Kategori: Advertorial

Kota Serang – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi meminta agar pelayanan kesehatan di RSUD Banten tidak hanya dilakukan secara profesional. Pelayanan juga harus mencerminkan empati, integritas, serta menunjukan komitmen pemerintah kepada masyarakat.

Pesan ini disampaikan Deden dalam Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan RSUD Banten di Gedung Auditorium RSUD Banten pada Jumat (12/9/2025). Forum ini menjadi ruang dialog untuk mengevaluasi mutu layanan kesehatan sekaligus komitmen RSUD Banten untuk memberikan pelayanan kesehatan. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan tidak melulu pelayanan administratif.

“RSUD Banten memiliki tanggung jawab besar memberikan pelayanan profesional sekaligus berorientasi pada kebutuhan dan harapan masyarakat. Kualitas layanan tidak cukup dengan fasilitas, tetapi juga kepekaan, keterbukaan dan kemauan untuk terus berbenah,” ujarnya.

Deden juga menekankan pentingnya forum sebagai ruang untuk menyerap aspirasi dan mendengarkan suara publik. Termasuk harapan dan keluhan dari masyarakat. Apalagi, forum ini diikuti berbagai pihak mulai dari dinas kesehatan dari masing-masing kabupaten dan kota, direktur rumah sakit wilayah, BPJS Kesehatan, akademisi, organisasi profesi hingga perwakilkan dari pasien.

Selain itu, menurut Deden tantangan ke depan bidang kesehatan akan semakin kompleks. Makanya, kolaborasi lintas sektor, partisipasi publik dan inovasi bisa menjadi kunci terwujudnya layanan inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Termasuk untuk para tenaga medis dan pegawai baik di RSUD Banten dan fasilitas layanan kesehatan lainnya. Mereka harus mengimplementasikan standar pelayanan kesehatan yang baik, profesional dan berempati.

“Harapannya, peningkatan pelayanan tidak hanya terjadi di RSUD Banten, tetapi juga di seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Banten,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho dalam kesempatan yang sama menegaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi pelayanan secara berkelanjutan. Salah satunya dengan membuka kanal masukan dari masyarakat.

“RSUD Banten menerima masukan melalui berbagai cara, baik langsung di bagian informasi atau humas promkes, maupun lewat kanal online, media sosial, hingga whistleblower system. Semua keluhan dan saran merupakan modal berharga untuk mengetahui kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, RSUD Banten juga meluncurkan inovasi Gercep Sidumas (Gerakan Cepat Mengatasi Pengaduan Masyarakat). Inovasi ini bertujuan untuk memastikan setiap pasien mendapat sambutan ramah, penjelasan alur layanan, dan solusi cepat atas keluhan.

“Pasien yang disambut dengan baik akan merasa dihargai dan terbantu. Bahkan sambutan ramah bisa memberi rasa tenang sebelum mereka mendapatkan perawatan,” kata Danang. (ADV)

TANGSEL, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) menargetkan 386 unit rumah tidak layak huni (RTLH) untuk diperbaiki sepanjang tahun 2025.

Program ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tangsel Nomor 110 Tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Perbaikan Rumah Umum Tidak Layak Huni.

Kepala Dinas Perkimta Tangsel, Aries Kurniawan menjelaskan, aturan tersebut menjadi dasar dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan.

“Tidak semua rumah bisa langsung disetujui bantuan bedah rumah ini. Ada kriteria teknis dan administratif yang harus dipenuhi, agar bantuan tepat sasaran dan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Aries dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

Aries menegaskan, tahun 2025 Tangsel menargetkan 369 unit RTLH melalui APBD murni, ditambah 17 unit dari APBD perubahan, sehingga totalnya mencapai 386 unit.

“Permintaan perbaikan rumah tidak layak huni mencapai lebih dari 1.500 unit di data base kami. Karena itu penentuan penerima harus ketat, sesuai aturan, agar adil dan transparan,” jelasnya.

Program ini sepenuhnya dibiayai oleh APBD Tangsel yang bersumber dari pajak daerah, dengan harapan semakin banyak warga yang dapat merasakan manfaat hunian sehat, aman, dan layak.

“Rumah yang layak bukan hanya tempat tinggal, tapi juga penopang kualitas hidup keluarga. Itulah yang ingin kami hadirkan bagi warga Tangsel,” pungkas Aries.

Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan Perwal 110/2022, rumah yang masuk kategori RTLH adalah:
– Tidak memenuhi keselamatan bangunan (rapuh, rawan, ambruk, atau membahayakan penghuni).
– Tidak memenuhi kesehatan penghuni (minim ventilasi, pencahayaan, sanitasi, atau sarana MCK).
– Tidak mencukupi luas minimum bangunan untuk dihuni secara layak.

Syarat Penerima Bantuan Bedah Rumah

Adapun warga yang dapat mengajukan perbaikan rumah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki e-KTP Tangsel dan berdomisili di wilayah Tangsel.

2. Berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), atau terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) maupun pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

3. Memiliki tempat tinggal tetap yang tidak layak huni di atas tanah milik pribadi dengan luas maksimal 120 m², dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan.

4. Tidak memiliki aset lahan atau bangunan lain.

5. Belum pernah menerima bantuan perbaikan RTLH dari pemerintah maupun lembaga lain.

6. Mengajukan permohonan resmi melalui RT/RW atau BKM, Musrenbang, pokok pikiran DPRD, atau langsung ke Dinas Perkimta.

Selain itu, calon penerima bantuan diprioritaskan bagi warga yang sudah berkeluarga, berusia di atas 50 tahun, serta penyandang disabilitas yang tidak produktif. (Adv)

Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Provinsi Banten raih tertinggi nasional dalam capaian eliminasi tuberculosis (TBC). Andra Soni sampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan (nakes) di Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Andra Soni usai melakukan rapat bersama seluruh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) se- Provinsi Banten, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Banten serta Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Gedung Negara Provinsi Banten, Jl Brigjen KH Syam’un Kota Serang, Rabu (3/9/2025).

Andra Soni mengungkapkan, rapat mendiskusikan tentang peningkatan derajat Kesehatan masyarakat. Dalam kesempatan itu, Andra Soni menyampaikan apresiasi secara langsung kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses eliminasi TBC di Provinsi Banten.

“Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat atas capaian kita yang tertinggi secara nasional,” katanya.

Apresiasi itu, kata Andra Soni, merupakan hasil kerja keras semua pihak, terutama rekan-rekan dari kabupaten/ kota dengan jajarannya sampai tingkat desa/ kelurahan.

Menurut Andra Soni, secara umum Indonesia masuk negara terbesar kedua yang rentan terhadap sebaran penyakit TBC. Oleh karenanya, pelaksanaan eliminasi TBC itu menjadi sebuah tantangan semua untuk bisa lebih mengoptimalkan penanganannya.

“Kita mempunyai tanggung jawab melindungi warga kita dengan cara memberikan edukasi dan menemukan kasus-kasus baru TBC untuk ditindaklanjuti dan diobati sampai sembuh,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, program eliminasi TBC merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto selain Cek Kesehatan Gratis, penangan stunting dan kesehatan ibu dan anak.

Di dalam penanganan eliminasi TBC, beberapa waktu lalu Provinsi Banten mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Menteri PMK, Menteri Kesehatan serta Staf Kepresidenan. “Provinsi Banten meraih prestasi terhadap pencapaian kinerja dari tercapainya indikator penanganan TBC dalam rangka pencapaian eliminasi tahun 2030 di Indonesia,” ujarnya.

Dikatakan Ati, target yang diwajibkan oleh Pemerintah Pusat untuk eliminasi TBC sebesar 50.000 penderita TBC yang harus ditemukan by name by address melalui skrining yang dilakukan secara aktif.

“Dari target itu, kewajiban kita harus menemukan minimal 10 kali lipat atau idealnya sampai 20 kali lipat yang sudah di screening,” katanya.

Melalui skrining yang dilakukan oleh para kader di Posyandu, Puskesmas, klinik sampai dokter capaian kita saat ini sudah mencapai 1 juta lebih atau 20 kali lipat dari target yang ditetapkan atau sekitar 75 persen dari target kita.

“Sampai Desember nanti, kami meyakini akan bisa mencapai 100 persen temuan eliminasi TBC di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Adv)

Keluarga Besar DLH Kota Tangerang Selatan mengucapkan Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/ 2025 M. “Semoga cahaya Rasulullah menjadi pelita yang menuntun langkah kita menuju rida Allah SWT.”

Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten mengucapkan Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 H/ 2025 M.

SERANG – Upaya meningkatkan keselamatan pengguna jalan terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten melalui UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Serang-Cilegon. Salah satunya dengan pemasangan plat beton penutup pada saluran air di depan SDN Sumber Agung, Serang.

Kepala UPTD PJJ Seragon, Tjetjep Hendrawan, menjelaskan saluran air sepanjang 50 meter dengan lebar 60 sentimeter yang berada di depan sekolah sebelumnya dibiarkan terbuka. Kondisi itu dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan, terlebih siswa yang melintas pada pagi dan malam hari.

“Untuk pemasangan ini kami mengerahkan 10 personel dan 1 unit mobil crane. Plat beton yang dipasang masing-masing berukuran 60×40 sentimeter dengan total 84 buah,” ujar Tjetjep.

Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Salah satu guru SDN Sumber Agung menyampaikan terima kasih kepada DPUPR Banten yang telah merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat.

“Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi pada DPUPR Provinsi Banten. Dengan adanya penutup saluran ini, keamanan dan kenyamanan, khususnya bagi anak-anak sekolah, bisa lebih terjamin,” ujarnya.

Melalui program pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, DPUPR Banten berkomitmen terus menjaga kenyamanan, keamanan, serta keselamatan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. (Adv)

DPMD Kabupaten Serang mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 80 Thn

Tangerang Selatan — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan terus menggalakkan program pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendekatan kreatif dan inovatif. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah, sekaligus memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Pejabat Fungsional dan Penyuluh Lingkungan Hidup DLH Kota Tangsel, Odji Restanto, mengatakan bahwa daur ulang bukan sekadar mengolah limbah, tetapi juga mengubahnya menjadi produk baru yang bermanfaat dan bernilai jual.

“Daur ulang sampah adalah kegiatan mengolah kembali produk habis pakai menjadi barang baru yang bermanfaat. Banyak bahan yang bisa kita daur ulang, mulai dari kertas, plastik, kaca, logam, hingga sampah organik,” jelas Odji, Rabu (13/8/2025).

Odji menjelaskan, limbah kertas seperti HVS, koran, kardus, majalah, dan buku bekas dapat diolah menjadi pulp (bubur kertas) untuk dijadikan kertas daur ulang, tisu, hingga karton. Sementara itu, plastik jenis HDPE, PET, PVC, LDPE, PP, dan PS dapat diubah menjadi produk kerajinan atau dicacah menjadi biji plastik.

Tak hanya itu, bahan seperti kaca, logam, dan sampah organik pun dapat dikelola di rumah. Untuk sampah organik seperti sisa makanan, limbah dapur, dan daun kering, metode yang bisa digunakan antara lain komposter, lubang biopori, maggot BSF, eco enzyme, dan biogas.

Pelaksana Tugas Kepala DLH Kota Tangsel, Bani Khosyatullah, menambahkan bahwa upaya daur ulang akan berdampak besar pada pengurangan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang.

“Dengan daur ulang, kita dapat mengurangi penumpukan di TPA, sekaligus meminimalkan sumber penyakit dan pencemaran lingkungan,” ujar Bani.

DLH Tangsel mengajak seluruh masyarakat untuk mulai memilah dan mengelola sampah dari rumah, sehingga dapat tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (ADV)

Keluarga Besar DLH Kota Tangerang Selatan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke 80 Tahun. “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” 

Banten – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten pada tahun 2025 ini, fokus terhadap penguatan ketahanan pangan daerah melalui berbagai program dan kegiatan.

Salah satunya Distanak melalui Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan menyalurkan bantuan bibit ternak kepada kelompok peternak di Banten.

Plt Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan Distanak Provinsi Banten, Nano Heriano, SP, MM menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat pada tahun 2025 ini berupa domba, kambing dan itik petelur.

“Bantuan ternak domba tahap II yang telah di distribukan pada bulan Juli 2025 sebanyak 40 kelompok yang tersebar di Kabupaten lebak 27 kelompok, Kabupaten pandeglang 3 kelompok, dan Kota Serang 10 kelompok,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

“Bantuan ternak domba ini per-kelompok mendapatkan 7 ekor dengan rincian 1 jantan dan 6 betina,” imbuh Nano Heriano.

Nano Heriano mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok penerima bantuan.

“Dimulai dari pengajuan proposal yang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Pertanian, terdaftar di simluhtan jumlah anggota minimal 10 orang, berpengalaman memelihara ternak kambing/ domba/Itik minimal 3 tahun, mempunyai kandang, lokasi kelompok sesuai RTRW kabupaten/kota peruntukan pengembangan pertanian/ ternak, mudah untuk dilakukan pembinaan, serta tidak menerima bantuan ternak minimal 2 tahun kebelakang,” paparnya.

Tahapan Pemberian Bantuan

Nano Heriano menerangkan, tahapan dalam pemberian bantuan ini adalah mengajukan proposal kemudian dilanjukan dengan verifikasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) yang dilakukan bersama dinas provinsi, dinas kab/kota serta penyuluh lapangan.

“Jadi jIka kelompok sudah memenuhi syarat administrasi dan teknis, dan layak mendapatkan bantuan, akan ditetapkan sebagai penerima bantuan ternak melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten,” tutur Nano.

Selanjutnya tambah Nano, untuk mendapatkan bibit ternak yang baik dan sesuai dengan spesifikasinya maka tim Wasbitnak dan Tim Medik veteriner melakukan seleksi ternak, agar ternak yang dibagikan sesuai dengan yang diharapkan untuk jantan maupun betina.

“Kelompok ternak yang layak mendapatkan bantuan maka akan mendapatkan bimbingan Teknis dari Pengawas Bibit Ternak (wasbitnak), Pengawas Mutu pakan (Wastukan) dan Medik Veteriner (Petugas Kesehatan Ternak),” jelasnya.

Nano Heriano menyebut, kegiatan peningkatan populasi ternak domba akan sangat mendukung pencapaian program peningkatan populasi dan pengembangan pembibitan domba.

“Dengan usaha peningkatan populasi ternak ruminansia ini dalam pemenuhan bibit ternak di Provinsi Banten, sehingga akan sangat mendukung program ketersediaan daging merah untuk penduduk Banten,” urai Nano.

Pengadaan Bibit Domba

Menurut Nano Heriano, ada beberapa tujuan dan maksud pengadaan bibit domba yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten.

“Meningkatkan populasi ternak ruminansia potong komoditi domba di lokasi penerima, lalu meningkatkan populasi, produksi daging, pendapatan, dan kesejahteraan pelaku usaha ternak pada komoditi ternak domba, selanjutnya menambah jumlah populasi jantan dan betina dilokasi penerima, berikutnya meningkatkan ketersediaan bibit, ketersediaan daging dan ketersediaan hewan kurban dan hewan akikah lokal,” pungkas Nano Heriano.

Hal ini diyakini Nano Heriano dapat mengurangi ketergantuangan akan pemasukan ternak domba dari luar Provinsi Banten dan meningkatkan angka pendapatan kelompok penerima. (Adv)