, antara lain nenjaga stabilitas harga bahan pokok. Memberikan akses pangan terjangkau kepada masyarakat.

Tak hanya itu, GPM pun mampu mencegah inflasi di wilayah Kota Bandung. Memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

Pemkot Bandung memastikan, program ini akan terus diperkuat melalui evaluasi dan sinergi berkelanjutan dengan semua pihak terkait, guna memastikan keberlanjutan dan efektivitas GPM di 30 kecamatan se-Kota Bandung. (Red)

Kota Bandung, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang digelar di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu, 25 Juni 2025.

Jawaban Pemerintah Kota disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Dalam pidatonya, Erwin menyatakan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam hal realisasi anggaran, Pemkot Bandung berjanji akan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar serapan anggaran lebih optimal.

Wakil Wali Kota juga memaparkan sejumlah strategi untuk menjawab isu-isu strategis yang disoroti fraksi-fraksi DPRD, antara lain:

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Upaya penambahan RTH dilakukan melalui pengadaan lahan, penataan jalur hijau, dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

Pengelolaan Sampah

Pemkot mengimplementasikan program terintegrasi seperti gerakan Kampus Mandiri Sampah (Kampisman), pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), rumah maggot, dan kawasan bebas sampah.

Kemiskinan dan Transportasi

Pemerintah mendorong transportasi publik berbasis jalan dengan skema pembiayaan non-APBD dan keterlibatan koperasi operator angkutan eksisting, serta integrasi program antar wilayah Cekungan Bandung.

Menjawab sorotan fraksi terkait aset rusak berat dan belum bersertifikat, Pemkot Bandung menempuh kebijakan pelelangan melalui mekanisme resmi bersama KPKNL dan percepatan proses sertifikasi bekerja sama dengan BPN.

Untuk optimalisasi retribusi parkir, Pemkot membentuk tim khusus, melakukan sosialisasi tempat parkir legal, serta membina dan mengawasi para juru parkir.

Hal lainnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 4,99% pada 2024, angka ini lebih rendah dibanding 2023 (5,07%).

Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih rentan terhadap kondisi global dan belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja yang memadai.

Untuk itu, Pemkot mengarahkan fokus pada Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,bPengembangan UMKM dan koperasi, optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Meningkatkan iklim investasi.

Dalam perencanaan anggaran, Pemkot Bandung menegaskan, pendekatan partisipatif tetap menjadi prinsip utama.

Masyarakat dilibatkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

Program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga antara lain seperti Bantuan sosial dan jaminan kesehatan daerah (Jangkesda), Beasiswa dan pelatihan keterampilan, Program padat karya dan pembangunan infrastruktur dasar.

Menutup jawaban resmi tersebut, Erwin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya mengakomodasi harapan seluruh fraksi.

Seluruh jawaban teknis dan rinci akan dilanjutkan dalam forum pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

“Kami berkomitmen menjaga akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, dan mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berpihak pada rakyat,” tutup Erwin. (Red)

SERANG, Djawaranews.com – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhamad Najib Hamas sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan retreat bersama dengan kepala daerah lainnya se Indonesia di gedung IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Retreat gelombang ke-2 ini digelar sejak tanggal 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan mempererat jaringan dan menyatukan visi dalam membangun bangsa.

Bupati Serang Ratu Zakiyah mengatakan bahwa retreat ini sangat penting karena membuka jejaring dan inspirasi baru. “Untuk seluruh warga Kabupaten Serang saya dan Pak Wakil Bupati mohon doa semoga kami selalu diberikan kesehatan dalam mengikuti retreat,” kata Bupati.

Kata Ratu Zakiyah, dalam forum itu banyak sekali ilmu yang didapatkan untuk mengelola daerah secara baik. “Selain bisa saling mengenal antar kepala daerah lain untuk bertukar informasi mengenai potensi daerah yang dimiliki, kami juga harus selalu disiplin dalam menjalani aktifitas keseharian,” tegasnya.

Dalam retreat para peserta mendapatkan materi berbobot dari para narasumber yang sangat kompeten antara lain dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Para narasumber membahas mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi bagi kepala daerah.

Selain itu juga pembahasan mengenai asta cita dan tantangan mewujudkan ketahanan nasional, mewujudkan kepemimpinan yang kolaboratif, inovatif dan inklusif berbasis nilai-nilai kebangsaan.

“Selain itu juga mendapatkan materi mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam mendukung kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan pemerintah dalam menciptakan swasembada, aksi bangun desa dan bangun Indonesia dan materi-materi berbobot lainnya,” tegasnya.

Kata Bupati, forum ini menjadi sangat luar biasa karena dapat memperkuat silaturahmi dengan kepala daerah lain.

Retreat punya atmosfer unik karena interaksi antar kepala daerah tetap cair dan penuh kebersamaan meski dalam suasana normal. Fasilitas dan lokasi retreat sangat representatif dengan hawa sejuk dan fasilitas lengkap.

Sementara itu dalam sambutannya pada saat pembukaan retreat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa forum ini sebagai ruang interaksi informal antar pemimpin daerah se Indonesia. Retreat merupakan kesempatan emas yang mempertemukan kepala daerah dalam suasana cair dan intensif dalam sebuah kegiatan yang sangat positif.

“Forum ini salah satu menjadi ajang membangun jaringan kuat antar kepala daerah dalam suasana akrab. Retreat bisa menyamakan persepsi dan memperkuat nasionalisme,” ujar Tito dalam sambutannya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini dikuti sebanyak 84 kepala daerah. Bima juga menyebutkan bahwa peserta retreat berasal dari berbagai latar usia, dengan tujuh orang di antaranya beegrusia di bawah 40 tahun.

“Forum ini juga jadi wadah berbagi pengalaman lintas generasi. Ada yang memimpin daerah di usia muda, dan ada pula yang kaya pengalaman di usia matang,” kata Bima Arya.

Retreat diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat sinergi antarpemimpin daerah demi kemajuan Indonesia yang lebih inklusif dan solid dalam menghadapi tantangan masa depan. (Trg)

Kota Bandung, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendukung penuh pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Kota Bandung.

Kegiatan ini dipandang sebagai tonggak penting dalam membangun ruang komunikasi yang sehat, aspiratif, dan bermartabat bagi seluruh PPPK.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa Musda ini bukan hanya forum formal organisasi, tetapi juga langkah kolektif untuk memperkuat profesionalisme PPPK di sektor kesehatan.

Hal itu ia ungkapkan pada kegiatan Musda PPPK Fasyankes Kota Bandung Tahun 2025, di Aula Gedung DPW PPNI Jawa Barat, Minggu 22 Juni 2025.

“Saya percaya, melalui musyawarah daerah ini akan lahir struktur pengurus yang tidak hanya kuat secara administratif, tapi juga secara moral. Pengurus yang mampu mengayomi seluruh anggota dan menjadi mitra strategis dalam membangun layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kota Bandung,” ujarnya.

Erwin menuturkan, PPPK adalah bagian penting dari sistem pelayanan publik, terutama dalam bidang kesehatan yang sangat vital.

“Dalam dunia kerja yang semakin kompleks, forum komunikasi seperti ini menjadi upaya bersama untuk menciptakan ruang dialog yang profesional, terbuka, dan berkelanjutan. Tempat para anggota bisa saling menguatkan, meningkatkan kompetensi, dan bersinergi menghadapi tantangan pelayanan kesehatan pascapandemi dan era digital,” bebernya.

Karenanya, Pemkot Bandung akan terus mendukung inisiatif-inisiatif positif seperti Musda ini.

“Kita semua menginginkan birokrasi yang berkualitas, tata kelola yang berpihak pada profesionalisme, dan sistem kepegawaian yang adil dan transparan. Musda ini adalah bagian dari upaya itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Musda, Amir Farhan menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid.

“Ada sekitar 30 orang hadir secara langsung, dan lebih dari 150 orang lainnya mengikuti melalui Zoom. Ini bentuk partisipasi aktif PPPK dari berbagai fasyankes,” katanya.

Baginya, Musda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran Forum Komunikasi PPPK sebagai wadah yang menaungi dan memperjuangkan aspirasi tenaga PPPK.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Bandung atas kehadiran dan dukungannya, juga kepada Dinas Kesehatan dan BKPSDM Kota Bandung atas fasilitasi dan kerjasama yang baik,” pungkasnya.

Musda ini diharapkan menjadi pijakan strategis dalam membangun kolaborasi yang lebih solid, demi pelayanan kesehatan Kota Bandung yang makin maju. (Red)