Kategori: Banten

Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DEKRANASDA Provinsi Banten: Meningkatkan Kreativitas dan Ekonomi Kreatif

BANTEN, Djawaranews.com – Provinsi Banten menjadi tuan rumah pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Masa Bakti Tahun 2025-2030 dan pengukuhan pengurus DEKRANASDA Provinsi Banten Masa Bakti Tahun 2025-2030. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kota Serang, Jumat (16/5/25).

Acara ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kreativitas dan ekonomi kreatif di Banten.

Dalam sambutannya, Ketua DEKRANASDA Provinsi Banten, Ny. Tinawati Andra Soni, menyampaikan bahwa pelantikan dan pengukuhan pengurus DEKRANASDA ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan peran DEKRANASDA dalam mengembangkan kreativitas dan ekonomi kreatif di Banten. “Kami berharap dengan pelantikan dan pengukuhan ini, DEKRANASDA Provinsi Banten dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kreativitas dan ekonomi kreatif di Banten,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir Ketua Harian DEKRANASDA Provinsi Banten, H. Babar Suharso, ST, M.Si, yang didampingi oleh Eko Prihatik, SP, S.Si, T , M.Si , H. Ruri M. Syaifi, SE, MM, dan Ofan Priyadi, ST, menambahkan bahwa DEKRANASDA Provinsi Banten akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan di Banten melalui kolaborasi dan inovasi. “Kami akan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk kerajinan di Banten,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DEKRANASDA Provinsi Banten, Dr. Iwan Hermawan, ST, MM, yang didampingi oleh Bahagia Alamsyah Siregar, S.Sos, MM, menyampaikan bahwa DEKRANASDA Provinsi Banten akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus dan anggota DEKRANASDA. “Kami akan terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengurus dan anggota DEKRANASDA agar dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kreativitas. (Trg)

Mei 19, 2025
Gubernur Banten Andra Soni Luncurkan Program Bangun Jalan Desa Sejahtera

Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur jalan desa untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta memperbaiki aksesibilitas pembangunan.

“Ini juga untuk meningkatkan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan,” ungkap Andra Soni di Lapangan Upacara Gubernur Banten KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (16/4/2025).

Andra Soni menyampaikan program tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Konektivitas Pembangunan di Wilayah Provinsi Banten.

“Sebagai tonggak penguatan integrasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan serta antar pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan sekitarnya,” katanya.

Lebih lanjut, Andra Soni menuturkan pada tahun 2025 program Bangun Jalan Desa Sejahtera akan diwujudkan melalui pembangunan jalan desa di 10 lokasi yang tersebar di Provinsi Panten dengan total anggaran Rp 60 miliar dengan panjang 13 KM.

“Program ini akan terus dijalankan dengan panjang jalan yang akan terus meningkat setiap tahunnya,” imbuhnya.

Andra Soni meyakini dengan hadirnya infrastruktur jalan yang baik mampu menjadi pendorong produktivitas masyarakat desa. Sehingga dapat mewujudkan desa sejahtera.

“Dengan membangun jalan desa masyarakatnya akan produktif dan kemudian desanya akan sejahtera,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten Arlan Marzan menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan menetapkan petunjuk teknis dari pelaksaanan program bangun jalan desa sejahtera.

“Untuk tahun 2025 ini ada dua hal, pertama kaitannya dengan usulan dari Bupati dan Wali Kota di Provinsi Banten, serta program prioritas dari provinsi sendiri kaitannya dukungan ke desa,” ujarnya.

Arlan menyampaikan, pada tahun 2025 ini Pemprov Banten telah menganggarkan Rp60 miliar untuk pembangunan jalan desa sepanjang 13 KM tersebar di 10 ruas jalan di Provinsi Banten yang menjadi prioritas pembangunan jalan desa.

“10 lokasi itu terdiri dari 3 lokasi di Kabupaten Pandeglang, 2 lokasi di Kabupaten Lebak, dan 2 lokasi di Kabupaten Serang, 1 di Kabupaten Tangerang dan 2 lokasi di Kota Serang,” jelasnya.

“Untuk satu lokasi bervariasi ada yang dua KM dan ada yang 3 KM, tapi ke depan Pak Gubernur inginkan ada penanganan secara utuh. Sehingga efek akan lebih tinggi kalau satu ruas jalan selesai,” sambungnya.

Lebih lanjut, Arlan mengungkapkan program bangun jalan desa sejahtera tersebut diprioritaskan untuk mengkonektivitaskan pertanian, sekolah serta dapat menjadi pendukung jalur pariwisata.

“Program ini bagian dari dukungan Asta Cita Presiden keenam yaitu membangun dari desa dan bawah,” katanya.

Selain itu, Arlan menuturkan nantinya pembangunan jalan desa tersebut memiliki lebar 3 meter dengan pembangunan betonisasi, sehingga diharapkan mampu bertahan hingga 10 tahun kedepan.

“Kita akan bangun jalan beton agar lebih awet, khususnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, rata-rata ketebalan 20-22 cm dan insyaallah 10 tahun masih awet,” pungkasnya. (Trg)

Mei 16, 2025
Apkadindo Banten Akan Gelar Aksi Akbar di PTPN IV PKS Kertajaya Tuntut Gati Rugi

Lebak – Aliansi Petani sawit dan DPW Apkasindo Banten akan menggelar aksi Akbar di PTPN IV PKS Kertajaya menuntut Ganti Rugi atas selisih Timbangan Pembelian TBS milik PTPN IV PKS Kertajaya yang mengalami Perubahan Kontruksi. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan petani sawit terhadap PKS Kertajaya yang melakukan kecurangan usaha selama ini.

H. Wawan menyampaikan, “Betul kita DPW Apkasindo dan Aliansi Petani Sawit Banten akan menggelar aksi di PTPN IV PKS Kertajaya, pada hari senin 19 Mei 2025 untuk menuntut Ganti rugi atas selisih timbangan ±4%, yang sudah merugikan petani sawit, insyaallah aksi tersebut akan berjalan damai karena fokus kita pada tuntutan yang sudah disepakati sebelumnya di Jakarta,” jelasnya.

Lanjutnya,“bahwa PTPN IV PKS Kertajaya mengakui adanya selisih atau ketidak akuratan dalam timbangan tersebut dan siap bertanggung jawab kepada petani , tapi sampai hari ini belum ada kejelasan makanya kita melakukan aksi di PTPN IV PKS Kertajaya Untuk menagih janji mereka yang tertuang dalam surat pernyataan,” tegas ketua DPW Apkasindo banten.

“Mengingat hasil dari uji coba Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Lebak Metrologi sudah menyatakan timbangan dari PTPN IV PKS Kertajaya mengalami perubahan kontruksi, dan ini sudah PKS Kertajaya diduga melakukan kecurangan terhadap petani sawit (Pemasok TBS),” pungkasnya.

Dari hal tersebut, Adang Iskandar PWI Banten mendukung Ketua DPW Apkasindo Banten untuk memperjuangkan hak-hak petani sawit yang sudah di kebiri oleh PKS Kertajaya.

“Kami mengapresiasi dan mendukung Ketua DPW Apkasindo Banten dalam memperjuangkan hak-hak petani sawit, semoga PKS Kertajaya segera mengganti kerugian Petani Sawit, dan mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Yanto Lesmana Pengurus DPW Apkasindo Banten menjelaskan terkait aksi tersebut ia mengatakan, “Kami juga mengundang stakeholder Kabupaten Lebak yang memiliki kebijakan dan kewenangan untuk Jejak Pendapat agar bisa menengahi masalah ini nanti pada 19 Mei 2025,” pungkasnya.

“Kami berharap Bupati, Kapolres, Ketua DPRD Kabupaten Lebak bisa hadir dan mengambil tindakan tegas terkait selisih timbangan yang terjadi di PTPN IV PKS Kertajaya, serta memastikan PTPN IV PKS Kertajaya dan bertanggung jawab serta mengganti kerugian petani. Kerugian tersebut kami hitung berdasarkan data akurat sejumlah 1.476.476 Kg sejak tera ulang 23 September 2024.

“Kami juga sudah menyampaikan surat kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, untuk menjelaskan kepada masyarakat hasil Laporan Pengawasan Nomor : 801/154 -Indag/2025 tanggal 07 April 2025 dan surat Himbauan Nomor : B.500.2.3.15/22-sekret/ IV/2025 tanggal 10 April 2025 yang menyatakan Timbangan Milik PTPN IV PKS Kertajaya Merk Every Weight Tronik Type ZM 510 No. Seri 222351600 Kapasitas 30.000 kg yang mengalami perubahan kontruksi sehingga mengakibatkan kerugian bagi petani sawit,” tuturnya

“Menurut saya, kalau timbangan milik PTPN IV PKS Kertajaya mengalami perubahan kontruksi ini ada unsur kesengajaan dan kelalaian dari Dinas Terkait dalam Pengawasan, mengingat perubahan kontruksi pada timbangan jembatan sudah merujuk pada modifikasi atau melakukan pergantian komponen-komponen fisik yang membentuk struktur timbangan, siapa yang merubahnya padahal per tanggal 23 September 2024 sudah di tera ulang. Jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan pribadi dan merugikan petani (Pemasok TBS) kalau dugaan ini benar maka PTPN IV Kertajaya telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pembelian TBS yang mengakibatkan kerugian bagi petani pemasok TBS,” lanjut. (Den)

Mei 16, 2025
Disperindag Banten Terima Kunjungan BBSPJILM Kemenperin, Bahas Kerja Sama Kawasan Industri

Banten, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menerima kunjungan kedinasan dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin (BBSPJILM), Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, pada Kamis (15/05/25).

Kunjungan berlangsung di ruang rapat Kepala Dinas, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang.

Kunjungan ini bertujuan membahas rencana kerja sama pengembangan Kawasan Industri Nasional di Provinsi Banten, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sektor industri logam dan mesin.

Rombongan BBSPJILM dipimpin oleh Kepala Balai, Gunawan, bersama Penanggung Jawab Program Inisiatif BBSPJILM, Pujianto. Mereka diterima oleh Sekretaris Disperindag Banten, Dr. Tubagus Regiasa Fajar, SE, M.TP, yang hadir mewakili Kepala Disperindag, H. Babar Suharso, ST, M.Si.

Dalam sambutannya, Sekretaris Disperindag mengatakan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi besar di sektor industri, khususnya logam dan mesin, yang dapat dikembangkan lebih optimal melalui kolaborasi lintas kelembagaan. “Kami menyambut baik kunjungan BBSPJILM dan berharap sinergi ini dapat menghasilkan langkah nyata dalam penguatan kawasan industri nasional di Banten,” ujarnya.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Kepala Bidang Industri Disperindag Banten, Dr. Iwan Hermawan, ST, MM, dan Kepala UPT PTSI Dwi Nopriadi Atma Wijaya, SH, M.Si. Diskusi berlangsung aktif, membahas dukungan layanan standardisasi dan pendampingan teknis bagi industri daerah.

Kepala BBSPJILM, Gunawan, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pertumbuhan industri di Banten melalui penyediaan jasa uji laboratorium, pelatihan SDM industri, dan fasilitasi sertifikasi guna meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Kunjungan ini diharapkan menjadi titik awal bagi kerja sama strategis dalam membangun kawasan industri yang modern. (Trg)

Mei 16, 2025
Buka Diklat Kepemimpinan Pengawas, Gubernur Banten Minta Peserta Disiplin, Serius dan Tekun

Banten, Djawaranews.com – Gubernur Banten membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XVIII, XIX, XX dan XXI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten, Kamis (15/5/2025). Diharapkan menghasilkan calon-calon pejabat pada masa yang akan datang. “Untuk itu, peserta saya minta untuk disiplin, serius dan tekun sesuai fakta integritas yang sudah disampaikan sebelum pelatihan,” katanya.

Dalam sambutannya, Andra Soni mengatakan pejabat pengawas memiliki peranan yang menentukan dalam proses perencanaan sektoral dan dalam pelaksanaan kegiatan – kegiatan instansi, dan mengajak seluruh stakeholder untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan itu.

Untuk itu, lanjut Andra Soni, peserta diklat diharapkan mampu menterjemahkan program-program strategis untuk dilaksanakan secara operasional pada organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan.

Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo mengatakan, peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas berjumlah 160 orang. Peserta merupakan para Pejabat Pengawas Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Waktu pelaksanaan sebanyak 905 jam atau 104 hari. Sedangkan metode pembelajaran menggunakan blended learning, yaitu metode pembelajaran memadukan jalur klasikal dan non-klasikal. “Selama pembelajaran klasikal, peserta diwajibkan menginap di asrama BPSDM Provinsi Banten,” kata Untung.

Sedangkan tujuan pelatihan, menurut Untung, untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan struktural untuk menjamin terwujudnya akuntabilitas jabatan.

Prosesi Pembukaan Diklat Kepemimpinan Pengawas ditandai dengan penyematan tanda peserta diklat oleh Gubernur Banten Andra Soni didampingi Kepala BPSDM Provinsi Banten Untung Saritomo. Selanjutnya, Andra Soni memberikan ucapan selamat menjalani diklat kepada peserta dengan menyalami satu persatu peserta dan diakhiri dengan foto bersama. (Trg)

Mei 16, 2025
Wakil Gubernur Banten Berharap Pencak Silat Aktif Perkuat Karakter Generasi Bangsa

Banten, Djawaranews.com – Wakil Gubernur (Wagub) Banten A Dimyati berharap pencak silat bisa berperan aktif dalam memperkuat karakter generasi bangsa, khususnya anak-anak di Provinsi Banten. Hal itu diungkapkan A Dimyati saat memberikan arahan pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Provinsi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Provinsi Banten 2025-2029 yang dilaksanakan di Aula Dinas PUPR Provinsi Banten, Rabu (14/5/2025)

Menurutnya, dalam mewujudkan generasi yang unggul, anak-anak kita harus mempunyai karakter yang kuat, berani, pantang menyerah, optimis serta religious, Dimana semua nilai-nilai itu diajarkan dalam pencak silat.

“Saya yakin orang tua juga akan senang. Karena di pencak silat, anak-anak akan diajarkan disiplin, sopan santun dan patuh terhadap orang tua,” katanya.

Selain sebagai media pembelajaran, pencak silat juga merupakan pelajaran seni, budaya dan bela diri. Mudah-mudahan kedepan dibawah kepengurusan IPSI Provinsi Banten yang baru, pencak silat bisa memasyarakat.

“Pencak Silat ini harus kita lestarikan, karena ini merupakan budaya leluhur kita. Dari pada kita mengembangkan bela diri dari luar, lebih baik kita mengembangkan bela diri yang budaya asli kita,” jelasnya.

Sementara itu ketua IPSI Provinsi Banten Ajat Sudrajat mengapresiasi kepada Pemprov Banten yang telah mensupport kegiatan IPSI. Hal itu menandakan keberadaan IPSI diakui oleh Pemprov Banten.

“Banten ini memang gudangnya para jawara dan pesilat. Alhamdulillah support dari para tokoh dan kasepuhan membuahkan hasil yang manis sehingga kita bisa mendapatkan juara 1 pencak silat Tingkat dunia,” katanya.

Ajat juga mengaku bangga dengan wacana yang diungkapkan oleh Wagub Banten A Dimyati yang akan memperkuat pencak silat di sekolah-sekolah. Menurutnya, pencak silat sebenarnya sudah masuk ke dalam Mulok di sekolah-sekolah, hanya saja berjalannya kurang baik dikarenakan kurangnya perhatian.

“Ke depan, dengan komitmen dari pak Wagub tadi mudah-mudahan pencak silat benar-benar bisa masuk ke sekolah-sekolah,” katanya. (Trg)

Mei 15, 2025
Soal Polemik Ketua DPC HNSI Cilegon di Project PT CAA, Pengurus Beri Klarifikasi

Cilegon – Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon mengklarifikasi terkait berita viral di proyek investasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali (CAA) yang menyeret nama HNSI Kota Cilegon dalam polemik tersebut.

Sebelumnya terungkap dalam rekaman video viral saat perwakilan China Chengda Engineering Co., Ltd (CCE), salah satu Main Kontraktor proyek pembangunan pabrik CAA, melakukan audiensi dengan pengusaha lokal termasuk didalam forum tersebut terlibat Ketua HNSI Kota Cilegon.

Sekretaris DPC HNSI Kota Cilegon Dedi Kusnadi mengatakan dalam hal ini kami sebagai pengurus HNSI Kota Cilegon tidak terlibat secara organisasi dalam polemik vidio viral di proyek PT CAA.

“Tindakan ketua DPC HNSI Kota Cilegon tersebut diduga merupakan tindakan pribadi sebab tidak ada pembahasan ke kami sebagai pengurus sebelumnya, dan perlu menjadi catatan bahwa HNSI Kota Cilegon selama ini terakomodir dengan adanya investasi PT CAA,” ujarnya pasca menggelar rapat evaluasi dan konsolidasi HNSI Kota Cilegon, Rabu (14/05/2025).

Dedi juga menjelaskan bahwa tahapan pembahasan AMDAL PT CAA melibatkan dan terbuka terhadap masyarakat terdampak diantaranya nelayan terdekat project, sebagaimana diatur dalam undang-undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Tahapan AMDAL PT CAA konsultasi publik yang dilaksanakan di kecamatan Citangkil Kota Cilegon sekitar tanggal 12 Juli 2023 yang dihadiri sekitar 79 peserta dan terkait nelayan yang hadir diantaranya dari perwakilan nelayan tanjung Peni yang merupakan pangkalan terdampak dari project pembangunan dan tentu nelayan terdampak telah menyampaikan aspirasinya dan di terima oleh konsultan maupun pihak PT CAA,” ungkapnya.

Atas Kejadian vidio viral di Project PT CAA pada Jum’at (09/5) kemarin dan kejadian Minggu (11/5) kemarin yang tertera dalam surat panggilan dari Polda Banten, Dedi menyayangkan sikap dan tindakan Ketua HNSI Kota Cilegon yang dalam kajian organisasi kami gegabah dan tidak mempertimbangkan kami selaku pengurus lainnya termasuk marwah profesi nelayan Kota Cilegon.

“Tahapan AMDAL sudah dilaksanakan PT CAA sesuai prosedur dan transparan melibatkan berbagai pihak dan masyarakat terdampak, Kami menyangkan statement Ketua DPC HNSI Kota Cilegon tolak AMDAL PT CAA? sedangkan tahapan AMDAL sudah selesai, kami hawatir kalau tindakan dan ucapan Ketua DPC HNSI Kota Cilegon yang viral hingga ke tingkatan nasional bisa mencederai marwah organisasi,” tegasnya.

Dilokasi yang sama, Wakil Ketua 1 Bidang Organisasi DPC HNSI Kota Cilegon, Supriyadi menegaskan atas kejadian tersebut pengurus HNSI kota Cilegon bersama kepengurusan nelayan HNSI di Tingkatan Kecamatan dan Rukun nelayan Kota Cilegon akan mengambil tindakan secara organisasi.

“Beredar kabar atas kejadian vidio viral tersebut terdapat ketua DPC HNSI Kota Cilegon pada Jum’at (09/5) kemarin dan kejadian Minggu (11/5) kemarin yang tertera dalam surat Undangan Klarifikasi dari Polda Banten yang di tunjukan kepada saudara ketua DPC HNSI Kota Cilegon, oleh karenanya dari hasil kajian internal dan atas nama Organisasi HNSI Kota Cilegon apa yang dilakukan oleh ketua DPC HNSI Kota Cilegon berpotensi melanggar AD/ART HNSI khususnya di pasal 7 ART HNSI bahwa atas perbuatannya tersebut berpotensi Menodai dan mencemarkan nama baik organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia,” ucapnya.

“Bedasarkan hal tersebut kami pengurus HNSI Kota Cilegon segera menggelar rapat evaluasi dan pleno kepengurusan HNSI Kota Cilegon untuk mengambil langkah sesuai AD/ART organisasi,” imbuh Supriyadi.

Sementara itu, Wakil Ketua III DPC HNSI Kota Cilegon, Roni mengatakan, pertama hasil dari konsolidasi dan pertimbangan pengurus HNSI di Kota Cilegon mendukung penuh Proyek Strategis Nasional PT CAA.

“Selama ini hubungan kami HNSI Cilegon dengan manajemen PT CAA serta kontraktor project PT CAA baik-baik saja, bahkan kami HNSI Cilegon di support dalam bentuk kegiatan usaha, dan kompensasi untuk kegiatan operasional HNSI Kota Cilegon juga telah dilaksanakan, hal ini merupakan tanggung jawab project PT CAA terhadap nelayan karena aktivitas nelayan melaut pasti ada potensi terganggu dengan adanya proyek tersebut, tetapi itikad baik manajamen project PT CAA terhadap nelayan sudah kami rasakan baik,” ungkapnya. (Mgr)

Mei 14, 2025
Gubernur Banten Andra Soni Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi PT Chandra Asri Alkali

Jakarta – Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Todotua Pasaribu pimpin Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Investasi PT Chandra Asri Alkali di Gedung Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Republik Indonesia Jl Gatot Subroto No. 44, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Andra Soni mengaku sangat menyayangkan kejadian atau insiden yang viral antara PT Chandra Asri dengan Kadin Kota Cilegon.

Kepada wartawan, Andra Soni mengatakan, rapat fasilitasi yang dilaksanakan tegas mendukung komitmen realisasi investasi di Provinsi Banten untuk bisa berjalan baik dan tepat waktu. “Memberikan kebermanfaatan di wilayah Provinsi Banten khususnya Kota Cilegon,” ucapnya.

Menurut Andra Soni, untuk para investor ada relaksasi yg diberikan oleh Pemerintah berupa tax holiday maupun Tax Allowance. Aturan pelaksanaannya diharapkan berdampak baik untuk ekosistem lokal.

“Jangan sampai Provinsi Banten tidak ramah investasi. Kita sosialisasikan aturan main yang sudah ada,” ucapnya.

Dikatakan, pada tahun 2024, Provinsi Banten merupakan peringkat kelima nasional untuk realisasi investasi, dan Pada tahun 2025 realisasi Investasi ditargetkan oleh Pusat sebesar Rp119 triliun. Guna mendukung upaya pencapaianya tentu dibutuhkan kerjasama kita semua, terutama dalam menciptakan iklim yg kondusif dlm berinvestasi.

“Insya Allah, ke depan tidak akan terjadi lagi insiden – insiden seperti yang kemarin terjadi,” pungkas Andra Soni.

Saat memimpin rapat, Wamen Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Todotua Pasaribu mengatakan pertemuan itu menindaklanjuti surat Chandra Asri atas kejadian yang viral terhadap proyek Chandra Asri.

“Insiden ini cukup merisaukan terhadap kondisi investasi kita. Atas perintah Bapak Menteri saya melaksanakan konsolidasi investasi PT Chandra Asri Alkali,” ucapnya.

Dikatakan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM mengambil alih pelaksanaan monitoring dalam memastikan kondisi investasi berlangsung kondusif. Investasi PT Chandra Asri Alkali termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di kawasan obyek vital.

Menurut Todotua, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen, Indonesia membutuhkan realisasi investasi sekitar Rp13 ribu triliun. “Ini tantangan besar tapi disatu sisi potensinya cukup besar,” ucapnya.

Dirinya berharap, rapat fasilitasi yang dilaksanakan dapat menjadi model penyelesaian di provinsi lain secara nasional. Tidak hanya untuk Provinsi Banten.

Kepada wartawan, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri adalah bagian dari Satgas Percepatan Investasi. “Di wilayah Banten, kami adalah bagian Satgas Percepatan Investasi,” ucapnya.

Dikatakan, dengan adanya video yang viral, Polda Banten akan menurunkan tim dan akan melakukan upaya penyelidikan. “Apabila ada dugaan tindakan pidana apalagi mengganggu iklim investasi di negeri ini, tentunya akan kami lakukan upaya penyelidikan dan penyidikan. Kami proses secara hukum agar ada efek jera,” tegas Kapolda Banten.

Tampak hadir: Wali Kota Cilegon Robinsar, Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Natanegara, Manajemen PT Chandra Asri Alkali, serta Perwakilan Kadin Pusat dan Cilegon. (Trg)

Mei 14, 2025
Lantik Pengurus Ikabamus Provinsi Banten, Gubernur Banten Ajak Bersinergi Dalam Membangun Daerah

LEBAK – Gubernur Banten Andra Soni melantik Pengurus Keluarga Besar Ikatan Keluarga Batak Muslim (Ikabamus) Provinsi Banten Periode 2025-2029. Pelantikan dilaksanakan di Pondok Pesantren Manahijussadat, Desa Pasar Keong, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Minggu (11/5/2025).

Pelantikan diiringi dengan Silaturahmi Akbar Ikabamus Provinsi Banten dengan mengusung tema Perkuat Ukhuwah Islamiyah Demi Meraih Kemenangan yang Penuh Berkah.

“Baru saja kita melantik kepengurusan Ikabamus Provinsi Banten dan alhamdulillah di Ketuai oleh Edison Sitorus yang juga anggota DPR RI dari Provinsi Banten,” ungkap Andra Soni.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni berharap Ikabamus dapat bersinergi dengan Pemprov Banten. Memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan dalam mempercepat pembangunan di Provinsi Banten.

“Saya harap kepengurusan ini mampu bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan Provinsi Banten sesuai bidangnya masing-masing,” katanya.

Andra Soni menyampaikan dengan keberagaman yang ada di Provinsi Banten, akan menjadi sebuah kekuatan luar biasa untuk membangun Banten yang lebih maju.

“Dengan kita bersama dan terus bersinergi, keberagaman yang ada di Provinsi Banten merupakan sebuah kekuatan untuk membangun Banten lebih maju lagi,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Umum Ikabamus Provinsi Banten Edison Sitorus menyampaikan Ikabamus menjadi wadah bagi keluarga Batak muslim yang ada di Provinsi Banten untuk memperkuat silaturahmi.

“Kita ingin Ikabamus ini dapat terus eksis. Setiap tahunnya kita selalu menyelenggarakan kegiatan silaturahmi akbar dan halal bihalal,” ujarnya.

“Setiap bulan ada pengajian dan acara keagamaan lainnya di masing-masing daerah di Provinsi Banten. Hingga saat ini Ikabamus sudah berada di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Banten,” pungkasnya. (Trg)

Mei 12, 2025
Tinjau Posyandu di Kota Serang, Ketua TP Posyandu Provinsi Banten Sebut Transformasi New Posyandu Berjalan Baik

Kota Serang – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Banten Tinawati Andra Soni meninjau implementasi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Posyandu di Kota Serang dalam rangka transformasi New Posyandu, Sabtu (10/5/2025). Turut mendampingi Wakil Ketua Posyandu Kota Serang Annisa Rachmawati Agis.

Tiga Posyandu yang dikunjungi meliputi Posyandu Kartini Kampung Kilasah, Kelurahan Kilasah, Kecamatan Kasemen; Posyandu Teri 3 Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Taktakan; serta Posyandu Mawar 1 Kampung Tegal, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

Tinawati menjelaskan, peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelayanan Posyandu sesuai dengan enam SPM, yaitu bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat, serta Sosial.

Dikatakan, kunjungan itu penting dilakukan untuk menilai langsung kesiapan penerapan enam SPM yang telah dicanangkan pemerintah sebagai bagian dari Transformasi New Posyandu. Juga merupakan bagian dari persiapan untuk Lomba Posyandu Tingkat Nasional.

“Pada peninjauan ini kebetulan sedang dibuka pelayanan masyarakat terhadap seluruh enam SPM. Kita melihat bagaimana masyarakat dilayani,” ujar Tinawati.

“Transformasi New Posyandu terhadap penerapan enam SPM menunjukan perkembangan yang baik,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Tinawati juga menekankan atas pentingnya kelengkapan obat-obatan dalam pelayanan kesehatan di Posyandu. “Terkait kekurangan dan kelengkapan obat-obatan, akan kita cek kembali karena saat ini tengah berjalan program pemerintah yaitu cek kesehatan gratis termasuk ketersediaan obat-obatan,” ucapnya.

Dirinya juga ungkapkan perlunya kelengkapan sarana dan prasarana TK/PAUD yang sesuai standar. Anak-anak TK/ PAUD membutuhkan arena dan sarana bermain di luar ruang. Dirinya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk arena dan sarana bermain anak-anak TK/PAUD.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Posyandu Kota Serang Annisa Rachmawati mengatakan, kalau melihat di lokasi yang telah ditinjau, intervensi enam SPM-nya semua sudah berjalan dengan baik. “Namun untuk beberapa Posyandu di kelurahan lain masih butuh edukasi dan sosialisasi lebih lanjut terhadap transformasi Posyandu dengan menerapkan enam SPM,” ucapnya

“Karena Program Transformasi New Posyandu yang menjalankan enam SPM ini masih tergolong baru. Kami terus sosialisasikan ke masyarakat dan para kader Posyandu. Sehingga nanti bisa terealisasi merata di semua kelurahan dan kecamatan.” pungkas Annisa

Dalam kesempatan itu, rombongan juga menyalurkan bantuan kepada penerima manfaat berupa tongkat bantu jalan untuk lansia, bibit tanaman cabai, tas siaga kebencanaan, dan bantuan telur. Bantuan merupakan bentuk dukungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Trg)

Mei 10, 2025