Kategori: Banten

  • Program 100 Hari Kerja, Andra Soni – Dimyati Komitmen Wujudkan Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi

    Program 100 Hari Kerja, Andra Soni – Dimyati Komitmen Wujudkan Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi

    Banten, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah tengah berfokus pada sejumlah sektor yang menjadi prioritas, diantaranya sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perekonomian dan sektor lainnya.

    Sejak dilantik pada Kamis (20/2/2025) lalu, Andra Soni dan A Dimyati Natakusumah mengatakan, akan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Provinsi Banten.

    “Resmilah kami menjadi pelayan dari pada masyarakat, menjadi abdi dari pada masyarakat. Arahan Pak Presiden jelas, bagaimana kita melayani sebaik-baiknya masyarakat. Mencapai Banten maju adil merata tidak korupsi,” ungkap Andra Soni.

    Selanjutnya, Andra Soni juga menuturkan pihaknya akan mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan mengajak semua stakeholder untuk turut serta dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten.

    “Prinsip pembangunan adalah berkelanjutan, maka perlahan kita kerjakan. Dari identitas, menuju produktivitas yang berkualitas,” ujar Andra Soni saat meresmikan RSUD Irsjad Djuwaeli Labuan, Kabupaten Pandeglang, Rabu (28/5/2025).

    Gubernur Banten Andra Soni telah melakukan banyak hal dalam pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.

    Sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, semua program yang dilaksanakan merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, termasuk program-program prioritas yang dilaksanakan Pemprov Banten. Dukungan Pemprov Banten terhadap Proyek Strategis Nasional sangat kuat, Gubernur Banten melaksanakan koordinasi terhadap 14 (empat belas) PSN yang menjadi bagian dari upaya untuk mengawal agar dapat diselesaikan sesuai dengan target yang direncanakan.

    Sebagai basis pelaksanaan program, Gubernur Banten Andra Soni sudah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2025 – 2029 ke DPRD Provinsi Banten untuk disetujui menjadi Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 – 2029. Ajuan itu merupakan dokumen perencanaan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Selanjutnya, untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berkenaan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Gubernur Banten Andra Soni sudah menyiapkan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan dipinjampakaikan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai dukungan terhadap program MBG.

    Empat Lokasi BMD itu meliputi SMKN 1 Padarincang, Kabupaten serang seluas 24.209 meter persegi. Area parkir yang tepat di pinggir jalan akan digunakan sebagai Lokasi Pembangunan SPPG yang dipersiapkan seluas 800 meter persegi. Lokasi kedua juga sama menggunakan lahan depan SMKN 2 Pandeglang seluas 800 meter persegi.

    Lokasi ketiga merupakan lahan kosong ex bangunan kantor Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Lebak. Dari total lahan yang ada seluas 1.544 meter persegi, yang dipersiapkan untuk SPPG seluas 800 meter persegi.

    Terakhir tanah kosong di Bambu Apus, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Lahan hibah dari Kementerian Keuangan ex BLBI ini luasnya mencapai 10.130 meter persegi, namun yang akan digunakan seluas 800 meter persegi.

    Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah memiliki 8 program pada 5 tahun kepemimpinannya, yakni Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cedas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.

    Banten Bagus
    Program Banten Bagus merupakan program yang diusung Andra-Dimyati pada sektor pembangunan infrastruktur jalan, transportasi, sumber daya air dan hunian layak. Dalam mewujudkan program tersebut Andra-Dimyati telah melakukan berbagai hal termasuk membuat kebijakan untuk mendukung program Banten Bagus, diantaranya meluncurkan program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).

    Gubernur Banten Andra Soni telah melauncing program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) sepanjang 12 kilometer di delapan titik pada tahun 2025. Melalui Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2025 yang dikeluarkan Gubernur Banten Andra Soni tentang Pedoman Konektivitas Pembangunan di wilayah Provinsi Banten, konektivitas jalan antar desa akan semakin baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dari desa.

    Melalui Pergub itu juga, Gubernur Banten Andra Soni mendukung ketahanan pangan berkelanjutan melalui program Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) di empat daerah yang menjadi sumber lumbung pangan di Provinsi Banten yakni Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2025 akan dimulai pembangunannya di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

    Jalan usaha tani ini dapat menekan biaya angkut petani pada setiap kali masa panen. Dengan begitu, para petani lokal lebih produktif memiliki daya saing dan menjadi penunjang pondasi ketahanan pangan di Provinsi Banten.

    Pada bidang perumahan dan permukiman, Gubernur Banten Andra Soni terus menggencarkan bantuan renovasi untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pada tahun 2025 ini, Pemprov Banten menargetkan penyelesaian RTLH mencapai 250 unit rumah yang akan direhab dan ditargetkan tahun 2026 yang menjadi kewenangan provinsi selesai seluruhnya.

    Selain itu, Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah juga telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dari Pemprov Banten yang bekerjasama dengan UPZ Baznas Pemprov Banten. Hal itu diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta sebagai upaya pemerintah hadir ditengah-tengah masyarakat yang membutuhkan.

    Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga saat ini tengah membahas terkait dengan konektivitas transportasi masal untuk di wilayah Provinsi Banten, pembahasan tersebut dilakukan bersama dengan BUMN Damri.

    Lebih lanjut, Andra Soni juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 mengatur tentang pembebasan pokok dan atau sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Sejak diberlakukan pada tanggal 10 April 2025 sampai tanggal 28 Mei 2025 total pajak kendaraan yang masuk sebesar Rp132.246.089.800. Jumlah itu berasal dari 321.688 kendaraan R4 dan R2 yang jatuh tempo tahun 2020-2024 dan 82.950 kendaraan R4 dan R2 yang jatuh tempo 2019 kebawah.

    Banten Sehat
    Program Banten Sehat merupakan program yang diusung Andra-Dimyati pada sektor kesehatan, program tersebut bertujuan untuk memberikan akses kesehatan bagi masyarakat tanpa diskriminasi.

    Pada bidang kesehatan, Gubernur Banten Andra Soni telah menuntaskan kebutuhan RSUD Uwes Qorny Cilograng Kabupaten Lebak dan RSUD Irsyad Djuwaeli Labuan Kabupaten Pandeglang untuk operasional. Termasuk melanjutkan program bantuan iuran asuransi kesehatan untuk akses fasilitas kesehatan.

    Selain itu, sejak awal di lantik Andra Soni dan A Dimyati Natakusumah juga telah mengarahkan agar kantor Badan Penghubung Provinsi Banten menambah fungsi pelayanan menjadi rumah singgah bagi masyarakat Banten yang sedang melakukan pengobatan pada rumah sakit rujukan nasional di Jakarta.

    “Pada prinsipnya kami sebagai aparatur negara harus melayani masyarakat. Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan yang baik,” kata Andra Soni saat menghadiri Tasyakuran Milad ke 15 Fesbuk Banten News (FBN) di Kota Serang, Minggu (16/3/2025).

    Gubernur Banten Andra Soni meresmikan Gedung Bunker Radioterapi dan Operasional Pelayanan Kemoterapi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten di Jl Syech Nawawi Al Bantani, Banjarsari, Cipocok Jaya, Kota Serang, Kamis (8/5/2025). Peresmian itu turut memperkuat sistem kesehatan Provinsi Banten untuk menghadapi salah satu penyakit mematikan di Indonesia.

    Selanjutnya, Pemprov Banten juga mendukung program pemerintah pusat terkiat dengan Cek Kesahatan Gratis di setiap unit Puskesmas yang ada di Provinsi Banten. Kemudian Pemprov Banten juga telah melaunching Program BEBASAKIT (Banten bebas penyakit) dengan skrining TBC dan CKG (Cek Kesehatan Gratis).

    Banten Cerdas
    Program Banten Cerdas merupakan program yang diusung Andra-Dimyati pada bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berdaya saing dan unggul. Dalam mewujudkan program tersebut Andra-Dimyati telah meluncurkan Program Sekolah Gratis untuk tingkat SMA/SMK dan Skh swasta. Program itu akan dimulai pada awal tahun ajaran baru 2025/2026. Di tahun pertama pelaksanaannya difokuskan pada kelas X, di tahun kedua sampai kelas XI dan di tahun ketiga sampai kelas XII.

    Anggaran yang disiapkan bagi satu orang adalah Rp 150.000 per bulan bagi siswa di wilayah Serang, Cilegon, Pandeglang, dan Lebak. Adapun siswa di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangsel, sebesar Rp 250.000 per bulan yang akan ditransfer langsung ke rekening siswa.

    Sampai saat ini sudah ada SMA/SMK dan Skh swasta yang sudah menyatakan ikut serta dalam program Sekolah Gratis ini. SMA swasta ada 235 sekolah, SMK swasta ada 520 sekolah, dan Skh swasta sebanyak 56 sekolah. Sehingga jumlah keseluruhan sekolah yang akan ikut dalam Sekolah Gratis adalah 811 sekolah.

    Tidak hanya itu, Pemprov Banten juga terus mendukung program-program pemerintah pusat, diantaranya terkait dengan Sekolah Rakyat (SR). Pada tahun ajaran baru 2025 ditetapkan 2 lokasi yang akan diselenggarakan SR di Provinsi Banten, yaitu di BLKI Serpong, Kota Tangerang Selatan dengan jumlah rombel 6 atau 150 siswa jenjang SMA dan Gedung BPMP Provinsi Banten, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan jumlah rombel 4 atau 100 siswa jenjang SMA.

    Banten Kuat
    Program Banten Kuat merupakan program yang diusung Andra-Dimyati untuk mendorong zona ekonomi baru, penguatan UMKM dan pemerataan ekonomi. Potensi UMKM yang ada di Provinsi Banten harus mampu menjadi daya dukung dan daya bangkit pertumbuhan ekonomi. Tentunya hal tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi semua pihak.

    Pertumbuhan Ekonomi 8 persen harus menjadi motivasi bersama untuk mewujudkan hal itu, dengan adanya infrastruktur yang baik dan layak dapat menjadi potensi zona ekonomi baru.

    Selain itu, Andra-Dimyati juga mendorong desa-desa untuk mampu mengoptimalkan setiap potensi yang dimilkinya. Dalam rangka hal itu, Pemprov Banten menyalurkan sejumlah anggaran bantuan keuangan kepada seluruh desa yang ada di Provinsi Banten.

    Melalui Pergub Banten Nomor 31 Tahun 2023 yang diturunkan kedalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 128 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Bantuan Keuangan (Bankeu) desa dan jumlah desa penerima bantuan, setiap desa mendapatkan Bankeu sebesar Rp100 juta pada tahun 2025 ini.

    Bankeu itu dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa, biaya operasional transformasi Posyandu desa, pengadaan bibit/benih dan sarana prasarana penggerak desa, biaya modal BUMDes, program sarjana penggerak desa, biaya pembuatan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih, pemeliharaan kantor desa, dan atau kantor BPD termasuk penataan halaman kantor.

    Sebagai upaya mendukung program pemerintah terkait Koperasi Merah Putih desa/kelurahan, Pemprov Banten terus melakukan koordiansi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih.

    Dari 1.552 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Banten, terdapat 1.535 desa dan kelurahan yang telah melakukan musyawarah desa khusus atau musyarah kelurahan khusus untuk membahas tekait koperasi desa/kelurahan merah putih.

    Saat ini sudah terdapat 501 desa dan kelurahan yang sedang melakukan proses pembuatan akte notaris, SK Kemenkumham dan akte pendirian koperasi. Dan terdapat 150 desa dan kelurahan yang telah menyelesaikan proses tersebut.

    Banten Indah
    Program Banten Indah merupakan program yang diusung Andra-Dimyati dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif, potensi pariwisata di Provinsi Banten sangatlah besar terlihat dari sisi geografis Provinsi Banten dan juga menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dapat dipisahkan, kedua sektor tersebut menjadi satu kesatuan dan saling menunjang. Sehingga potensi pariwisata baik itu wisata alam maupun buatan harus mampu menjadi tempat yang ramah bagi wisatawan. Sektor wisata berkembang, otomatis prodak ekonomi kreatif ikut berkembang juga.

    Melalui program Banten Indah, Gubernur Banten Andra Soni juga akan mengoptimalkan potensi yang ada di Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai destinasi wisata unggulan. Apalagi Tahura ini lokasinya sangat strategis, pemandangannya langsung ke laut lepas dan kekayaan flora dan faunanya juga sangat lestari dan indah.

    Untuk mendekatkan dan memudahkan koordinasi, Andra Soni juga membuka kantor di Tangerang Selatan. Salah satu tujuannya adalah agar bisa fokus pada upaya pengendalian banjir lintas daerah se-Tangerang Raya melalui tim pengendalian banjir yang sudah ia bentuk Bersama kabupaten dan kota sehingga pelaksanaannya menjadi terintegrasi.

    Banten Makmur
    Program Banten Makmur merupakan program yang diusung Andra-Dimyati untuk mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan, diketahui pada tahun 2025 ini, Pemprov Banten memproyeksikan produksi padi mencapai 2.750.948 ton GKG atau setara 1.739.424 ton Beras dengan konsumsi penduduk Banten tahun 2025 sebesar 1.497.317 ton beras. Sehingga Provinsi Banten akan mengalami surplus sebesar 242.108 ton beras hal itu berdasarkan data neraca bulan Juni 2025.

    Selain itu, Andra-Dimyati juga meminta kepada organisasi perangkat daerah terkait dapat berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Banten untuk mengoptimalkan aset atau barang milik daerah dapat dimaksimalkan utamanya dalam pengembangan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Kemudian, sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong dan memperkuat konektivitas pertanian, Pemprov Banten tengah merancang pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang menjadi bagian dari Program Bangun Jalan Desa Sejahtera.

    Banten Ramah
    Program Banten Ramah merupakan program yang diusung Andra-Dimyati untuk mendorong dan menjaga investasi, kemudahan industri dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten.

    Realisasi Investasi di Provinsi Banten pada Triwulan I 2025 mencapai Rp31,1 triliun, dengan capaian relasasi tersebut membuat Provinsi Banten menempati posisi 5 besar secara nasional. Pencapaian realisasi ini dapat menciptakan kegiatan penanaman modal yang transparan serta meningkatkan daya saing daerah.

    Andra-Dimyati bersama Forkopimda Provinsi Banten serta stakeholder lainnya menegaskan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di Provinsi Banten tidak cukup hanya dengan memberantas premanisme, namun harus diiringi dengan pembenahan birokrasi agar lebih ramah, terbuka, efektif dan efisien bagi para pelaku usaha.

    Selanjutnya, Gubernur Banten Andra Soni juga telah melakukan dialog dengan sejumlah pelaku industri yang ada di Provinsi Banten, Andra Soni juga menekankan pentingnya membangkitkan gairah dunia usaha di Provinsi Banten. Dengan begitu diharapkan dapat mempeluas dan memperbanyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

    Selain itu, Andra-Dimyati juga akan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemprov Banten dalam menciptakan calon pekerja yang profesional, baik untuk ke luar negeri maupun untuk kebutuhan industri di Banten. Bahkan Pemprov Banten bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mendorong BLK Provinsi Banten tersebut dapat dijadikan pusat pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia.

    Banten Melayani
    Program Banten Melayani merupakan program yang diusung Andra-Dimyati untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif tidak korupsi dan penerapan sistem merit dalam birokrasi.

    Andra Soni juga menegaskan jika seorang pemimpin itu tugasnya melayani, bukan dilayani. Maka oleh karena itu, Andra Soni berkomitmen mewujudkan pemerintahan yang adil, merata dan tidak korupsi salah satunya melalui kebijakan yang mengedepankan kepentingan bersama dengan melibatkan seluruh pihak.

    Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 telah sesuai tahapan yang ditetapkan. Proses ini dimulai dengan penyerahan LKPD Unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Februari 2025, hingga diperolehnya opini terbaik dari BPK RI, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pada akhir April 2025. Raihan opini WTP tersebut menjadi capaian kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Provinsi Banten, yang mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

    Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur A Dimyati Natakusumah mendorong penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan berkolaborasi dengan KPK dalam rangka penguatan monitoring dan pengawasan.

    Selain dengan KPK, Pemprov Banten juga menggandeng BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Banten untuk bersama-sama melalukan pengawasan terhadap seluruh program pemerintah daerah, baik program yang akan di canangkan hingga program yang telah berjalan.

    Dengan itu, diharapkan seluruh pelayanan dan program di jalankan pemerintah daerah dapat langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat serta memiliki kebermanfaatan yang luas. (Trg)

  • STL Grup Rayakan HUT ke-21, Tegaskan Komitmen di Industri Pelayaran Nasional

    STL Grup Rayakan HUT ke-21, Tegaskan Komitmen di Industri Pelayaran Nasional

    Merak, Djawaranews.com – Tepat pada Selasa, 27 Mei 2025, PT. Pelayaran Surya Timur Line Grup (STL Grup) merayakan hari jadinya yang ke-21. Perayaan ini menjadi simbol pencapaian penting dalam sejarah perusahaan, yang telah menunjukkan ketahanan, dedikasi, dan kontribusi nyata di industri pelayaran nasional.

    PT. Pelayaran Surya Timur Line Grup (STL Grup) resmi berdiri pada tahun 2004 dengan visi menjadi penghubung utama antarwilayah melalui layanan pelayaran yang aman, andal, dan profesional. Berawal dari satu jalur operasional, STL Grup tumbuh konsisten dalam membangun jaringan lintasan strategis di seluruh Indonesia, termasuk lintasan Pelabuhan Merak-Bakauheni

    Selama 21 tahun perjalanan, STL Grup telah menapaki berbagai fase penting—dari penguatan armada, peningkatan kompetensi SDM, hingga transformasi digital layanan tiket dan penumpang. Perusahaan ini tak hanya menjadi penyedia jasa transportasi laut, tetapi juga penggerak roda ekonomi dan sosial di daerah-daerah terhubung.

    Perayaan hari jadi ke-21 ini bukan sekadar penanda usia, melainkan simbol dari sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat, inovasi, dan komitmen untuk terus maju. Dengan semboyan “Spirit of Sea”, STL Grup siap mengarungi samudra masa depan dengan arah yang lebih mantap dan penuh harapan.

    Salah satu momen paling berkesan datang dari Cabang Merak, di mana seluruh karyawan, karyawati, dan kru kapal menyampaikan ucapan selamat secara seremonial dan penuh semangat. Dalam pernyataan bersama, mereka menyampaikan:

    “Kami segenap karyawan dan karyawati beserta crew PT. Pelayaran Surya Timur Line Grup Cabang Merak mengucapkan: SELAMAT ULANG TAHUN PT. PELAYARAN SURYA TIMUR LINE YANG KE-21. Semoga PT. Pelayaran Surya Timur Line semakin tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan penyeberangan terbesar di Indonesia. SPIRIT OF SEA!”

    Ucapan ini disampaikan melalui media visual yang meriah, lengkap dengan ilustrasi kapal, kue ulang tahun, dan dekorasi semarak. Lebih dari sekadar perayaan, momen ini mencerminkan rasa bangga dan harapan besar terhadap masa depan perusahaan.

    Transformasi dan Pertumbuhan

    Selama lebih dari dua dekade, PT. STL Grup telah berkembang menjadi salah satu pemain utama dalam jasa pelayaran dan penyeberangan laut di Indonesia. Perusahaan ini mengelola berbagai rute strategis, termasuk lintasan Kayangan–Pototano, yang menghubungkan Pulau Lombok dan Sumbawa—jalur penting dalam mendukung mobilitas antarwilayah.

    Kepala Cabang PT. STL Merak, Erwin Risahondua, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih dalam sambutannya secara daring kepada seluruh elemen perusahaan yang telah berkontribusi.

    “Kita telah melewati banyak gelombang, namun berkat kerja tim yang solid, PT. STL tetap tegak berdiri. Di usia ke-21 ini, kita tidak hanya merayakan umur, tetapi juga kematangan dalam berlayar menuju masa depan yang lebih besar,” ungkapnya.

    Spirit of Sea

    Kepala Operasional PT. STL Grup, Dani, juga menegaskan komitmen perusahaan untuk terus berinovasi di tengah tantangan global, seperti perubahan iklim, transformasi digital, dan ketatnya persaingan antaroperator.

    “Kami terus melakukan pembaruan armada, meningkatkan standar keselamatan, serta mengembangkan sistem digital dalam manajemen penumpang dan tiket. Inovasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” jelasnya.

    Dengan mengusung semboyan “Spirit of Sea”, STL Grup menegaskan identitasnya sebagai perusahaan pelayaran yang tidak hanya melintasi laut, tetapi juga mengarungi nilai-nilai kebersamaan, integritas, dan pelayanan terbaik.

    Dan di akhir perayaan, pekikan semangat khas kembali menggema:

    “HUHA HUHA HUHA!”
    Bukan sekadar yel-yel, tapi simbol semangat maritim yang tak pernah padam. (Trg)

  • Kinerja APBN Provinsi Banten Periode s.d. 30 April 2025 Berkinerja Semakin Meningkat

    Kinerja APBN Provinsi Banten Periode s.d. 30 April 2025 Berkinerja Semakin Meningkat

    Serang, Djawaranews.com – Secara keseluruhan kinerja APBN Provinsi Banten sampai dengan 30 April 2025 realisasinya lebih baik dari bulan sebelumnya. Hal ini terlihat realisasi pendapatan dan belanja negara mulai meningkat seperti yang disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Satu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Suska, Plt. Kepala Kanwil DJP Banten, YFR. Hermiyana, Plt. Kepala Kanwil DJBC Banten, Nirwala Dwi Heryanto, dan Kepala Kanwil DJKN Banten, Djanurindro Wibowo.

    Kinerja PNBP dan Belanja Negara

    Menurut Suska, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 April 2025, realisasinya mencapai Rp538,06 miliar atau 40,98% dari target. Kinerja PNPB ini ditopang oleh Pendapatan Pelayanan Pertanahan, Jasa Kepelabuhanan, Pendapatan Paspor , Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Jasa Pelayanan Rumah Sakit.

    Selanjutnya, Dari sisi Belanja Negara sampai dengan 30 April 2025 terealisasi sebesar Rp8,25 triliun atau 29,57% dari pagu. Kontribusi realisasi belanja negara terbesar berasal dari Belanja Transfer ke Daerah sebesar R6,25 triliun atau 32,65%. Kemudian Belanja K/L sebesar Rp2,00 triliun atau 22,85%. Untuk Belanja K/L terdapat penurunan pagu yang disebabkan oleh tidak adanya kegiatan Pemilu seperti tahun sebelumnya dan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Adapun realisasi jenis Belanja K/L Belanja Pegawai sebesar 33,94%, Belanja Barang sebesar 17,43%, Belanja Modal sebesar 2,37%, dan Belanja Bansos sebesar 47,72%.

    Sementara realisasi jenis Belanja TKD Dana Bagi Hasil sebesar 17,53%, Dana Alokasi Umum sebesar 36,05%, DAK Non Fisik sebesar 35,01%, Dana Insentif Fiskal sebesar 27,50%, dan Dana Desa sebesar 42,72%. Sedangkan untuk DAK Fisik belum terealisasi karena belum ada penyaluran.

    Terkait hibah, total pendapatan hibah yang diterima oleh satuan kerja vertikal sampai dengan 30 April 2025 sebanyak 25 hibah dengan total nilai sebesar Rp47,68 miliar. Hibah tersebut digunakan untuk peningkatan kesejahteraan guru, menunjang pencapaian program Polri dan Kejaksaan RI.

    Selanjutnya terkait dengan kinerja APBD Banten sampai dengan 30 April 2025, realisasi Pendapatan Daerah sebesar 25,01% dan Belanja Daerah sebesar 16,71%. TKD yang telah disalurkan ke Provinsi Banten sampai dengan 30 April 2025 sebesar Rp6,25 triliun atau sebesar 57,58% dari total pendapatan Banten.

    Kinerja Penerimaan Pajak

    Selanjutnya,YFR Hermiyana, Plt. Kepala Kanwil DJP Banten menyampaikan informasi tentang penerimaan pajak Provinsi Banten hingga 30 April 2025. Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut tercapai sebesar Rp21,9 triliun, memenuhi 26,9% dari target APBN 2025 sebesar Rp81,48 triliun.

    Hermiyana menjelaskan terkait realisasi penerimaan pajak perkelompok jenis pajak bahwa realisasi PPh Non Migas sebesar 29,94%, PPN dan PPnBM sebesar 23,61%, PBB dan BPHTB sebesar 6,97% dan Pajak Lainnya sebesar 165,71%.

    Hermiyana juga menyampaikan bahwa kontribusi penerimaan pajak Kanwil DJP Banten ditopang oleh jenis pajak PPN Impor sebesar 25,90%, PPN Dalam Negeri sebesar 25,80%, dan PPh badan sebesar 15,60 Selain itu untuk realisasi penerimaan pajak tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Pondok Aren sebesar 31,85%.

    Kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

    Selanjutnya, Plt. Kepala Kanwil DJBC Banten, Nirwala Dwi Heryanto, menyampaikan informasi tentang penerimaan Kepabeanan dan Cukai Provinsi Banten hingga 30 April 2025. Capaian penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp4,36 triliun, memenuhi 30,51% dari target tahunan APBN 2025 sebesar Rp14,30 triliun.

    Nirwala menjelaskan, penerimaan Kepabeanan dan Cukai ini terdiri dari Bea Masuk, Cukai, dan Bea Keluar. Bea Masuk mencapai Rp3,41 triliun, didorong dari kakao, batubara, jagung, kimia, peternakan, pengeboran minyak, acrylic, kendaraan listrik, dan gypsum. Cukai mencapai Rp0,90 triliun, didorong oleh kenaikan target yang cukup signifikan di tahun 2025, pelekatan pita cukai pada bulan Januari dan Februari 2025 masih menggunakan pemesanan pita cukai bulan Desember 2024, terjadinya penurunan jumlah produksi, yang diiringi dengan daya saing yang semakin banyak. Sementara untuk Bea keluar mencapai Rp45,65 miliar dipengaruhi fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

    Nirwala juga menyampaikan kinerja Neraca Perdagangan April 2025, Ekspor tercatat USD 1,19 miliar dan impor tercatat USD 3,85 miliar. Neraca Perdagangan bulan April 2025 tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor pada komoditas alat ukur dan alat uji, barang perhiasan dan barang berharga, dan ikan segar / dingin hasil tangkap dan penurunan nilai importasi yang didominasi logam mulia, hasil minyak, dan peralatan komunikasi.

    Kinerja Pengelolaan Aset di Banten sampai dengan 30 April 2025

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten sampai dengan 30 April 2025, yang mencatatkan kinerja positif dalam pengelolaan kekayaan negara. Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pengelolaan aset, lelang, dan piutang negara per 30 April 2025 mencapai Rp 31,59 miliar atau 37,12 % dari target tahun ini, dengan realisasi pada bulan April 2025 sebesar Rp10,92 miliar .

    Selanjutnya, dalam bidang lelang, pokok lelang yang telah terealisasi pada bulan April 2025 mencapai Rp193,47 miliar, sehingga akumulasi sampai dengan 30 April 2025 sebesar Rp629,03 miliar atau 30,91% dari target tahunan Rp 2,03 triliun yang didominasi oleh lelang hak tanggungan, non-eksekusi sukarela, dan jaminan fidusia.

    Djanurindro juga menyampaikan upaya penurunan nilai saldo piutang negara yang menunjukkan perkembangan baik, sampai dengan 30 April 2025 berhasil diturunkan sebanyak Rp 2,38 miliar atau 35,03 % dari target Rp6,8 miliar. Kontribusi terbesar datang dari KPKNL Serang dan Tangerang I yang telah melampaui target bulanan.

    Selain itu, hibah aset BMN senilai total Rp106,84 miliar telah disalurkan kepada pemerintah daerah di Provinsi Banten, termasuk untuk pembangunan Rumah Susun MBR Kedaung Baru, preservasi jalan, dan fasilitas kampus, yang semuanya telah memperoleh persetujuan pusat DJKN pada kuartal pertama tahun ini.

    Terkait denga sertifikasi BMN berupa tanah telah mencapai 119 bidang hingga 30 April 2025, atau 36,96 % dari target 322 bidang guna memperkuat kepastian hukum aset negara di daerah.

    Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional melalui LMAN, realisasi pembiayaan di Provinsi Banten pada April 2025 tercatat sebesar Rp 4,01 miliar, dan secara kumulatif sejak awal tahun hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp 99,74 miliar, terutama untuk proyek akses pelabuhan dan infrastruktur air baku. (Trg)

  • Menghadirkan Perlindungan dan Edukasi: Jasa Raharja Wilayah Banten Sosialisasikan Opsen PKB dan Pemutihan Pajak di Kota Serang

    Menghadirkan Perlindungan dan Edukasi: Jasa Raharja Wilayah Banten Sosialisasikan Opsen PKB dan Pemutihan Pajak di Kota Serang

    Banten, Djawaranews.com – PT Jasa Raharja Wilayah Banten terus berperan aktif dalam mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dengan melaksanakan sosialisasi pajak daerah, khususnya mengenai Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen BBNKB, dan program pemutihan pajak kepada masyarakat di Kota Serang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, serta pemahaman yang benar mengenai opsen PKB, yang kerap menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

    Opsen PKB atau Opsi Tambahan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam regulasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota mendapatkan bagian dari pajak kendaraan bermotor melalui skema opsen.

    Petugas Jasa Raharja Samsat Kota Serang, Rangga Figur Rachman, menjelaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena besaran pajak kendaraan tidak mengalami kenaikan, justru pemerintah memberikan diskon pajak dan penghapusan denda melalui Pergub Banten No. 170 Tahun 2024.

    “Opsen PKB hanya mengubah skema penerimaan pajak di belakang layar antara provinsi dan kabupaten/kota. Nominal yang dibayarkan masyarakat tetap sama, dan tidak ada beban tambahan,” ujar Rangga.

    Lebih lanjut, Jasa Raharja juga memanfaatkan momentum ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai peranannya sebagai lembaga asuransi sosial yang memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik di jalan raya maupun angkutan umum. Dana santunan ini bersumber dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan bersama dengan pajak kendaraan.

    Di lokasi terpisah, Kepala Jasa Raharja Wilayah Banten, Arny Irawati Tenriajeng, menegaskan komitmen Jasa Raharja dalam mendukung penuh program pemutihan dan sosialisasi opsen pajak. Ia juga menekankan bahwa kolaborasi antara Jasa Raharja, Bapenda, dan Kepolisian sangat penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kendaraan yang tertib dan aman.

    “Pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah bentuk gotong royong sosial. Masyarakat yang taat pajak ikut berkontribusi dalam sistem perlindungan bagi pengguna jalan lainnya,” pungkas Arny.

    Dengan pendekatan langsung ke masyarakat ini, Jasa Raharja berharap tercipta pemahaman yang utuh: bahwa pajak kendaraan tidak hanya urusan administrasi, tetapi juga wujud nyata perlindungan sosial di jalan raya. (Adt)

  • Prestisius dan Terbatas! Alumni Teknik Unsera Diincar untuk Bergabung di PT Charoen Pokphand

    Prestisius dan Terbatas! Alumni Teknik Unsera Diincar untuk Bergabung di PT Charoen Pokphand

    SERANG, Djawaranews.com – PT Charoen Pokphand Indonesia Balaraja (CPIB) membuka kesempatan emas bagi para alumni Fakultas Teknik Universitas Serang Raya (Unsera). Dalam sebuah program rekrutmen eksklusif bertajuk “We’re Hiring – Khusus Alumni Fakultas Teknik Unsera”, perusahaan raksasa di sektor agribisnis dan pangan ini menjaring talenta muda untuk bergabung dalam beberapa posisi strategis.

    Acara rekrutmen yang berlangsung di Aula Lt.3 Gedung A Unsera ini mendapat perhatian istimewa dengan kehadiran langsung Wakil Rektor II Universitas Serang Raya, Dr. H.M. Kamil Husain, Lc., M.S.I., dan Wahyu Oktri Widyarto, S.T., M.T., PhD., selaku Dekan Fakultas Teknik, Sedangkan dari pihak PT. Charoen Pokphand Indonesia Balaraja diwakili oleh Chita Kusuma, S.Psi, M.Psi – HC Manager PT. Charoen Pokhpand Indonesia beserta jajarannya.

    Kehadiran para pimpinan ini menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalin kerja sama yang berdampak langsung pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lulusan lokal yang di buktikannya dengan dilakukan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Unsera dan CPIB sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan sumber daya manusia dan kolaborasi strategis di bidang keteknikan industri. Rabu, (21/05/25).

    “Ini adalah langkah besar yang membanggakan, tidak hanya bagi alumni, tetapi juga untuk institusi pendidikan kami. Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bentuk kontribusi Unsera dalam mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja,” ujar Dr. H.M. Kamil Husain, Lc., M.S.I dalam sambutannya.

    Sementara itu, Wahyu Oktri Widyarto, S.T., M.T., PhD., selaku Dekan Fakultas Teknik, turut menyampaikan harapannya terhadap keberlanjutan program ini.

    “Melalui campus hiring ini dapat membuka peluang sinergi jangka panjang antara dunia pendidikan dan industri. Bagi alumni Fakultas Teknik Universitas Serang Raya, campus hiring ini dapat menjadi momentum untuk menunjukkan kompetensi, karakter, dan kesiapan mereka dalam menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Semoga program ini dapat terus berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas, sehingga semakin banyak lulusan Kami yang terserap di dunia industri.” ungkap Wahyu Oktri Widyarto, S.T., M.T., PhD.,

    Empat posisi strategis ditawarkan dalam rekrutmen kali ini:

    1. Maintenance Supervisor (S1 Teknik Mesin/Elektro)

    2. Quality Assurance Supervisor (S1 Teknik Industri)

    3. Warehouse Supervisor (S1 Teknik Industri)

    4. Feed Processing Supervisor (S1 Teknik Industri)

    Setiap posisi dibatasi untuk usia maksimal 30 tahun, dengan persyaratan tambahan seperti penguasaan sistem PLC, GMP, ISO 22000, serta kemampuan leadership dan komunikasi yang baik.

    Proses rekrutmen berlangsung dari pukul 09.00 hingga 16.00 WIB dan terbuka hanya bagi alumni UNSERA. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari pendaftaran hingga sesi wawancara dan tes kemampuan teknis.

    Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan cenderamata dari Universitas Serang Raya kepada pihak PT Charoen Pokphand sebagai simbol penghargaan atas kemitraan dan kontribusi yang dibangun bersama.

    Kerja sama ini menjadi bukti nyata sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan.

  • Soal Temuan BPK, Kadis Dinkes Banten Klarifikasi Terkait Mamin

    Soal Temuan BPK, Kadis Dinkes Banten Klarifikasi Terkait Mamin

    Serang, Djawaranews.com – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Banten, Ari Pramudji Hastuti mengklarifikasi berita soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan makanan dan minuman (mamin) untuk dua rumah sakit yang belum beroperasi, yakni RSUD Cilograng di Kabupaten Lebak dan RSUD Labuan di Kabupaten Pandeglang.

    Ati menjelaskan bahwa pada tahun 2024 dianggarkan pengadaan makan minum Rumah Sakit Labuan dan Cilograng, karena pada tahun tersebut direncanakan kedua RS itu akan beroperasi pada akhir tahun 2024.

    “kegiatan mamin kering yang telah dianggarankan tersebut dibelanjakan sesuai kebutuhan pada bulan November 2024, dengan dilampirkan dalam kontrak perjanjian barang Expired Date (ED) minimal 18 bulan dan apabila ada yangg tidak memenuhi syarat ED 18 bulan maka penyedia harus bersedia mengganti dengan ED yang lebih panjang,” Ungkap Ati, Rabu (21/05/2025).

    Kemudian pada awal tahun 2025 ada pemeriksaan BPK untuk kegiatan makan minum kering tersebut dan terdapat 2 item barang yang akan kadaluarsa di bulan Juni 2025.

    “arahan BPK penyedia harus menggantinya di minggu ke-2 sampai ke-3 bulan Mei 2025, dimana kedua barang yg akan ED di bulan Juni 2025 tersebut sudah digantikan oleh penyedia,” jelas Ati.

    Selain itu, menurut Ati ada catatan BPK tentang kelebihan harga barang-barang dari nota-nota yang dibelanjakan oleh penyedia yang dibandingkan dengan harga pasar sebesar Rp251.720.774.

    “sudah dikembalikan/dibayarkan melalui kas daerah saat surat pemberitahuan NHP BPK pada bulan April 2025 kemarin,” Tandasnya.

    Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah juga telah memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa seluruh kerugian negara akibat pengadaan tersebut telah diselesaikan.

    “Jangan sampai kejadian lagi, tapi itu sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Banten dan oleh rumah sakit itu sendiri. Kerugian keuangan negaranya sudah diselesaikan,” ujar Dimyati kepada wartawan di Kota Serang, Senin (19/05/2025).

    Sebelumnya, BPK mencatat bahwa pengadaan mamin untuk RSUD Cilograng dan RSUD Labuan senilai Rp1,89 miliar dilakukan saat rumah sakit tersebut belum mulai beroperasi. Belanja dilakukan oleh Dinas Kesehatan Banten melalui dua penyedia, yakni CV DPS dan CV PBS.

    BPK menemukan bahan makanan yang dibeli memiliki tanggal kedaluwarsa yang dekat, termasuk produk susu UHT yang akan kedaluwarsa pada Juni 2025.

    BPK dalam laporannya juga menyebut penggunaan anggaran tidak sesuai peruntukan karena belanja mamin dimasukkan dalam pos Belanja Barang Habis Pakai (BHP), padahal rumah sakit belum beroperasi dan belum ada pasien yang dilayani.

    “Pengadaannya sudah dilakukan, tapi ternyata rumah sakit belum beroperasi karena jadwal peresmian molor. Barang-barang sudah dibeli, dan tetap jadi temuan BPK karena itu, kerugiannya dikembalikan,” tandas Dimyati. (Red)

  • Indah Kurnia Apresiasi Semangat RSUD Banten, Dorong Jadi Provider Jasindo

    Indah Kurnia Apresiasi Semangat RSUD Banten, Dorong Jadi Provider Jasindo

    Banten – Kunjungan kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI ke RSUD Provinsi Banten mendapat sambutan hangat sekaligus kesan mendalam bagi para anggota, termasuk Indah Kurnia. Dalam keterangannya, Indah menyebut bahwa kunjungan kali ini terasa berbeda dan sangat istimewa dibandingkan sebelumnya.

    Yang lebih penting, menurut Indah, adalah kehadiran RSUD sebagai mitra diskusi dalam pelayanan publik, berbeda dari kunjungan ke rumah sakit swasta yang biasa dilakukan. Meskipun RSUD Banten belum menjadi provider resmi PT Asuransi Jasindo, ia melihat potensi besar dari segi kualitas layanan yang ditawarkan.

    “Tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Ibu Ati dan Direktur RSUD dr. Danang bahwa mereka siap bersaing dan punya passion luar biasa untuk memberikan layanan terbaik. Ini yang jarang kami temui,” ujar Indah Kurnia usai pertemuan dengan Wakil Gubernur Banten, jajaran pemerintah daerah, serta PT Jasindo di Banten, Senin (19/05/2025).

    Ia menegaskan bahwa kualitas layanan kesehatan tidak semata-mata diukur dari kemegahan fisik bangunan atau kelengkapan alat kesehatan, tetapi yang lebih utama adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, RSUD Banten menunjukkan kesiapan baik secara teknis maupun dalam semangat pelayanannya.

    Indah bahkan secara terbuka menantang pihak RSUD Banten untuk membuktikan kemampuan mereka dalam melayani standar tinggi yang dibutuhkan oleh anggota DPR RI beserta keluarganya, yang jumlahnya mencapai 580 orang.

    “Kami berharap RSUD Banten bisa segera menjadi bagian dari provider Jasindo, karena pelayanan yang mereka tunjukkan hari ini sangat menjanjikan. Dan kami akan pantau bersama perkembangannya ke depan,” pungkasnya. (Trg)

  • Gelar Seleksi Paskibraka 2025, Subhan Setiabudi: untuk Memilih Anggota Paskibraka yang Memiliki Kualitas

    Gelar Seleksi Paskibraka 2025, Subhan Setiabudi: untuk Memilih Anggota Paskibraka yang Memiliki Kualitas

    Kota Serang – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah membuka Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2025 di Hotel Ledian, Jl Jenderal Sudirman No. 88, Kota Serang, Senin (19/5/2025). Seleksi yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 80 orang.

    “Kita minta seleksi ini murni. Tidak ada titipan – titipan. Tidak ada permainan – permainan,” tegas Dimyati.

    “Harus betul – betul dilihat dari kemampuan intelektualnya, kesehatannya, wawasan kebangsaan dan Indonesianya. Serta memiliki postur tubuh ideal sesuai dengan syarat,” tambahnya.

    Dikatakan, tidak ada kompensasi – kompensasi dalam seleksi itu. Pasalnya peserta yang lolos akan melaksanakan tugas yang sangat berat. Yakni membawa dan mengibarkan sang pusaka, bendera Merah Putih.

    “Jangan sampai ada yang masalah, bisa bahaya juga,” ucap Dimyati.

    Menurutnya, para peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi Banten dan Nasional merupakan orang – orang terpilih. Mereka sudah lolos seleksi kesehatan, pendidikan dan sebagainya tingkat kabupaten kota.

    “Kalian adalah orang-orang terpilih,” ungkap Dimyati.

    Dimyati juga ucapkan selamat untuk peserta yang lolos dan berpesan untuk tidak berkecil hati bagi peserta yang tidak lolos.

    “Terus tingkatkan kemampuan, jangan lupa untuk berprestasi di sekolah,” ungkapnya.

    Dalam laporannya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Subhan Setiabudi mengatakan, untuk ketiga kalinya Badan Kesbangpol Provinsi Banten melaksanakan Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional. Seleksi bertujuan untuk memilih anggota Paskibraka yang memiliki kualitas fisik dan pengetahuan.

    Dikatakan, seleksi diikuti oleh 80 peserta. Masing – masing kabupaten/ kota mengirim 10 calon Paskibraka terbaik.

    Dalam kesempatan itu, juga dilaksanakan Pengukuhan Purna Paskibraka sebagai Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Provinsi Banten. Tujuannya untuk turut memperkuat sosialisasi Pancasila. (Trg)

  • Gubernur Banten Ajak Kolaborasi Wanita Tani Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Banten

    Gubernur Banten Ajak Kolaborasi Wanita Tani Untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Banten

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni berharap Wanita Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dapat bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam mendukung dan mewujudkan ketahanan pangan, baik di daerah maupun secara nasional.

    Hal itu disampaikan Andra Soni usai menerima kunjungan jajaran Wanita Tani HKTI di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH Syam’un No.5, Kota Serang, Senin (19/5/2025).

    “Baru saja kita menerima kunjungan dari Wanita Tani HKTI. Tadi kita berdiskusi bagaimana memberikan supporting kepada program nasional dan program strategis daerah,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni juga berharap produktivitas Wanita Tani HKTI di Provinsi Banten dapat terus di kembangkan, sehingga mampu berkontribusi dalam proses pembangunan. Utamanya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Banten.

    Tidak hanya itu, Andra Soni juga menuturkan akan berkolaborasi dengan Wanita Tani HKTI dalam mendukung program ketahanan pangan.

    “Kita mensupport program ketahanan pangan, bagaimana wanita tani bisa mensupport berkaitan dengan produk-produk tertentu yang akan kita kembangkan di Provinsi Banten,” katanya.

    Sementara, Ketua Umum DPP Wanita Tani Indonesia Anita Aryani mengatakan pihaknya akan mendukung program-program pemerintah pusat dan daerah mengenai ketahanan pangan dan lainnya yang terkait dengan bidang pertanian.

    “Wanita Tani tengah memaksimalkan di diversifikasi pangan, karena untuk mendukung MBG (makan bergizi gratis, red) tentunya banyak pangan-pangan lokal yang bisa kita sajikan kepada putra putri kita,” ujarnya.

    Anita Aryani menyampaikan sebelumnya Wanita Tani HKTI telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemprov Banten berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.

    “Kita sudah MoU terkait pemanfaatan lahan kemudian untuk ketahanan pangan dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan di dapur MBG,” pungkasnya.

    Turut hadir pada kesempatan itu, Ketua DPD Wanita Tani Provinsi Banten Encop Sopia, Kepala Dinas Pertanian (Distan) Provinsi Banten Agus M Tauchid serta jajaran Wanita Tani HKTI Provinsi Banten. (Trg)

  • Gubernur Banten: Peningkatan Kualitas SDM Butuh Dukungan Lembaga Pendidikan

    Gubernur Banten: Peningkatan Kualitas SDM Butuh Dukungan Lembaga Pendidikan

    Kota Serang – Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan jajaran rektorat Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) di Ruang Rapat Gedung Negara Provinsi Banten, Jl. Brigjen KH Syam’un No.5, Kota Serang, Senin (19/5/2025).

    Andra Soni menyampaikan, dalam kesempatan itu dilakukan pembahasan tentang sinergi dan kolaborasi semua pihak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Banten. “Salah satu program kita bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Banten, tentu kita membutuhkan dukungan lembaga pendidikan,” ungkap Andra Soni. Andra Soni menuturkan pihaknya mendukung setiap upaya yang dilakukan semua pihak dalam meningkatkan produktivitas.

    Selain itu, dilakukan pembahasan tentang pemanfaatan limbah batu bara “Tadi juga UNMA menyampaikan terkait pilot project terkait pemanfaatan limbah sisa pembakaran dari batu bara yang ada di Banten. Kemudian dilakukan proses untuk menjadi bahan baku pupuk. Kita mendukung upaya-upaya dalam meningkatkan produktivitas,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor II Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Nur Aziz Hakim menyampaikan pihaknya akan mendukung setiap program Pemprov Banten yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. “Kita sebagai lembaga pendidikan akan support terkait kegiatan dalam peningkatan SDM, terlebih saat ini ada program sarjana penggerak desa. Kita support karena kita punya program studi terkait dengan Asta Cita,” ujarnya.

    Selanjutnya, Ia juga menyampaikan UNMA juga memiliki sejumlah program beasiswa bagi anak-anak berprestasi. Baik itu beasiswa wali asuh, beasiswa tahfidz dan yang lainnya. “Kita sudah ada beasiswa yang diberikan universitas, kita akan berkolaborasi peningkatan SDM,” katanya.

    Selain itu, ia juga menuturkan akan mendukung program pemerintah terkait suksesi Koperasi Desa Merah Putih. Pihaknya bersama dengan para akademisi akan menggelar seminar.
    “Kemudian, tadi juga kita membahas kerjasama terkait dengan pembangunan desa, saat ini pemerintah sedang mencanangkan koperasi merah putih. Itu kita dari akademisi akan seminarkan sebagai support kita,” pungkasnya. (Trg)