Kategori: Jakarta

Jakarta, Djawaranews.com — Jasa Raharja meraih prestasi membanggakan sebagai juara pertama kategori Public Initiatives Award dalam ajang ASEAN Risk Awards (ARA) 2025. Acara penghargaan ini berlangsung pada Jumat, 4 Juli 2025 yang dihadiri oleh ratusan praktisi manajemen risiko dari berbagai organisasi terkemuka di kawasan Asia Tenggara, 9/7/25.

Public Initiatives Award diberikan kepada institusi yang dinilai berhasil menghadirkan inisiatif publik yang berdampak luas melalui pendekatan manajemen risiko yang inovatif dan berkelanjutan. Jasa Raharja dinilai berhasil membuktikan peran strategisnya dalam menghadirkan perlindungan dasar kepada masyarakat Indonesia, dengan tata kelola risiko yang efektif dan terukur.

Selain menjadi pemenang pada kategori Public Initiatives Award, Jasa Raharja juga masuk dalam daftar shortlist nominee untuk kategori Risk Culture Award, yang mengapresiasi organisasi dengan budaya risiko yang kuat dan menyeluruh.

Mengusung tema “ASEAN Synergy”, ASEAN Risk Awards 2025 bertujuan mendorong kolaborasi, inovasi, dan ketangguhan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan risiko, sekaligus memberikan pengakuan kepada entitas yang telah berhasil menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan risiko yang unggul.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja Harwan Muldidarmawan menyampaikan apresiasinya atas penghargaan tersebut. Menurutnya, capaian ini menjadi bukti konkret komitmen perusahaan dalam menjalankan tata kelola risiko yang andal, sekaligus menjawab ekspektasi publik terhadap pelayanan yang cepat dan tanggap.

“Keikutsertaan Jasa Raharja di ASEAN Risk Awards 2025 tidak semata-mata ditujukan untuk meraih penghargaan, tetap juga menjadi bagian dari upaya strategis kami dalam memperkuat daya saing dan eksistensi perusahaan pada tingkat global, khususnya Asia Tenggara. Kami percaya bahwa pengelolaan risiko yang baik merupakan fondasi dari pelayanan publik yang juga baik,” ujar Harwan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh insan Jasa Raharja dalam mewujudkan transformasi perusahaan menuju tata kelola yang adaptif, profesional, dan bertanggung jawab.

“Penghargaan ini kami persembahkan untuk seluruh insan Jasa Raharja yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat. Ini juga menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang humanis dan mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai BUMN yang menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Jasa Raharja terus berupaya menghadirkan layanan yang cepat dan tepat, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas risiko.

Kemenangan ini sekaligus memperkuat posisi Jasa Raharja sebagai institusi publik yang mampu bersaing secara global, serta menjadi teladan dalam penerapan manajemen risiko di sektor pelayanan sosial. (Red)

JAKARTA, Djawaranews.com – Rutan Kelas I Pondok Bambu bekerjasama dengan Yayasan Bina Warga Indonesia melaksanakan kegiatan Pembukaan Pelatihan Penyehat Tradisional dan Kewirausahaan Jamu, Selasa, 09 Juli 2025.

Hadir pada kegiatan ini adalah Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Kepala Kanwil Ditjen PAS DK Jakarta, Ketua Umum Yayasan Bina Warga Indonesia, Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni UII, dan Kepala UPT Kanwil Ditjen PAS DK Jakarta.

Peserta pada kegiatan ini adalah 23 orang Pegawai UPT Kanwil DK Jakarta, Jawa Barat dan Banten, serta 30 orang wargabinaan Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Rangkaian kegiatan pembukaan pelatihan ini meliputi penampilan tari warga binaan dan laporan kegiatan oleh Kepala Subdit Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan, sambutan Kepala Kantor Wilayah DK Jakarta, sambutan Ketua Umum Yayasan Bina Warga Indonesia, dan dibuka oleh Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.

Selanjutnya dilakukan peninjauan area ketapang untuk melihat tanaman toga dan herbal yang ditanam di Rutan Kelas I Pondok Bambu

Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi kewirausahaan kamu oleh Dr. Rianti dilanjutkan dengan praktik pembuatan jamu yang diikuti oleh seluruh peserta.

Kedepannya pelatihan ini akan berlangsung selama 1 tahun dengan periode pelatihan yang berkelanjutan.

Jakarta, Djawaranews.com – Jasa Raharja Group menunjukkan komitmennya dalam mendukung proses penanganan kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada Rabu, 2 Juli 2025 lalu. Sebagai bagian dari upaya kemanusiaan dan tanggung jawab perusahaan, Jasa Raharja dan anak perusahaannya, Jasaraharja Putera, telah menyalurkan santunan kepada keluarga korban serta memberikan perlindungan asuransi bagi tim penyelam yang terlibat dalam proses evakuasi, 9/7/25.

Hingga 8 Juli 2025, Jasa Raharja Group telah menyalurkan santunan meninggal dunia kepada delapan ahli waris korban kecelakaan. Santunan diberikan kepada keluarga korban yang berdomisili di Banyuwangi sebanyak 6 orang, Probolinggo sebanyak 1 orang, dan Klungkung sebanyak 1 orang. Masing-masing ahli waris menerima total santunan sebesar Rp125 juta, yang terdiri atas Rp50 juta dari Jasa Raharja dan Rp75 juta dari Jasaraharja Putera. Total santunan yang telah diberikan mencapai Rp1 miliar.

“Penyerahan santunan ini merupakan bentuk nyata komitmen kami dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat, khususnya korban kecelakaan angkutan umum. Santunan ini adalah hak setiap penumpang yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Jasa Raharja sebagai BUMN yang mewakili negara bertanggung jawab untuk memastikan santunan tersalurkan secara cepat, humanis, dan transparan,” ujar Rubi Handojo – Plt. Direktur Utama Jasa Raharja.

Selain membayarkan santunan kepada para ahli waris, Rubi Handojo menyampaikan Jasaraharja Putera juga memberikan perlindungan asuransi bagi 50 penyelam yang tergabung dalam Tim Penyelam Penyelamatan KMP Tunu Pratama Jaya. Setiap penyelam mendapatkan jaminan asuransi berupa santunan kematian senilai Rp100 juta, biaya perawatan hingga Rp20 juta, serta santunan cacat tetap sebesar Rp100 juta.

Mengenai inisiatif ini, Rubi menyatakan, “Keselamatan dan keamanan para penyelamat sama pentingnya dengan korban yang diselamatkan. Oleh karena itu, Jasa Raharja Group merasa perlu untuk memberikan perlindungan bagi tim penyelam yang bertugas di medan yang berisiko tinggi.”

Tak hanya dalam aspek finansial, Jasa Raharja Group juga menunjukkan kepeduliannya melalui berbagai kegiatan lapangan, di antaranya adalah penyaluran bantuan logistik berupa makanan bagi keluarga korban yang menunggu proses pencarian di lantai 2 Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Jasa Raharja juga aktif mengikuti rapat harian bersama Tim Posko Gabungan yang dipimpin oleh Deputi Operasional Basarnas, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, BMKG, ASDP, dan pemerintah daerah.

Dalam hal pendataan dan identifikasi korban, Jasa Raharja Group melakukan kolaborasi lintas wilayah antara Kantor Wilayah Utama Jawa Timur dan Kanwil Bali. Tim ini bekerja di dua titik utama, yaitu di Pelabuhan ASDP Ketapang dan ASDP Gilimanuk, untuk memastikan akurasi dan sinkronisasi data korban, termasuk melakukan pencocokan data manifest kapal dengan laporan keluarga korban serta informasi dari perusahaan travel dan truk yang diduga mengangkut penumpang.

Selain itu, tim Jasa Raharja juga turut serta dalam proses penyerahan jenazah dari Tim SAR Gabungan kepada pihak keluarga. Keterlibatan ini dilakukan bersama jajaran Polresta Banyuwangi, Tim DVI, ASDP Ketapang, dan unsur pemerintah setempat, sebagai bentuk empati dan pendampingan menyeluruh kepada keluarga korban.

Melalui langkah-langkah ini, Jasa Raharja Group menunjukkan bahwa sinergi antara perlindungan sosial dan kehadiran langsung di lapangan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak bencana transportasi.

Kami berkomitmen untuk terus hadir, baik secara fisik maupun melalui dukungan perlindungan asuransi, dalam setiap peristiwa yang menyangkut keselamatan masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari semangat pelayanan kami sebagai BUMN, yang selaras dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo: “Negara harus melindungi rakyat dari hulu ke hilir” tutup Rubi. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Dalam upaya pemberantasan HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta menggelar kegiatan tes urin dan razia kamar warga binaan pada Senin, 8 Juli 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Gedung 2 Lapas Narkotika Jakarta dan dipimpin langsung oleh Kalapas Narkotika Jakarta bersama jajaran, dengan menggandeng unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk sinergitas antarinstansi.

Kegiatan diawali dengan tes urin secara acak terhadap sejumlah petugas dan warga binaan, sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Selanjutnya, razia kamar hunian dilakukan dengan cermat dan humanis, guna memastikan tidak adanya barang terlarang seperti handphone dan narkoba yang disembunyikan oleh warga binaan.

Kalapas Narkotika Jakarta dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari HALINAR. “Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik penyalahgunaan narkoba, pungli, maupun peredaran handphone ilegal di dalam lapas,” tegasnya.

Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan BNN menunjukkan kekuatan sinergi antarinstansi dalam menjaga integritas dan keamanan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini pun berjalan lancar, aman, dan tertib, serta mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah nyata dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih dan profesional.

Lapas Narkotika Jakarta menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala, sebagai bentuk pengawasan dan penguatan terhadap implementasi zero tolerance terhadap HALINAR. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Dalam upaya mendorong semangat dan kedisiplinan warga binaan, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kembali melaksanakan program pemberian premi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi aktif warga binaan dalam kegiatan pembinaan kemandirian. Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pembinaan yang humanis dan berbasis penghargaan (reward-based system) yang telah diterapkan secara berkelanjutan.

Premi diberikan kepada warga binaan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam mengikuti program kerja dan pembinaan kemandirian seperti konveksi, kerajinan tangan, hingga pengolahan bakery. Selain itu, indikator seperti kehadiran, kedisiplinan, dan sikap selama bekerja juga menjadi pertimbangan utama dalam proses penilaian.

Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, menyampaikan bahwa pemberian premi ini bukan semata-mata penghargaan finansial, namun lebih dari itu, merupakan bentuk motivasi dan pengakuan atas usaha dan perubahan positif yang ditunjukkan oleh warga binaan.

“Premi adalah simbol kepercayaan dan apresiasi. Kami ingin menanamkan nilai bahwa setiap kerja keras itu layak dihargai. Ini adalah bagian dari proses pembentukan karakter dan kemandirian warga binaan untuk siap kembali ke masyarakat,” ujar Dr. Syarpani.

Program ini disambut antusias oleh warga binaan. Salah satu penerima premi, Hendra, mengaku merasa dihargai atas kerja kerasnya. “Ini membuat saya merasa punya harga diri. Saya termotivasi untuk terus ikut kegiatan dengan sungguh-sungguh,” ungkapnya.

Kasi Kegiatan Kerja (Giatja), Ewang Catur Saputra menambahkan bahwa pemberian premi juga merupakan bentuk edukasi keuangan yang bertahap, sehingga warga binaan terbiasa mengelola hasil kerja secara bertanggung jawab.

JAKARTA, Djawaranews.com – Dalam upaya pemberantasan HALINAR (Handphone, Pungutan Liar, dan Narkoba), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Jakarta menggelar kegiatan tes urin dan razia kamar warga binaan pada Senin, 8 Juli 2025.

Kegiatan ini dipusatkan di Gedung 2 Lapas Narkotika Jakarta dan dipimpin langsung oleh Kalapas Narkotika Jakarta bersama jajaran, dengan menggandeng unsur TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk sinergitas antarinstansi.

Kegiatan diawali dengan tes urin secara acak terhadap sejumlah petugas dan warga binaan, sebagai langkah deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas. Selanjutnya, razia kamar hunian dilakukan dengan cermat dan humanis, guna memastikan tidak adanya barang terlarang seperti handphone dan narkoba yang disembunyikan oleh warga binaan.

Kalapas Narkotika Jakarta dalam keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari HALINAR. “Kami tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi praktik penyalahgunaan narkoba, pungli, maupun peredaran handphone ilegal di dalam lapas,” tegasnya.

Kolaborasi dengan TNI, Polri, dan BNN menunjukkan kekuatan sinergi antarinstansi dalam menjaga integritas dan keamanan lembaga pemasyarakatan. Kegiatan ini pun berjalan lancar, aman, dan tertib, serta mendapat apresiasi dari berbagai pihak sebagai langkah nyata dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang bersih dan profesional.

Lapas Narkotika Jakarta menegaskan akan terus melaksanakan kegiatan serupa secara berkala, sebagai bentuk pengawasan dan penguatan terhadap implementasi zero tolerance terhadap HALINAR.

Jakarta, Djawaranews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/2025).

“Permasalahan pertanahan tidak bisa hanya ditangani Kementerian ATR/BPN sendiri, tetapi memerlukan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Karena itu, kami sangat terbuka dan menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan penyelesaian konflik agraria berbasis HAM,” ujar Wamen Ossy.

Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor mengingat banyak konflik agraria berkaitan erat dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga proses penegakan hukum. Untuk itu diperlukan roadmap penyelesaian masalah yang melibatkan para pemangku kepentingan.

“Spirit kami adalah bagaimana roadmap ini nantinya tidak hanya berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan melalui aksi nyata yang melibatkan semua pihak sehingga penyelesaian konflik agraria bisa lebih tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjut Wamen Ossy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menyampaikan bahwa Komnas HAM memandang penanganan konflik agraria harus selalu menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama. Mengingat, dampaknya langsung pada sumber penghidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Konflik agraria ini bukan sekadar urusan administrasi tanah, tetapi berkaitan dengan bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan atas sumber hidup mereka. Karena itu, Komnas HAM berkomitmen mendorong penyelesaian secara komprehensif berbasis HAM, dengan koordinasi lintas lembaga sebagai kunci,” kata Anies Hidayah.

Komnas HAM berharap, sinergi kelembagaan yang dilakukan mampu memperkuat langkah penyelesaian sengketa pertanahan yang kerap berlarut-larut di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta jalan yang sedang disusun, diharapkan muncul kesepahaman dan pembagian peran antar pihak terkait.

Mendampingi Wamen Ossy, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, sejumlah jajaran dari Komnas HAM. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Dr. H. Ali Hanafiah, S.H., S.E., M.Si., secara resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Karetaker Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Provinsi Jawa Barat.

Dalam SK terbaru tersebut, Ali Hanafiah menunjuk langsung Ketua Bidang Politik DPP KNPI, Kang Rohmat, untuk memimpin sebagai Karetaker KNPI Jawa Barat menggantikan kepengurusan sebelumnya.

“Dengan ini kami mencabut SK sebelumnya dan menetapkan saudara Kang Rohmat sebagai Karetaker DPD KNPI Jawa Barat,” ujar Ali Hanafiah dalam keterangan resminya, Senin (7/7/2025).

Penunjukan tersebut dilakukan dalam rangka konsolidasi organisasi dan penataan struktur kepengurusan di daerah menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda). Ali Hanafiah secara tegas menginstruksikan kepada Kang Rohmat untuk segera menggelar Musda KNPI Jawa Barat dalam waktu dekat.

“Kami menugaskan saudara Rohmat untuk segera melaksanakan Musda sebagai bagian dari proses demokratisasi organisasi dan penyegaran kepemimpinan di tingkat provinsi serta untuk segera berkoordinasi dengan gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi untuk membangun dan mendorong pembangunan kepememudaan di Jawa Barat,” tegasnya.

Dengan adanya penunjukan ini, DPP KNPI berharap roda organisasi di Jawa Barat dapat berjalan lebih dinamis, inklusif, dan selaras dengan visi besar KNPI sebagai wadah persatuan pemuda Indonesia. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Isu penjualan pulau-pulau kecil di Indonesia yang kembali mencuat di berbagai situs daring asing menuai keprihatinan publik. Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Harison Mocodompis, menegaskan bahwa tidak ada dasar hukum yang membolehkan privatisasi pulau di Indonesia.

“Landasan hukum untuk privatisasi itu tidak ada. Jadi memprivatisasi pulau secara keseluruhan itu kan tidak mungkin. Memang tidak ada undang-undangnya yang membolehkan itu,” tegas Harison Mocodompis dalam Dialog Interaktif di Radio Sonora, Kamis (03/07/2025).

Ia menjelaskan, pengaturan terkait pemanfaatan pulau kecil dan wilayah pesisir telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, khususnya Pasal 9 ayat (2) hingga (5), disebutkan bahwa pemanfaatan pulau kecil oleh perorangan atau badan hukum dibatasi maksimal 70% dari total luas pulau.

“Sementara, 30% adalah mandatory atau wajib disiapkan untuk area publik, konservasi, dan wilayah yang dikuasai negara untuk kepentingan negara,” ujar Harison Mocodompis.

Dengan demikian, menurut Harison Mocodompis, tidak dimungkinkan satu pihak memprivatisasi seluruh wilayah pulau kecil. Apalagi, hingga saat ini tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang memperbolehkan hal tersebut.

Dari pengamatannya, sebagian besar situs yang menampilkan informasi penjualan pulau itu berasal dari luar negeri. Namun, keabsahan informasi maupun identitas pihak yang mempostingnya juga belum bisa diverifikasi secara pasti. “Kita harus bijak melihat situasi ini. Situs-situs itu milik luar negeri, dan kita juga tidak tahu apakah yang memposting itu orang Indonesia atau sesama orang luar,” Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN.

Harison Mocodompis mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap klaim kepemilikan atau penjualan pulau yang beredar di internet. Ia juga mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah dan kejelasan hukum pertanahan di Indonesia.

“Diharapkan tentu saja diskusi ini bisa memicu instansi-instansi terkait juga pemerintah daerah untuk bergerak bersama-sama, terkoordinasi, terintegrasi. Fokusnya tidak hanya pada isu penjualan pulau, tetapi juga pada perlindungan hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Harison Mocodompis. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Disambut antusias Jemaat, Piala Bergilir ‘Turnamen Cup’ meriahkan Acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke 55 GPIB Torsina Jakarta.

Tak hanya itu, rangkaian acara Turnamen Domino ini juga mampu menciptakan semangat kebersamaan dan sukacita antar peserta perwakilan sektor 1 – 6 yang berlangsung di halaman gereja.

“Saya mewakili pengurus PKB mengucapkan terimakasih kepada tim kerja dan seluruh peserta Turnamen Domino atas partisipasi serta dukungannya. Sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancer,” ujar Ketua Panitia Ronald Palapessy, di GPIB Torsina, Jakarta, Sabtu, (5/7/2025).

Menurutnya, pagelaran Turnamen piala bergilir Torsina Cup ini digelar dalam rangka perayaan HUT GPIP Torsina Jakarta.

“Penyelenggaranya Pelkat Persekutuan Kaum Bapa (PKB) GPIB Torsina Jakarta dan pesertanya adalah Jemaat dari masing-masing sektor,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ade Priyadi salah seorang peserta mengaku sangat antusias dan berhadap kedepan dapat lebih ditingkatkan lagi.

“Saya bangga dan bahagia sekali karena pagelaran turnamen ini dapat meningkatkan rasa semangat baru. Acara ini sebagai wadah mempererat kekompakan antar Jemaat,” ujarnya.

Sementara itu, hasil pemenang Turnamen Domino antar sektor yaitu,

– Juara I : Darwin Hasiholan Sinaga dan AlfinTriadi (Sektor 4)

– Juara II : Roberth Richards R. Hidungoran dan Christian Daniel (Sektor 2)

– Juara III : Prega N. Pangaribuan dan Trisno Muji Santoso (Sektor 6)

Ketua Pelkat PKB Ronald Palapesy juga mengucapkan terimakasih kepada Majelis Jemaat GPIB Torsina Jakarta, Pengurus Pelkat PKB beserta tim kerja.

“Saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan dukungan doa warga jemaat GPIB Torsina atas terselenggaranya Lomba Domino Antar Sektor ini,” pungkasnya. (Red)