Kategori: Banten

Serang – Sebagai bagian dari komitmen dalam mendukung pelestarian budaya dan memperkuat hubungan dengan komunitas lokal, Aston Anyer Beach Hotel, Aston Cilegon Boutique Hotel, dan Aston Serang Hotel & Convention Center memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Seba Baduy 2025, yang berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025 di Gedung Negara, Provinsi Banten dan Alun-Alun Barat, Kota Serang.

Seba Baduy merupakan salah satu upacara adat penting masyarakat Baduy yang dilaksanakan secara turun-temurun sebagai bentuk ritual tahunan untuk menyerahkan hasil bumi serta menjalin silaturahmi dengan pemerintah daerah. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar yang berjalan kaki dari Desa Kanekes menuju ibu kota Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten sebagai wujud syukur atas hasil pertanian ladang selama setahun terakhir. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian setelah upacara adat Kawalu dan Seren Taun (Ngalaksa).

Melalui kegiatan ini, Aston Hotels di wilayah Banten menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan nilai-nilai budaya yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah. Bentuk dukungan yang diberikan meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, serta promosi kegiatan melalui kanal komunikasi Aston, demi memperluas jangkauan informasi dan memperkenalkan warisan budaya Baduy kepada masyarakat luas.

“Sebagai bagian dari masyarakat Banten, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melestarikan kearifan lokal, termasuk tradisi Seba Baduy yang sarat makna. Kami percaya bahwa budaya bukan hanya warisan, tetapi juga kekuatan yang membentuk identitas dan potensi pariwisata daerah,” ujar Doddy Fathurahman, Regional General Manager Archipelago International, Banten Area.

Partisipasi Aston dalam acara ini juga sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan dan community engagement yang dipegang teguh oleh manajemen hotel. Dengan mendukung kegiatan adat seperti Seba Baduy, Aston berharap dapat menjadi penghubung antara kearifan lokal dan dunia luar, sekaligus memperkuat sinergi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya. (Rg)

Pulo Panjang – Dua minggu setelah kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Nusantara (PWN) di Desa Pulo Panjang, Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang, persoalan kelistrikan di wilayah tersebut langsung mendapatkan perhatian dari Gubernur Banten. Sorotan utama tertuju pada operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kini menyala penuh selama 24 jam.

Eksplorasi yang berlangsung pada Sabtu, 26 April 2025, mengangkat berbagai persoalan warga, terutama terkait pasokan listrik yang sebelumnya tidak stabil. Kondisi ini berdampak pada aktivitas usaha, pendidikan, serta pelayanan publik di pulau tersebut. Para wartawan mencatat kebutuhan mendesak warga akan pasokan listrik yang andal.

Kepala Desa Pulo Panjang, Ratu Bilkis, menyampaikan bahwa masyarakat sangat terbantu sejak PLTD beroperasi penuh. “Listrik yang menyala 24 jam sangat kami syukuri. Ini membuat banyak hal menjadi lebih mudah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan anak-anak sekolah,” ucapnya.

Kegiatan eksplorasi bertajuk “PWN Eksplorasi Pulo Panjang” juga memetakan isu strategis lainnya seperti pengelolaan sampah, layanan pendidikan, dan akses komunikasi. Namun, isu PLTD menjadi perhatian utama karena sangat memengaruhi aktivitas harian masyarakat.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Banten Andra Soni langsung menggelar pertemuan dengan General Manager PLN UID Banten, Muhammad Joharifin, pada Selasa, 6 Mei 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur menegaskan komitmennya untuk menjamin pemerataan listrik, khususnya di wilayah kepulauan.

“Setiap warga Banten, termasuk di pulau-pulau, harus menikmati listrik secara berkeadilan. Pemprov Banten akan terus memperkuat kolaborasi dengan PLN untuk memastikan layanan listrik tidak hanya tersedia, tapi juga berkelanjutan,” ujar Gubernur Andra Soni.

Muhammad Joharifin menyampaikan bahwa PLN tengah melakukan kajian lanjutan, termasuk kemungkinan penarikan kabel bawah laut untuk jangka panjang. Namun untuk saat ini, PLTD tetap menjadi solusi utama yang harus dijaga stabilitas operasionalnya.

Ketua PWN, Binter Saputra Ginting, juga menyampaikan apresiasi atas langkah Gubernur. “Ini membuktikan bahwa suara dari pelosok pulau bisa sampai ke pemerintah dan ditindaklanjuti. Kami berterima kasih atas respons yang cepat dan konkret dari Pak Gubernur,” ungkapnya

Kami Media yang terngabung di Persatuan Wartawan Nusantara, terdiri dari 40 perusahaan media, dan 70 jurnalis yang berangkat langsung ke pulau panjang menyambut positif respon cepat pemerintah “Kami senang jerih payah kami langsung mendapat perhatian. Ini bentuk nyata bahwa kerja jurnalistik ikut mendorong perubahan,” tutupnya. (Rais – Sumber PWN)

SERANG, Djawaranews.com – Polda Banten beserta Polres Jajaran melaksanakan Press Conference hasil Operasi Pekat Maung 2025 dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KDYD), bertempat di Aula Serbaguna Polda Banten pada Jumat (09/05).

Kegiatan dipimpin oleh Wakapolda Banten Brigjen Pol Hengki didampingi, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan dan para Kapolres/ta jajaran Polda banten. Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi IV Bidang Kordinasi Kamtibmas Menko Polhukam Irjen Pol Asep Jaenal Ahmadi dan dihadiri juga oleh rekan-rekan media mitra Polda Banten.

Dalam sambutannya Wakapolda Banten menjelaskan bahwa Polda Banten melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan tentu adalah untuk menjamin terlaksananya program pembangunan pemerintah daerah provinsi banten maupun jajaran, tentu harus didukung oleh situasi kamtibmas yang menjadi modal dasar dalam membangun untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Polda Banten dan Polres jajaran.

“Polda Banten dan jajaran telah berhasil melakukan pengamanan dan penanganan aksi premanisme sebanyak 492 orang yang terdiri dari 63 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sementara 429 orang dalam pembinaan yang sejalan dengan progam Bapak Kapolda Banten yaitu Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran,” jelas Wakapolda.

Keluhan masyarakat seperti parkir liar, praktik pak ogah dijalan raya, anak-anak punk sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat, maka dari itu Polda Banten dan jajaran berkomitmen untuk memberantas aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah hukum Polda Banten.

“Hasil Pelaksanaan Ops terkait Premanisme Polda Banten dan Polres Jajaran Periode 1-10 Mei 2025 terkumpul 21 Laporan Polisi dengan Jumlah Pelaku 492 orang yang terdiri dari 63 sudah proses Sidik dan 429 orang dalam pembinaan,” ucap Wakapolda.

Adapun 492 orang yang dilakukan pembinaan yaitu:

– Ditreskrimum : 13 orang

– Ditsamapta : 9 orang

– Polresta Tangerang : 85 orang

– Polresta Serang Kota : 59 orang

– Polres Serang : 66 orang

– Polres Cilegon : 69 orang

– Polres Lebak : 128 orang

Perlu diketahui dari 21 Laporan Polisi tersebut diantaranya adalah kasus premanisme yang dilakukan oleh Ormas, Debt Collector yang menarik kendaraan secara paksa, Penipuan tenaga kerja, Pengeroyokan dan pengrusakan serta pungutan liar dan pencurian dengan kekerasan.

SERANG, Djawaranews.com – BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten dorong pemerintah daerah turut serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten Eko Yuyulianda pada saat temu media di Serang. Jumat, (09/05/25).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Serang Uus Supriyadi, Wakil Kepala Wilayah Bidang Pelayanan, Eneng Siti Hasanah, Wakil Kepala Wilayah Bidang Digitalisasi, Human Capital dan Aset Hasbi Asshiddiqi.

Eko menyebutkan bahwa saat ini jumlah penduduk di Provinsi Banten sekitar 12 juta orang dan jumlah usia produktif atau yang bekerja sekitar 6 juta orang. Namun, jumlah yang terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan saat ini hanya sekitar 2,7 juta orang.

“Dan masih ada sekitar 2,3 pekerja di Provinsi Banten yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami mendorong Pemerintah Provinsi, baik Kabupaten/Kota yang ada di Banten ini untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi para pekerja rentan yang ada di Provinsi Banten,” kata Eko.

“Dan Alhamdulillah, waktu itu juga bapak Gubernur Banten Andra Soni merespon baik terkait program ini. Tentu kita harapkan perlindungan bagi pekerja rentan ini dapat segera dilakukan,” ungkapnya.

Disisi lain, Eko menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah melakukan perlindungan kepada pekerja rentan di wilayahnya melalui APBD.

“Saat ini ada sebanyak 200 ribuan pekerja rentan telah dilindungi program BPJS Ketenagakerjaan dan pembiayaannya dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui APBD. Untuk itu, saya mendorong agar Kabupaten/Kota lainnya dapat mencontoh yang dilakukan Pemkab Tangerang,” harap Eko.

“Hal ini merupakan upaya kita dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu upaya mengurangi kemiskinan yakni dengan memberikan perlindungan kepada pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Uus Supriyadi menjelaskan bahwa pekerja rentan adalah pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang berisiko tinggi dan berpenghasilan rendah.

“Program ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan pekerja rentan seperti petani, nelayan, tukang ojek, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, pemulung, pengutip sampah, tukang becak, pekerja penyandang disabilitas, pekerja sosial keagamaan, Sopir angkutan umum dan lainnya,” kata Uus.

“Dan program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan ini bisa mendapatkan dua program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp. 16.800. Sedangkan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini dapat membantu pekerja rentan terhindar dari risiko kemiskinan saat mengalami kecelakaan dan kematian,” tambah Uus. (BP)

Pandeglang – Gubernur Banten Andra Soni tegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten mendukung upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten. Pemprov Banten segera menyalurkan bantuan keuangan ke setiap desa sebesar Rp100 juta, salah satunya untuk membantu pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

Hal itu disampaikan Andra Soni dalam Rapat Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih dan Pencanangan Desa Ekspor Provinsi Banten di Halaman Balai Desa Kertasana, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, Kamis (8/5/2025).

“Sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di Provinsi Banten, saya bersama jajaran siap mendukung dan saya meyakini bahwa upaya kita bersama dalam rangka menyukseskan program koperasi desa ini akan segera terealisasi,” ungkapnya.

Andra Soni menyampaikan di Provinsi Banten terdapat 1.552 desa dan kelurahan yang berada di 155 kecamatan. Serta hampir 80 persen wilayah di Provinsi Banten adalah perdesaan.

“Sehingga kami sangat mendukung program atau Asta Cita keenam Presiden Prabowo,” katanya.

Andra Soni menyampaikan, dalam rangka mendukung dan mempercepat proses terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih di Provinsi Banten, pihaknya segera menyalurkan bantuan keuangan kepada desa. Salah satunya untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

“Kemudian, kami juga mengunci bantuan keuangan itu, Desa harus memberikan beasiswa kepada tiga anak di desa dari keluarga berlatar belakang miskin yang memiliki kemampuan dan berkeinginan kuliah,” imbuhnya.

“Itu yang kita sebut nantinya sarjana penggerak desa. Jadi dia nantinya akan bekerja di desanya untuk menggerakkan desanya. Mereka bisa ambil jurusan bisnis digital, pertanian, perikanan, kelautan, dan sebagainya,” sambung Andra Soni.

Andra Soni meyakini, dengan semangat kolaborasi dan saling bahu membahu, Program Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membuat desa maju. “Kita akan bersama-sama untuk menyukseskan semua program. Tujuannya untuk Banten maju, Indonesia maju menuju Indonesia emas,” pungkasnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih merupakan sebuah ekosistem ekonomi yang berada di desa. Sehingga seluruh kegiatan ekonomi perdesaan akan dibangun melalui Koperasi Desa Merah Putih.

“Desa harus makmur. Desa harus sehat. Dan desa harus cerdas. Maka harus dibangun sistem ekonominya. Oleh karena itu, Presiden Prabowo ingin membangun dan meletakkan dasar agar Indonesia menjadi negara maju. Tidak mungkin jadi negara maju kalau desanya tidak maju,” ujarnya.

Selanjutnya, Zulhas menuturkan dengan dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah ingin memangkas rantai pasok yang panjang dan memangkas peran para tengkulak.

“Kita ingin koperasi ini sukses. Tidak boleh tawar-tawar, harus berhasil. Tidak ada tempat untuk bermain-main, bahkan ini diawasi dengan ketat,” katanya.

“Di zaman Pak Prabowo koperasi harus jadi soko guru ekonomi rakyat,” pungkasnya.

Turut hadir pada kesempatan itu, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Riza Patria, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta tamu undangan yang lainnya.

Sebelumnya, Andra Soni bersama Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan beserta rombongan meninjau desa ekspor ikan mas koki binaan BUMdes Karya Bersama dan melaksanakan program Indonesia menanam, yakni pengembangan budidaya padi. (Trg)

Banten, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Disperindag Provinsi Banten, Senin (5/5/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Perindustrian, Dr. Iwan Hermawan, ST, MM, mewakili Kepala Disperindag Provinsi Banten, H. Babar Suharso, ST, M.Si. Ia turut didampingi oleh tim teknis dan pejabat fungsional Penyetaraan, Bahagia Alamsyah Siregar,

Sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber utama dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Bandar Lampung pada Kementerian Perindustrian RI, yaitu Devi Oktiani dan Damar Wiraputra, yang memberikan pemahaman teknis terkait prosedur dan manfaat sertifikasi TKDN bagi pelaku IKM, khususnya dalam mendukung keterlibatan mereka pada pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Para peserta yang hadir merupakan pelaku IKM dari berbagai sektor industri di Provinsi Banten yang memiliki potensi untuk memperoleh sertifikat TKDN. Sertifikat ini menjadi salah satu syarat utama dalam menjangkau pasar pemerintah dan meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam sambutannya, Iwan Hermawan menyampaikan bahwa kebijakan TKDN merupakan wujud nyata keberpihakan terhadap produk dalam negeri. “Melalui sosialisasi ini, kami ingin pelaku IKM lebih memahami regulasi dan manfaat TKDN agar mampu bersaing secara sehat di pasar nasional,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa sertifikasi TKDN tidak hanya membuka akses pasar lebih luas, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas produk dan efisiensi produksi dalam negeri, yang berujung pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih kuat.

Disperindag Provinsi Banten berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesiapan IKM dalam menghadapi pasar yang kompetitif serta mendorong keberhasilan program substitusi impor. (Trg)

SERANG, Djawaranews.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Banten menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa BAZNAS Se-Provinsi Banten, di Hotel Le Semar Rabu (7/5).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua BAZNAS Provinsi Banten dan Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Banten, Zainulbahar Noor.

Dalam sambutannya, Ketua BAZNAS Provinsi Banten menegaskan pentingnya kredibilitas, kapasitas, dan kemampuan para amil dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara efektif, efisien, dan akuntabel.

“Dalam pengelolaan zakat BAZNAS, dibutuhkan amil yang memiliki kredibilitas, kapasitas dan kemampuan untuk mengelola ZIS-DSKL yang efektif, efisien dan akuntabel. Sehingga mampu memberikan pelayanan zakat yang berkualitas serta memenuhi harapan muzakki dan mustahik atau penerima manfaat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat adalah pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, pelayanan terhadap mustahik dalam program-program BAZNAS merupakan rutinitas layanan yang harus ditunjang oleh sistem pengadaan yang profesional.

Melalui bimtek ini, diharapkan para amil BAZNAS se-Provinsi Banten dapat memahami secara komprehensif proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan pedoman yang berlaku. Selain itu, para peserta juga ditargetkan mampu mengimplementasikan teknis dan prinsip operasional yang tepat dalam setiap proses pengadaan, guna menunjang profesionalitas dan transparansi pelayanan zakat di wilayah Banten.

Sementara itu Pimpinan BAZNAS RI Pembina Wilayah Banten Zainulbahar Noor yang juga membuka acara Bimtek Implementasi SOP Pengadaan Barang dan Jasa BAZNAS Se-Provinsi Banten, menyampaikan apresiasinya untuk BAZNAS Banten karena telah aktif dalam melaksanakan diskusi-diskusi pengelolaan zakat.

“Kegiatan bimtek yang dilaksanakan hingga 2 hari kedepan merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan fungsi dan tugas BAZNAS dalam menyejahterakan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan” ungkapnya.

“Kami berharap BAZNAS Banten dapat menjadi roll model pengelolaan zakat untuk daerah lainnya, dan semoga menjadi salah satu nominasi maupun pemenang dalam BAZNAS Award di acara RAKORNAS yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini” imbuhnya.

Banten, Djawaranews.com – Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 25/05/36/Th. XIX pada 5 Mei 2025 Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten pada periode Februari 2025 turun 0,38 persen menjadi 6,64 persen dibanding periode Februari 2024 yang mencapai 7,02 persen.

Pada Februari 2025, BPS Provinsi Banten menyatakan, TPT laki-laki sebesar 6,65 persen, sedangkan untuk TPT perempuan yang sebesar 6,63 persen. TPT laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama yaitu turun dibandingkan Februari 2024, masing-masing sebesar 0,30 persen poin dan 0,51 persen poin.

Sementara TPT berdasarkan tempat tinggal, data BPS Provinsi Banten menunjukkan, TPT perkotaan (6,65 persen) lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (6,62 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,45 persen poin dan 0,16 persen poin.

Untuk jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2025 sebanyak 6,21 juta orang, naik 163,93 ribu orang dibanding Februari 2024. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,87 persen poin dibanding Februari 2024.

Sedangkan untuk penduduk yang bekerja pada Februari 2025 sebanyak 5,80 juta orang, atau mengalami kenaikan sebanyak 175,91 ribu orang dari Februari 2024. Lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Konstruksi sebesar 113,77 ribu orang.

Data BPS Provinsi Banten itu menunjukkan, pada Februari 2025 sebanyak 3,10 juta orang (53,37 persen) bekerja pada kegiatan formal atau naik sebesar 3,11 persen poin dibanding Februari 2024.

Terkait dengan persentase setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu pada Februari 2025 turun masing-masing sebesar 1,77 persen poin dan 1,88 persen poin dibanding Februari 2024. (Trg)

Tangerang – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan, masyarakat penting untuk melakukan Program Keluarga Berencana (KB) mulai dari berencana mematangkan usia pernikahan hingga mematangkan rentang waktu kehamilan.

“Peran KB ini sangat penting untuk menjadikan keluarga sejahtera, menjadi keluarga bahagia, dan lainnya sebagainya,” ungkap Dimyati pada Pencanangan Pelayanan KB Serentak Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dalam rangka memperingati HUT IBI ke-74 dan International Day of Midwife (IDM) tahun 2025 di Jl. Aria Jaya Santika, Pasirnangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (5/5/2025).

Dalam kesempatan itu, Dimyati juga sampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi para bidan dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, bidan memiliki sejumlah tugas yang mulia dari menjaga dan merawat wanita hamil hingga membantu pada saat melahirkan dan tetap memeriksa pasca melahirkan.

“Tugas bidan diantaranya pelayanan kesehatan, satu diantaranya adalah KB (Keluarga Berencana) dan ini merupakan peran penting dan membantu pemerintah khususnya Kemendukbangga,”

Dikatakan bidan juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda terkait indahnya berencana.

Sementara, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Kepala BKKBN Wihaji menyampaikan IBI menjadi mitra strategis dan mitra taktis dari Kemendukbangga dalam berbagai program, terutama hal-hal yang dikerjakan oleh para bidan.

“Kita berharap pencanangan pelayanan KB serentak ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam pengendalian penduduk dan memastikan anak Indonesia sehat serta generasi penerusnya menjadi generasi yang hebat,” ujarnya.

Selanjutnya, Wihaji menyampaikan pencanangan pelayanan KB tersebut ditargetkan mampu menyasar pada 1 juta akseptor di seluruh Indonesia dan diprioritaskan KB IUD (IntraUterine Device).

“Selama ini bidan berada di lini terdepan. Mengedukasi bagian teknis untuk pelayanan kontrasepsi itu bidan-bidan,” katanya.

Untuk dapat mencapai target tersebut, Kata Wihaji, Kemendukbangga bersama IBI akan langsung mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga mampu diakses oleh masyarakat yang akan melakukan layanan KB.

“Prinsipnya ini untuk melayani masyarakat Indonesia, terutama bagi penerima manfaat para peserta KB atau akseptor,” imbuhnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Dr Ade Jubaedah mengatakan pihaknya setiap tahun selalu menyelenggarakan bakti sosial pelayanan KB secara serentak, hal itu bertujuan untuk mendukung program pemerintah.

“Dan itu kami fokuskan di tempat praktek mandiri bidan yang dilakukan secara gratis. Kegiatan pencanangan KB serentak ini juga merupakan hasil kerjasama IBI dengan Kemendukbangga sebagai wujud nyata sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pembangunan keluarga dan penguatan ketahanan nasional,” katanya.

Disampaikan Pencanangan Pelaksanaan KB Serentak di Seluruh Indonesia itu dimulai dari 5-31 Mei 2025. Pencanangan melibatkan seluruh anggota IBI.

“Tujuan dari kegiatan ini bagaimana kita memberikan akses pelayanan KB berkualitas kepada masyarakat, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga serta menjangkau kelompok rentan dan terpencil yang membutuhkan layanan keluarga berencana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendukbangga Wihaji bersama Ketua TP PKK Provinsi Banten Tinawati Andra Soni, Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid, Forkopimda Kabupaten Tangerang, jajaran Kemendukbangga/BKKBN serta Kepala Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN Provinsi Banten Rusman Efendi meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tigaraksa dan meninjau langsung pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui dan Balita Non-PAUD. (Trg)