Kategori: Jakarta

Jakarta, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni bersilaturahmi dengan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Heru Widodo di Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Dalam silaturahmi tersebut dibahas tentang kerjasama untuk pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Merak.

Andra Soni didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten Tri Nurtopo dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Virgojanti. Sementara Heru Widodo didampingi Wakil Direktur Utama Yossianis Marciano.

Andra Soni mengatakan, dalam silaturahmi tersebut dibahas tentang pelabuhan penyeberangan Merak. Menurut Andra Soni, Pelabuhan Merak merupakan aset kebanggaan warga Banten.

“Merak adalah salah satu pelabuhan penyeberangan utama di Indonesia. Ramai. Untuk itu kami bersilaturahmi. Berkoordinasi,” katanya.

Andra Soni mengatakan, salah satu yang dibahas dalam silaturahmi tersebut, bagaimana peran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam men-support kaitan pelayanan masyarakat di Pelabuhan Penyebrangan Merak.

Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Heru Widodo mengatakan, Pelabuhan Penyebrangan Merak berada dalam teritori Provinsi Banten.

“Untuk itu, kita harus terus berkoordinasi,” kata Heru.

Sehingga, apapun yang bisa dilakukan bersama-sama dengan Pemprov Banten harus terus dikoordinasikan, termasuk kerjasama secara lintas sektoral.

Heru mengatakan, banyak yang harus dilakukan kerjasama dengan Pemprov Banten bidang kemaritiman. Salah satunya, kerjasama pengelolaan pelabuhan atau logistik

Lebih jauh, Heru mengatakan, kerjasama yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita bangga ada pelabuhan utama di Indonesia. Untuk itu, kita bekerja sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Belakangan ini ramai beredar isu di masyarakat soal tanah bersertipikat akan diambil alih negara jika dibiarkan kosong selama dua tahun. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (Dirjen PPTR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jonahar, menegaskan bahwa penetapan objek penertiban tanah telantar terhadap Hak Milik (SHM) memiliki kriteria yang berbeda dibandingkan dengan tanah berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Saat ini, pihaknya menyatakan bahwa penertiban difokuskan pada HGU dan HGB yang dimiliki oleh Badan Hukum.

Jonahar menjelaskan, penertiban tanah hak milik baru dapat dilakukan jika masuk ke kategori ditelantarkan yang sudah tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

Dalam aturan tersebut, dinyatakan bahwa tanah hak milik bisa ditertibkan jika dikuasai oleh pihak lain hingga menjadi kawasan perkampungan; dikuasai pihak lain selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya hubungan hukum dengan pemilik; dan/atau tidak terpenuhinya fungsi sosialnya. Jonahar menekankan, adanya penertiban justru bertujuan untuk mencegah sengketa serta menertibkan penguasaan tanah yang tidak sesuai ketentuan.

Sementara itu, aturan penertiban tanah dengan SHGU dan SHGB dibuat berbeda dengan penertiban tanah SHM. Berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 2021, tanah HGU dan HGB dapat menjadi objek penertiban apabila selama dua tahun sejak diterbitkan haknya tidak diusahakan, tidak digunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukan yang tercantum dalam proposal awal permohonan hak.

Untuk itu, ia mengimbau masyarakat yang memiliki tanah, baik yang sedang ditempati atau berada jauh, untuk merawat tanahnya dan jangan sampai mengganggu ketertiban umum. “Kalau HGU, ditanami sesuai dengan proposal awalnya. Kalau HGB, dibangun sesuai peruntukannya. Kalau hak milik, jangan sampai dikuasai orang lain,” pungkas Jonahar.

Sebagai penutup, Jonahar kembali menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini bukan untuk mengambil alih tanah rakyat, tetapi agar seluruh tanah di Indonesia dimanfaatkan secara optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni tanah dan sumber daya agraria dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Blusukan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke Pasar dan Sawah menuai kritik. Menurut Forum Jamsos Pekerja dan Buruh rakyat butuh 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan, bukan blusukan yang tidak penting.

Kritik pedas itu disampaikan Koordinator Forum Jamsos, HM.Jusuf Rizal menjawab pertanyaan media di Jakarta usai melaksanakan diskusi Serap Aspirasi Pekerja dan Buruh dalam rangka memberikan konsep Revisi UU Ketenagakerjaan.

Sebagaimana dimuat dalam berbagai liputan media, Wapres Gibran Rakabuming kerap blusukan ke Pasar-Pasar serta ke sawah. Menurut Gibran itu dilakukan dalam rangka serap aspirasi masyarakat.

“Sekarang ini model-model demikian atas nama serap aspirasi, tidak efektif karena permasalahan Pasar dan Sawah itu belum berubah. Yang diperlukan rakyat saat ini lowongan kerja 19 juta seperti yang dijanjikan waktu kampanye. Itu lebih penting,” tegas Jusuf Rizal, pria aktivis pekerja dan buruh Ketum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI itu.

Menurut pria berdarah Madura-Batak itu, ia memberi masukan agar Wapres Gibran stop gaya blusukan pencitraan. Seharusnya Wapres Gibran fokus bagaimana merealisasi janji penyediaan 19 juta lapangan kerja baru, mengingat saat ini pekerja dan buruh, juga sudah banyak limbung akibat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Forum Jamsos memberi masukan, sebaiknya Wapres Gibran fokus blusukan masalah ketenagakerjaan yang rumit. Mulai pekerja muda, formal, informal dan disabilitas, serta dampak PHK bagi masyarakat,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo, Ketum Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara itu.

Menurutnya Forum Jamsos bersedia jika dibutuhkan memberi masukan tentang masalah-masalah ketenagakerjaan serta jaminan sosial bagi pekerja dan buruh. Dengan demikian ada upaya pemerintah guna mencari solusi serta merealisasi 19 juta lapangan kerja baru. Bukan iming-iming dan omon-omon.

Berdasarkan catatan redaksi, Forum Jamsos Pekerja dan Buruh merupakan wadah lintas federasi dan konfederasi dalam rangka memperjuangkan hak-hak para pekerja dan buruh, termasuk jaminan sosial. Forum Jamsos juga memiliki LBH (Lembaga Bantuan Hukum).

Forum Jamsos didirikan oleh para aktivis pekerja dan buruh, termasuk didalamnya pengurus federasi dan konfederasi, pemerhati Jaminan Sosial, seperti Timboel Siregar, jurnalis serta pengawas ketenagakerjaan, praktisi hukum maupun penggiat anti korupsi. (Red)

JAKARTA, Djawaranews.com – Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggelar kegiatan Panen Raya Lele dan Kangkung sebagai wujud nyata dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional serta implementasi 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kegiatan ini berlangsung di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Cah Angon, dan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas, Dr. Syarpani.

Panen raya ini merupakan bagian dari program budidaya terpadu di bidang perikanan dan pertanian yang secara konsisten dijalankan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kegiatan tersebut, Kalapas beserta jajaran pejabat struktural dan petugas pembinaan turut turun langsung ke lokasi budidaya untuk memanen hasil kerja para warga binaan.

Hasil panen kali ini mencatatkan angka yang menggembirakan, yakni sebanyak 54 kilogram ikan lele dan 44,15 kilogram kangkung. Seluruh hasil panen akan dimanfaatkan sebagai bahan konsumsi warga binaan melalui dapur Lapas.

Dalam sambutannya, Dr. Syarpani menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi wadah pembinaan dan pemberdayaan warga binaan.

“Melalui program seperti ini, kami tidak hanya membina, tetapi juga memberdayakan. Warga binaan dibekali keterampilan yang kelak bisa menjadi bekal hidup mandiri setelah bebas nanti,” ujar Syarpani.

Dengan kegiatan tersebut, Lapas Narkotika Jakarta terus memperkuat komitmennya untuk menjadi lembaga pemasyarakatan yang tak hanya aman dan tertib, tetapi juga produktif, mandiri, serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Jakarta, Djawaranews.com – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melalui Kedeputian V Bidang Komunikasi dan Informasi menerima audiensi dari Tim Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada Selasa (16/7).

Dalam pertemuan tersebut, Tim BRIN memaparkan hasil riset tentang keterpaparan mahasiswa terhadap ideologi ekstrem melalui media sosial. Penelitian dilakukan selama periode 2022–2024 di 32 perguruan tinggi, dengan 400 responden mahasiswa di setiap kampus. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 11–13% responden mengaku pernah terpapar konten anti-Pancasila, dan bahkan menyatakan bahwa Pancasila tidak lagi relevan serta dianggap bertentangan dengan syariat Islam.

Tim BRIN menilai bahwa media sosial menjadi salah satu kanal utama penyebaran ideologi ekstrem kepada generasi muda. Oleh karena itu, mereka menyampaikan harapan agar ada koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan Kementerian Koordinator sebagai penggerak utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional.

Kemenko Polkam menyambut baik temuan tersebut dan menegaskan perlunya pendekatan sistemik dalam pembinaan ideologi kebangsaan bagi generasi muda.

“Penanganan tidak cukup hanya melalui pengawasan media sosial, tetapi juga perlu pembinaan sejak usia dini melalui pendidikan, keluarga, dan komunitas,” ujar Asisten Deputi Media, Komunikasi, dan Informasi Kemenko Polkam.

Lebih lanjut, Kemenko Polkam mendorong BRIN untuk berkoordinasi tidak hanya dengan Kemenko Polkam, tetapi juga dengan Kemenko PMK, yang memiliki mandat mengoordinasikan Kemendikbudristek (Dikdasmen dan Dikti), Kementerian Agama, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam aspek pembinaan ideologi kebangsaan dan penguatan ketahanan informasi generasi muda.

Pertemuan ini juga merekomendasikan perlunya forum koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk menyusun strategi terpadu dalam memperkuat ketahanan ideologis generasi muda di era digital. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, Dr. Syarpani, menghadiri kegiatan peresmian Kantor Pusat Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo) yang dilaksanakan pada Selasa, 15 Juli 2025.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Irjen Pol. Drs. Mashudi, sebagai wujud dukungan terhadap penguatan kelembagaan koperasi dalam sistem Pemasyarakatan.

Bertempat di Kantor Pusat Inkopasindo, kegiatan turut dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi (Pimti) Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-DKI Jakarta, termasuk Dr. Syarpani. Acara diawali dengan doa bersama sebagai ungkapan rasa syukur atas berdirinya kantor pusat yang diharapkan menjadi pusat koordinasi dan penguatan peran koperasi di lingkungan Pemasyarakatan.

Momentum penting ini ditandai dengan penandatanganan batu prasasti oleh Dirjen Pemasyarakatan sebagai simbol resmi peresmian.

Kehadiran Kalapas Narkotika Jakarta menjadi bentuk nyata dukungan terhadap sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendorong peningkatan kemandirian warga binaan melalui penguatan ekonomi berbasis koperasi.

Jakarta, Djawaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid hadir mewakili pemerintah Indonesia dalam acara peringatan Hari Kemerdekaan ke-50 Republik Mozambik, yang digelar di Jakarta pada Jumat (11/07/2025). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan peringatan emas ini sebagai tonggak bersejarah untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas antara Indonesia dan Mozambik di berbagai bidang.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk terus mempererat kerja sama kedua negara. Mari bersama-sama, kita eksplorasi berbagai peluang baru, kita atasi berbagai tantangan global yang ada, dan kita bangun masa depan yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Nusron Wahid.

Hubungan bilateral Indonesia-Mozambik sudah berlangsung selama 33 tahun lamanya. Kemitraan ini semakin erat setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Mozambik pada Agustus 2023. Sejumlah kerja sama strategis pun terus dikembangkan, mulai dari perdagangan, energi, hingga infrastruktur.

Mozambik menjadi negara Afrika pertama yang menandatangani Perjanjian Perdagangan Preferensial dengan Indonesia, yang berlaku sejak 2022. Ini membuka peluang besar untuk meningkatkan volume perdagangan dan kesejahteraan rakyat kedua negara.

“Atas nama pemerintah dan rakyat Republik Indonesia, izinkanlah saya mengucapkan selamat kepada pemerintah dan rakyat Republik Mozambik atas pencapaian yang luar biasa selama lima dekade terakhir,” tutur Menteri Nusron.

Ucapan selamat tersebut juga sejalan dengan apresiasi yang disampaikan Duta Besar Mozambik untuk Indonesia, Belmiro José Malate. Dalam pidatonya, ia menegaskan pentingnya peran negara-negara sahabat, termasuk Indonesia, dalam perjalanan panjang kemerdekaan Mozambik.

“Kemerdekaan Mozambik tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan negara-negara sahabat dan masyarakat di berbagai belahan dunia, serta organisasi-organisasi progresif yang memperjuangkan perdamaian, kebebasan, dan kemajuan. Rasa terima kasih kami pada hari ini tidak hanya didasarkan pada kebersamaan di masa lalu, tetapi juga pada perjalanan kita bersama yang terus berlanjut,” pungkas Belmiro José Malate. (Red)

Jakarta, Djawaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/07/2025).

“Prinsip kesinambungan ekonomi berarti apa yang sudah ada jangan dimatikan. Prinsip keadilan dan pemerataan, jika ada sesuatu yang baru, jangan diberikan kepada mereka yang sudah mendapatkan sebelumnya. Nah, di sinilah sebenarnya terbuka peluang bagi Sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar PMII, NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk mengisi ruang tersebut,” ujar Menteri Nusron.

Ia mengungkapkan, dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah terpetakan dan bersertipikat, saat ini terdapat 1,4 juta hektare tanah telantar yang tercatat sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan untuk masyarakat, termasuk alumni PMII, baik untuk kepentingan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi umat. “Prinsipnya kami terbuka, sekarang ini ada potensi luar biasa berupa tanah. Daripada tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan,” tutur Menteri Nusron.

Untuk memanfaatkan program TORA, Menteri Nusron menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan kepala daerah dalam proses pengajuannya. Pemerintah pusat menetapkan objek tanah, sementara kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerahlah yang menentukan subjek atau penerima manfaat. “Maka itu penting bersinergi dengan bupati/wali kota. Mereka yang tahu siapa yang layak menerima manfaat tanah reforma ini,” imbuhnya.

Atas segala bentuk pemanfaatan tanah yang akan dilakukan, Menteri Nusron mengingatkan untuk tetap mengacu pada tata ruang yang berlaku. “Kalau untuk bangun pesantren, maka yang dicari adalah harus lahan yang tata ruangnya permukiman atau industri. Tapi, kalau tata ruangnya perkebunan, pertahanan, pertanian, maka tidak boleh dibangun untuk pondok pesantren. Bolehnya koperasi pondok pesantren,” jelas Menteri Nusron.

Acara ini turut dihadiri oleh Mustasyar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siradj; Ketua Umum PB IKA-PMII, Fathan Subchi; Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal; serta sejumlah tokoh dan alumni PMII dari berbagai daerah. (Red)

JAKARTA, Djawaranews.com – Dengan semangat kepedulian dan kemanusiaan, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik yang humanis. kegiatan bantuan sosial dilaksanakan di area ruang layanan kunjungan dengan menyasar keluarga warga binaan yang sedang berkunjung. Pada Kamis, (09/07/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Jakarta, Dr. Syarpani, sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga warga binaan. Bantuan sosial berupa 20 paket sembako dibagikan kepada para pengunjung sebagai upaya meringankan beban ekonomi mereka.

“Keluarga warga binaan adalah bagian penting dari proses pembinaan. Dukungan mereka berperan besar dalam menjaga semangat dan motivasi warga binaan untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan bantuan ini, kami ingin menunjukkan bahwa Lapas bukan hanya tempat pembinaan, tetapi juga ruang kepedulian,” ujar Dr. Syarpani.

Para pengunjung menyambut baik inisiatif ini, yang dinilai mampu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Melalui kegiatan sosial ini, Lapas Narkotika Jakarta berharap dapat terus menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan dan empati dalam setiap layanan yang diberikan.

Jakarta, Djawaranews.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tengah melakukan reforestasi atau pemulihan kembali kawasan hutan Taman Nasional (TN) Tesso Nilo di Riau, pasca mengalami penurunan fungsi akibat perambahan hutan secara ilegal. Dalam upaya pemulihan kembali, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengevaluasi Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terindikasi berada dalam kawasan taman nasional tersebut.

“Dari total 1.758 SHM, sebagian sudah kita batalkan, terutama yang memang mungkin tumpang tindih dengan kawasan hutan. Tapi yang menjadi masalah hambatannya memang sebagian itu ada SHM yang tahun 1999 sampai tahun 2006, itu ada Surat Keputusan (SK) Reforma Agraria dari bupati setempat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam kegiatan Penyerahan Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap II Seluas 1 Juta Hektare, dan Penguasaan TN Tesso Nilo serta Kebun Kelapa Sawit Hasil Penguasaan Satgas PKH, di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (09/07/2025).

Terkait SHM yang berhubungan dengan SK Reforma Agraria, Menteri Nusron akan berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah (Pemda) yang bersangkutan. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui langkah pencabutan SHM di kawasan TN Tesso Nilo. “Kalau SK Reforma Agraria-nya dicabut, nanti otomatis SHM-nya akan kita cabut. Yang dicabut hampir 400-an sertipikat. Lainnya sedang kita teliti satu per satu, apakah yang bersangkutan itu bagian dari SK Reforma Agraria atau murni tumpang tindih,” jelas Menteri Nusron.

“Kalau yang bagian dari Reforma Agraria sebetulnya masyarakat ini juga hanya menerima dari Pak Bupati, karena itu kita minta bupatinya mengevaluasi,” tambahnya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dikesempatan ini mengungkapkan bahwa Satgas PKH telah berhasil melakukan pemulihan kembali puluhan ribu hektare lahan TN Tesso Nilo. “Telah dilakukan penertiban penguasaan kawasan hutan seluas 81.793 hektare. Satgas berusaha keras untuk mengembalikan fungsi taman nasional sebagai kawasan konservasi guna melindungi ekosistem,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, diselenggarakan Penandatanganan Berita Acara Penyerahan (BAP) Penguasaan Kembali TN Tesso Nilo yang dilakukan oleh Satgas PKH. Penandatanganan diwakili oleh Jaksa Agung, Burhanuddin dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq. Bertindak sebagai saksi, Menteri Nusron yang juga bertindak sebagai Anggota Pengarah Satgas PKH, serta Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Menteri Nusron hadir mengikuti kegiatan ini dengan didampingi oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pejabat dalam Satgas PKH, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. (Red)