Kategori: Banten

SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyorot tiga persoalan yang melibatkan DPRD Banten.

Tiga hal yang disoal itu, terkait proyek Pokok Pikiran (Pokir), regulasi bea siswa hingga persoalan rekrutmen Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).

Hal tersebut terungkap dalam aksi unjuk rasa HMI Cabang Serang yang berlangsung di depan Gedung DPRD Banten, pada Senin 1 September 2025.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Serang menyampaikan 7 hal penting, 3 diantaranya persoalan di Banten.

Berkait dengan persoalan di Banten, HMI menyinggung praktik mafia proyek dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Banten.

Diduga pada kegiatan tersebut, mengambil fee hingga 20–25 persen dari pihak pelaksana proyek.

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, saat orasi menyebut parlemen yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berubah menjadi sarang kepentingan.

“Parlemen telah kehilangan marwah dan fungsinya. Alih-alih menjadi benteng demokrasi, mereka justru menjadi bagian dari masalah,” ujar Eman.

Sementara itu, tuntutan yang bersifat nasional, yang diungkap Koordinator Aksi, Rival, yakni

Mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Banten.

Menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif.

Mendesak reformasi total birokrasi Polri dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pengendalian massa.

Mendesak DPR dan pemerintah untuk merevisi pasal KUHP yang memberi kewenangan berlebih kepada Polri terkait penggeledahan dan penyadapan data pribadi.

Berkait dengan persoalan di Banten, Rival, menyampaikan bahwa HMI Cabang Serang menuntut 3 hal, yakni

Mendesak pengusutan praktik mafia proyek Pokir di DPRD Provinsi Banten.

Menuntut DPRD bersama Gubernur Banten segera mengesahkan regulasi Beasiswa Pemprov Banten

Mendesak DPRD Provinsi Banten Komisi I untuk segera melakukan rekrutmen ulang KPID Provinsi Banten. (Dvd)

SERANG – Polemik penanganan sampah di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), jadi sorotan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah.

Terkait kerja sama pengelolaan sampah antar Pandeglang dan Tangsel, Dimyati menyatakan, sudah meminta untuk dibatalkan.

Menurut Wagub Dimyati, semestinya sebelum kerja sama dilakukan, dibenahi dulu lokasinya dan jangan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Saya tidak mau ada pembuangan sampah, sebelum lokasi itu dibenahi dulu dan aspirasi masyarakat bagaimana. Kalau aspirasi masyarakat meminta tidak mau dengan itu, ya jangan dilakukan,” kata Dimyati kepada awak media, pada Minggu 31 Agustus 2025.

Sebab itu, ia meminta kepada Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangsel, untuk menghentikan dan membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama pengelolaan sampah

Saya pelajari dan saya kaji, bahkan saya telah memanggil Wakil Walikota Tangerang Selatan dan Bupati Pandeglang terkait hal tersebut,” ungkap Dimyati

Menyoal kondisi lokasi TPA Bangkonol, Dimyati menuturkan, telah mengecek langsung dan mennyerap sejumlah aspirasi masyarakat.

“Sekarang saya bukan lagi mengimbau, ini instruksi batalkan MoU itu. Jadi MoU antara Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang,” tandasnya

Ia menekankan, tidak melanjutkan pembuangan sampahTPA Bangkonol Kabupaten Pandeglang, karena belum siap.

“Jadi saya minta batalkan MoU dan tolong Tangsel kelola sendiri sampahnya cari ruang yang mana bisa bekerja sama,” ujarnya.

“Rencananya juga dengan Bogor, silakan dengan Bogor, tapi dengan Pandeglang karena rentang kendalinya terlalu jauh, dan kesiapan Pandeglang belum siap. Jadi batalkan,” pungkas Wagub. (Dvd)

Banten, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten solid menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam situasi dinamis, pendidikan tetap harus berjalan dengan baik.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Forkopimda Provinsi Banten di Gedung Rupatama Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Banten, Senin (1/9/2025).

Rakor dipimpin Kapolda Banten Irjen Pol Hengki. Dihadiri unsur Forkopimda, t Danrem 0604/MY Kolonel Inf. Andrian Susanto, Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Yuliana Sagala.

Gubernur Andra menekankan bahwa pendidikan tetap harus berjalan dengan baik meskipun situasi sosial sedang dinamis. Ia mengajak seluruh pihak mulai dari tingkat Rt, Tokoh masyarakat termasuk orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tetap fokus belajar dan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi.

“Kami berdiskusi dan masing-masing memberikan masukan. Semua ini semangat bagaimana Banten bisa aman. Masyarakat harus tenang, jangan terprovokasi,” kata Andra.

Ia juga menjelaskan langkah konkret di bidang pendidikan. “Kami sepakat seluruh siswa tetap belajar di sekolah, guru dan kepala sekolah wajib mengawasi jalannya pembelajaran, dan orang tua ikut memastikan anak-anaknya pulang tepat waktu,” tegasnya.

Menurut Andra, langkah tersebut dilakukan demi menjaga generasi muda agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang merugikan. “Ini semua demi Banten yang aman, damai, dan demi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengingatkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi dengan tertib. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkis hanya akan merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan di Banten.

“Kami menghimbau kepada siapapun yang melakukan aksi unjuk rasa, baik mahasiswa maupun masyarakat, mari sama-sama mematuhi aturan. Jangan sampai ada tindakan anarkis, karena itu hanya akan merugikan kita semua. Banten sedang membangun untuk menyejahterakan masyarakat,” ujar Hengki.

Kapolda juga meminta para rektor untuk berperan aktif mengarahkan mahasiswa. “Saya titip pesan ke para Rektor untuk disampaikan kepada mahasiswa jika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, kami siap menjembatani. Aspirasi tuntutan harus jelas, jumlah peserta juga harus jelas, supaya tidak disusupi pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Hengki juga menyoroti adanya pelajar SMP dan SMA yang ikut aksi anarkis pada demonstrasi lalu di Kota Serang. “Ada yang merasa ingin eksis dengan ikut unjuk rasa. Ini pemikiran yang harus kita luruskan. Orang tua harus aktif mengawasi, termasuk penggunaan handphone anak-anaknya,” tambahnya.

Rakor ini menegaskan bahwa Forkopimda Banten solid dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memastikan keberlangsungan pendidikan tetap berjalan. (Trg)

Serang, Djawaranews.com – Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten pada Minggu (31/8) menjadi tempat pernyataan sikap tegas organisasi ini terkait perkembangan situasi nasional pasca gelombang aksi mahasiswa dan rakyat. Ketua MPW Pemuda Pancasila Banten, Johan Aripin Muba, didampingi Sekretaris MPW, Pujiyanto, menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah Polri menjaga keamanan, namun sekaligus menolak keras tindakan anarkis yang merugikan masyarakat.

“Pemuda Pancasila Banten mendukung Polri untuk melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap aksi demo yang anarkis dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” kata Johan. Ia menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin konstitusi, tetapi tidak boleh disalahgunakan hingga merusak fasilitas umum dan menyusahkan rakyat kecil.

Dalam kesempatan itu, Johan juga menegaskan komitmen Pemuda Pancasila Banten untuk berdiri bersama aparat kepolisian menjaga ketertiban. “Kami siap bersama Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengembalikan situasi nasional agar kembali kondusif demi persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

Meski memberikan dukungan, Pemuda Pancasila Banten juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil. Johan menyampaikan bahwa oknum aparat yang terbukti melakukan tindakan berlebihan dalam menangani aksi massa tetap harus ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. “Negara ini berdiri di atas hukum. Kalau ada aparat yang salah, tindak sesuai hukum. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan,” tegasnya.

Sekretaris MPW, Pujiyanto, menambahkan bahwa pernyataan ini adalah komitmen moral Pemuda Pancasila Banten untuk menjaga marwah perjuangan rakyat. Menurutnya, demonstrasi adalah hak sah warga negara, tetapi harus tetap beradab dan tidak menyusahkan masyarakat. Ia mengingatkan, pengrusakan dan penjarahan justru akan merugikan rakyat kecil, bukan para elit yang menjadi sasaran kritik.

Pernyataan sikap ini lahir di tengah kondisi politik yang memanas, di mana aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir diwarnai kericuhan dan menelan korban. Dari Serang, Banten, suara Pemuda Pancasila kembali mengingatkan pentingnya menjaga arah perjuangan tetap lurus: mendukung aspirasi rakyat, menolak anarkisme, dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.

Dengan sikap ini, Pemuda Pancasila Banten berharap suasana nasional segera kembali kondusif dan energi rakyat bisa diarahkan untuk membangun bangsa, bukan dihabiskan untuk konflik horizontal yang merugikan semua pihak. (Trg)

Kota Tangerang – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dapat menghentikan dan membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama terkait penanganan sampah.

“Saya pelajari dan saya kaji, bahkan saya telah memanggil Wakil Wali Kota Tangerang selatan dan Bupati Pandeglang terkait hal tersebut,” ungkap Dimyati Natakusumah kepada wartawan Minggu, (31/08/2025).

Selanjutnya, Dimyati meminta MoU antara Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangsel terkait pengelolaan sampah untuk dapat dibatalkan.

“Saya tidak mau ada pembuangan sampah sebelum lokasi itu dibenahi dulu dan aspirasi masyarakat bagaimana. Kalau aspirasi masyarakat meminta tidak mau dengan itu, ya jangan dilakukan,” katanya.

Dimyati juga menuturkan, dirinya telah mengecek langsung kondisi dari TPA Bangkonol dan mendapatkan sejumlah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

“Sekarang saya bukan lagi mengimbau, ini instruksi batalkan MoU itu. Jadi MoU antara Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang,” imbuhnya.

Selain itu, Dimyati juga menyarankan Pemkot Tangerang Selatan untuk dapat mencari lokasi lain dan tidak melanjutkan pembuangan sampah ke TPA Bangkonol Kabupaten Pandeglang. Lantaran situasi dan kondisi TPA Bangkonol belum siap.

“Jadi saya minta batalkan MoU dan tolong Kota Tangsel kelola sendiri (sampahnya, red) cari ruang yang mana bisa bekerja sama. Rencananya juga dengan Bogor, silakan dengan Bogor, tapi dengan Pandeglang karena rentang kendalinya terlalu jauh, dan kesiapan Pandeglang belum siap. Jadi batalkan,” pugkasnya. (Red)

Serang – Korem 064/MY beserta satuan jajarannya mengerahkan kekuatan penuh dalam rangka perbantuan pengamanan aksi unjuk rasa di Kota Serang. Sebagai wujud sinergi TNI–Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah Banten, sebanyak 1.300 personel TNI AD diturunkan hari ini untuk memperkuat jajaran Polda Banten.

Pasukan tersebut terdiri dari 800 personel jajaran Korem 064/MY, 400 personel Brigif 87/TP, dan 100 personel Brigif 14/MY/Kostrad yang disiagakan sebagai cadangan. Mereka ditempatkan di titik-titik strategis, yaitu:

Mapolda Banten : 200 personel

Mako Brimob : 300 personel

Polrestabes Kota Serang : 200 personel

Bundaran Ciceri : 200 personel

Kantor DPRD Provinsi Banten : 300 personel

Cadangan Brigif 14/MY/Kostrad : 100 personel (standby on call di satuan)

Selain itu, 300 personel tim aju dari Korem 064/MY sudah disiagakan sejak awal untuk digerakkan pada kesempatan pertama.

Untuk mendukung operasi, Korem 064/MY menyiapkan materiil pengamanan antara lain tameng PHH, perangkat komunikasi HT GSM & analog, repeater/gateway di titik strategis, serta 10 unit kendaraan angkut berupa truk dan bus, termasuk dukungan dari pemerintah daerah dan Satpol PP.

Komandan Korem 064/MY Brigjen TNI Andrian Susanto S.I.P.,M.Han.,M.I.Pol., menegaskan bahwa pengamanan ini tidak hanya soal pengerahan pasukan, melainkan juga bentuk nyata dedikasi, keberanian, dan sikap humanis TNI dalam mendampingi Kepolisian menjaga ketertiban.

“Kami hadir bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan damai, tertib, dan bermartabat. Keamanan masyarakat adalah kehormatan bagi TNI. Karena itu, seluruh prajurit diminta tetap mengedepankan sikap humanis dan persuasif,” tegas Danrem. Sabtu, 30/08/2025.

Dengan total kekuatan 1.300 prajurit yang siap digerakkan, Korem 064/MY memastikan pengamanan berlangsung profesional, proporsional, dan humanis, sehingga masyarakat Banten dapat menyampaikan aspirasi dalam suasana yang tetap kondusif.

Akhirnya, setelah sempat berlangsung sepanjang hari, unjuk rasa bubar dengan tertib pada pukul 24.00 WIB, usai diguyur hujan deras yang melanda wilayah Kota Serang. Situasi kembali aman dan kondusif.

Korem 064/MY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban demi tegaknya persatuan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat Banten. (Red)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki turun menemui massa aksi demonstrasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025) malm. Aksi yang digelar sejak siang hingga malam hari itu diikuti oleh gabungan mahasiswa, pelajar, dan pengemudi ojek online.

Dalam dialog singkat di tengah hujan deras, Andra Soni menegaskan bahwa pemerintah daerah akan menampung aspirasi masyarakat. Ia juga mengingatkan massa maupun aparat keamanan untuk tetap berhati-hati dengan situasi yang berkembang di lapangan.

“Saya turut berduka cita atas meninggalnya saudara Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, pada aksi kemarin. Musibah ini menjadi pelajaran berharga untuk kita semua, termasuk pemerintah daerah,” Kata Andra Soni.

Andra Soni menambahkan, ada sejumlah hal yang disampaikan massa terkait urusan administrasi, seperti pengurusan SKCK, hingga penanganan masalah hukum yang menimpa rekan-rekan mereka. Ia menegaskan, komitmen dari Kapolda dan Danrem akan ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah.

“Untuk seluruh pihak, mari sama-sama menjaga agar semua berjalan kondusif. Sampaikan aspirasi dengan baik, karena itu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Saya minta masyarakat tetap tenang, ikuti arahan sesuai hukum, dan jika ingin menyampaikan aspirasi maupun tuntutan, lakukan dengan cara yang dilindungi undang-undang,” tegasnya.

Andra Soni mengatakan bahwa kepemimpinannya sebagai Gubernur Banten tidak anti kritik hingga menampung dan mendengar aspirasi rakyat

“InsyaAllah, di masa kepemimpinan saya di Provinsi Banten, aspirasi masyarakat akan terus kita dengar,” tegas Andra.Soni.

Kapolda Banten Brigjen Pol Hengki menyampaikan agar massa menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak anarkis. Ia berjanji akan memfasilitasi pertemuan perwakilan massa dengan pejabat terkait.

“Kalau kawan-kawan ingin bertemu dengan anggota DPR atau dengan Gubernur, silakan lewat saya. Akan saya jembatani. Tapi jangan beramai-ramai, cukup perwakilan 10 orang. Kalau perlu, saya akan kawal langsung ke ruangan saya untuk berdialog,” tegas Hengki.

Perwakilan massa aksi, Gozali, warga Kota Serang, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur dan Kapolda yang bersedia hadir meski dalam kondisi hujan dan malam hari.

“Saya sangat berterima kasih kepada Gubernur dan Kapolda Banten yang mau datang menemui kami rakyat. Saya di sini mewakili masyarakat, khususnya warga Kota Serang, yang ingin menyampaikan aspirasi terhadap kinerja DPR dan Polri,” kata Gozali.

Sebelumnya, massa aksi sempat menggelar demonstrasi di perempatan Ciceri, Kota Serang, lalu berupaya bergerak menuju Mapolres Serang Kota. Namun, langkah tersebut terhenti setelah dihadang aparat kepolisian di kawasan Lampu Merah Sumur Pecung. Blokade dipimpin langsung Kapolda Banten Brigjen Hengki. (Trg)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, di Provinsi Banten Gerakan Pangan Murah hadir serentak di 58 kecamatan. Gerakan Pangan Murah menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Hal itu diungkap Andra Soni usai mengikuti pembukaan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Serentak Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipusatkan di Kantor Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ragunan, Jakarta secara virtual. Andra Soni mengikuti pembukaan bersama Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Serang di Kantor Kecamatan Kasemen Jl. Raya Banten Lama Km. 5 Gang Kecamatan, Kasemen, Kota Serang, Sabtu (30/8/2025).

“Alhamdulillah masyarakat menyambut antusias. Diharapkan gerakan pangan murah ini bisa membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari,” ungkapnya.

Andra Soni mengungkapkan, total penyaluran beras SPHP pada Gerakan Pangan Murah di Provinsi Banten mencapai 85 ton. Kebutuhan pokok yang tersedia dalam Gelar Pangan Murah antara lain: beras, tepung terigu, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, gula pasir, hingga buah alpukat.

Untuk harga, paparnya, beras SPHP Rp57 ribu per 5 kg, Minyak Kita Rp17.500 per liter, telur Rp25.500 per kg, gula pasir Rp17 ribu per kg, bawang merah Rp30 ribu per kg, bawang putih Rp32 ribu per kg, cabai merah keriting Rp38 ribu per kg, cabai rawit merah Rp30 ribu, dan beras premium Rp75 ribu.

Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga harga pangan. Gerakan Pangan Murah tujuannya agar harga pangan stabil.

Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia M Tito Karnavian menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sangat perhatian dalam pangan. Bahwa merdeka bukan hanya dari penjajahan tapi juga merdeka dalam memenuhi pangan.

“Alhamdulillah produksi beras kita sangat baik sekali,” ucapnya..

Sementara Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan setiap hari pemerintah memonitor harga kebutuhan pokok. Menurutnya saat ini harga kebutuhan pokok relatif aman.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa saat ini terjadi perubahan gaya beli dari offline ke online. “Sehingga perlu mengajari para pedagang untuk online,” ujar Budi..

Menurut Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman, saat ini ada 17 regulasi sektor pangan yang mendukung pencapaian swasembada pangan. “Mulai dari pupuk, irigasi, optimalisasi lahan, hingga pencetakan sawah,” ujarnya.

Dikatakan, dalam membangun ekosistem pangan yang sehat, saat ini tinggal pada pembenahan pasar. “Membenahi dari regulasi hingga konsumen,” ungkap Amran.

Sementara, Kepala Bulog Mayjen TNi Ahmad Rizal Ramdhani melaporkan penyaluran beras SPHP untuk mencegah dan mengurangi gejolak akibat kenaikan harga beras, menjaga pasokan dan stabilisasi pangan, dan mendukung pengendalian inflasi.

“Penyaluran beras SPHP sudah mencapai 290,16 ton atau 19, 3 persen dari target. Untuk Gerakan Pangan Murah ini, 43.665 ton sudah ambil ke Bulog,” ungkapnya. (Trg)

Tangerang – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah menegaskan pentingnya peran industri halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri Muslim Lifestyle Festival 2025 (Muslim LifeFest) di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, BSD City, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Jumat (29/8/2025).

Menurut Dimyati, ajang pameran terbesar industri halal dan gaya hidup syariah di Indonesia itu menjadi momentum penting untuk menguatkan identitas sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis syariah. Khususnya di Provinsi Banten yang mayoritas penduduknya muslim.

“Provinsi Banten ini daerah religius. Muslim LifeFest sangat bagus. Bukan hanya menghadirkan pameran UMKM, kuliner, pakaian muslim, dan perbankan syariah, tetapi juga memberi manfaat untuk pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Semua lengkap di sini,” ungkap Dimyati.

Ditambahkan, penguatan industri halal menjadi kebutuhan sekaligus peluang ekonomi yang besar. Pasalnya, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, namun masih banyak kebutuhan sehari-hari yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh produk halal dalam negeri.

“Ekonomi akan tumbuh, terutama para pengusaha lokal. Mayoritas pembeli di Indonesia adalah muslim, kita harus mendorong masyarakat agar lebih memilih produk halal, baik pakaian, makanan, maupun kebutuhan lainnya,” tegas Dimyati.

Dimyati juga menekankan pentingnya Muslim LifeFest sebagai ruang bagi generasi muda untuk tumbuh dengan nilai-nilai Islam yang kaffah (totalitas/keseluruhan, red) termasuk dalam urusan bisnis dan konsumsi.

“Kalau kita sebagai umat muslim ingin hidup berkah dan bahagia, ya harus dijalankan sesuai syariat. Itu yang akan membuat anak-anak kita menjadi generasi soleh dan solehah,” ujarnya.

Dimyati berharap, kegiatan serupa bisa lebih sering digelar di Provinsi Banten agar masyarakat dapat semakin dekat dengan produk halal dan UMKM syariah semakin berkembang. “Semakin banyak pameran seperti ini, semakin kuat ekonomi umat. Itu artinya Banten tidak hanya religius, tetapi juga maju secara ekonomi,” pungkasnya.

Muslim LifeFest 2025 menghadirkan ratusan pelaku industri halal, mulai dari UMKM, perusahaan nasional hingga internasional, serta komunitas pengusaha muslim. Selain pameran, acara ini juga menggelar beragam program edukasi seperti talkshow, bedah buku, presentasi produk, hingga kompetisi antar pesantren.

Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Pusat, Rachmat Sutarnas Marpaung, menambahkan bahwa Muslim LifeFest 2025 bukan hanya ajang bisnis, tetapi juga sarana berbagi ilmu dan memperkuat jejaring ekonomi syariah. “Ada majelis ilmu, kompetisi, hingga ruang edukasi ekonomi syariah yang bisa memperkuat ekosistem halal di Indonesia,” ujarnya.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Kemitraan dan Standarisasi Halal BPJPH RI Abdul Syukur, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sholahudin Al Aiyub, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Imam Hartono, serta jajaran perwakilan dari Kementerian Perdagangan RI. (Red)

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengaku bangga lima desa/kelurahan di Provinsi Banten terpilih untuk mengikuti ajang Peacemaker Justice Award (PJA) 2025 yang dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI. Lima desa/kelurahan itu diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, mengharumkan nama baik Provinsi Banten di tingkat nasional.

“Karena mereka nanti akan menghadapi sekitar 130 desa/kelurahan lainnya dari berbagai daerah di Indonesia,” katanya saat menerima perwakilan Kepala Desa dan Lurah terpilih di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Jumat (29/8/2025).

Oleh karena itu, Pemprov Banten mendukung penuh berbagai upaya yang dilakukan oleh lima desa/kelurahan untuk memberikan hasil yang terbaik.

“Tentunya dengan rasa bangga saya melepas mereka dan saya yakinkan mereka untuk tetap optimis akan menghasilkan yang terbaik bagi Banten,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, dua orang mewakili lima kepala desa/kelurahan Provinsi Banten yang terpilih dalam PJA 2025 berdialog bersama Gubernur Banten Andra Soni, yakni Kepala Desa Surianeun, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Muhammad Rizali Assukron dan Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti.

Sedangkan tiga kepala desa/Lurah lainnya yang terpilih mengikuti ajang PJA tersebut yakni Lurah Kadu Agung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Mohamad Yusuf, Lurah Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan Ahmad Gozali. Terakhir Lurah Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang Rita Wulan Sari.

Lurah Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Euis Susanti berharap dari lima desa/Lurah yang bisa masuk 10 dan 3 besar dari total sekitar 130 peserta yang mengikuti.

“Apalagi tadi support dari Pak Gubernur Banten begitu besar. Kita diminta optimis bisa. Harapan kami bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Banten,” jelasnya.

Euis Susanti menjelaskan jika penghargaan itu diberikan kepada kepala desa dan lurah. Mereka sudah berperan aktif sebagai juru damai di lingkungannya melalui pembentukan Posbankum sebagai akses mendapatkan keadilan bagi masyarakat paling bawah.

“Di Posbankum itu, kita mediasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat bawah agar tidak sampai tingkat pengadilan,” katanya.

PJA 2025 itu diselenggarakan di BPSDM Hukum Kementerian Hukum di Cinere, Depok pada 1 – 2 September 2025. Setelah itu berlanjut ke acara Puncak Anugerah PJA pada 3 September 2025 di Graha Pengayoman, Jakarta Selatan. (Trg)