Kategori: Banten

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni melepas Kontingen Pramuka Berkebutuhan Khusus Provinsi Banten yang akan mengikuti Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus Nasional (PPBKN) Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, pada 13–19 Agustus 2025. Pelepasan dilakukan di Pendopo Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (12/8/2025).

Andra Soni menyampaikan rasa bangga dan haru kepada seluruh peserta yang dinilai sebagai putra – putri terbaik daerah. “Kalian bukan hanya mewakili Provinsi Banten di ajang nasional, tetapi juga membawa semangat pantang menyerah, kebersamaan, dan kemandirian. Keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi dan berkontribusi,” ujarnya.

Dirinya juga mengapresiasi dedikasi para pembina, pendamping, dan pengurus Kwarda yang telah membina peserta secara konsisten.

“Orang yang mau menyisihkan waktu dan tenaga untuk membina kegiatan seperti ini adalah orang-orang dengan ketulusan hati luar biasa. Setiap perbuatan baik pasti akan mendapat balasan yang baik pula,” ungkap Andra Soni.

Andra Soni menegaskan, pengiriman kontingen ini menjadi bukti komitmen Provinsi Banten dalam memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas.

“Semua orang memiliki hak yang sama, dan semua anak adalah istimewa. Jangan pernah minder dengan kekurangan, karena Tuhan menciptakan kita semua dengan rencana terbaikNya,” tegasnya.

Dalam laporannya, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Banten Septo Kalnadi menyampaikan bahwa PPBKN 2025 mengusung tema “Anak Hebat, Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045” serta selaras dengan pesan Hari Anak Nasional Tahun 2025 Pendidikan Inklusif untuk Tidak Ada Anak Tertinggal.

Dikatakan, Kontingen Daerah Banten mengirimkan 25 orang peserta yang terdiri dari 6 Penegak Putra, 6 Penegak Putri, 6 pendamping putra, 6 pendamping putri, dan 1 pimpinan kontingen daerah. Para peserta berasal dari 12 gugus depan di sekolah-sekolah khusus, antara lain: Sekolah Khusus Putus Harapan, Sekolah Khusus Negeri 1 Pandeglang, Sekolah Khusus Imam 1 Kota Tangerang Selatan, SLB 403 Lebak, dan sekolah lainnya yang membina Pramuka Berkebutuhan Khusus. (Trg)

Serang — Pemerintah Provinsi Banten bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 2025 di Hotel Aston Serang. Selasa, (12/8/25).

Mengusung tema “Sinergitas, Kolaborasi serta Akselerasi Quick Win Kemendukbangga/BKKBN Bersama Mitra untuk Banten Maju Mandiri dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah, Forkopimda, mitra strategis, akademisi, dan perwakilan dari seluruh kabupaten/kota.

Gubernur Banten melalui Asisten Daerah I, dr. Komarudin, MAP, menegaskan bonus demografi Banten—70,1% penduduk usia produktif—harus diiringi peningkatan kualitas SDM. “Kalau dikelola dengan baik, bonus ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Tanpa kualitas, justru menjadi beban. Pembangunan keluarga adalah pondasi utama untuk mencetak generasi unggul,” ujarnya.

Ia mengapresiasi inovasi GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang menurunkan prevalensi stunting Banten dari 24% (2023) menjadi 21,1% (2024).“Ini bukti kerja sama lintas sektor yang nyata. Harus kita lanjutkan dengan langkah lebih cepat dan terukur,” tambahnya.

Kepala Perwakilan BKKBN Banten, Ir. Rusman Efendi, MM, membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, S.Ag., M.Pd., yang memaparkan capaian 2024:

• TFR 1,98 (98,98%),
• ASFR remaja 13,9 per 1.000 WUS (125,87%),
• MCPR 63,6% (106%),
• Unmet need turun menjadi 10,3%,
• 97,4% Kampung KB mandiri.

Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN di Banten hingga Juli 2025 meliputi:

• GENTING membantu 15.068 sasaran (baduta, bumil, busui) dengan Rp 2,68 miliar dari 354 orang tua asuh.
• TAMASYA menjangkau 78,26% lokasi target dan membina 310.147 keluarga.
• SIDAYA mencatat 98,17% anggota BKL aktif, 95,28% lansia ikut sekolah lansia.
• GATI mencapai 100% keterlibatan komunitas ayah di sejumlah indikator.

“Rakorda ini bukan sekadar forum evaluasi, tetapi momentum menyatukan visi pusat dan daerah agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal. Target kita bukan hanya angka, tapi perubahan nyata bagi keluarga Indonesia,” tegas Rusman Efendi.

Rakorda juga diisi pengukuhan Ayah Bunda GenRe & OTA GENTING untuk kepala daerah se-Banten, penyerahan DAK Subbidang KB 2025, 18 kategori penghargaan, penandatanganan sembilan MoU/PKS dengan perguruan tinggi dan mitra strategis, serta panel diskusi terkait peta jalan kependudukan, gizi, evaluasi program, dan praktik baik percepatan penurunan stunting.

Data BPS menunjukkan jumlah penduduk Banten 2025 mencapai 12,54 juta jiwa (pertumbuhan 1,1% per tahun). Angka kemiskinan menurun menjadi 5,63% (772,78 ribu jiwa) per Maret 2025, dari 5,84% pada Maret 2024. Sebanyak 283.250 keluarga berisiko stunting telah terdata by name by address untuk intervensi terarah.

Rakorda Bangga Kencana 2025 menjadi tonggak penting penguatan koordinasi lintas sektor demi mewujudkan Banten Maju, Mandiri, Sejahtera, dan menyongsong Indonesia Emas 2045. (Trg)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Pemerintah Provinsi Banten komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan partisipatif. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi melakukan penataan kebijakan dan regulasi anti korupsi, baik berupa instruksi atau arahan, serta melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam upaya pencegahan korupsi.

Hal itu diungkap Andra Soni dalam sambutan Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seluruh kepala daerah serta Ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Banten, Selasa (12/8/2025).

“Praktik korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan, karena merusak kepercayaan masyarakat dan menghambat kemajuan daerah,” ungkapnya.

Andra Soni menyampaikan, saat ini Pemprov Banten tengah melaksanakan sejumlah program untuk mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, yakni Banten maju, adil merata dan tidak korupsi.

“Di antaranya kami melaksanakan sekolah gratis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan sehingga dapat berdaya saing di era global,” katanya.

“Kemudian dalam meningkatkan infrastruktur melalui bangun jalan desa sejahtera atau Bang Andra, selanjutnya meningkatkan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas ekonomi sehingga memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” sambungnya.

Andra Soni menyampaikan dalam membangun tata kelola pemerintah yang akuntabel, terbuka dan partisipatif, membutuhkan kolaborasi yang strategis dari semua pihak.

“Juga terus memperkuat sinergi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah, mendeteksi dan menindak setiap potensi korupsi,” imbuhnya.

Komitmen Pemprov Banten dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kata Andra Soni, pihaknya telah menetapkan sejumlah aksi pencegahan korupsi. Di antaranya penerapan sistem digitalisasi pemerintahan untuk memudahkan akses mempercepat pelayanan dan menutup peluang penyalah gunaan wewenang, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik, penyederhanaan proses perijinan usaha untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan bebas korupsi.
“Melakukan perbaikan tata kelola mulai dari pembenahan proses pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan penyelamatan keuangan atau aset daerah. Serta menjalankan strategi pencegahan korupsi dengan penerapan reformasi birokrasi dan MCSP KPK,” jelasnya.

Sementara, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah paparkan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi. Mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan dan penindakan.

“Jangan sampai perencanaan itu top down, tetapi harus button up sesuai keinginan masyarakat,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama mengatakan rapat koordinasi tersebut dalam rangka perbaikan tata kelola di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

“Kami sudah merekomendasikan perbaikan tata kelola melalui MCSP, MCSP ini sebagai sarana atau tools untuk membuat komunikasi dua arah. Teman-teman daerah diberikan berbagai macam indikator maupun sasaran dalam perbaikan tata kelola dan nanti hasilnya akan disurvei,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rapat koordinasi tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen antikorupsi kepala daerah dan ketua DPRD di wilayah Provinsi Banten.

Kegiatan rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah Sekretaris Daerah dan Inspektur daerah kabupaten/kota se-Provinsi Banten serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.

Dalam rakor tersebut juga diselenggarakan diskusi panel bersama Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten dan Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. (Trg)

SERANG, Djawaranews.com – Direktorat Jenderal Imigrasi hari ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan di wilayah Provinsi Banten melalui kegiatan “Penguatan Peran Intelijen Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dalam Mendukung Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Wilayah Provinsi Banten Tahun 2025.”

Acara ini berlangsung selama satu hari penuh di Hotel Aston Serang dan dibuka secara resmi oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

Sebagai gerbang utama menuju ibu kota negara, baik melalui Pelabuhan maupun Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten memegang peran strategis sebagai benteng pertahanan dan filter pertama dalam sistem keamanan nasional.

Gerakan signifikan dalam lanskap keimigrasian nasional telah ditunjukkan melalui berbagai kebijakan dan operasi pengawasan di lapangan. Langkah-langkah ini diambil menyikapi kompleksitas tantangan yang dihadapi, mulai dari pelanggaran administratif seperti overstay hingga kejahatan lintas negara dan isu integritas internal.

Dalam konteks penguatan kapasitas internal, Imigrasi menekankan penguatan peran intelijen bagi setiap personel TIMPORA. “Setiap petugas di lapangan harus mampu melakukan deteksi dini, membaca gelagat mencurigakan, menganalisis dokumen secara mendalam, dan yang terpenting, memiliki integritas yang kokoh untuk melawan segala bentuk godaan dan penyimpangan,” ujar Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

Di tengah ketegasan penegakan hukum, Indonesia tetap mempertahankan statusnya sebagai negara yang terbuka. Pemerintah secara cerdas menyeimbangkan ketegasan dengan keramahtamahan, seperti melalui kebijakan Golden Visa untuk menjaring investor global. Evaluasi terus-menerus terhadap kebijakan Visa on Arrival (VoA) dan bebas visa kunjungan juga dilakukan.

“Penting untuk diingat bahwa pintu kita tetap terbuka bagi mereka yang datang dengan niat baik dan menghormati aturan yang berlaku di negara kita yang besar ini,” tambah Plh. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten.

Jakarta – Marching Band Gita Surosowan ikuti World Association of Marching Show Band (WAMSB) Championship 2025 di Velodrome Internasional Jakarta, Minggu (10/8/2025). Mewakili grup marching band dari Provinsi Banten.

Seperti diungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten Ahmad Syaukani, Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pembinaan terhadap semua cabang olahraga di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Sebelum ikuti kejuaraan WAMSB Championship 2025, Marching Band Gita Surosowan rutin melakukan latihan di Gedung Negara Provinsi Banten Jl Brigjen KH Syam’un No. 5 Kota Serang.

Sebagai informasi, sebanyak 36 grup dari dalam dan luar negeri bersaing dalam kejuaraan dunia itu.

Terdapat enam grup yang berasal dari luar negeri seperti Polandia, Malaysia, Taiwan, dan Thailand. Sementara 30 band lainnya datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Lomba dibagi dari berbagai kategori. Mulai SD (junior), SMA (senior), hingga open untuk usia di atas 19 tahun.

WAMSB merupakan organisasi internasional marching band yang berbasis di Kanada. Rutin menggelar kejuaraan dunia sejak 1996. Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah. (Trg)

Serang – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Sudaryanto bersama jajaran Pejabat Administrator yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha, Para Kepala Bidang dan Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten menandatangani Komitmen Bersama Layanan Informasi Publik pada Senin (11/08/2025).

Komitmen bersama ini dilakukan dengan penandatanganan Maklumat Layanan Informasi Publik yang berisi kesiapan menyelenggarakan Layanan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melaksanakan layanan sesuai dengan standar operasional prosedur layanan informasi publik dan tidak memungut biaya atas layanan informasi publik.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPID dan Para Kepala Bidang selaku Pejabat Informasi Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten secara bersama-sama menandatangani maklumat tersebut.

Kemudian dilanjutkan penandatanganan Maklumat Layanan oleh Kepala Kantor Pertanahan di 8 (delapan) kapupaten/kota se-Provinsi Banten sebagai atasan PPID kantor pertanahan disaksikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Zulfikar, dan Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Moch Ojat Sudrajat S.

“Komitmen bersama ini merupakan wujud nyata dari perbaikan layanan yang dilakukan oleh jajaran Kantor Pertanahan di Provinsi Banten bahwa kami akan menjalankan Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Sudaryanto.

Ia mengatakan Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten sendiri telah mendapatkan predikat “Informatif” pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2022 dan 2023, dan kami mendorong KIP berjalan sesuai ketentuan bukan hanya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten saja namun berjalan juga pada kantor pertanahan di wilayah Provinsi Banten.

Pada kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Moch Ojat Sudrajat S mengatakan pelaksanaan KIP pada Kantor Pertanahan di Provinsi Banten perlu mendapatkan perhatian mulai dari pemahaman akan peran dan tugas PPID, ketersediaan ruang PPID, disediakannya formulir permohonan informasi publik serta ketersediaan informasi, terlebih tahun depan kantor pertanahan di Provinsi Banten akan menjadi lokus Penilaian Monev KIP oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

“Kedepan kami harapkan dengan adanya komitmen yang luar biasa dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, layanan informasi publik pada kantor pertanahan tentu akan lebih baik kedepannya,” ujar Ojat. (Trg)

Kota Tangerang – Gubernur Banten Andra Soni mendampingi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam penyambutan Presiden Republik Peru, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, di Terminal 3 VVIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kota Tangerang, Minggu (10/8/2025) sore.

Kedatangan Presiden Peru ke Indonesia merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan yang dijadwalkan berlanjut dengan pertemuan resmi bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (11/8/2025).

Pantauan di lokasi, Gubernur Andra Soni terlihat berbincang hangat dengan Boluarte setibanya di area penyambutan VVIP. Suasana penyambutan terasa istimewa dengan penampilan tarian Walijamaliha yang dibawakan oleh Sanggar Tari Raksa Budaya, Kota Serang. Tarian khas Banten ini dikenal sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan yang sarat dengan nilai-nilai keramahan dan budaya lokal Banten.

Presiden Boluarte dijadwalkan menjalani serangkaian agenda resmi selama berada di Indonesia termasuk pertemuan bilateral.

Kunjungan itu diharapkan memperkuat hubungan diplomatik Indonesia–Peru yang telah terjalin sejak lama, sekaligus membuka peluang baru di bidang perdagangan internasional. (One)

Serang – Gubernur Banten Andra Soni menyaksikan laga sepakbola Profesional Perdana di Banten International Stadium (BIS), Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kab. Serang, Sabtu (9/8/2025) malam. Pekan pertama BRI Super League 2025/2026 di BIS mempertandingkan Dewa United Banten FC vs Malut United dengan skor akhir 1 – 3.

“Alhamdulillah akhirnya stadion ini bisa digunakan untuk liga atau Super League 2025/2026,” ucapnya.

“Ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Banten. Kita punya stadion bertaraf internasional,” tambahya.

Andra Soni mengaku bahwa pertandingan itu menjadi kesempatan bagi dirinya untuk memperhatikan penonton, supporter, dan perangkat pertandingan. “Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan standar stadion ini, yaitu standar internasional,” ucapnya.

Andra Soni mengaku bersyukur bahwa fasilitas pendukung BIS berjalan dengan baik sesuai dengan saat uji coba pada tiga tahun lalu.

“Memang ada fasilitas-fasilitas yang perlu kita kembangkan. Pertama pagar perimeter, kemudian parkir, penerangan, akses masuk, dan beberapa jalan akses lain untuk mencegah penumpukan.

Andra Soni mengaku bersyukur penonton antusias menyaksikan pertandingan di BIS. Juga adanya keterlibatan UMKM meski jumlah penonton masih dibatasi.

“Kita akan kembangkan bersama-sama. Terima kasih telah menyaksikan laga big match BRI Super League 2025/2026,” pungkas Andra Soni. (Trg)

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten kembali meraih predikat Provinsi Layak Anak (Provila) untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak 2019, selama digelar Penghargaaan Layak Anak. Predikat Provila juga diraih Pemprov Banten pada 2021, 2022, 2023, dan 2025.

Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Republik Indonesia itu diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dan Menteri PPPA Arifah Fauzi kepada Gubernur Banten Andra Soni pada Malam Penganugerahan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2025 di Ballroom HM Rasjidi Kementerian Agama RI, Jakarta, Jumat (8/8/2025) malam.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukur atas capaian ini dan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, Provinsi Banten kembali meraih predikat Provinsi Layak Anak untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Ini hasil kerja keras teman-teman Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) dan Gugus Tugas serta OPD terkait lainnya yang akan terus kita pertahankan dan tingkatkan,” ujar Andra Soni

Andra Soni menambahkan, pihaknya menargetkan ke depan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten meraih kategori Utama demi mendukung visi Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030 sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.

“Kami terus berkolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota agar setiap daerah menjadi Kota Layak Anak kategori utama,” ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Dinas DP3AKKB Provinsi Banten Siti Ma’ani Nina menjelaskan, penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) ini pertama kali diraih pada tahun 2019 setelah melalui pembinaan pada tahun 2017. Saat itu, baru tiga kabupaten/kota di Banten berpredikat Kabupaten/Kota Layak Anak kategori Pratama. Berkat pembinaan berkelanjutan, pada 2019 seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten berhasil meraih predikat Layak Anak meskipun dengan kategori berbeda, dan untuk pertama kalinya Provinsi Banten menyabet predikat Provila.

“Tahun ini, terjadi peningkatan signifikan, di antaranya Kota Tangerang Selatan naik dari kategori Nindya ke Utama, dan Kota Serang dari Pratama ke Madya,” jelas Nina

Adapun perincian predikat KLA 2025 di Provinsi Banten yakni Kategori Pratama diraih oleh Kabupaten Pandeglang, sedangkan kategori Madya diraih oleh Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang. Untuk kategori Nindya diraih Kota Tangerang, dan kategori Utama diraih Kota Tangerang Selatan.

Menurut Nina, Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras dalam memenuhi 24 indikator dalam 5 klaster penilaian, mulai dari : komitmen kelembagaan,
klaster 1 pemenuhan hak sipil kebebasan, klaster 2 Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif Klaster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan
Klaster 4 pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
Klaster 5 Penanganan Perlindungan Khusus

“Partisipasi pemerintah daerah, stakeholder, masyarakat, dunia usaha, dan media menjadi faktor penting, sehingga anak-anak di Banten dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan mereka,” terang Nina

Ditambahkan Nina, Dukungan penuh dari Gubernur Banten Bapak Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Bapak A Dimyati Natakusumah, beserta Ketua TP PKK Ibu Tinawati Andra Soni dan Ketua BKOW Provinsi Banten Ibu Irna Dimyati serta seluruh elemen masyarakat, Pemprov Banten optimistis dapat meningkatkan capaian menuju kategori tertinggi di seluruh kabupaten/kota meskipun secara bertahap.

“Semua upaya terus dilakukan demi masa depan anak-anak Banten yang lebih baik,” tutup Nina.

Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan proses penilaian KLA berlangsung panjang, dimulai dari evaluasi mandiri di masing-masing kabupaten/kota (Januari–Juni 2024), dilanjutkan evaluasi oleh pemerintah provinsi melalui DP3AKKB (Juli–Desember 2024), dan verifikasi oleh Kemen PPPA bersama kementerian/lembaga terkait (Januari–Juni 2025). Dari 464 kabupaten/kota yang mendaftar, hanya 355 yang lolos verifikasi dan menerima predikat.

“Kementerian PPPA menargetkan seluruh daerah di Indonesia memenuhi predikat KLA kategori tertinggi pada 2030, sejalan dengan visi Indonesia Layak Anak (IDOLA),” ujar Menteri Arifah. (Trg)