Penulis: Redaksi DjawaraNews

Serang, Djawaranews.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang kubu Desi Ferawati.

Dengan tidak diterimanya gugatan tersebut, maka Bahrul Ulum selaku pihak tergugat II Intervensi dinyatakan secara sah menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang dan SK yang dikeluarkan Bupati Serang tetap berlaku.

Kuasa Hukum Bahrul Ulum yakni Deni Ismail Pamungkas mengatakan, dalam putusan PTUN tersebut menyampaikan bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.

“Artinya ketika pak hakim memberikan putusan bahwasanya gugatan tidak diterima otomatis SK bupati saat ini masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya, Selasa 22 Juli 2025.

Ia menjelaskan, dengan keluarnya putusan pengadilan tersebut maka Karang Taruna atas kepemimpinan Bahrul Ulum dinyatakan sah secara hukum.

Deni menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim pemeriksa perkara yang sudah memeriksa perkara secara obyektif dan mengedepankan nilai-nilai hukum acara yang berlaku.

Proses persidangan sendiri diakui Deni terbilang cukup panjang, sekitar sejak Februari sejak gugatan diajukan ke PTUN hingga Juli ini dan proses persidangan kurang lebih antara 8 sampai 9 kali, baik secara offline maupun secara online.

“Alhamdulillah proses yang melelahkan tersebut dibayar dengan tuntas dengan gugatan mereka tidak diterima,” katanya.

Sementara itu, Bahrul Ulum mengaku menghormati putusan hakim tersebut dan akan segera melaporkan putusan tersebut kepada Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan dinas terkait yang menjadi pembina teknis.

“Setelah itu baru kita menjalankan program. Sebenarnya dari kemarin-kemarin juga enggak ada dualisme, hanya kita menghargai proses hukum saja, dualisme itu kan kalau di provinsi dan pusatnya ada dualisme,” sementara baik Provinsi maupun pusat hanya mengakui Karang Taruna Hasil Temu Karya yang menghasilkan kepengurusan dibawah Bahrul Ulum sebagai ketuanya.

Harapan saya, dari pihak penggugat menerima dengan lapang dada. Dan mari bergandengan tangan untuk mensukseskan agenda pembangunan di Kabupaten Serang” tuturnya.

“Tadi juga komunikasi dengan Bu Desi, walau dengan candaan santai, tadi saya ngobrol secara non formal, Bu Desi bilang ya sudah pak ketua yang terbaik saja,” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Serang ini. (Trg)

SERANG, Djawaranews.com – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah menaruh perhatian khusus pada persoalan Hak Asasi Manusia atau HAM pada Pekerja Migran. Dalam acara Penguatan Hak Asasi Manusia bagi Aparatur Negara yang mengusung tema “Pencegahan Tenaga Migran non-Prosedural” yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian HAM Banten di Aula Tb Suwandi Pemkab Serang pada Selasa, 22 Juli 2025, Bupati menyampaikan beberapa hal penting.

Bupati mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini. Menurut Bupati, kegiatan ini sangat relevan dan krusial, terutama mengingat Kabupaten Serang adalah salah satu daerah penyumbang pekerja migran terbanyak.

“Isu pekerja migran, khususnya yang non-prosedural, adalah masalah kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua, terutama para Aparatur Negara dari tingkat desa hingga pusat,” kata Bupati dalam sambutannya.

Sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warganya, di mana pun mereka berada, termasuk para pekerja migran. Mereka adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar bagi perekonomian keluarga dan daerah kita.

“Namun, kita sering mendengar kasus pelanggaran HAM yang menimpa mereka, terutama bagi mereka yang berangkat secara non-prosedural,” tegasnya.

Pekerja migran non-prosedural dikatakan Bupati sangat rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi, serta berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Mereka juga kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, jaminan sosial, dan hak-hak dasar lainnya yang seharusnya mereka dapatkan.

“Di sinilah peran vital bapak dan ibu sekalian sebagai aparatur. Anda adalah pihak yang paling dekat dengan masyarakat, yang paling memahami dinamika di lapangan, dan yang menjadi tumpuan harapan warga. Melalui kegiatan penguatan HAM ini, kita diharapkan dapat lebih memahami dimensi HAM yang melekat pada isu pekerja migran dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah pelanggaran tersebut,” ujar Bupati.

Bupati Serang menekankan pentingnya peningkatan pemahaman dan kesadaran di tingkat desa tentang peraturan perundang-undangan terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran. Selain itu, sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko menjadi pekerja migran non-prosedural juga sangat penting.

Bupati juga menyarankan agar aparatur negara melakukan pendataan dan pelaporan indikasi ilegal, serta koordinasi dengan pihak berwenang jika menemukan indikasi praktik ilegal. Peningkatan koordinasi antar instansi juga sangat penting untuk menindak praktik ilegal.

“Transparansi pelayanan informasi terkait proses penempatan pekerja migran di desa juga harus berjalan secara transparan dan mudah diakses oleh seluruh warga,” tegas Bupati.

Bupati Serang atas nama pemerintah Kabupaten Serang berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pencegahan pekerja migran non-prosedural dan melindungi hak-hak mereka.

“Kita akan terus berupaya meningkatkan kapasitas aparatur, memperkuat regulasi di tingkat daerah jika diperlukan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak,” tutup Bupati.

Turut hadir Kepala Kanwil Kemen HAM Provinsi Banten, Hilda Mulyadin. Sedangkan sebagai narasumber Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Serang, Lalu Farhan Nugraha.

Kepala Kanwil Kemen HAM Provinsi Banten, Hilda Mulyadin mengatakan bahwa apa yang dilakukan Bupati Serang sudah sangat sejalan dengan Pemerintah Pusat, juga bagian dari program Pemerintah Prabowo-Gibran.

“Dan ibu bupati sudah melaksanakan itu dan ini adalah kick off dari Ibu Bupati Serang bagaimana cara melindungi warga masyarakatnya melalui aparatur negara,” ujarnya. (Trg)