Kategori: Banten

  • Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    Pers Banten Meningkat, Kemenko Polkam Dorong Kolaborasi untuk Demokrasi

    TANGERANG – Provinsi Banten menunjukkan capaian positif dalam kebebasan pers. Berdasarkan data terbaru, Indeks Kebebasan Pers (IKP) Banten tahun 2024 tercatat mencapai angka 74,09, menempatkan provinsi ini ke dalam 10 besar nasional dalam hal kebebasan pers.

    Peningkatan tersebut menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Kota Tangerang, Banten, Jumat (8/8).

    Rakor Kemenko Polkam ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga kebebasan pers yang sehat, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sambutannya, Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polkam, Marsdya TNI Eko Dono Indarto, mengapresiasi atas peningkatan IKP Banten. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi semua pihak.

    “Kami mengapresiasi Provinsi Banten yang berhasil naik ke posisi 10 besar nasional dalam Indeks Kebebasan Pers. Ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari pemerintah daerah dan pelaku media untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat,” ungkap Eko.

    Ia menekankan bahwa media memiliki peran sentral dalam menjaga demokrasi dan menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah agar membangun kemitraan dengan media, bukan melakukan intervensi terhadap independensinya.

    “Banyak media saat ini yang bertahan dengan kemampuan sendiri. Pemerintah perlu hadir sebagai mitra, bukan sebagai penghambat,” ujar alumnus AAU Tahun 1989 itu.

    Kemenko Polkam berharap, forum ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pihak dalam menjaga demokrasi informasi, memperkuat kebebasan pers yang bertanggung jawab, dan membangun kepercayaan publik terhadap media.

    Tantangan Era Digital

    Ketua Dewan Pers, Prof. Komarudin Hidayat, turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Ia menyoroti tantangan besar yang dihadapi pers di era digital, terutama terkait hoaks, disinformasi, dan rendahnya literasi media masyarakat.

    Prof. Komarudin menekankan pentingnya membedakan antara dua jenis media yang berkembang saat ini. Kedua media itu yakni media arus utama (mainstream) dan media sosial.

    “Media ini kredibel karena memiliki badan hukum, wartawan profesional, dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Proses verifikasi dilakukan ketat, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Meskipun populer, lanjutnya, media sosial kerap menyebarkan informasi tanpa verifikasi dan tidak memiliki badan hukum. Banyak konten yang dibuat hanya demi viralitas, bukan akurasi informasi.

    “Masyarakat harus lebih kritis dan cerdas dalam memilih sumber informasi. Utamakan media arus utama sebagai rujukan informasi yang akurat,” pesan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah periode 2006-2010 dan 2010-2015 itu.

    Ia juga menyoroti pentingnya penguatan profesionalisme wartawan dan pengembangan literasi media untuk publik guna menghadapi derasnya arus informasi digital.

    Ekosistem Media dalam Sorotan

    Dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, memaparkan pentingnya membangun ekosistem media yang adaptif terhadap digitalisasi dan disrupsi teknologi.

    Menanggapi hal tersebut, Humas Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Pusat, Rendy Herdiana, menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan pemerintah dan Dewan Pers dalam menciptakan ekosistem media yang berintegritas.

    “Kami berkomitmen untuk mendorong transformasi media yang sehat dan sejahtera. Diperlukan terobosan konkret agar media mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan jati diri jurnalistiknya,” ujar Rendy.

    Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten, Arif Agus Rahman; para kepala dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota se-Banten; serta perwakilan dari berbagai lembaga media nasional. Hadir pula Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala. (red)

  • Andra Soni: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

    Andra Soni: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kesejahteraan Guru

    Jakarta – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pemerintah terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para guru. Pemerintah Provinsi Banten baru saja mengangkat lebih dari 5.000 orang guru menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Hal itu diungkap Andra Soni usai menghadiri Penyerahan Kado HUT RI dari Presiden Untuk Guru di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Lt. 1 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Jl Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Rabu (5/8/2025).

    “Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk hadiah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia untuk guru,” ucapnya.

    “Alhamdulillah arahan Bapak Presiden terkait dengan kesejahteraan guru terus kita tingkatkan di Provinsi Banten,” tambah Andra Soni.

    Dikatakan, pada tahun 2025, Pemprov Banten menganggarkan untuk guru non ASN sekitar Rp109 miliar.

    “Kita juga baru saja mengangkat lebih dari 5.000 orang guru menjadi PPPK,” ungkap Andra Soni

    “Upaya ini akan terus kita lakukan bersama sama,” tegasnya.

    Andra Soni menjelaskan, di bidang pendidikan, Pemprov Banten memiliki Program Sekolah Gratis di Sekolah Swasta. Program itu untuk memberikan pendidikan yang layak kepada masyarakat, khususnya warga Banten.

    Dikatakan, melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dirinya berharap Program Sekolah Gratis di Sekolah Swasta Pemprov Banten berkelanjutan.

    Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mu’ti menyampaikan, kado HUT RI dari Presiden Untuk Guru adalah acara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-80.

    Dikatakan, Kado HUT RI dari Presiden untuk guru berupa: Insentif Guru Non ASN, Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik Non Formal, dan Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4.

    Dikatakan, Kemendikdasmen melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan renovasi dan revitalisasi 13.763 sekolah digitalisasi pendidikan, hingga peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.

    Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan Kado HUT RI dari Presiden untuk Guru merupakan wujud nyata perhatian Presiden terhadap kesejahteraan guru.

    Dikatakan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru sebagai agenda nasional. Untuk meningkatkan kualitas guru dan memperkuat pelayanan pendidikan.

    Suharti mengungkapkan, Insentif Guru Non ASN kepada 341.248 guru masing – masing Rp300.000 selama tujuan bulan dan diterima sekaligus. Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi Pendidik Non Formal kepada 253.407 masing – masing Rp300.000 selama dua bulan diterima sekaligus. Serta Bantuan Afirmasi Kualifikasi S1/D4 untuk Guru kepada 12.500 orang guru untuk ikuti pembelajaran. (One)

  • Menjadi Kandang Dewa United Banten FC, Gubernur Banten Andra Soni Optimis Stadion Internasional Banten Bakal Datangkan Banyak Kunjungan

    Menjadi Kandang Dewa United Banten FC, Gubernur Banten Andra Soni Optimis Stadion Internasional Banten Bakal Datangkan Banyak Kunjungan

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni optimistis dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding, MoU) pemanfaatan Stadion Internasional Banten atau Banten International Stadium (BIS) sebagai stadion (home base, red) Dewa United Banten FC bakal datangkan banyak kunjungan ke Provinsi Banten. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah itu bakal berdampak positif bagi peningkatan UMKM dan perekonomian masyarakat.

    Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH Syam’un No.5, Kota Serang, Kamis (7/8/2025). Kemudian dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas PUPR Provinsi Banten dan Presiden Dewa United Banten FC. Turut menyaksikan: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Yandri Susanto dan Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim.

    “Alhamdulillah hari ini adalah hari yang luar biasa dan istimewa, Pemerintah Provinsi Banten menjalin kerja sama dengan tim profesional sepak bola Indonesia, Dewa United Banten FC akan berhomebase di Banten International Stadium (BIS) mulai tanggal 9 Agustus nanti,” ungkap Andra Soni.

    Selanjutnya, Andra Soni mengatakan kerjasama yang dilakukan tersebut yaitu pemanfaatan dari BIS yang telah berdiri sejak tahun 2022.

    Andra Soni melihat dengan dipergunakannya BIS sebagai home base Dewa United Banten FC dapat mengundang banyak pihak yang berkunjung ke Provinsi Banten.

    “Akan ada 17 pertandingan home sebagai tuan rumah, kita bisa bayangkan,setiap tim mungkin membawa sekitar 40 orang dan sebagainya yang akan hadir di Banten dalam satu tahun. Belum termasuk dengan pertandingan internasional dan pertandingan persahabatan,” katanya.

    Selain itu, Andra Soni menilai dengan dipergunakannya BIS dapat memberikan dukungan dalam pertumbuhan ekonomi, mulai dari pelaku UMKM, restoran hingga peningkatan hunian di sektor perhotelan.

    “Ini akan membangun sebuah ekosistem pertumbuhan ekonomi baru, sesuai dengan janji kami kepada masyarakat untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Mudah-mudahan warga di sekitarnya mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi ini,” imbuhnya.

    Presiden Dewa United Banten FC Ardian Satya Negara menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Banten dan Pemprov Banten yang telah bekerja sama dengan pihaknya dalam pemanfaatan BIS sebagai home base Dewa United Banten FC.

    “Besar harapan kami untuk para fans atau suporter sepak bola di Banten untuk hadir, dan ini juga untuk meningkatkan UMKM. Semoga dengan hadirnya Dewa United bisa menjadi manfaat bagi masyarakat Banten,” ujarnya.

    Selanjutnya, ia menjelaskan alasan memilih BIS sebagai home base dari Dewa United Banten FC. Selain stadionnya yang bagus, namun pihaknya ingin turut serta dalam memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

    “Kedepannya Dewa United akan membangun lapangan latihan,” jelasnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim menuturkan pihaknya mendukung upaya Pemprov Banten dalam rangka pemanfaatan aset-aset daerah, salah satunya pemanfaatan BIS.

    “Tentu ini adalah langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan penguatan atlet khususnya sepak bola, dan membangun perekonomian bola modern, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik,” katanya.

    Sementara, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan mengatakan BIS memiliki kapasitas mencapai 30.000 penonton dan telah dilakukan pengecekan oleh I-League.

    Tak hanya fasilitas, kata Arlan Marzan, BIS telah dilakukan pemeriksaan manajemen resiko baik segi keamanan dan yang lainnya oleh Mabes Polri. Dan hasilnya, aspek keduanya telah dinyatakan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

    Selanjutnya, Arlan juga menyampaikan untuk biaya sewa stadion yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan telah disepakati oleh klub yaitu Rp50 juta untuk satu kali pertandingan.

    “Kalau potensinya untuk 17 kali sebenarnya kalau kita hitung, itu kurang lebih sekitar Rp800 juta, belum termasuk tambahan-tambahan dari pertandingan resmi dan lainnya,” ucap Arlan.

    “Namun, ini juga akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, mulai dari pelaku UMKM, kuliner dan lainnya,” sambungnya.

    Kemudian, Arlan Marzan menuturkan pihaknya kedepan juga akan fokus terhadap fasilitas penunjang lainnya di sekitar BIS.

    “Kedepan kita lanjutkan lagi parkir, karena kebutuhan parkir akan tinggi. Seta kita akan coba pola kerja sama terkait pembangunan lapangan latihan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Dewa United Banten FC akan menggunakan Banten International Stadium (BIS) saat menjamu Malut United pada Sabtu (9/8) pada pekan pertama BRI Super League 2025/2026. (Trg)

  • Launching di MPP, Kemenkum Banten Siap Berikan Pelayanan AHU

    Launching di MPP, Kemenkum Banten Siap Berikan Pelayanan AHU

    TANGERANG, Djawaranews.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten berkomitmen penuh untuk hadir dan memberikan pelayanan hukum yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Banten.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran perdana layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang tersebar di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, Kamis (06/08/2025).

    Peluncuran layanan ini turut mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Pramono, mewakili Gubernur Provinsi Banten Andra Soni, disebutkan bahwa layanan AHU memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

    Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten, Pagar Butar Butar, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih inklusif, adaptif, dan menjangkau masyarakat secara langsung.

    “Kami hadir untuk memberikan kemudahan layanan hukum kepada masyarakat. Melalui kehadiran layanan AHU di MPP, masyarakat kini bisa mendapatkan layanan seperti legalisasi apostille, fidusia, badan hukum, dan kewarganegaraan dengan lebih cepat, lebih dekat, dan transparan,” ujar Pagar Butar Butar dalam keterangannya.

    Ia menegaskan bahwa Kemenkum Banten akan terus memperluas inovasi layanan berbasis digital dan kolaboratif, sebagai bentuk penguatan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

    Peluncuran layanan ini turut mendapatkan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten Hadi Pramono, mewakili Gubernur Provinsi Banten Andra Soni, disebutkan bahwa layanan AHU memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

    “Saya menaruh perhatian besar bagaimana layanan AHU ini dapat dioptimalkan, terutama untuk membantu mendorong geliat perekonomian lokal. UMKM dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya, dan dengan meningkatnya badan usaha yang terdaftar, maka kontribusi terhadap perekonomian daerah juga akan ikut meningkat,” ungkap Hadi.

    Ia juga menambahkan bahwa layanan AHU menjamin perlindungan hukum atas berbagai bentuk perjanjian, yang menjadi pondasi penting dalam ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.

    “Untuk itu, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi. Mari jadikan layanan publik ini sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi yang berbasis hukum, adil, dan inklusif,” pungkasnya.

    Kegiatan peluncuran layanan AHU di MPP ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari Bhakti Kementerian Hukum ke-80, yang mengusung semangat pelayanan publik yang semakin humanis, profesional, dan berdaya guna.

  • Kanwil Ditjen Imigrasi Banten di Bawah Kepemimpinan Baru, Langsung Sabet Dua Penghargaan Bergengsi di Rakor Dukman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025

    Kanwil Ditjen Imigrasi Banten di Bawah Kepemimpinan Baru, Langsung Sabet Dua Penghargaan Bergengsi di Rakor Dukman Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025

    JAKARTA, Djawaranews.com – Hanya dalam hitungan bulan sejak menjabat, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Banten di bawah kepemimpinan visioner Ibu Felucia Sengky Ratna langsung menggebrak dengan menorehkan prestasi gemilang.

    Kanwil Banten berhasil memboyong dua penghargaan sekaligus pada acara Rapat Koordinasi (Rakor) Dukungan Manajemen (Dukman) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.

    Penghargaan pertama adalah peringkat 3 dalam kategori Pengelolaan Administrasi Persuratan Tingkat Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi melalui Aplikasi SRIKANDI Tahun 2025. Ini adalah bukti nyata adaptasi cepat dan efisiensi Kanwil Banten dalam mengimplementasikan sistem administrasi modern yang terintegrasi, menunjukkan langkah maju dalam tata kelola digital.

    Tak berhenti di situ, Kanwil Ditjen Imigrasi Banten juga dinobatkan sebagai Kanwil Pembina Satuan Kerja dengan Capaian Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Paling Optimal. Prestasi luar biasa ini menegaskan Kanwil Banten sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, berhasil mengorkestrasi pembinaan satuan kerja di wilayahnya untuk mencapai standar kinerja tertinggi dalam waktu singkat.

    Kedua penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Ibu Felucia Sengky Ratna, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Banten. Ibu Felucia, yang baru menjabat selama tiga bulan, telah menunjukkan kepemimpinan yang progresif dan transformatif, membawa Kanwil Banten pada puncak pencapaian di awal kepemimpinannya.

    “Penghargaan ini adalah buah dari dedikasi luar biasa dan semangat kolaborasi seluruh jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Banten,” ungkap Ibu Felucia dengan bangga.

    “Dalam waktu singkat, kami telah membuktikan bahwa dengan komitmen kuat, inovasi, dan kerja tim yang solid, kita bisa mencapai lebih dari yang dibayangkan. Ini adalah momentum bagi kami untuk terus mengakselerasi peningkatan kualitas pelayanan dan menegaskan posisi Kanwil Banten sebagai pionir reformasi birokrasi.”

    Prestasi membanggakan ini tidak hanya menempatkan Kanwil Ditjen Imigrasi Banten di garis depan inovasi dan efisiensi, tetapi juga menjadi penanda awal dari era baru di bawah kepemimpinan Ibu Felucia Sengky Ratna yang penuh terobosan dan capaian.

  • Disperindag Banten Matangkan Persiapan Pelepasan Ekspor Produk UMKM

    Disperindag Banten Matangkan Persiapan Pelepasan Ekspor Produk UMKM

    Serang, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten tengah mematangkan persiapan kegiatan Pelepasan Ekspor Produk UMKM binaannya yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 7 Agustus 2025. Kegiatan tersebut rencananya akan dilepas langsung oleh Gubernur Banten di UPTD PSMB Pakupatan.

    Persiapan ini dibahas dalam rapat yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025, di ruang kerja Kepala Disperindag Provinsi Banten. Rapat dipimpin oleh Kepala Disperindag, H. Babar Suharso, ST, M.Si., dan dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari instansi terkait serta mitra ekspor.

    “Acara pelepasan ekspor ini diharapkan bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi pesan moral bahwa UMKM Provinsi Banten mampu menembus pasar global meskipun situasi perdagangan dunia sedang tidak baik. Harapannya, pelaku UMKM lain ikut termotivasi, dan Disperindag siap memfasilitasi,” ujar Babar Suharso dalam arahannya.

    Terdapat dua agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut. Pertama, pelaksanaan seremoni pelepasan ekspor sebagai bentuk apresiasi kepada pelaku UMKM yang berhasil masuk ke pasar internasional. Sejak tahun 2021, Disperindag Provinsi Banten telah membina sekitar 130 UMKM melalui program Export Coaching Program dengan masa pendampingan selama delapan bulan hingga produk mereka siap ekspor.

    Kedua, penjajakan kerja sama strategis dengan PT ABM dalam rangka pengembangan ekspor berskala besar. Disadari bahwa pengiriman dalam jumlah besar membutuhkan dukungan logistik dan sistem distribusi yang terorganisir, sehingga kerja sama dengan mitra ekspor dinilai penting untuk menjaga kualitas dan kelancaran pengiriman produk.

    Salah satu produk unggulan yang akan dilepas dalam ekspor kali ini adalah emping melinjo asal Cipocok, Kota Serang. Usaha keluarga yang telah berdiri sejak tahun 1986 ini masih menggunakan metode tradisional dalam proses produksinya. Namun kini, mereka telah sukses menembus pasar ekspor ke sejumlah negara seperti Arab Saudi, Singapura, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Australia, dengan volume mencapai 13.000 kemasan senilai sekitar Rp600 juta.

    Pelepasan ekspor dijadwalkan meliputi sejumlah rangkaian kegiatan, antara lain seremoni pelepasan satu kontainer berisi produk ekspor, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pelaku usaha dengan PT ABM, serta prosesi pemberangkatan kontainer menuju pelabuhan dengan pengawalan dari Dinas Perhubungan hingga gerbang tol.

    Selain Gubernur Banten, acara tersebut juga akan dihadiri oleh perwakilan dari Bea Cukai, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, serta mitra ekspor lainnya.

    Beberapa peserta rapat yang hadir dalam persiapan antara lain perwakilan dari Bea Cukai Merak, CV Naufan Putra, Dinas Perhubungan, UPTD PSMB, PT ABM, serta PPID Disperindag.

    Disperindag berharap, pelepasan ekspor ini menjadi tonggak semangat baru bagi pelaku UMKM lokal untuk terus berkembang dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional. (Trg)

  • Jasa Raharja Samsat Pandeglang Tertibkan IWKBU Lewat Kegiatan CRM

    Jasa Raharja Samsat Pandeglang Tertibkan IWKBU Lewat Kegiatan CRM

    Pandeglang – Sebagai bagian dari upaya menjalin kemitraan yang erat dan berkelanjutan, Jasa Raharja Samsat Pandeglang melaksanakan kegiatan Customer Relationship Management (CRM) ke PO. Rizqon Hasanah pada Jumat, 01 Agustus 2025.

    PT. Rizqon Hasanah merupakan perusahaan jasa transportasi darat yang bergerak di bidang layanan bus pariwisata. Berkantor di Kecamatan Cadasari, Kab Pandeglang, perusahaan ini memiliki lima unit armada dan berkomitmen memberikan pelayanan prima melalui kenyamanan kendaraan serta profesionalitas kru. Komitmen ini sejalan dengan upaya Jasa Raharja dalam memastikan bahwa setiap penumpang angkutan umum mendapatkan perlindungan yang layak melalui kepesertaan aktif dalam program Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).

    Kegiatan CRM sendiri merupakan pendekatan strategis yang dijalankan Jasa Raharja untuk memperkuat hubungan dengan mitra usaha, khususnya penyedia jasa transportasi umum. Melalui kunjungan ini, Jasa Raharja tidak hanya memastikan kelengkapan administrasi kendaraan, tetapi juga memberikan edukasi langsung mengenai manfaat IWKBU sebagai perlindungan bagi penumpang apabila terjadi kecelakaan lalu lintas.

    Petugas Jasa Raharja dari Tim Samsat Pandeglang, Fawaz Amin, hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan melakukan verifikasi atas kepesertaan IWKBU seluruh armada milik PO. Tiban Inten Wisata. Dalam kesempatan ini, petugas juga menyampaikan informasi bahwa Jasa Raharja telah menanggung biaya perawatan korban kecelakaan pada kasus-kasus sebelumnya karena kendaraan terkait telah melunasi IWKBU secara aktif.

    “Kegiatan CRM ini kami lakukan secara rutin berdasarkan data kendaraan yang belum melunasi kewajibannya. Kami ingin memastikan bahwa manfaat IWKBU benar-benar dipahami oleh pemilik kendaraan,” ujar Fawaz.

    Kunjungan ini disambut langsung oleh Bapak Hasa selaku perwakilan pemilik PO. Rizqon Hasanah, yang menyampaikan apresiasi atas perhatian dan edukasi yang diberikan Jasa Raharja. Ia menegaskan bahwa perusahaannya siap terus mendukung upaya Jasa Raharja dalam menciptakan angkutan umum yang aman dan terlindungi.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kolaborasi antara Jasa Raharja dan pelaku usaha transportasi dapat terus terjalin secara positif, demi mewujudkan layanan angkutan umum yang tidak hanya nyaman, tetapi juga menjamin perlindungan bagi seluruh penumpangnya.

  • Disperindag Banten Dorong Sinkronisasi Layanan Ekspor Lewat Rapat Koordinasi SKA

    Disperindag Banten Dorong Sinkronisasi Layanan Ekspor Lewat Rapat Koordinasi SKA

    Serang, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Surat Keterangan Asal (SKA) di Ruang Rapat Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Rabu (30/7/2025).

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar daerah dalam layanan ekspor serta memastikan keterpaduan sistem penerbitan SKA se-Provinsi Banten.

    Acara dipimpin oleh Rifki Ramadona, SE., MM selaku moderator, dan didukung oleh tim teknis Sabilla Yasarah, S.IP serta Tania Nur Rizkiah, ST., M.AB. Rapat dihadiri perwakilan Disperindag dari delapan kabupaten/kota, khususnya unsur teknis pengelola SKA di masing-masing wilayah.

    Mewakili Kepala Disperindag Provinsi Banten H. Babar Suharso, ST., M.Si, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Zulkarnaen, SE., M.Si membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah untuk meningkatkan mutu layanan ekspor dan menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompetitif.

    “Melalui kegiatan ini, kita harapkan tercipta sinkronisasi dalam hal penerbitan dan validasi SKA antara kabupaten/kota dan provinsi. Ini penting agar produk ekspor kita memenuhi standar negara tujuan dan memiliki daya saing kuat di pasar internasional,” ujar Zulkarnaen.

    Tiga narasumber turut memberikan paparan kunci. Asep Pelita Jaya, SE., MM dari Disperindag Kabupaten Serang membahas tantangan teknis pengurusan SKA. Oki Rahmadi, SE., M.AP dari Disperindagkop UKM Kota Tangerang memaparkan inovasi digitalisasi layanan, dan Faisal, ST dari Disperindag Kota Cilegon menyampaikan capaian kinerja IPSKA Triwulan II.

    Diskusi berlangsung aktif, dengan peserta menyampaikan kendala teknis hingga kebutuhan peningkatan SDM dalam mengelola sistem layanan SKA berbasis elektronik. Para peserta sepakat bahwa transformasi digital perlu didukung dengan pelatihan dan penguatan regulasi.

    Rapat ditutup dengan rumusan rekomendasi strategis serta penetapan hasil rekapitulasi penerbitan SKA. Data penerbitan Form SKA dan Nilai FOB periode 1 Januari – 30 Juni 2025 ditetapkan sebagai keputusan rapat, antara lain: Kota Tangerang (29.605 form; 3,73 miliar USD), Kab. Tangerang (24.761 form; 1,06 miliar USD), Kab. Serang (3.099 form; 314 juta USD), Kota Cilegon (190 form; 81 juta USD), dan Provinsi Banten (222 form; 44 juta USD). (Trg)

  • GTRA Dorong Pemanfaatan Lahan Terlantar demi Kesejahteraan Masyarakat di Banten

    GTRA Dorong Pemanfaatan Lahan Terlantar demi Kesejahteraan Masyarakat di Banten

    Serang, Djawaranews.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, selaku Ketua GTRA Provinsi Banten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Baduy, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Serang, (30/7/2025).

    Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 952.949 hektare, dengan estimasi jumlah bidang tanah mencapai 5.004.771 bidang, serta jumlah penduduk sekitar 12,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 78,79% bidang tanah telah terdaftar, sementara 21% sisanya masih belum terdaftar.

    “Setelah tanah disertipikatkan, tugas kita sebagai Gugus Tugas adalah memberdayakan tanah tersebut, baik yang dimiliki masyarakat, badan hukum, maupun investor, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menjadi tanah terlantar,” ujar Sudaryanto.

    Ia juga menekankan bahwa GTRA memiliki kewenangan strategis dalam penataan aset dan akses. Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah pembahasan status tanah-tanah yang masuk kategori tanah terlantar, seperti pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

    “Oleh karena itu, peran GTRA sangat strategis dalam menertibkan pertanahan di Banten. Mari kita dukung bersama agar tim GTRA dapat bekerja secara optimal demi memastikan tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

    Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati menambahkan Banten tumbuh diantara dinamika industrial yang masif. “Pertanian rakyat ada di Banten, luas lbs di Banten 197 ribu hektar, ini potensi karena ada industri, perumahan, sawah itu adalah ketahanan pangan yang sekarang sedang digalakan oleh Bapak Presiden dengan asta citanya, yakin asta cita kedua dan keenam, tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan instansi terkait lainnya. Kemudian melakukan identifikasi dan validasi objek Reforma Agraria, memastikan subjek penerima tanah benar-benar masyarakat yang berhak, mengembangkan skema pemberdayaan ekonomi, membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil. “Ini adalah rapat pertama saya sebagai Ketua GTRA. Posisi ini sangat strategis bagi kepala daerah. Saya meminta kepada seluruh aparatur saya, opd-opd (Organisasi Perangkat Daerah-red) saya, agar mengoptimalkan peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Banten,” tegas Gubernur Andra Soni.

    Turut hadir Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia; Heri Mulyanto; Para Pejabat Administrator Kanwil BPN Banten; Para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten; forkopimda serta tamu undangan lainnya. (Trg)

  • Danrem 064/MY Hadiri Penutupan Karya Bhakti TNI Pusterad di Lebak: TNI dan Rakyat Satu Nafas Pembangunan

    Danrem 064/MY Hadiri Penutupan Karya Bhakti TNI Pusterad di Lebak: TNI dan Rakyat Satu Nafas Pembangunan

    Lebak – Komandan Korem 064/Maulana Yusuf, Brigjen TNI Andrian Susanto, S.I.P., M.Han., M.I.Pol., turut hadir dalam Upacara Penutupan Karya Bhakti TNI Pusterad TA. 2025 yang digelar di Alun-alun Sajira, Kab Lebak. Upacara ini dipimpin langsung oleh Komandan Pusterad, Letjen TNI Mochamad Syafei Kasno, S.H., M.H., dan diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai unsur. Kamis (31/07/2025)

    Dalam amanatnya, Komandan Pusterad menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat, sekaligus mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 30 hari, Karya Bhakti TNI berhasil menyelesaikan sasaran fisik berupa: Renovasi 10 unit rumah tidak layak huni (Rutilahu), Pembangunan 7 titik sumur bor, Pengecoran jalan sepanjang 750 meter, Jalan ketahanan pangan sepanjang 500 meter, Serta renovasi 1 masjid.

    Tak kalah penting, kegiatan non-fisik berupa penyuluhan bahaya judi online, pinjaman online, narkoba, pertanian, perikanan, kesehatan masyarakat, hingga penayangan film edukatif dan pengobatan gratis turut digelar secara masif.

    Acara penutupan juga dimeriahkan dengan pembagian 700 paket sembako, bazar murah, dan layanan kesehatan gratis.

    Kehadiran Danrem 064/MY dalam momen ini mempertegas komitmen Korem 064 untuk terus membangun sinergi dengan seluruh komponen wilayah, khususnya di Kab. Lebak. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan penuh antusiasme warga. (Trg)