Penulis: Redaksi DjawaraNews

  • LPAI KARO : Selamat Hari Anti Narkotika Internasional

    LPAI KARO : Selamat Hari Anti Narkotika Internasional

    KARO, SUMUT – Kita mengetahui setiap tahun,setiap tanggal 26 Juni diperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), saya ingat dulu waktu zaman Bapak AKBP Heppy Karo-Karo sebagai kepala BNN Kabupaten Karo,kita pernah diundang untuk merayakan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) ini, kala itu kita masih aktif di Pusat Rehabilitasi Narkoba Anak Bangsa dibawah naungan Yayasan Anak Bangsa Sumatera Utara (YABSU).”Ujar Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Karo,Erianto Perangin-Angin,Kamis (26/06/2025) sekira pukul 18.00 Wib di Sekretariat LPA Karo,Jalan Veteran Gg Serasi no 44 Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Sumatera Utara.

    Hari ini,adalah momentum untuk meningkatkan kesadaran kita semua terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba.”Pungkas Erianto Perangin-Angin.

    Kami dari keluarga LPA Karo mengucapkan selamat ”Hari Anti Narkotika Internasional” (HANI) 2025, memutus rantai peredaran gelap narkoba adalah tanggung jawab kita semua,mulai dari pemerintah,instansi APH,dan peran penting masyarakat itu sendiri.”Katanya.

    Kita juga diajak untuk bersama-sama membangun kesadaran untuk wujudkan Indonesia Emas 2045.”Beber Erianto yang juga Ketua Yayasan Anak Bangsa Sumatera Utara ini.

    Tapi kami juga sebagai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) agar kita semua menjaga aset bangsa,terutama generasi penerus,agar jangan terjerumus yang namanya peredaran narkoba.”Tegasnya.

    Semoga peran BNN makin nyata di Karo,memulai edukasi,sosialisasi penjangkauan dan adanya berantas para mafia dibalik Peredaran narkoba tersebut.”Bebernya.

    Stop Narkoba..!!! Ciga ate kami narkoba, mereka generasi muda jangan sampai terkontaminasi yang namanya peredaran narkoba,mari sama sama memutus rantai peredaran narkoba memulai dari diri sendiri,keluarga,sahabat dan lingkungan.”Kata Erianto Perangin-Angin.

    Ketua LPA Kabupaten Karo ini juga mengatakan kalau sangat peduli yang namanya penyalahguna,apalagi mereka masih dibilang anak-anak,kita harus prioritaskan menyelamatkan aset bangsa ini.”Tutupnya.

    Dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) ini bertujuan mendorong aksi kolektif melawan peredaran gelap narkotika.

    Semoga dengan peringatan HANI ini menjadi ajakan bersama untuk menciptakan lingkungan sehat dan aman.
    (Erianto Perangin-Angin)

  • Gubernur Banten Andra Soni Perpanjang Waktu Pembebasan Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 31 Oktober 2025

    Gubernur Banten Andra Soni Perpanjang Waktu Pembebasan Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 31 Oktober 2025

    Tangsel – Gubernur Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi Pajak Kendaraan Bermotor hingga 31 Oktober 2025. Perpanjangan tersebut diumumkan setelah Andra Soni menandatangani Keputusan Gubernur (Kepgub) Banten Nomor 286 tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor. Pembebasan pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tersebut dimulai 1 Juli – 31 Oktober 2025.

    Dalam Kepgub tersebut, pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. Sebelumnya Andra Soni juga telah mengeluarkan kebijakan serupa melalui Kepgub 170 tahun 2025 tentang Pembebasan Pokok dan/atau Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor yang berakhir pada 30 Juni 2025.

    Andra Soni mengatakan perpanjang program tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan Pemprov Banten serta masukan dan aspirasi masyarakat untuk dapat memperpanjang pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan di wilayah Provinsi Banten.

    “Menjelang berakhirnya masa pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB di Provinsi Banten, saya mendapatkan saran, masukan dan juga permohonan dari masyarakat terkait dengan perpanjangan masa untuk pembebasan pokok dan sanksi PKB,” ungkap Andra Soni usai meninjau pelayanan di Kantor Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Kamis (26/6/2025).

    Selain itu, menurut Andra Soni, antusias masyarakat dalam rangka taat membayar pajak pada program tersebut dan kondisi perekonomian saat ini menjadi pendukung untuk dilakukannya perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB.

    “Kami Pemprov Banten memutuskan akan memperpanjang masa pembebasan untuk pokok dan sanksi PKB dibawah tahun 2025. Dan, cukup melakukan pembayaran untuk tahun 2025 saja,” katanya.

    Selanjutnya, Andra Soni berharap prpgram tersebut dapat segera dimanfaatkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.
    “Jangan menunggu nanti waktunya habis kembali, walaupun tadi saya mendengar banyak yang disampaikan masyarakat bahwa mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan uang. Ada yang bekerja sebagai pengemudi ojek dan sebagainya,” katanya.

    “Saya yakin program ini membantu masyarakat dalam rangka menjadi warga yang taat pajak,” sambungnya.

    Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengimbau kepada seluruh petugas di seluruh samsat di wilayah Provinsi Banten, baik itu pegawai Pemprov Banten, Jasaraharja, anggota Polda Banten dan Polda Metro Jaya dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Kepada kepala Samsat, saya minta untuk melakukan terobosan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Rita Prameswari menyampaikan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh kepala samsat se-Provinsi Banten untuk dapat mempersiapkan dalam menyambut perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi PKB.

    “Kita mengimbau kepada kepala UPT samsat untuk mempersiapkan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan diupayakan tidak terjadi antrean panjang dan membuka penyebaran jangkauan pelayanan bagi wajin pajak,” ujarnya.

    Selanjutnya, Rita juga menuturkan dengan perpanjangan waktu pembebasan pokok dan/atau sanksi pajak kendaraan bermotor tersebut, pihaknya akan menambah personil untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak. “Mungkin akan ada tambahan personil, baik dari pihak kepolisian dan kita.
    Target kita membantu masyarakat ditengah kondisi perekonomian saat ini,” pungkasnya.

    Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Yudi Wibowo, Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Maria Teresa Suhardja, Kepala Biro Adpimpro Setda Banten Beni Ismail dan Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten Arif Agus Rakhman. (Trg)

  • Menpora Dito Apresiasi Semangat Kepedulian untuk Kemajuan Bulu Tangkis Indonesia

    Menpora Dito Apresiasi Semangat Kepedulian untuk Kemajuan Bulu Tangkis Indonesia

    Jakarta, Djawaranews.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, bersama Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora RI), Taufik Hidayat, menghadiri acara Auction Dinner bertajuk Make Your Moment,  Dari Bulu Tangkis Untuk Semua yang digelar di The Plaza Office Tower, Jakarta Pusat, Rabu (25/6).

    Acara ini merupakan makan malam yang disertai dengan  penggalangan dana melalui lelang barang-barang milik legenda bulu tangkis Indonesia peraih medali emas di Olimpiade.

    Menpora Dito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam acara tersebut. “Terima kasih kepada para dermawan dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan luar biasa malam ini. Semangat kepedulian seperti inilah yang akan memperkuat fondasi olahraga Indonesia ke depan,” ujar Menpora Dito.

    Meski dikemas dalam format gala dinner, atmosfer acara terasa akrab dan bersahabat. Usai makan malam, suasana berubah menjadi lebih semarak ketika sesi lelang dimulai.

    Para undangan tampak antusias mengangkat papan penawaran untuk memperebutkan berbagai barang istimewa milik para legenda bulu tangkis Indonesia peraih medali emas Olimpiade.

    Barang-barang yang dilelang antara lain raket bulu tangkis, tumbler, tas raket bulu tangkis, jersey pertandingan, hingga smartphone Oppo Find N5. Seluruh hasil lelang ini mencapai angka Rp. 2.500.000.000.

    Wamenpora Taufik menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kepedulian dan solidaritas antargenerasi atlet.

    “Tujuan dari acara malam ini adalah mengajak bapak dan ibu tamu undangan untuk ikut serta dalam kegiatan charity melalui sesi lelang. Para legenda bulu tangkis Indonesia dengan tulus menyumbangkan barang-barang pribadi mereka yang penuh kenangan untuk dilelang,” ucapnya.

    “Hasilnya akan disalurkan kepada para senior dan kolega kami yang pernah mengharumkan nama Indonesia di pentas nasional maupun internasional dan juga untuk mendukung program pembinaan atlet muda lintas cabang olahraga melalui Indonesia Olympians Association (IOA),” sambung Wamenpora Taufik.

    Acara ini merupakan kerja sama antara IOA dan Oppo, yang didukung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) serta Inaspro. (Red)

  • Pemkot Bandung Bertekad Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    Pemkot Bandung Bertekad Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

    Kota Bandung, Djawaranews.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bandung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

    Penyampaian ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung yang digelar di gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Rabu, 25 Juni 2025.

    Jawaban Pemerintah Kota disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mewakili Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

    Dalam pidatonya, Erwin menyatakan, Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

    Seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan ditindaklanjuti demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Dalam hal realisasi anggaran, Pemkot Bandung berjanji akan meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan, serta melakukan evaluasi rutin terhadap proses pengadaan barang dan jasa agar serapan anggaran lebih optimal.

    Wakil Wali Kota juga memaparkan sejumlah strategi untuk menjawab isu-isu strategis yang disoroti fraksi-fraksi DPRD, antara lain:

    Ruang Terbuka Hijau (RTH)

    Upaya penambahan RTH dilakukan melalui pengadaan lahan, penataan jalur hijau, dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

    Pengelolaan Sampah

    Pemkot mengimplementasikan program terintegrasi seperti gerakan Kampus Mandiri Sampah (Kampisman), pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), rumah maggot, dan kawasan bebas sampah.

    Kemiskinan dan Transportasi

    Pemerintah mendorong transportasi publik berbasis jalan dengan skema pembiayaan non-APBD dan keterlibatan koperasi operator angkutan eksisting, serta integrasi program antar wilayah Cekungan Bandung.

    Menjawab sorotan fraksi terkait aset rusak berat dan belum bersertifikat, Pemkot Bandung menempuh kebijakan pelelangan melalui mekanisme resmi bersama KPKNL dan percepatan proses sertifikasi bekerja sama dengan BPN.

    Untuk optimalisasi retribusi parkir, Pemkot membentuk tim khusus, melakukan sosialisasi tempat parkir legal, serta membina dan mengawasi para juru parkir.

    Hal lainnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Bandung mencapai 4,99% pada 2024, angka ini lebih rendah dibanding 2023 (5,07%).

    Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih rentan terhadap kondisi global dan belum sepenuhnya menciptakan lapangan kerja yang memadai.

    Untuk itu, Pemkot mengarahkan fokus pada Peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,bPengembangan UMKM dan koperasi, optimalisasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, Meningkatkan iklim investasi.

    Dalam perencanaan anggaran, Pemkot Bandung menegaskan, pendekatan partisipatif tetap menjadi prinsip utama.

    Masyarakat dilibatkan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan hingga kota.

    Program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar warga antara lain seperti Bantuan sosial dan jaminan kesehatan daerah (Jangkesda), Beasiswa dan pelatihan keterampilan, Program padat karya dan pembangunan infrastruktur dasar.

    Menutup jawaban resmi tersebut, Erwin menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya mengakomodasi harapan seluruh fraksi.

    Seluruh jawaban teknis dan rinci akan dilanjutkan dalam forum pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung.

    “Kami berkomitmen menjaga akuntabilitas, meningkatkan pelayanan, dan mewujudkan pembangunan Kota Bandung yang berpihak pada rakyat,” tutup Erwin. (Red)

  • Presiden Prabowo Resmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital: Terobosan Sejarah dalam Pelayanan Kesehatan Indonesia

    Presiden Prabowo Resmikan KEK Sanur dan Bali International Hospital: Terobosan Sejarah dalam Pelayanan Kesehatan Indonesia

    Denpasar, Djawaranews.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada Rabu, 25 Juni 2025. Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak yang telah merintis dan membangun KEK Sanur yang disebut sebagai terobosan sejarah dalam dunia pelayanan kesehatan di Indonesia.

    “Saya ingin juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas semua pihak yang telah merintis pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di republik kita,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di Bali Beach Convention Center.

    KEK Sanur merupakan kawasan terintegrasi yang dikembangkan sebagai world-class Health & Tourism Destination. Melalui keberadaan KEK Sanur, pemerintah bertujuan mengurangi jumlah warga Indonesia yang selama ini mencari pengobatan ke luar negeri dan mengakibatkan devisa negara keluar dalam jumlah besar.

    “Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia,” ungkap Presiden Prabowo.

    Tidak hanya untuk warga Indonesia, KEK Sanur juga diharapkan menjadi destinasi unggulan bagi pasien internasional. Hingga 2045, kawasan ini diproyeksikan dapat menyerap 18.375 tenaga kerja dan dampak ekonomi lainnya termasuk penghematan devisa hingga Rp86 triliun serta potensi perolehan devisa Rp19,6 triliun.

    Infrastruktur di KEK Sanur juga meliputi rumah sakit bertaraf internasional, hotel bintang lima, pusat konvensi terbesar di Pulau Bali berkapasitas 5 ribu orang, Ethnobotanical Garden seluas 4,9 hektare yang menyimpan lebih dari 380 jenis tanaman obat, serta sentra UMKM dan area komersial yang mendukung pelaku usaha lokal.

    Presiden Prabowo pun menyampaikan penghargaan secara khusus kepada para mitra luar negeri yang berkontribusi dalam proyek ini. “Dan kepada sahabat-sahabat di luar negeri, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas dukungannya. Saya kira Kawasan Ekonomi Khusus Pelayanan Medis dan Kesehatan ini merupakan suatu hal yang dapat dibanggakan oleh Indonesia dan partisipasinya sangat kami hargai,” tutupnya.

    Turut hadir dalam peresmian tersebut diantaranya adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. (Red)

  • BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Karang Taruna DKI Jakarta Lindungi Pekerja GIG Hingga Youtuber

    BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Karang Taruna DKI Jakarta Lindungi Pekerja GIG Hingga Youtuber

    JAKARTA, Djawaranews.com – BPJS Ketenagakerjaan bersama Karang Taruna DKI Jakarta lakukan Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Pekerja GIG hingga Youtuber.

    Adapun Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) ini berlangsung di Graha BPJS Ketenagakerjaan, Salemba, Jakarta Pusat.

    Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Deny Yusyulian, bersama perwakilan Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta, Akmal B.Y. Acara ini turut disaksikan oleh Staf Ahli Gubernur DKI Jakarta, Raihanda Rafi.

    Deny menyampaikan kerja sama ini menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan kepesertaan, terutama dari kalangan pekerja sektor informal yang belum terlindungi.

    “Masih ada sekitar tiga juta penduduk di DKI Jakarta yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kolaborasi dengan Karang Taruna ini adalah langkah penting untuk meraih target tersebut pada tahun 2025,” kata Deny.

    Akmal B.Y, yang juga menjabat sebagai Komisioner BPKN RI, menegaskan pentingnya kerja sama ini sebagai bentuk perlindungan sosial bagi seluruh elemen masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Karang Taruna telah membentuk Unit Teknis Khusus untuk mendukung implementasi kerja sama ini hingga ke tingkat RW di seluruh wilayah Jakarta.

    “Kami akan mengajak saudara-saudara kami dari kalangan pekerja nonformal, pekerja ‘GIG’, Gen Z, UMKM, YouTuber, driver ojek online, hingga asisten rumah tangga untuk ikut terlindungi. Dunia kerja hari ini penuh ketidakpastian, dan perlindungan sosial adalah kebutuhan mendesak,” ujar Akmal.

    Akmal juga menegaskan bahwa pihaknya siap membentuk “Taruna Ketenagakerjaan” sebagai ujung tombak sosialisasi di tingkat akar rumput.

    “Lewat Karang Taruna, nanti masyarakat bisa mendaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan mudah,” ungkap Akmal

    Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Arianto, yang turut hadir, mendukung langkah ini sebagai bagian dari strategi peningkatan literasi dan aksesibilitas program jaminan sosial. Sementara itu, Staf Ahli Gubernur DKI Jakarta, Raihanda Rafi, menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut.

    ”Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sangat peduli terhadap perlindungan sosial bagi sumber daya manusia di Jakarta. Kami berharap kerja sama ini akan menjadi salah satu langkah penting menuju Jakarta yang lebih sejahtera menjelang 500 tahun usianya,” ucap Raihanda.

    Sementara itu Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba, Brian Aprinto, sangat menyambut baik terjalinnya MoU tersebut. Ia berharap kolaborasi ini dapat menjadi pemicu bagi lembaga lain untuk turut serta mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan.

    ”Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi semua pihak untuk bergotong royong mewujudkan universal coverage perlindungan ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja mandiri yang belum terlindungi,” ujar Brian.

    Ia juga optimistis kerja sama ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah peserta dari kalangan pekerja mandiri, sekaligus memperkuat pelayanan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh masyarakat.

    ”Kami berkomitmen terus meningkatkan kemudahan layanan mulai dari pendaftaran, pembayaran iuran, hingga pengajuan klaim, agar peserta benar-benar merasakan manfaat nyata dari program ini,” Pungkas Brian.

  • Peringati HANI 2025, BNK Tangerang Gandeng Nelayan Cegah Peredaran Narkoba

    Peringati HANI 2025, BNK Tangerang Gandeng Nelayan Cegah Peredaran Narkoba

    TANGERANG, Djawaranews.com – Dalam rangka memperingati Hari Anti-Narkotika Internasional (HANI) 2025, Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Tangerang menggelar kegiatan sosialisasi dan silaturahmi di Desa Karang Serang, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Selasa (24/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara HANI yang puncaknya akan dilaksanakan pada 26 Juni 2025.

    Kepala BNK Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar lebih awal sebagai bentuk komitmen seluruh elemen masyarakat dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Ini merupakan bagian dari strategi agar pesan anti-narkoba menjangkau masyarakat lebih luas.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HANI 2025. Kita lakukan lebih awal sebagai wujud komitmen bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang juga turut memperingati HANI,” ujarnya di lokasi.

    Dalam kegiatan ini, BNK Kabupaten Tangerang secara khusus melibatkan para nelayan pesisir. Menurut Dedi, keterlibatan kelompok nelayan penting karena wilayah pesisir sering menjadi titik rawan bagi peredaran gelap narkoba.

    “Hari ini kita bersilaturahmi dengan nelayan. Harapannya, jika ada aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan atau peredaran narkoba, mereka bisa membantu mengantisipasi sejak dini,” katanya.

    Lebih lanjut, dirinya pun menyampaikan bahwa pihaknya akan fokus pada upaya pencegahan dengan berbagai pendekatan, baik di lingkungan kerja, pendidikan, perusahaan, maupun masyarakat umum. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas instansi, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang, BNN Tangsel, dan di bawah bimbingan BNN Provinsi Banten.

    Sementara itu, Kepala BNN Kota Tangerang, Josephien Vivick Tjangkung, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dalam memperingati HANI 2025, khususnya masyarakat pesisir. Ia menyebut pelibatan masyarakat pesisir sebagai langkah strategis dan tepat sasaran.

    “Kami berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Kabupaten Tangerang yang telah berperan aktif dalam memperingati HANI 2025. Daerah pesisir merupakan wilayah yang rawan dimanfaatkan jaringan narkoba, karena itu partisipasi masyarakat sangat penting,” kata Josephien.

    Ia juga menambahkan, peringatan ini diharapkan dapat menggugah kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut serta dalam perang melawan narkoba. Mengajak diharapkan berperan aktif untuk menjadikan lingkungannya sebagai wilayah yang bersinar, bersih dari narkoba.

    “Mari kita jadikan wilayah kita bersinar, bersih dari narkoba. Dengan kebersamaan, kita bisa melindungi generasi muda dari bahaya narkotika,” pungkasnya. (Shj)

  • Gelar Pengajian Bulanan, Wali Kota Ajak Bangun Kolaborasi demi Kota Tangerang

    Gelar Pengajian Bulanan, Wali Kota Ajak Bangun Kolaborasi demi Kota Tangerang

    Kota Tangerang, Djawaranews.com – Pengajian Bulanan Pemerintah Kota Tangerang kembali digelar sebagai bentuk penguatan spiritual sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kegiatan yang rutin dilaksanakan ini kali ini berlangsung di kediaman Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, di Cipondoh, pada Rabu (25/6/2025).

    Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota H. Maryono Hasan, Sekretaris Daerah Herman Suwarman, jajaran Forkopimda, tokoh masyarakat, ASN, serta warga sekitar yang ikut meramaikan majelis ilmu tersebut.

    Dalam sambutannya, Wali Kota H. Sachrudin menegaskan bahwa pengajian bulanan bukan hanya menjadi ruang peningkatan iman dan takwa, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.

    “Di majelis ilmu seperti ini, banyak hal yang bisa kita perkuat. Bukan hanya keimanan, tetapi juga semangat kolaborasi dan kebersamaan dalam membangun kota,” ujar Sachrudin.

    Ia menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada kinerja pemerintah, melainkan juga menuntut keterlibatan aktif masyarakat dari berbagai lapisan.

    “Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi. Kolaborasi adalah kunci agar Kota Tangerang bisa terus berkembang menjadi kota yang maju, nyaman, dan sejahtera untuk semua,” tambahnya.

    Lebih lanjut, wali kota juga mengingatkan pentingnya pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia menekankan kepada para ASN untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas dan empati.

    “Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dengan program yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka. Pelayanan terbaik hanya bisa tercapai bila ada rasa saling memiliki dalam membangun kota,” tegasnya.

    Menutup sambutannya, Sachrudin turut mengundang masyarakat untuk menghadiri Festival Al-Azhom ke-12 yang akan digelar pada 26 Juni hingga 6 Juli 2025 di kawasan Masjid Raya Al-A’zhom.

    “Festival ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah ruang perayaan budaya, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Mari kita sukseskan bersama sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan warga Kota Tangerang,” tutupnya. (Ad)

  • DLH Kejar Penuntasan 100 Hari Kerja Bupati-Wabup Serang Terkait Penanganan Sampah

    DLH Kejar Penuntasan 100 Hari Kerja Bupati-Wabup Serang Terkait Penanganan Sampah

    Serang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengurangan Sampah di Lingkungan bagi para kepala desa (kades) di Kecamatan Bandung di Aula kecamatan setempat pada Rabu, 25 Juni 2025. Bimtek sebagai upaya DLH dalam penuntasan persoalan sampah, yang merupakan salah satu dari sepuluh program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.

    “DLH kolaborasi dengan PT Indah Kiat sebagai offtaker limbah kertas dari bank sampah, dengan menggelar bimbingan teknis sebagai upaya menuntaskan program 100 hari kerja Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati Serang,” kata Pelaksana Harian Kepala Bidang (Plh Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada DLH Kabupaten Serang, Cahyo Harsanto.

    Cahyo mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi pengurangan sampah ke desa-desa di wilayah Kecamatan Bandung pihaknya mengajak desa dan masyarakat langsung untuk terlibat mengelola sampah. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 3 Tahun 2024 bahwa pemerintah desa dapat mengalokasikan program pengelolaan sampah menggunakan dana desa.

    “Dalam sosialisasi atau bimtek juga mengajak masyarakat untuk membentuk bank sampah dalam upaya mengedukasi dan upaya pengurangan sampah di sumber. Melalui bank sampah diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pengelolaan sampah dan mendapatkan manfaat ekonomis dari sampah-sampah yang bisa didaur ulang seperti botol, kertas, dan lainnya,” terangnya.

    Pada sosialisasi tersebut, tampak para aparatur desa sangat antusias terhadap program-program terkait pengelolaan persampahan. Sebab, diakui karena sampah menjadi masalah di wilayah mereka. Turut hadir Camat Bandung, Fakih.

    “Diharapkan terjadi sinergi dari masyarakat, desa, kecamatan, dan OPD terkait, sehingga masalah sampah dapat terselesaikan,” ucapnya.

    Cahyo memaparkan cara mengelola sampah yakni, tepis atau terampil pilah sampah, nabung di bank sampah adalah pengelolaan sampah dengan mengumpulkan sampah dengan sistem di tabung. Adapun jenis sampah yang dapat ditabung meliputi kertas, plastik, logam, dan kaca.

    “Kemudian mengelola sampah organik menjadikan pupuk kompos yang merupakan pupuk organik dari proses penguraian bahan organik oleh mikroorganisme menjadi materi yang lebih sederhana dan berguna bagi tanaman,” katanya.

    Selanjutnya, tambah Cahyo, mengelola sampah lanjutan yakni sampah residu adalah sampah yang tidak dapat didaur ulang seperti Styrofoam, diapers, pembalut, puntung rokok, dan tisu bekas.

    “Sampah yang tidak bisa diolah di TPST dan bank sampah akan diangkut oleh kecamatan, DLH kemudian dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah),” jelasnya. (Trg)

  • Dukung Polri Berantas Premanisme Berkedok Ormas, DPC BPPKB Pandeglang Apresiasi dan Siap Sinergi

    Dukung Polri Berantas Premanisme Berkedok Ormas, DPC BPPKB Pandeglang Apresiasi dan Siap Sinergi

    Serang, Djawaranews.com – Ketua Pengurus DPC-BPPKB Kabupaten Pandeglang mengapresiasi dan telah memberikan sebuah komitmen nya dalam mendukung upaya pemerintah juga Kepolisian untuk memberantas aksi premanisme yang berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas), yang sudah di anggap meresahkan serta mengganggu iklim investasi di Indonesia, khususnya investor yang masuk di banten.

    Hal tersebut juga turut disampaikan langsung KH. Anang Suhaendi selaku Ketua DPC-BPPKB Kab. Pandeglang, Provinsi Banten pada,
    Rabu (25-6-2025).

    Disebutkan juga bahwa dalam satu komitmen nya, BPPKB DPC Kabupaten Pandeglang sangat mendukung penuh upaya Polri-Polda Banten yang telah gencar memberantas premanisme, terutama yang berkedok ormas.

    BPPKB DPC-Pandeglang juga mendukung upaya pemerintah yang sudah membentuk tim khusus untuk memberantas premanisme, yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi pelaku usaha dari adanya berbagai bentuk intimidasi dan pungutan liar.

    “Kami bersama segenap jajaran pengurus maupun anggota Dpc-BPPKB Kabupaten Pandeglang, memberikan dukungan penuh dan apresiasi Polda Banten yang sudah berhasil melakukan pengamanan dan penanganan aksi premanisme sebanyak 63 orang pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” papar KH. Anang Suhendi selaku Ketua DPC BPPKB Pandeglang.

    Masih dikatakan Anang Suhendi, dengan berdasarkan informasi yang sebelumnya Ia terima, bahwa dari beberapa katagori premanisme yang muncul di masyarakat diantaranya adalah mengenai soal parkir liar, yang disebut dengan istilah sebutan “Pak Ogah” aktifitas di jalan jalan raya yang umumnya dilakukan para anak Pank, Ormas dan Debcolektor.

    Untuk saat ini sudah terkumpul sebanyak 21 laporan polisi selama pelaksanaan operasi periode 1-9 mei 2025, imbuhnya, dalam satu keterangan yang disampaikan kepada para amawak media.

    Juga untuk diketahui bersama, bahwasanya Polda Banten beserta seluruh jajaran di tingkat Polres serta Polsek telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pelaku usaha, agar ruang publik dan iklim bisnis di Indonesia khususnya daerah banten bisa tetap kondusif. Polri-Polda Banten sudah berkomitmen dalam pelaksanaan operasi premanisme untuk membuka semua layanan pengaduan, dan akan tindak tegas para premanisme yang ada di Daerah mauoun wilayah se-Provinsi Banten.

    “Hal tersebut sudah disampaikan langsung oleh Kapolda Banten saat kami DPC-BPPKB Kabupaten Pandeglang hadiri acara undangan Forkopimda, yang digelar di Mapolda Banten pada hari Kamis, tgl 22 Mei, 2025 kemarin. Dalam pernyataan tersebut Kapolda Banten juga menyampaikan bahwa bersama seluruh jajaran tidak akan mentolerir tindakan premanisme yang meresahkan masyarakat,” jelas Anang Suhaendi.

    Dengan semakin berkembang nya aksi premanisme di Indonesia kini bukan lagi sekedar ancaman sosial, tetapi telah menjelma menjadi batu sandungan besar bagi iklim bisnis dan investasi yang mana saat ini juga terdapat penomena premanisme yang yang berbalut seragam organisasi masyarakat (Ormas) di Provinsi Banten.

    “Sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kami terhadap TNI-Polri Khususnya Kepolisian Polda Banten, saat ini selaku Ketua Pengurus Dpc-BPPKB Pandeglang, kami sudah mencopot beberapa atribut anggota ormas yang tidak mengindahkan AD/ART Organisasi, tutup KH. Anang Suhendi selaku Ketua DPC BPPKB Pandeglang,” ujarnya. (Trg)