Kategori: Advertorial

DPRD Kota Serang Mengucapkan Selamat Memperingati Hari Buruh 2025.

Kota Serang – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto memberikan apresiasi tinggi kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Serang dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Serang atas dedikasinya dalam membina serta memberikan penghargaan kepada para atlet berprestasi di Kota Serang.

Ia mengungkapkan kebanggaannya terhadap para atlet yang telah mengharumkan nama Kota Serang di berbagai ajang, termasuk di tingkat Provinsi Banten.

“Saya mengapresiasi KONI Kota Serang dan Disparpora yang telah menunjukkan kepedulian dan perhatian terhadap para atlet. Mereka bukan hanya mewakili Kota Serang, tetapi juga membawa nama baik Banten,” ujar Roni kepada wartawan Rabu, (30/4/2025).

Ia menambahkan bahwa apresiasi dan penghargaan yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk motivasi, tetapi juga sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam mendukung dunia olahraga. Menurutnya, dukungan semacam ini penting agar para atlet semakin terpacu untuk terus mencetak prestasi.

Lebih lanjut, politisi muda dari Partai NasDem menyampaikan harapannya agar Kota Serang dapat kembali merebut gelar juara umum dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Banten yang akan datang.

“Kita harus tetap berprestasi dan menargetkan kembali juara umum di Porprov mendatang. Dengan semangat dan kerja keras semua pihak, saya optimistis Kota Serang bisa mencapainya,” tambahnya.

Roni juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan sektor swasta untuk ikut mendukung pembinaan olahraga sejak usia dini agar tercipta regenerasi atlet yang berkualitas dan kompetitif.

SERANG – Mempermudah akses dan mobilitas masyarakat serta sebagai langkah transformasi Kota Serang ke arah yang lebih modern dan terintegrasi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Muji Rohman, menyatakan dukungan penuh terhadap program pembangunan jalur kereta rel listrik (KRL) jurusan Kota Serang-Jakarta.

Selain itu menurutnya, pembangunan rute KRL tersebut dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya tarik investasi.

“Terkait KRL Kota Serang-Jakarta, memang kita lihat sudah terjadi MoU dengan PT KAI. Jadi nanti orang dari Jakarta bisa langsung ke Serang atau juga sebaliknya,” kata Muji.  Selasa (29/4/2025).

Bahkan sebagai dukungan konkret dari legislatif atas program tersebut, Muji mengaku, bersedia menyiapkan Peraturan Daerah (Perda)  jika memang diperlukan.

“Bentuk dukungan DPRD apabila dibutuhkan Perda yang baru, maka akan disiapkan,” tegasnya.

Adapun saat ditanya terkait realisasi program tersebut, Muji menyebut ditargetkan berlangsung pada 2026.

“Karena memang penandatanganan MoU itu dilakukan tahun 2025 ini, berarti targetnta direalisasikan 2026. Orang serang bisa langsung ke Jakarta lewat Stasiun Taman Sari,” tandasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kota Serang bersama PT. KAI resmi tandatangani MoU, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kota Serang, pada Senin (21/4/2025).

Penandatangan tersebut di pimpin langsung oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Eksekutif Vice President (EVP) KAI Daop 1 Jakarta Yuskal Setiawan.

SERANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Muji Rohman, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang untuk membuat terobosan baru guna menangani permasalahan sampah.

Pasalnya, persoalan sampah saat ini menjadi permasalahan serius bagi Ibu Kota Provinsi Banten tersebut.

“Persoalaan sampah saat ini memang menjadi permasalahan di Kota Serang, mungkin karena jumlah penduduk meningkat sehingga banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya,” kata Muji, Selasa (29/4/2025).

“Dulu di periode 1 dan 2, saya tidak pernah lihat sampah di bantaran sungai, tapi sekarang banyak. Sehingga ini menjadi PR bagi DLH,” sambungnya.

Lebih lanjut pria yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Serang empat periode itu  menjelaskan, beberapa terobosan yang dapat dilakukan oleh DLH Kota Serang untuk menangani permasalahan sampah.

Di antaranya yaitu, membuat kantung-kantung sampah sebagai tempat pembuangan sampah (TPS) sementara, dan juga lebih memasifkan waktu pengangkutan sampah.

“Jadi memang harus segera disiapkan kantong-kantong sebagai TPS Sementara, bila perlu sampai tingkat RW untuk menampung sampah,” ucap Muji.

“Dan juga pengangkutannya itu harus dilakukan bila perlu dua hari sekali,” jelasnya.

Bahkan kata Muji, jika DLH memerlukan dukungan legislatif untuk kebutuhan anggaran, maka pihaknya siap menyediakan.

“Bentuk dukungna DPRD kami akan dukung bila perlu anggaran kami siapkan anggarannya,” tuturnya.

Selain membuat kantung sampah dan pengangkutan yang masif, Muji menyebut bahwa DLH Kota Serang juga perlu mencari terobosan dalam bentuk alat pengolahan sampah.

“Harusnya juga ada terobosan untuk mencari alat untuk mengolah sampah, sehingga tidak dibuang begitu saja tanpa ada manfaaatnya. Jadi harus ada edukasi juga,”pungkasnya.

Kota Serang – Ketua Dewan Kota Serang usulkan kepada pemerintah Kota Serang penundaan relokasi warga Sukadana. Hal tersebut karena ia memikirkan anak anak yang tinggal di bantaran sungai akan mengikuti ujian sekolah.

Hal itu disampaikan Muji Rohman Ketua DPRD Kota Serang kepada media, terkait normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah pusat.

“Ya implementasinya memang ada di wilayah Kota Serang, yang memang di situ (sepadan sungai) ada masyarakat Kota Serang,” ucap Ketua DPRD.

“Memang saya mengusulkan untuk menunda dulu pembongkaran ini sampai dengan ujian sekolah selesai,” tuturnya. Selasa, (22/4/25).

“Karena mereka (anak-anak) kan pasti akan ada kena psikologinya kalau memang ini sekarang dilakukan relokasi, sementara anak-anak kita di situ mau ujian sekolah,” sambungnya akan alasan atas usulnya.

Diketahui bahwa dunia pendidikan (sekolah) saat ini akan memasuki masa ujian kenaikan di bulan Mei-Juni.

Terkait tempat langkah relokasi dan Rusunawa yang ada, Muji Rohman mengatakan masih tidak memadai.

“Kemarin juga sudah dibilang, disampaikan oleh pemerintah Kota Serang, silakan pindah ke Rusunawa,” ujar Muji yang ikut juga menganjurkan warga yang sudah paham untuk pindah lebih dahulu.

“Cuman Rusunawa ini di Kasemen ini hanya bisa menampung 164 KK, kemudian ada di Kaujon 9, berarti kan tidak bisa menampung seluruhnya sekitar 245 atau 250 KK,” sambungnya.

Adanya program Normalisasi Sungai dari pusat, kita tentunya harus mendukung mau tidak mau karena akan berdampak juga untuk kita.

“Untuk normalisasi, mau enggak mau, memang ini program pusat, kemudian implementasinya ke Kota Serang yang memang berdampak juga ke Kota Serang,” pungkas Muji Rohman.

Sebagai informasi, karena memang ada aturannya bahwa sekian meter dari sepadan sungai tidak boleh dipergunakan, tetapi masyarakat (Sukadana) saat ini menggunakan sepadan sungai yang masuk dalam tanah negara.

“Iya, karena memang ini ternyata Pemkot bukan kebijakan Pemkot, tapi kebijakan pemerintah pusat melalui balai untuk menata gedung bangunan-bangunan liar di sepadan sungai,” tandas Muji Rohman.

DPRD Kota Serang mengucapkan selamat memperingati Hari Kartini 2025. “Kartini Masa Kini: Cerdas, Mandiri, Menginspirasi”

SERANG – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memberikan sejumlah catatan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mengatakan bahwa sejumlah catatan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pertama, pembangunan manusia dan pelayanan masyarakat yang belum merata dan berkualitas, sehingga diperlukan peningkatan kualitas SDM yang unggul, merata, dan berdaya saing.

“Ini terlihat dari IPM Kota Serang tahun 2024 baru di angka 76,9 persen, dan ternyata masih di bawah Kota Cilegon 78,83 persen, Kota Tangerang 81,53 persen, dan Tangerang Selatan 84,16 persen. Padahal Kota Serang adalah Ibukota Provinsi Banten, tetapi terbawah dari kota-kota lain,” ujarnya.

Catatan selanjutnya yakni terkait tingkat kemiskinan Kota Serang yang masih yakni 5,65 persen, dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Banten. Roni menuturkan, tingkat kemiskinan di Kota Cilegon sebesar 2,36 persen, Kota Tangerang 3,75 persen, dan Tangerang Selatan 5,43 persen.

“Program-program yang mengacu pada kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan, pelatihan, kewirausahaan, industri dll harusnya menjadi program prioritas RPJMD ke depan, karena ini yang menjadi tolok ukur kota apakah mampu menyejahterakan masyarakat atau tidak,” terangnya.

Selanjutnya yakni target pencapaian berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib pelayanan dasar, perlu menjadi perhatian serius. Ia menegaskan bahwa hal tersebut jangan menjadi angka-angka saja, tetapi kebermanfaatannya harus berdampak bagi masyarakat pinggir dan tengah kota.

“Karena dari 13 program unggulan kepala daerah anggaranya juga perlu disesuaikan dengan APBD Kota Serang, sehingga program-program tersebut bisa realistis dikerjakan dan ada yang diunggulkan dari kota ini,” katanya.

Permasalahan Kota Serang seperti banjir, macet, stunting, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, inflasi, kemiskinan, dan lainnya kata Roni, masih menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan melalui RPJMD.

Akan tetapi, hal tersebut akan sulit diselesaikan apabila hanya mengandalkan APBD Kota Serang. Sehingga, diperlukan bantuan-bantuan dari berbagai pihak, baik itu pusat maupun swasta.

“Maka, hal tersebut perlu untuk dimasukkan ke dalam RPJMD, agar ada kepastian dalam perencanaannya,” tandas politisi Partai NasDem tersebut.

KOTA SERANG,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender. Raperda tersebut guna meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan. PHal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto  dalam rapat paripurna internal yang berlangsung pada Selasa (15/04/2025).

Wakil Ketua DPRD Kota Serang Roni Alfanto menjelaskan pengarusutamaan gender diperlukan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan, mencegah diskriminasi serta untuk memperjuangkan hak-hak perempuan terutama di Kota Serang.

“Raperda yang diusulkan ini yaitu upaya memberikan hak kepada perempuan agar tidak terjadi diskriminasi gender. Karena perempuan dengan laki-laki mempunyai hak dan peluang yang sama,” ujar Roni.

Roni mengatakan, bahwa Pengarusutamaan Gender harus dilakukan secara serius. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan dalam hal partisipasi maupun sumber daya manfaat pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan di berbagai bidang pembangunan.

“Selanjutnya akan membentuk pansus. Kemudian pansus akan rapat dengan tim asistensi dalam rangka menyatukan pandangan usulan dewan seperti apa, dan usulan Pemerintah Kota Serang yang kemudian disinkronkan dengan aturan yang lebih tinggi,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyambut baik usulan Raperda yang disampaikan oleh DPRD Kota Serang tersebut.

Menurutnya, Pengarusutamaan Gender berperan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan, melalui kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan denga memperhatikan kebutuhan dan aspirasi baik perempuan maupun laki-laki.

“Pemerintah Kota Serang tentunya mengapresiasi langkah DPRD Kota Serang ini untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan,” tukasnya. (Adv)

Serang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengapresiasi langkah Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dalam menambah kuota BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 17 ribu peserta.

Penambahan ini menjadikan total kuota BPJS PBI di Kota Serang meningkat dari sebelumnya 42 ribu menjadi 59 ribu jiwa pada tahun 2025.

Program ini menjadi bagian dari realisasi janji kampanye pasangan Budi–Agis melalui program unggulan “Serang Sehat”. Menariknya, kebijakan penambahan kuota BPJS tersebut tidak menggunakan dana dari APBD. Pemerintah Kota Serang memanfaatkan dana bagi hasil dari cukai rokok senilai Rp5 miliar untuk membiayai program ini.

Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Tubagus Udra Sengsana, menyambut baik kebijakan ini. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif yang bisa semakin memperkuat koordinasi antar-stakeholder dalam penyaluran bantuan.

“Saya apresiasi pak Wali Kota. Dengan adanya kebijakan seperti ini, semuanya bisa lebih terkoordinasi dengan baik. Saya sepakat dengan yang disampaikan dalam rapat koordinasi sebelumnya, hanya saja ke depannya seluruh stakeholder diharapkan bisa bertanggung jawab dan bekerja sesuai arahan Wali Kota,” ujar Udra.

Udra juga menyoroti masih banyaknya penerima kuota BPJS PBI yang tidak tepat sasaran. Di daerah pemilihannya, Serang 2, ditemukan sekitar 100 orang dari kalangan mampu yang masih tercatat sebagai penerima bantuan.

Oleh karena itu, pemutakhiran data menjadi krusial agar kuota BPJS benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, menyampaikan hal senada. Menurutnya, semua data penerima kuota BPJS PBI, termasuk penambahan terbaru, harus melalui proses verifikasi ulang.

“Data 42 ribu yang ditambah 17 ribu itu harus diverifikasi ulang. Apakah mereka masih layak atau tidak untuk menerima bantuan, itu yang perlu dipastikan,” katanya.

CIPUTAT, Djawaranews.com – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah melakukan pengaspalan jalan di Komplek Ruko Bukit Nusa Indah, Kecamatan Ciputat.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan menyambut Idulfitri 1446 Hijriah, terutama untuk mendukung kenyamanan warga saat melaksanakan salat ied.

Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan mengatakan, pengaspalan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur jalan di lingkungan masyarakat.

“Pengaspalan ini kami lakukan sebagai peningkatan layanan infrastruktur di Kota Tangsel dan tentu itu akan membantu meningkatkan kenyamanan warga setempat terutama saat melaksanakan salat ied nanti,” ujar Aries dalam keterangannya pada Kamis (27/3/2025).

Pengaspalan ini disambut baik oleh warga sekitar yang merasa terbantu dengan kondisi jalan yang lebih layak.

Selain memperlancar arus lalu lintas, perbaikan jalan ini juga diharapkan dapat menciptakan suasana ibadah yang lebih khusyuk tanpa gangguan jalan rusak atau berlubang.

“Dengan adanya perbaikan jalan ini, diharapkan masyarakat dapat beribadah dengan lebih khusyuk tanpa terganggu oleh kondisi jalan yang rusak atau berlubang,” ucapnya.

Pemerintah Kota Tangsel terus berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur perkotaan demi kenyamanan dan keselamatan warganya. (Adv)