Kategori: Jakarta

JAKARTA, Djawaranews.com – Presiden Prabowo resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026, dan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan, guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara profesional dan berkelanjutan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Pramudya Iriawan Buntoro mengemban amanah sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, posisi yang telah dijalankan dengan dedikasi tinggi dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang kuat, diharapkan beliau dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin maju dan adaptif dalam menjawab tantangan perlindungan pekerja di masa kini dan mendatang.

Dalam keterangannya kepada pers, Pramudya mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang memberikan amanah ini, dan bersama seluruh jajaran direksi dirinya siap menjalankan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Di sisa periode ini, kami akan mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menjaga kualitas pelayanan optimal kepada peserta,” ucap Pramudya.

Dengan adanya perubahan ini, posisi Direktur Kepesertaan kini dijabat oleh Eko Nugriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun karyawan. Pengalamannya di sektor pendukung perlindungan pekerja menjadi nilai tambah dalam memperkuat misi institusi. Sebelum itu juga Eko Nugriyanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan ini, ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon doa dan dukungannya agar amanah ini bisa saya jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani untuk pekerja Indonesia yang lebih sejahtera,” ucap Eko.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Lembaga ini tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta menjaga amanah pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat peran strategisnya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, sekaligus mendorong keberlangsungan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Terpisah, Adi Hendarto selaku PPS Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel menyambut baik atas ditunjuknya Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

“Selamat saya ucapkan kepada Bapak Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Semoga menjalankan amanah dengan baik. Saya berharap dibawah kepemimpinan bapak Pramudya Iriawan Buntoro dapat memberikan kesuksesan dan kemajuan bagi organisasi BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.

JAKARTA, Djawaranews.com – Presiden Prabowo resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut.

Penunjukan ini ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63/P Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026, dan ini merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang berjalan sesuai ketentuan, guna memastikan kesinambungan kepemimpinan dan pengelolaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara profesional dan berkelanjutan.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Pramudya Iriawan Buntoro mengemban amanah sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, posisi yang telah dijalankan dengan dedikasi tinggi dalam memperluas cakupan kepesertaan serta memperkuat hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang kuat, diharapkan beliau dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin maju dan adaptif dalam menjawab tantangan perlindungan pekerja di masa kini dan mendatang.

Dalam keterangannya kepada pers, Pramudya mengatakan dirinya mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang memberikan amanah ini, dan bersama seluruh jajaran direksi dirinya siap menjalankan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya. Di sisa periode ini, kami akan mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta menjaga kualitas pelayanan optimal kepada peserta,” ucap Pramudya.

Dengan adanya perubahan ini, posisi Direktur Kepesertaan kini dijabat oleh Eko Nugriyanto, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, anak perusahaan BPJS Ketenagakerjaan yang bergerak di bidang pengelolaan dana pensiun karyawan. Pengalamannya di sektor pendukung perlindungan pekerja menjadi nilai tambah dalam memperkuat misi institusi. Sebelum itu juga Eko Nugriyanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta BPJS Ketenagakerjaan.

“Saya siap mengemban amanah yang diberikan ini, ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Mohon doa dan dukungannya agar amanah ini bisa saya jalankan dengan integritas, dedikasi, dan semangat melayani untuk pekerja Indonesia yang lebih sejahtera,” ucap Eko.

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi. Lembaga ini tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (good governance), serta menjaga amanah pekerja Indonesia yang telah mempercayakan perlindungan jaminan sosialnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan akan terus memperkuat peran strategisnya dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja Indonesia, sekaligus mendorong keberlangsungan sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Ibkar Saloma menyambut baik atas dilantiknya Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru.

“Kami BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat kepada Bapak Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru,” kata Ibkar.

Ibkar berharap dibawah kepemimpinan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan yang baru ini dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin baik.

“Semoga Bapak Pramudya Iriawan dapat menjalankan amanah ini serta dapat membawa BPJS Ketenagakerjaan semakin lebih maju,” harap Ibkar.

Jakarta, Djawaranews.com – Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertipikat mulai tahun 2026 akan diambil negara. Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Jadi informasi terkait tanah girik yang tidak didaftarkan hingga 2026 nanti tanahnya akan diambil negara itu tidak benar,” terang Asnaedi dalam keterangannya pada Senin (30/06/2025) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Asnaedi menjelaskan, sedari dulu, girik, verponding, dan bekas hak lama lainnya bukan menjadi alat bukti kepemilikan tanah, namun dapat menjadi petunjuk bahwa di dalam sebidang tanah itu dulunya adanya bekas kepemilikan hak/hak adat. “Ini seperti yang tertuang di UU Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mana bekas hak lama seperti girik ini dapat dilakukan pengakuan, penegasan, dan konversi sesuai peraturan,” terangnya.

Asnaedi kembali menekankan bahwa negara tidak melakukan perampasan tanah, bagi tanah yang masih memiliki girik dan bekas hak lama lainnya. “Kalau itu giriknya ada, tanahnya ada, ia juga tetap menguasai tanah miliknya, ya enggak ada kaitannya itu diambil oleh negara,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dalam Pasal 96, dinyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan, wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sehubungan dengan itu, jika dihitung sejak terbitnya PP tersebut maka tahun 2026 seharusnya sudah terdaftar semua
tanah-tanah bekas milik adat.

Dirjen PHPT berharap, masyarakat semakin terdorong untuk segera mendaftarkan tanahnya agar memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah dan diakui negara. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum di bidang pertanahan secara menyeluruh.

“Kami harapkan masyarakat tidak perlu khawatir. Justru ini jadi momentum agar masyarakat segera menyertipikatkan tanahnya. Negara hadir untuk memberikan kepastian hukum, bukan mengambil hak masyarakat,” pungkas Asnaedi.

Untuk bisa mengetahui informasi yang valid terkait kebijakan pertanahan dan pendaftaran tanah, masyarakat dapat mengakses kanal informasi yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN. Beberapa kanal yang dapat diakses antara lain situs web di www.atrbpn.go.id; akun sosial media resmi Kementerian ATR/BPN; dan kanal-kanal pengaduan, termasuk Hotline Pengaduan di nomor 0811-1068-0000. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Jasa Raharja sukses menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2024 yang digelar di Jakarta pada Senin (30/06/2025). Dalam RUPS tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, termasuk evaluasi atas kinerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) yang terus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat.

Sepanjang tahun 2024, Jasa Raharja mencatatkan kinerja positif dengan realisasi laba bersih tahun berjalan sebesar Rp1,33 triliun, naik 2,80% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan premi bruto meningkat sebesar 2,46%, sementara hasil investasi tumbuh 6,67% dibandingkan tahun 2023.

Laporan keuangan konsolidasian perusahaan memperoleh opini “Wajar Dalam Semua Hal Yang Material” dari auditor independen. Sementara itu, tingkat kesehatan perusahaan dinyatakan “Sangat Sehat” dengan peringkat idAAA/Stable oleh PEFINDO.

Kinerja yang solid ini tidak hanya mencerminkan ketangguhan finansial perseroan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjalankan mandat sosial yang lebih luas. Sebagai BUMN yang berperan langsung dalam memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, Jasa Raharja terus berkomitmen untuk menempatkan rakyat sebagai pusat layanan. Hal itu sejalan dengan semangat pembangunan yang diusung dalam misi Asta Cita Prabowo–Gibran.

“Kami menyadari bahwa keberhasilan Jasa Raharja tidak hanya diukur dari laba, tetapi dari seberapa besar kehadiran kami memberi dampak bagi masyarakat. Komitmen kami adalah melayani dengan empati, melindungi dengan tanggung jawab, dan bertumbuh bersama rakyat,” ujar Plt. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rubi Handojo.

Dalam laporan yang disetujui oleh para pemegang saham, Jasa Raharja juga menyampaikan bahwa realisasi program PUMK mencapai Rp5 miliar atau 100% dari rencana kerja, yang disalurkan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Selain itu, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terealisasi sebesar Rp41,76 miliar, meliputi 18 program pemberdayaan yang menyasar sektor sosial, pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan pemberdayaan komunitas. RUPS juga menetapkan penggunaan laba bersih Tahun Buku 2024, dengan pembagian dividen sebesar Rp1,1 triliun dan cadangan sebesar 16% dari laba bersih.

Seluruh capaian positif ini merupakan bagian dari kontribusi nyata perusahaan terhadap transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Jasa Raharja berkomitmen siap melanjutkan peran strategisnya sebagai garda terdepan pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan modern. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Pengurus Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat periode 2025–2030 resmi dikukuhkan dalam sebuah acara yang digelar di University of Jakarta International (UNIJI), Jl. Letjen S. Parman No. 1AA, Slipi, Jakarta Barat, Senin (30/6/2025). Momen ini menjadi tonggak penting bagi AMKI dalam mengonsolidasikan kekuatan media lintas platform menuju ekosistem komunikasi terintegrasi di era digital.

Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua Dewan Pengawas (Dewas) AMKI, Marsekal Madya TNI (Purn.) Dede Rusamsi, kepada Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. Sebelumnya, seluruh pengurus membacakan ikrar yang dipimpin langsung oleh Dede Rusamsi sebagai simbol komitmen kolektif.

Dalam susunan kepengurusan tersebut, Tundra Meliala didampingi Sekretaris Jenderal Dadang Rachmat, Bendahara Umum Umi Sjarifah, serta para pengurus lainnya dari berbagai latar belakang media cetak, elektronik, daring, dan multimedia.

Dalam sambutannya, Tundra mengucapkan terima kasih atas dukungan para tamu undangan dan menegaskan pentingnya semangat kolaborasi. “Hari ini adalah momen bersejarah bagi AMKI. Prinsip kami adalah gotong royong dan kolaborasi. Kami ingin menyatukan pandangan untuk bersama-sama membangun dan memajukan AMKI,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa AMKI hadir sebagai satu-satunya asosiasi media di Indonesia yang menyatukan seluruh bentuk media dalam satu ekosistem berbasis kolaborasi dan konvergensi digital. “AMKI sebagai langitnya dari para bintang yang bersinar,” tutur alumnus PPRA Lemhannas Angkatan 51 itu penuh semangat.

Ketua Dewas AMKI, Dede Rusamsi, turut mengapresiasi semangat pengurus baru. “AMKI diharapkan menjadi organisasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan para pengusaha dan pemilik media,” ujar purnawirawan TNI lulusan AAU 1981 yang pernah menjabat Kasum TNI tersebut.

Ucapan selamat juga disampaikan Ketua Dewan Penasihat PWI Pusat, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Anton Charliyan. “Luar biasa. Selamat dan sukses untuk AMKI. Dipimpin oleh sosok-sosok muda yang energik dan penuh semangat,” ujar lulusan Akpol 1984 yang pernah menjabat Kadiv Humas Polri, yang turut memimpin doa dalam suasana penuh kebersamaan.

Sejumlah tokoh nasional dan internasional turut hadir, di antaranya Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) Heru Setiawan, Plt Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Yevheniia Shynkarenko, Konsul Kehormatan Nepal Bally Saputra Datuk Janosati, Duta Besar Republik Demokratik Timor Leste untuk Republik Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Saores, Ir Pushubad Brigjen TNI Indra Gumay Fitri, dan Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa, Novan Ivanhoe Saleh.

Hadir juga dalam aacara ini, Dewas AMKI Carrel Ticualu beserta para advokat dari “Law Firm Cartic & Co”, Dewan Penasihat Suwandi SE, Dewan Pakar Hukum Heru Riyadi SH.,MH, para mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kehadiran mereka turut memperkuat legitimasi dan arah strategis kepengurusan baru AMKI Pusat.

Acara yang dipandu pembawa acara Anita Fitria ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang menjadi fondasi sinergi AMKI ke depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional bertajuk “Menatap Media Konvergensi di Masa Depan” yang dimoderatori Algooth Putranto dan menghadirkan dua pakar media digital: Taufan Hariyadi dan Rully Nasrullah.

Sebagai bentuk apresiasi, Pengurus AMKI Pusat bersama ketua panitia acara, Budi Nugraha dan wakilnya Simon Leo Siahaan, menyampaikan terima kasih kepada para mitra dan sponsor yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, antara lain Bank Tabungan Negara (BTN), University of Jakarta International, Cartic & Co Law Office, Kedaung, dan lainnya. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) incar Gubernur Sumut, Bobby Nasution dalam berbagai dugaan kasus korupsi. LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) mendukung KPK untuk berantas korupsi di Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Presiden LSM LIRA, Kanjen Raden Haryo (KRH),HM.Jusuf Rizal, SH menjawab pertanyaan media di Jakarta terhadap kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) Kepala Dinas PUPR Propinsi Sumatera, Topan Ginting terkait Proyek PU di Sumatera Utara.

Adapun Topan dilantik sebagai Kadis PUPR pada 24 Februari lalu oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution. Dia tadinya menjabat sebagai Kepala Dinas PU atau Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan serta pernah duduk sebagai Pelaksana tugas (Plt) Sekda Kota Medan. Topan Ginting orang dekat Bobby

Menurut Jusuf Rizal, pria aktivis penggiat anti korupsi, berdarah Madura-Batak itu, KPK menyatakan akan memanggil Bobby Nasution terkait OTT tersebut. Bahkan tidak hanya dalam kasus ini, tapi juga kasus lainnya.

“Sebagai organisasi penggiat anti korupsi, kami mendukung KPK berantas korupsi di Sumut. LSM LIRA juga mendukung Prabowo Subianto untuk perang melawan korupsi, mulai dari Pusat hingga ke Daerah,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo itu

Bukankan Bobby dekat dengan LSM LIRA. Dan konon dapat cipratan proyek-proyek, tanya wartawan. Kata Jusuf Rizal, selama menjabat Walikota Medan hingga menjadi Gubernur, Bobby tidak sepeserpun pernah beri bantuan ke DPP LSM LIRA. Acara Rapimnas pun tidak ada bantuan.

“Jadi kami tidak memiliki bebang psikologis untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan Propinsi Sumut. Data-data yang dimiliki LSM LIRA tentang adanya dugaan pebyelewengan akan disampaikan ke KPK serta Kejaksaan,” papar Jusuf Rizal yang mengaku tidak pernah bertemu dengan Bobby sejak menjadi Walikota.

Dikatakan, LSM LIRA juga mendorong KPK untuk memproses kasus ekspor Nikel illegal ke China sebanyak 5,3 juta ton yang diduga bersama Airlangga Hartarto dan Bobby Nasution terlibat. Namun saat Jokowi masih Presiden, tidak diproses. Tetapi setelah Prabowo tegas melawan korupsi, tindak lanjut tinggal menunggu waktu.

“LSM LIRA akan turut mengawal pemberantasan korupsi di Sumut. Data-data kasus korupsi yang belum dan tidak ditindaklanjuti, akan kita sampaikan KPK dan Kejaksaan,” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu. (Red)

JAKARTA, Djawaranews.com – AKR Land development berkomitmen, bersinergi & berkerja sama dalam mengembangkan sektor properti dan ritel nasional dengan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama dua brand ternama, Trufarm Supermarket dan Modern Fashion, dalam acara Signing Ceremony yang berlangsung hari ini.

Acara penandatanganan ini menandai dimulainya kerja sama strategis antara ketiga pihak untuk SINERGI ecosystem serta menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih modern, sehat, dan stylish bagi Masyarakat Indonesia.

Dalam kemitraan ini, Trufarm supermarket akan menghadirkan konsep toko retail berbasis produk pertanian sehat dan organik, sementara Modern Fashion akan membawa koleksi busana terkini dengan konsep urban lifestyle.

Sinergisasi Kerjasama ini akan di mulai oleh Trufarm supermarket & Modern Fashion akan resmi membuka gerainya di Kawanua City Mall Manado Sulawesi Utara dalam kuartal keempat tahun 2025 ini.

Sejalan dengan masterplan AKRLAND development Kawasan Grand Kawanua International City adalah TOWNSHIP berskala Nasional dengan luas 200hektar yang berlokasi sangat strategis di CBD manado, bahkan akses yang spektakuler selangkah ke Tol Manado dengan akses Bandara Internasional Sam Ratulangi (10 Menit) serta Pelabuhan international Bitung dan akses Ring Road utama.

Lokasi yang sangat strategis Grand Kawanua International City merupakan Kawasan yang sangat diminati karena terletak di area ketinggian yang memiliki iklim sejuk. Terintegrasi dengan :
1. Pusat perumahan & kavling siap bangun Ekslusif ( 8 Cluster )
2. Pusat komersial & Entertainment (Kawanua City Mall & K-Walk)
3. Pusat pariwisata (NOVOTEL MANADO, convention centre & chapel)
4. Pusat Sport driving range & Golf course Grand Kawanua golf (18 holes)
5. Pusat bisnis kantor, Kesehatan & Pendidikan

“Kerja sama strategis ini selaras dengan visi & misi kami menjadikan Kawanua City Mall sebagai pusat destinasi baru shopping, lifestyle, Sport & entertainment di Sulawesi Utara.

Dengan kehadiran Trufarm dan Modern Fashion, dan juga new konsep & new tenant akan memberikan warna dan lifestyle baru, kami yakin pengalaman pengunjung akan semakin lengkap dan menyenangkan,” ujar Michael Wijaya, Corporate Direktur AKR Land Development.

“Kami sangat antusias bisa berkolaborasi dengan AKR Land. Kehadiran kami di Kawanua City Mall akan membawa produk-produk sehat, lokal, dan berkualitas lebih dekat ke masyarakat, sinergi antara kami dan AKRLAND development akan terus berlanjut diproyek selanjutnya di Indonesia” kata Freddy Runtung, Direktur utama Trufarm Supermarket.

“Manado memiliki potensi besar untuk fashion retail. Bersama AKR Land, kami siap menghadirkan tren fashion terbaru yang menjangkau generasi muda dan profesional muda di kota ini,” tambah William Runtung, CEO of Modern Fashion.

Kolaborasi ini menandai langkah besar dalam transformasi Kawanua City Mall sebagai destinasi belanja, kuliner, Pendidikan, lifestyle, dan gaya hidup unggulan di Manado.

Dengan konsep tenant mix yang beragam, mall ini diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus destinasi simbol gaya hidup modern di kawasan Indonesia Timur. Brand retail yang sudah Hadir di Kawanua City mall Manado adalah McDonald’s, KFC, Solaria, Kopi kenangan, serta jenis kuliner lain. (Red)

Tanjung Priok, Djawaranews.com – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara Polri ke-79, Korpolairud Baharkam Polri menyelenggarakan Upacara Tabur Bunga di Laut sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara.

Upacara dilaksanakan di atas Kapal Polisi Bharata – 8004, Ditpolair Korpolairud, yang bertolak dari dermaga Tanjung Priok pada pukul 07.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, M.Si, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Polri dan kementerian terkait.

Turut hadir dalam upacara tersebut antara lain:

1. Astamaops Kapolri
2. Kabaharkam Polri
3. Kalemdiklat Polri
4. Dankor Brimob Polri
5. Para Irjen dari Kementerian Perdagangan, Hukum dan HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan
6. Pejabat utama Baharkam Polri dan Korpolairud
7. Ketua Bhayangkari Cabang 03 Korpolairud beserta pengurus

Prosesi dimulai dengan penghormatan kepada pimpinan upacara, dilanjutkan dengan pelayaran menuju titik upacara di perairan Teluk Jakarta. Di tengah lautan yang tenang, bunga-bunga ditaburkan sebagai simbol penghargaan dan doa bagi para pahlawan yang telah berkorban jiwa demi bangsa dan negara.

Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan dengan ramah tamah di atas kapal, mempererat silaturahmi antar pejabat dan peserta upacara. Kegiatan berakhir sekitar pukul 10.30 WIB dengan kembali merapatnya KP. Bharata – 8004 ke dermaga Mako Korpolairud.

Dengan semangat Bhayangkara, momen ini menjadi pengingat akan pentingnya nilai-nilai pengabdian, keberanian, dan keteladanan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi H mengatakan capaian pendirian akta pendirian Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten sudah mencapai 93 persen.

Hal itu diungkap Deden usai mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jl. Benyamin Sueb Kav. B6, Jakarta, Jum’at (20/6/2025).

Sebagai informasi, salah satu fokus utama dalam Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Provinsi Banten adalah untuk pembuatan akta pendirian atau perubahan anggaran dasar Koperasi Desa Merah Putih. Pada tahun 2025, Bantuan Keuangan Desa Pemerintah Provinsi Banten per desa mencapai Rp100 juta.

Deden menegaskan, Pemprov Banten serius menjalankan program Pemerintah Pusat. “Termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG),” ucapnya.

Masih menurut Deden, dalam pembangunan dari desa, Pemprov Banten juga memiliki program prioritas Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra), program Sarjana Penggerak Desa, hingga program Sekolah Gratis.

Terkait rakernas, Deden mengungkapkan, pada Rakernas Forsesdasi 2025 itu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) Tomsi Tohir memberikan pemaparan terkait peran sekretaris daerah dan hubungannya dengan kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah.

“Tadi ada pemaparan Pak Sekjen Kemendagri bahwa peran sekda itu sebagai jembatan komunikasi antara kepala daerah dengan organisasi perangkat daerah,” ungkap Deden.

“Atas peran itu, komunikasi antara sekda dengan kepala daerah harus berjalan dengan baik. Tanpa ada batas agar supaya program – program prioritas kepala daerah bisa diterjemahkan dengan baik. Selain dengan program – program Pemerintah Pusat yang ada di daerah,” pungkasnya.(Trg)

JAKARTA, Djawaranews.com – Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri pimpin pembukaan rapat koordinasi kegiatan 9 Prioritas Polri TA 2025 di Ballroom Hotel Royal Palm, Cengkareng. Kamis, 19 Juni 2025.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh Anjak Utama Bidang Sabhara, Para Kasubdit Jajaran Ditpamobvit Korsabhara, Auditor Madya TK I, Para Auditor Madya TK II, seluruh Dirpamobvit jajaran dan Operator Kegiatan 9 Prioritas Polri dari jajaran Polda seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Suhendri berpesan kepada seluruh Dirpamobvit agar mengetahui dasar hukum yang berlaku pada tugas Ditpamobvit, mulai dari Perpres sampai Perkabaharkam.

“Selain itu, berkaitan dengan tugas Pamobvit rencana strategi Polri berada pada point 1 yaitu Harkamtibmas, dimana dinyatakan bahwa Ditpamobvit wajib merumuskan indikator kinerja utama dan menjadikan pengamanan Obvit dan Obter sebagai prioritas utama,” katanya.

“Apalagi saat ini menjadi isu besar ialah maraknya aksi premanisme. Dimana salah satu akibatnya adalah gagalnya Perusahaan kendaraan Listrik BYD untuk berinvetasi di Indonesia. Untuk itu, kepada para Direktur agar memperhatikan tersebut dan kewajiban kita untuk menjaga Obvit dan Obter dari gangguan aksi premanisme dengan segala bentuk kegiatannya, agar investor tidak lari dari Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Suhendri juga menekankan kepada seluruh Dirpamobvit agar mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam Program Presiden tentang Asta Cita memang secara tegas tidak disebutkan, namun jika melihat lingkup sasaran kegiatan dan capaiannya, terdapat cakupan yang menjadi lingkup tugas Fungsi Pamobvit, yaitu pada Cita ke 3 melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Mendorong kewirausagaan, mengambangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dan Cita 5 melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” jelasnya.