Kategori: Daerah

SERANG – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keterampilan dasar dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas, PT Jasa Raharja menggelar pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) di Perusahaan Otobus (PO) Armada Jaya Perkasa, Serang, Banten.

Acara ini diikuti oleh puluhan kru, pengemudi, dan staf operasional PO Armada Jaya Perkasa. Materi pelatihan disampaikan oleh tenaga medis profesional dan difokuskan pada penanganan darurat pertama terhadap korban kecelakaan, termasuk teknik dasar resusitasi jantung paru (RJP), penanganan luka berat, hingga evakuasi darurat.

Kepala Sub Bagian Pelayanan menyatakan, “Melalui kegiatan ini, kami ingin meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan para pengemudi maupun staf PO dalam memberikan pertolongan pertama. Tindakan cepat dan tepat dapat menyelamatkan nyawa korban sebelum mendapatkan bantuan medis lanjutan.”

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk mendukung program pemerintah dalam menekan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas serta memperkuat sinergi dengan sektor transportasi darat.

Dengan adanya program seperti ini, Jasa Raharja menegaskan peran aktifnya tidak hanya dalam memberikan santunan kecelakaan, tetapi juga dalam upaya preventif untuk melindungi keselamatan seluruh pengguna jalan.

Padang, Djawaranews.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Provinsi Sumatera Barat, pada Senin (28/04/2025). Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hak bagi masyarakat hukum adat.

Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya perlindungan hak ulayat melalui pendaftaran dan sertipikasi tanah yang teradministrasi dengan baik. “Kami bertekad supaya tanah-tanah ulayat di Sumatera Barat terjaga. Tidak boleh ada orang lain masuk. Tidak boleh ada orang lain menyertipikatkan. Tidak boleh ada orang lain yang nanti menggadaikan atau mengerjasamakan tanpa persetujuan tetua-tetua ataupun pengurus kampung adat setempat,” ujarnya di Auditorium Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.

Menteri Nusron juga menekankan pentingnya pembelajaran dari kasus-kasus di daerah lain. “Riau hak adat Melayu-nya, tanahnya tidak pernah dipetakan, tidak pernah didaftarkan, dan tidak pernah diukur. Karena kekuatan fisik adatnya tidak kuat, maka banyak sekali kemudian dirambah atau diambil Hak Guna Usaha (HGU)-nya oleh korporasi, PT, atau pihak-pihak lain untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan korporasi atau perusahaan. Kami tidak ingin kejadian di Riau terjadi di Sumatera Barat,” tuturnya.

Berdasarkan pendataan Kementerian ATR/BPN, hingga saat ini diketahui terdapat potensi 475 bidang tanah ulayat dengan luas sekitar 300 ribu hektare di Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan tercatat memiliki jumlah bidang ulayat terbanyak.

Data ini menunjukkan pentingnya percepatan administrasi pendaftaran tanah ulayat secara lebih terstruktur. Menteri Nusron menyatakan, pendaftaran tanah ulayat memberikan ragam manfaat antara lain memberikan kepastian dan pengakuan hukum terhadap bidang tanah ulayat, melindungi kepemilikan aset masyarakat hukum adat, serta mencegah terjadinya konflik agraria.

Ke depan, sosialisasi pengadministrasian tanah ulayat akan dilaksanakan secara bertahap di masing-masing kabupaten di Sumatera Barat. Menteri Nusron juga dijadwalkan untuk turun langsung melakukan sosialisasi di Kabupaten Agam.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron turut menyerahkan satu Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas tanah ulayat seluas 21.933 meter persegi kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) V Koto Air Pampan/Niniak Mamak Koto Pauh, Kota Pariaman. Selain itu, diserahkan pula 5 Sertipikat Hak Pakai di atas HPL untuk perorangan dan serta 5 sertipikat wakaf. Semua sertipikat yang diserahkan sudah dalam bentuk Sertipikat Elektronik.

Pembukaan Sosialisasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade; Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh; Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy; serta sejumlah Pejabat Kementerian ATR/BPN, seperti Inspektur Jenderal, Dalu Agung Darmawan; Staf Khusus Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi. (Trg)

Tangerang – Gubernur Banten Andra Soni, meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 170 Tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ia menyebut program ini sebagai bentuk hadiah dari Pemerintah Provinsi Banten untuk masyarakat Banten. Tim Pembina Samsat Cikokol terus mengintensifkan pendataan kendaraan yang belum melakukan daftar ulang pajak kendaraan agar memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Kali ini, kegiatan dilakukan di Wilayah Perkantoran dan UPT. SMK Negeri 1 Tangerang, Kota Tangerang pada hari Jumat (25/05/2025).

Petugas Bapenda Samsat Cikokol bersama petugas Jasa Raharja secara langsung mencatat pelat nomor kendaraan, baik mobil maupun motor, guna mengetahui kendaraan mana saja yang belum menyelesaikan kewajiban pajaknya.

Cinthya Rouwena selaku Penanggung Jawab Jasa Raharja untuk SAMSAT Cikokol menjelaskan pada kegiatan ini selain mencatat nomor polisi juga memberikan edukasi kepada pemilik kendaraan yang
belum membayar pajak. Seperti diketahui, kebijakan ini sudah berlaku sejak 10 April hingga 30 Juni
2025.

“Tim Samsat Cikokol Bersama Jasa Raharja bukan kali pertama melakukan pendataan di lokasi kantong parkir. Pendataan dilakukan di lokasi-lokasi kantong parkir dinilai efektif mengingat banyaknya kendaraan yang parkir di area tersebut. Sekaligus dapat bertatap muka langsung dengan Wajib Pajak dan melakukan sosialisasi terkait relaksasi pajak ini.” ujar Cinthya.

Dilokasi berbeda, Kepala Cabang Jasa Raharja Tangerang, Panji Artha menambahkan bahwa “Masyarakat perlu memahami tentang Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pengesahaan STNK dan Pelunasan PKB merupakan dana yang dikelola oleh PT Jasa Raharja yang dipergunakan untuk pemberian santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas, baik korban meninggal dunia, korban Luka-luka maupun korban yang mengalami cacat tetap sesuai ketentuan UU 34 Tahun 1964. Dengan prinsip gotong royong maka masyarakat yang patuh dalam pelunasan SWDKLLJ berarti sudah berkontribusi juga dalam meringankan beban para korban kecelakaan lalu lintas.”, tutup Panji.

Serang, 25 April 2025 – Pada hari ini, petugas Jasa Raharja Samsat Kabupaten Serang, Alia Rahmadhani, menyerahkan santunan kepada keluarga korban yang bernama Arisha Almahyra yang meninggal dunia dalam kecelakaan tragis saat sedang bermain di dekat rumahnya di Kampung Bojong, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Korban merupakan anak paling kecil dari pasangan Bapak Astawi dengan Ibu Rodiyah, meninggal dunia saat sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Hermina Ciruas, Serang, Banten.

“Awalnya, korban menerima perawatan di klinik terdekat dari lokasi kejadian. Namun, karena kondisinya tidak kunjung membaik, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Ciruas, dan meninggal dunia saat tenggah menjalani pengobatan,” ujar Alia. “Selanjutnya, kami  melakukan survei terkait ahli waris dalam kasus ini. Mengingat korban adalah seorang pelajar, dengan itu ahli waris yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017 berhak menerima santunan Jasa Raharja, yaitu orang tua korban yang diwakili oleh Ayah korban,” jelas Alia.

Untuk menjadi ahli waris atau yang memiliki hak menerima santunan Jasa Raharja dalam kasus meninggal dunia akibat kecelakaan di darat/laut/udara harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu Ahli waris adalah janda/duda yang sah dari korban kecelakaan, Ahli waris adalah anak-anak yang sah dari korban kecelakaan, Ahli waris adalah orang tua yang sah dari korban kecelakaan, dan apabila korban tidak memiliki keluarga atau ahli waris, maka diberi penggantian biaya penguburan.

Tanjung Balai Karimun, Djawaranews.com – Dalam rangka Jum’at Berkah, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun bagikan ratusan bungkus sarapan kepada masyarakat sekitar.

Dari pantauan, terlihat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid bersama jajarannya membagikan ratusan bungkus sarapan kepada masyarakat Tanjung Balai Karimun.

Saat ditemui, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid mengatakan kegiatan Jum’at Berkah ini merupakan wujud kepedulian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun kepada masyarakat sekitar.

“Kegiatan Jum’at Berkah ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan. Dimana kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kita kepada sesama manusia,” Dwi Avandho Farid. Jumat, (25/04/25).

Farid juga menambahkan bahwa kegiatan Jum’at Berkah ini juga selaras dengan program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

“Untuk itu, kami Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun berkomitmen untuk terus menghadirkan program sosial yang bermanfaat serta meningkatkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.

“Dan saya berharap kegiatan Jum’at Berkah ini bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar,” harapnya.

Sementara itu, Rizal salah satu warga yang mendapatkan sarapan dari Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun merasa senang dan mengapresiasi program Jum’at Berkah tersebut.

“Terimakasih saya ucapkan kepada Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun yang telah memberikan sarapan pagi gratis. Program ini sangat bermanfaat bagi kami,” ucapnya.