Penulis: Redaksi DjawaraNews

  • Ketum AMKI Tundra Meliala Diangkat Jadi Keluarga Keraton Surakarta

    Ketum AMKI Tundra Meliala Diangkat Jadi Keluarga Keraton Surakarta

    Surakarta – Sebuah peristiwa penting dan bersejarah terjadi di Sasono Nalendro, kediaman resmi Raja Surakarta SISKS. Pakoe Boewono XIII, pada Jumat (25/7/2025).

    Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Tundra Meliala, menerima langsung anugerah gelar kehormatan dari raja sebagai bentuk penghargaan atas kiprahnya dalam dunia media dan pelestarian nilai-nilai kebudayaan bangsa.

    Dengan prosesi adat yang berlangsung secara tertutup dan khidmat di jantung kediaman raja, Tundra kini resmi menyandang gelar Kanjeng Raden Ario (KRA). Sejak saat itu, namanya tercatat sebagai KRA. Ir. Tundra Meliala Wartonagoro, MM., dan menjadi bagian dari keluarga besar Keraton Surakarta.

    “Saya sangat bersyukur dan merasa mendapat amanah mulia. Gelar ini bukan sekadar kebanggaan pribadi, tetapi bentuk tanggung jawab budaya. Saya akan terus menjadikan media sebagai alat pencerdas bangsa yang tetap menghargai akar tradisi,” ungkap Tundra dengan penuh haru usai penobatan.

    Penganugerahan gelar ini merupakan bentuk pengakuan dari pihak keraton terhadap dedikasi dan integritas Ketum AMKI yang dinilai mampu menjembatani dunia modern, khususnya media digital, dengan nilai-nilai adat dan budaya lokal.

    KRA. Samsul A. Wijoyonagoro, juru bicara resmi Karaton Kasunanan Surakarta, menegaskan bahwa proses pemberian gelar ini telah melalui pertimbangan adat yang ketat serta diskusi internal yang mendalam di lingkungan keraton.

    “Ini bukan hanya soal kehormatan, tapi juga tentang harapan. Beliau adalah sosok pemimpin media yang berpikir kebangsaan dan menjunjung tinggi budaya. Gelar ini adalah bentuk penghormatan dari raja atas dedikasi beliau,” ujar KRA. Samsul.

    Gelar KRA dalam adat Keraton Surakarta tidak diberikan secara sembarangan. Hanya individu yang dinilai memiliki jasa luar biasa, baik terhadap bangsa maupun Keraton, yang bisa mendapatkannya.

    Dalam konteks ini, Ketum AMKI dipandang sebagai mitra strategis Keraton dalam membangun jembatan komunikasi budaya dan identitas bangsa melalui media.

    Kini, KRA. Tundra Meliala bukan hanya dikenal sebagai pemimpin asosiasi media nasional, tetapi juga sebagai bagian dari bangsawan kehormatan yang memikul tanggung jawab budaya.

    Momen ini menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus konvergensi media dan digitalisasi, semangat pelestarian nilai-nilai luhur tidak boleh ditinggalkan. (Trg)

  • BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Dorong Peserta Kick Off Program UMKM Naik Kelas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Dorong Peserta Kick Off Program UMKM Naik Kelas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025

    Sukabumi, Djawaranews.com – Bupati Sukabumi, Asep Japar menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada empat ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia.

    Adapun penyerahan santunan tersebut diserahkan oleh Bupati Sukabumi, Asep Japar pada Kick Off Program UMKM Naik Kelas Kabupaten Sukabumi Tahun 2025 dan me-launching SIKUMIS (Sistem Informasi Koperasi dan UMKM Interaktif Sukabumi) di Auditorium Universitas Nusa Putra Sukabumi. Kamis, 24 Juli 2025.

    Diketahui, keempat peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia tersebut ialah Almarhum Yusup Kohar, Suhendi, E. Suganda dan Deden Rosyadi.

    Almarhum Yusup Kohar merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Kepala Desa Sukaraja. Ahli waris Almarhum yakni Lilis Holisoh (Ibunda Almarhum) menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 57.560.008,- dengan rincian santunan JKM sebesar Rp. 42.000.000, santunan JHT sebesar Rp. 10.511.008 dan santunan JP Lumpsum sebesar Rp. 5.049.000.

    Selanjutnya, Almarhum Suhendi juga merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sebagai Kepala Desa Langkapjaya. Ahli waris Almarhum yakni Iis Sopiah (Istri Almarhum) menerima santunan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 48.901.354 dengan rincian santunan JKM sebesar Rp. 42.000.000 dan santunan JHT sebesar Rp. 6.901.354.

    Sedangkan Almarhum E. Suganda juga merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari sektor Bukan Penerima Upah (BPU) periode kepesertaan dua bulan. Ia berprofesi sebagai pedagang sembako dan hasil tani. Ahli waris Almarhum yakni Siti Sarah (Anak Almarhum) menerima santunan JKM (Biaya pemakaman) sebesar Rp. 10.000.000.

    Terakhir, Almarhum Deden Rosyadi yang juga merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dari sektor Bukan Penerima Upah (BPU) periode kepesertaan tujuh bulan. Ia sehari-hari berprofesi sebagai pedagang sembako dan hasil tani. Ahli waris Almarhum yakni AL HASBI (Anak Almarhum) menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 42.000.000 dengan rincian santunan Kematian sebesar Rp. 20.000.000, santunan berkala sebesar Rp. 12.000.000 dan biaya pemakaman Rp. 10.000.000.

    Dalam sambutannya, Bupati Sukabumi Asep Japar mengatakan UMKM merupakan pondasi penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. UMKM telah terbukti sebagai sektor paling tangguh dan fleksibel di tengah dinamika global dan tantangan ekonomi.

    “Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berkomitmen dalam memberikan fasilitas, pemberdayaan, dan tranformasi digital agar UMKM naik kelas,” ujarnya.

    Asep menambahkan bahwa program UMKM naik kelas ini, menjadi simbol bahwa pelaku usaha mikro harus didorong sehingga dapat berdaya saing terus berkembang.

    “Sebagai bentuk dukungan konkret, kali ini pun diluncurkan SIKUMIS (Sistem Informasi Koperasi dan UMKM Interaktif Sukabumi). Inovasi ini merupakan lompatan besar menuju transformasi digital UMKM di Kabupaten Sukabumi,” ucapnya.

    Apalagi Sikumis menjadi sarana efektif dalam mendampingi pelaku UMKM dari hulu sampai ke hilir.

    Lebih lanjut, Asep mengajak semua pihak untuk mendukung kemajuan UMKM. Terutama melalui sinergitas dan kolaborasi yang harus dijadikan sebagai kuncian.

    “Kolaborasi adalah kunci sehingga semua bisa maju bersama dan kuat,” lanjutnya.

    Tidak lupa di sela-sela sambutannya, Asep juga mengucapkan turut berdukacita kepada seluruh ahli waris yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan pada kegiatan tersebut.
    “Kami Pemkab Sukabumi mengucapkan turut berdukacita kepada seluruh ahli waris yang menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

    “Dan santunan ini merupakan hak pribadi dari Almarhum untuk keluarga yang ditinggalkan,” ucapnya.

    Terkahir, Asep mengapresiasi dan mendukung program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. “Tentunya program BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bermanfaat. Untuk itu, kami sangat mendukung program BPJS Ketenagakerjaan ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi Ryan Gustaviana menambahkan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk hadirnya negara melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan.

    “Saya juga mengucapkan turut berdukacita kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan,” kata Ryan.

    “Dan kami hadiri disini untuk menyerahkan hak para almarhum. Semoga dengan santunan ini bisa bermanfaat bagi keluarga yang tinggalkan,” tambah Ryan.

    Selain itu, Ryan menyebutkan dengan penyerahan simbolis klaim manfaat program BPJS Ketenagakerjaan ini, diharapkan mendorong kepedulian masyarakat pelaku UMKM untuk peduli pada diri sendiri dan lingkungan kegiatan ekonominya/pekerjanya menyadari pentingnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan segera melakukan pendaftaran terhadap diri dan pekerjanya.

    Untuk diketahui, bahwa setelah penyerahan simbolis klaim manfaat program, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi diberikan waktu untuk sosialisasi pemahaman dan pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan bagi Pelaku UMKM.

  • Dennis Sandika: Benyamin Dukung Hukuman Berat Predator Anak: Dipublikasikan hingga Hukum Kebiri

    Dennis Sandika: Benyamin Dukung Hukuman Berat Predator Anak: Dipublikasikan hingga Hukum Kebiri

    TANGSEL, Djawaranews.com – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie secara tegas dan sepakat memberikan efek jera terhadap predator kekerasan seksual terhadap anak. Dia sepakat identitas pelaku predator terhadap anak bisa dipublikasikan di ruang umum.

    Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak tentu membuat Pemerintah Kota Tangerang Selatan ambil sikap. Jika nantinya pelaku tersebut dapat dihukum maksimal Benyamin pun setuju.

    “Saya setuju sekali. Publikasikan di ruang-ruang publik. Di medsos, papan pengumuman kelurahan,” kata Benyamin usai menghadiri peringatan Hari Anak Nasional, Rabu (23/07/2025).

    Benyamin mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk peringatan terhadap pelaku kekerasan seksual. Kemudian juga untuk mengingatkan warga terhadap bahaya predator anak di lingkungan.

    “Supaya ada efek jera. Nanti kita lihat (pembentukan Kepwal) kalau diperlukan Kepwal oleh ibu Kejari saya tidak akan ragu-ragu untuk menerbitkan Kepwal,” ujarnya.

    Bahkan Benyamin mengaku suntik kebiri kimia juga bisa diberikan. Tentunya hal itu jika diperlukan sebagai bentuk komitmen menjaga warga Kota Tangerang Selatan bebas dari predator anak.

    “Kalau itu dijatuhkan sebagai vonis hakim kita tentu akan melakukan upaya-upaya kebiri kimia,” tegasnya.

    Atasi Kemacetan, Pemkot Tangsel Bakal Uji Coba Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Stasiun Rawa Buntu

    SERPONG- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai memetakan sistem dan skema untuk melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Stasiun Rawa Buntu, Kecamatan Serpong sebagai solusi atas kemacetan yang sering terjadi saat jam sibuk.

    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan meninjau langsung bakal lokasi rekayasa lalu lintas bersama Dishub dan perwakilan warga dari kawasan De Latinos, Kamis (24/7/2025).

    “Dinas Perhubungan akan segera melakukan simulasi dan uji coba, agar ke depan lalu lintas depan stasiun tidak lagi macet dengan adanya angkutan umum dan kendaraan yang ngetem atau parkir sembarangan secara permen,” ujarnya.

    Rekayasa lalu lintas akan dilakukan pada saat peak hour atau jam sibuk dengan mensterilkan satu lajur agar tidak ada crossing kendaraan, parkir liar, pemberhentian penumpang angkutan umum maupun kendaraan yang berhenti sembarangan.

    “Kemacetan di stasiun ini semakin hari semakin padat, terutama di saat “peak hour” dengan adanya crossing akibat mobil yang ngetem dan parkir juga dengan kendaraan yang mau masuk stasiun, ada juga yang menurunkan penumpangnya. Nah, ini yang kita lakukan rekayasa supaya semuanya lancar,” ujarnya.

    Rekayasa dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan transit dan pengurangan titik macet. Satu lajur di depan stasiun akan disterilkan dengan cone, barrier, serta pengawasan petugas di titik rawan.

    Langkah ini juga menjadi respons atas aspirasi warga sekitar yang selama ini terdampak kemacetan dan gangguan kenyamanan lingkungan. Dishub Tangsel telah diminta untuk membuat modeling yang efektif dan efisien mengenai sistem ini.

    “Kita cek dulu ya, ini kan belum permanen, tapi kita cek efektivitasnya ya, trial and error. Kita coba dulu, nanti kalau misalkan ternyata ampuh, ya kita lanjutkan sambil kita mitigasi resiko yang lainnya seperti itu,” jelasnya.

    Selain penataan jalur kendaraan pribadi, Pemkot Tangsel juga berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk pengaturan titik naik-turun penumpang transportasi umum seperti angkot, taksi, dan ojek online.

    Seluruh moda ini rencananya akan diarahkan ke area Mahata Rawa Buntu untuk dapat digunakan juga sebagai area drop off penumpang, yang merupakan bagian dari kawasan transit terintegrasi.

    “Juga dengan pihak KAI agar kebijakan tarif parkir, terhadap kendaraan yang keluar masuk hanya untuk antar jemput penumpang,” tambahnya.

    Penataan kawasan Stasiun Rawa Buntu menjadi salah satu fokus Pemkot Tangsel dalam mewujudkan integrasi transportasi publik dan pengembangan kawasan Transit Oriented Development (TOD) di wilayah kota. (At)

  • Menkop Budi Arie Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih Di Tangsel: Siap Jadi Percontohan Nasional dan Atasi Kemiskinan

    Menkop Budi Arie Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih Di Tangsel: Siap Jadi Percontohan Nasional dan Atasi Kemiskinan

    SERPONG, Djawaranews.com – Sebanyak 54 Koperasi Merah Putih di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi diluncurkan dan telah memiliki akta badan hukum.

    Peluncuran 54 Koperasi Merah Putih di Tangsel itu dilakukan langsung oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, Sekda Kota Tangsel Bambang Noertjahjo beserta jajaran Forkopimda Kota Tangsel, di Gedung Galeri UMKM, Serpong, Kamis, (24/07/2025).

    Menkop Budi Ari Setiadi meminta, para pengurus Koperasi Merah Putih di Kota Tangsel segera tancap gas beroperasi agar berdampak langsung bagi masyarakat.

    “Koperasi keluruhan Merah Putih di Tangsel harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntable. Supaya koperasi ini betul-betul bisa berguna untuk kesejahteraan masyarakat karena koperasinya kan alat perjuangan ekonomi rakyat,” kata Budi Arie usai menyerahkan akta badan hukum koperasi.

    Budi berharap, Koperasi Merah Putih di Kota Tangsel menjadi percontohan nasional sebagai koperasi kelurahan yang dikelola oleh masyrakat dan untuk kesejahteraan masyarakat.

    “Pertama, partisipasi anggotanya harus tinggi. Artinya keanggotaan di koperasi kelurahan itu harus banyak. Yang kedua dikelola dengan profesional transparan dan akutabel. Ketiga, sebisa mungkin memberi keuntungan, karena keuntungannya nanti dibagi oleh dan kepada anggotanya,” ungkap Budi.

    Hal senada diungkapkan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Dia meminta, Koperasi Merah Putih di Tangsel yang dibentuk di 54 kelurahan harus jadi role model bagi kelurahan di wilayah lain di Banten.

    “Harus jadi role model. Kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan koperasi ini harus hidup, harus untung,” harap Dimyati.

    Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie berharap, hadirnya 54 Koperasi Merah Putih dapat membantu menurunkan angka kemiskinan di Kota Tangsel.

    “Pak Menteri sudah memberikan gambaran bahwa harusnya untung, harusnya Koperasi Merah Putih ini menjadi penggerak ekonomi. Jadi nanti orang miskin yang ada di kelurahan masuk anggota Koperasi, mereka akan menerima ya katakanlah deviden begitu. Apa namanya sih, kalau dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) nanti ada pembagian keuntungan, kan ke ekonomi mereka meningkat,” papar Benyamin.

    Benyamin menuturkan, Pemkot Tangsel pun akan melakukan pengawasan terhadap koperasi Merah Putih di 54 Kelurahan yang telah dibentuk.

    “Nah ini nanti menjadi obyek pembinaan dari Dinas Koperasi, karena fungsi pembinaan, pengarahan itu ada, tetap melekat di dinas untuk semua koperasi,” pungkas Benyamin. (At)

  • Naik Kelas! Produk UMKM Tangsel Kini Tersedia di 34 Gerai Alfamart

    Naik Kelas! Produk UMKM Tangsel Kini Tersedia di 34 Gerai Alfamart

    PAMULANG, Djawaranews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) naik kelas.

    Salah satunya langkah nyata adalah memfasilitasi delapan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masuk ke jaringan ritel modern.

    Kepala Seksi Promosi Bidang Perdagangan Disperindag Tangsel, Heri Asari mengatakan, produk-produk yang berhasil masuk telah melalui proses kurasi ketat.

    Dari lebih 56 IKM yang mendaftar, hanya delapan yang lolos seleksi.

    “Jadi dari ke delapan produk ini berhasil lolos kurasi, dan saat ini adalah kita melakukan simulasi bagaimana IKM ini tukar faktur atau memasukkan produknya ke Alfamart,” ujar Heri saat dijumpai di minimarket sekitar Kawasan Villa Dago, Kecamatan Pamulang pada Rabu (23/7/2025).

    Delapan IKM yang terpilih adalah Jawara Banana, Madame Spicy Basreng, Fayola Bawang Goreng, Ning Nong Kembang Goyang, Kerupuk Jengkol R.H.R, Pop Rengginang dari Mama Pop, Sambal Ceu Meti, dan Freeze Dried Apple.

    Sebanyak 34 titik gerai Alfamart di wilayah Tangerang Selatan menjadi lokasi awal penempatan produk UMKM tersebut.

    Menurut Heri, jika penjualannya menunjukkan tren positif, maka jangkauan distribusi akan diperluas ke lebih banyak gerai.

    “Kita itu perannya membantu mempromosikan produk-produk IKM ke toko-toko retail yang khususnya ada di Tangerang Selatan,” kata dia.

    Tak hanya menggandeng Alfamart, Disperindag juga telah membuka akses UMKM ke sejumlah jaringan ritel lainnya seperti Aneka Buana, Tiptop, Harmony, 88 Toko Buah, dan Indomaret.

    “Jadi kami akan memanggil atau mengundang ya semua toko-toko retail yang bisa berafiliasi atau membantu para IKM untuk bisa berjualan di toko tersebut,” jelasnya.

    Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Tangsel untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal dan memperluas jangkauan produk UMKM ke pasar yang lebih luas, serta bersaing di pasar modern. (At)

  • Pemkot Tangsel Genjot Perbaikan Jalan KH. Wahid Hasyim Pondok Aren Jadi Mulus dan Nyaman

    Pemkot Tangsel Genjot Perbaikan Jalan KH. Wahid Hasyim Pondok Aren Jadi Mulus dan Nyaman

    TANGSEL, Djawaranews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus memperkuat infrastruktur jalan demi memperlancar konektivitas antarwilayah dan kenyamanan mobilitas warga.

    Disampaikan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Ahmad Fatullah, pada Kamis (24/07/2025), bahwa sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dibenahi secara menyeluruh, termasuk di Jalan KH. Wahid Hasyim.

    Perbaikan Jalan KH. Wahid Hasyim di Pondok Aren saat ini sudah selesai dilakukan. Pelapisan hotmix sepanjang 1,5 km hingga perbatasan Kota Tangerang telah dilakukan, lengkap dengan pemasangan marka jalan demi keamanan lalu lintas.

    Dengan selesainya pekerjaan di Jalan KH. Wahid Hasyim, masyarakat kini bisa menikmati kondisi jalan yang lebih halus, aman, dan nyaman.

    Fatul menegaskan, kegiatan preservasi jalan bukan hanya tambal sulam, melainkan langkah jangka panjang menjaga kualitas infrastruktur. Jalan yang mantap dinilai krusial untuk mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi kota.

    DSDABMBK Tangsel juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proses pembangunan dan preservasi jalan yang tengah gencar dilakukan.

    “Kami berharap dukungan dari masyarakat selama masa konstruksi berlangsung. Semua yang kami kerjakan adalah bagian dari upaya menjadikan Tangsel sebagai kota yang nyaman dan modern,” kata dia.

    Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan laporan jika ditemukan potensi kerusakan atau kendala di jalur yang sedang diperbaiki melalui kanal pengaduan resmi yang tersedia. (At)

  • DPRD Setujui Rancangan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Sampah Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang

    DPRD Setujui Rancangan Perjanjian Kerja Sama Penanganan Sampah Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang

    SERPONG, Djawaranews.com – Kerja sama penanganan sampah antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang akan segera terwujud.

    Hal itu setelah adanya persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangsel terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Penanganan Sampah antara Pemkot Tangsel dan Pemkab Pandeglang dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Rabu, 23 Juli 2025.

    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi seluruh anggota DPRD yang menyetujui dan mendukung dalam penanganan sampah di Kota Tangsel itu.

    Benyamin menerangkan, kerja sama antara Pemkot Tangsel dengan Pemkab Pandeglang itu direalisasikan dalam bentuk bantuan keuangan (Bankeu) total Rp40 miliar.

    “Bantuan keuangannya Rp40 miliar, kemudian itu diberikan selama 3 tahun. Kerjasama ini untuk 4 tahun, bantuan keuangan akan diluncurkan selama 3 tahun anggaran ya. Kemudian tipping fee-nya itu disepakati Rp250.000 per tahun, termasuk KDN (kompensasi dampak negatif) yang nanti akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” kata Benyamin usai rapat paripurna, Rabu, 23 Juli 2025.

    Benyamin menuturkan, dalam kerja sama tersebut nantinya sampah dari Kota Tangsel akan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkonol, Kabupaten Pandeglang.

    “Sehari mudah-mudahan bisa mencapai 150-200 ton, meningkat sesuai dengan kapasitas atau timbulan sampah yang ada di tanah,” tuturnya.

    Benyamin menyebutkan, ada sejumlah catatan khusus yang diberikan Pemkot Tangsel kepada Pemkab Pandeglang dalam kerja sama penanganan sampah tersebut. Mulai dari kesediaan pemerintah hingga kondusivitas masyarakat Kabupaten Pandeglang.

    “Pertama tentunya kesediaan pemerintah kota, kemudian kondusivitas masyarakat di sekitar Bangkonol itu sendiri. Kemudian jarak tempuh yang relatif lebih cepat karena banyak melalui jalan tol, antaranya seperti itu. Tentunya kesepakatan-kesepakatan yang bisa kita capai dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya. (At)

  • Integrasi NIB dan NOP Akan Diuji Coba di Kota Tangsel, Wamen Ossy Harapkan Keakuratan Data dan Peningkatan Pendapatan Daerah

    Integrasi NIB dan NOP Akan Diuji Coba di Kota Tangsel, Wamen Ossy Harapkan Keakuratan Data dan Peningkatan Pendapatan Daerah

    Tangerang Selatan, Djawaranews.com – Pilot Project Integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) sudah mulai berjalan di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Program hasil kolaborasi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel ini dinilai dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Saya apresiasi pilot project dari integrasi NIB dengan NOP ini, yang dilakukan oleh Kantah Kota Tangsel dengan Pemkot Tangsel. Bagi Kantah, kita bisa dapat data yang sangat akurat, dan bagi Pemkot, ini akan memberikan keuntungan finansial (pendapatan daerah, red),” ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan saat pemaparan program Integrasi NIB dengan NOP di Kota Tangsel, Rabu (23/07/2025).

    Ketika ditanya terkait implementasi integrasi NIB dan NOP secara masif di seluruh Indonesia, Wamen Ossy mengatakan pihaknya harus dapat memastikan bahwa data-data pertanahan harus sudah lengkap. “Ini harus lengkap supaya mereka (Kantah) bisa bertransformasi kemudian untuk berkolaborasi, bersinergi dengan instansi lain untuk menyatukan datanya,” ujarnya.

    Wamen Ossy berharap, kolaborasi dalam implementasi Integrasi NIB dan NOP ini bisa membuat program ini dapat betul diluncurkan. Untuk itu, ia mendorong seluruh pihak terkait untuk terus bekerja sama dengan baik agar program ini bisa memberikan dampak baik, termasuk bagi masyarakat. Adapun beberapa pihak selain Pemkot Tangsel yang terlibat dalam pilot project ini antara lain Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Tangsel.

    Dalam kunjungannya ke Kantah Kota Tangsel, Wamen Ossy juga berkesempatan menyapa para masyarakat yang sedang antre di loket pelayanan. Wamen Ossy memastikan langsung bahwa pelayanan pertanahan berjalan dengan baik. Wamen Ossy juga meninjau ke beberapa ruangan kerja di Kantah.

    Dalam kesempatan ini, Wamen Ossy didampingi oleh Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin; Tenaga Ahli Bidang Percepatan Penyelesaian Isu Strategis, Hendri Teja; Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Banten, Sudaryanto; perwakilan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi; serta Kepala Kantah Kota Tangsel, Shinta Purwitasari. (At)

  • Nurlaelah : Bidang SDA Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Kegiatan Pertanian

    Nurlaelah : Bidang SDA Memiliki Peran Penting Dalam Mendukung Kegiatan Pertanian

    SERANG – Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Serang memiliki tugas dan fungsi terkait pengelolaan sumber daya air, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi, pengendali banjir, dan drainase, serta pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.

    Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kabupaten Serang Nurlaelah mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun rencana program dan kegiatan di bidang sumber daya air, termasuk penyusunan rencana induk sistem jaringan irigasi, rencana umum dan detail tata ruang bidang SDA, dan rencana kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi. Hal tersebut guna mendukung kebijakan Pemerintah pusat yang mengeluarkan Inpres untuk percepatan infrastruktur irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan.

    “Kabupaten Serang mengajukan usulan untuk dilaksanakan pada tahun 2025 dan disetujui karena dokumen perencanaan yang lengkap. Namun anggaran DAK untuk irigasi awalnya direncanakan pada tahun 2025, tetapi ada efisiensi di pemerintah pusat,” jelas Nurlaelah saat ditemui di ruangannya. Kamis, (24/7/25).

    Selain Menyusun, PUPR Kabupaten Serang juga memiliki tugas melaksanakan kegiatan konstruksi, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air, seperti pembangunan dan perbaikan saluran irigasi, bendungan, embung, serta sistem pengendali banjir dan drainase. Namun karena pengaruh efesiensi dari pusat, kegiatan tersebut belum bias dikerjakan.

    “Kegiatan fisik di 2025 masih nol karena efisiensi dan musibah bencana banjir bandang yang merusak irigasi. Bencana banjir bandang menyebabkan kerusakan berat pada irigasi, mengakibatkan lebih dari 102.100 ha lahan tidak teraliri. Masyarakat membutuhkan penanganan segera, tetapi anggaran belum tersedia,” jelasnya.

    Nurlaelah menjelaskan Penanganan irigasi diatur berdasarkan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai Permen PU dimana Kabupaten Serang memiliki 262 daerah irigasi (DI) yang teridentifikasi dengan kewenangan kabupaten (di bawah 1.000 ha).

    Lebih lanjut, Nurlaelah mengatakan Bidang SDA memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pertanian, pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dirinya berharap agar dalam waktu dekat anggaran tersebut ada agar pihaknya sudah dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat langsung kepada masyarakat.

    “Dengan pengelolaan yang baik, bidang SDA dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Serang dengan tentunya didukung oleh adanya anggaran untuk melakukan pembangunan ataupun pemeliharaan,” pungkasnya. (Adv)

  • Pertama Kali di Indonesia, FIBA 3×3 Jakarta Women’s Series 2025 Jadi Momen Bersejarah

    Pertama Kali di Indonesia, FIBA 3×3 Jakarta Women’s Series 2025 Jadi Momen Bersejarah

    Jakarta, Djawaranews.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo menghadiri upacara pembukaan turnamen bola basket 3×3, FIBA 3×3 Jakarta Women’s Series 2025 di Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK), Kamis (24/7) malam.

    Dalam sambutannya, Menpora mengatakan penyelenggaraan ajang ini merupakan momen yang bersejarah. Pasalnya untuk pertama kalinya Indonesia khususnya Jakarta menjadi tuan rumah kejuaraan dunia bola basket 3×3 putri yang merupakan agenda resmi federasi bola basket internasional FIBA.

    Apalagi selain FIBA 3×3 Jakarta Women’s Series, juga digelar FIBA 3×3 Jakarta Challenger 2025 untuk sektor putra. “Dan kejuaraan ini selama empat tahun ke depan akan terus diselenggarakan di Indonesia,” sebut Menpora Dito.

    Menurut Menpora, penyelenggaraan FIBA 3×3 Jakarta Women’s Series 2025 serta FIBA 3×3 Jakarta Challenger 2025 ini merupakan salah satu langkah, strategi, dan komitmen Kemenpora mendorong Timnas Basket 3×3 Indonesia bisa lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles.

    Menpora Dito menjelaskan, Kemenpora melalui Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK)/Inaspro terlibat langsung dalam penyelenggaraan kejuaraan ini dengan bekerja sama Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Menghadirkan venue yang representatif, penyelenggaraan ajang bola basket 3×3 dunia ini dirangkai sejumlah hiburan dan gerai UMKM untuk memaksimalkan pengalaman penonton yang datang.

    “Saya rasa venue-nya luar biasa. Jadi semoga semua pencinta basket maupun para anak muda bisa menikmati pertandingannya,” ujar Menpora Dito.

    Menpora juga mengajak masyarakat luas untuk meramaikan dengan datang menyaksikan langsung ajang ini yang berlangsung hingga Minggu (27/7) mendatang. Apalagi harga tiketnya relatif terjangkau yaitu hanya Rp10 ribu.

    “Dengan Rp10 ribu sudah bisa masuk, ada UMKM, ada performance, ada banyak lainnya. Jadi cocok banget untuk anak muda bergaul dan nongkrong di sini,” tutur Menpora Dito.

    Pembukaan FIBA 3×3 Women’s Series ini sendiri ditandai dengan lemparan bebas yang dilakukan Menpora Dito bersama Raffi Ahmad selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Menpora lantas menyaksikan laga antara Tim Jakarta melawan Tim Filipina.

    Hadir mendampingi Menpora Dito dalam upacara pembukaan ini di antaranya Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono, Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan Samsudin, Staf Khusus Bidang Bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga Ardima Rama Putra, Staf Khusus Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati, Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola Alvin Saptamandra Suryohadiprojo, serta Direktur LPDUK/Inaspro Ferry Yuniarto Kono. (Red)