Penulis: Redaksi DjawaraNews

  • Mobil LMP Dihancurkan dan Ada Penyerangan di Desa Ketaren, Pelakunya Sudah Mulai Terkuak

    Mobil LMP Dihancurkan dan Ada Penyerangan di Desa Ketaren, Pelakunya Sudah Mulai Terkuak

    TANAH KARO, SUMUT – Motif serangan brutal yang dilakukan sekelompok gangster bersenjata tajam (sajam) di sebuah warung kopi di kawasan Jalan Jamin Ginting, Desa Ketaren, Kec Kabanjahe, Kab Karo pada Minggu, 27 Juli 2025 lalu, masih menimbulkan tanda tanya.

    Serangan yang dinilai cukup terstruktur itu memunculkan dugaan bahwa ada sebuah persoalan besar di balik peristiwa berdarah itu. Bukan sebatas mobil dilempar batu, pelaku ngamuk dan lantas menganiaya warga secara membabi buta. Apalagi pasukannya mencapai 25 orang dan semuanya bersenjata tajam. Walau saat ini 3 pelaku sudah di tangkap polres karo, dan tetap melakukan pengembangan.

    Hasil penelusuran dari beberapa warga yang mengaku berada di sekitar lokasi peristiwa menyebut, mereka sama sekali tak mengetahui adanya peristiwa pelemparan batu ke arah mobil yang dikendarai para pelaku saat melakukan aksi penyerangan, seperti yang telah dirilis Seksi Humas Polres Karo.

    Warga mengungkap, salah satu korban serangan atas nama Mikael Sembiring justru berada di dalam warung kopi tersebut saat serangan terjadi. Saat itu, Mikael terlihat tengah duduk bersama beberapa orang sembari berbincang-bincang.

    “Korban (Mikael) saat kejadian sedang duduk bersama beberapa orang di satu meja. Kalau nggak salah mereka sedang membahas soal rencana pelaksanaan pertandingan bela diri. Mikael ini kan atlet MMA. Kayaknya dia mau buat turnamen gitu,” ungkap warga.

    Namun setelah mikael keluar warung langsung kejadian.

    Di tambahkan MT warga lain, usai menghajar mikael dengan sajam, massa ormas langsung menyerang mobil branding Laskar Merah Putih, secara membabi buta. Setelah itu massa masuk ke warung sambil mengancam saya yang duduk minum sambil meletakkan sabit di leher saya, kau anak mana? mana Rukun.. ??? Seolah olah sudah punya target serangannya kata MT.

    MT menjelaskan, massa ormas saya lihat terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok menghajar mikael, dan satu kelompok lagi mencari Rukun ( Ketua LMP Sumut) ke warung dan menghancurkan mobil LMP di depan warung, mobil tersebut merupakan milik Thomas Sinuhaji yang merupakan pengurus Laskar Merah Putih Sumut, Diduga Mikael ( korban) salah sasaran, karena menganggap bagian dari pengurus Laskar Merah Putih karena dari pelaku yang berjumlah berkisar 25 orang dominan orang luar karo sehingga tidak mengenal targetnya paparnya.
    (Erianto Perangin-Angin)

  • Pendampingan UMKM Telur Asin Desa Cikuya: KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa Melangkah Pasti Lewat Pembuatan SKU dan Pengelolaan Akun Online Shop

    Pendampingan UMKM Telur Asin Desa Cikuya: KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa Melangkah Pasti Lewat Pembuatan SKU dan Pengelolaan Akun Online Shop

    Dalam kiprah pengabdian masyarakat yang penuh inovasi dan dedikasi, KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa dengan bangga mendampingi pelaku UMKM telur asin di Desa Cikuya menapaki langkah maju yang luar biasa melalui proses pembuatan Surat Keterangan Usaha (SKU) dan pengelolaan akun online shop.

    Pembuatan SKU yang dilakukan secara detail dan terstruktur bukan hanya sekadar memenuhi aspek legalitas usaha, melainkan juga menjadi fondasi solid bagi UMKM telur asin dalam membangun kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. SKU yang valid memungkinkan produk telur asin unggulan Desa Cikuya tampil profesional dan memiliki daya saing tinggi di ranah perdagangan, terutama pada platform digital.

    Tak hanya itu, pendampingan pengelolaan akun online shop dibawah bimbingan para mahasiswa KKM membawa keberhasilan strategis. Dengan manajemen produk yang rapi, pembuatan kode SKU yang sistematis, serta strategi pemasaran digital yang efektif, UMKM telur asin mampu menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan omzet secara signifikan. Langkah ini menjadikan usaha telur asin tidak hanya bertahan di pasar lokal, tetapi juga mampu bersaing di era ekonomi digital yang dinamis dan penuh tantangan.

    KKM Kelompok 44 terus mengawasi dan membimbing UMKM dalam mengelola administrasi usaha yang efisien dan meningkatkan kualitas produk secara konsisten, menjadikan usaha telur asin Desa Cikuya sebagai simbol kesungguhan dan inovasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Melalui kolaborasi dan sinergi yang luar biasa ini, KKM Universitas Bina Bangsa berharap UMKM telur asin Desa Cikuya akan terus tumbuh dan berkembang menjadi pelaku usaha mandiri yang inspiratif dan membanggakan, serta menjadi motor penggerak kemajuan perekonomian lokal yang berkelanjutan.

    Koord. Bidang Ekonomi & UMKM Kelompok 44 (Nur Ferah) menyampaikan : Sebagai perwakilan KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa, saya dengan bangga menyampaikan bahwa pendampingan kami dalam pembuatan SKU serta pengelolaan akun online shop bagi UMKM telur asin Desa Cikuya adalah bentuk nyata dedikasi kami untuk mendorong pertumbuhan usaha lokal agar semakin adaptif, profesional, dan siap bersaing di era digital, sehingga memberikan manfaat optimal bagi kemajuan perekonomian desa.

    Demikian narasi ini dibuat sebagai wujud dokumentasi dan apresiasi atas langkah strategis KKM Kelompok 44 dalam mendukung perkembangan UMKM telur asin Desa Cikuya melalui pembuatan SKU dan pengelolaan akun online shop secara profesional dan berdampak besar. (Ika)

  • Ini Untungnya Status Kota Serang Jadi Pusat Ibukota Provinsi Secara Administrasi

    Ini Untungnya Status Kota Serang Jadi Pusat Ibukota Provinsi Secara Administrasi

    KOTA SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang tengah memperjuangkan agar Kota Serang secara administrasi jelas menyandang status pusat ibukota provinsi.

    Tidak hanya dalam lisan, keterang status Kota Serang sebagai pusat ibukota Provinsi Banten diharapkan bisa dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah (PP).

    Sejumlah kelebihan jika Kota Serang bisa segera menyandang pusat ibukota provinsi.

    Asisten Daerah I Kota Serang Subagyo mengatakan, penegasan status Kota Serang sebagai pusat ibu kota Provinsi Banten pastinya memiliki manfaat strategis, mulai dari kejelasan administrasi pemerintahan hingga upaya percepatan pembangunan daerah.

    Menurut Subagyo, melalui penegasan ini, diharapkan perhatian pemerintah provinsi maupun pusat terhadap wilayah ibukota akan semakin meningkat, terutama soal anggaran dana transfer, dengan begitu pembangunan Kota Serang sebagai pusat ibukota Provinsi yang sesungguhnya bisa semakin dipercepat.

    “Mudah-mudah ada perlakuan khusus, seperti peningkatan DAU (Dana Alokasi Umum) Dari Provinsi juga harapannya bisa lebih fokus lagi membangun ibukotanya, ibukota Provinsi Banten yaitu Kota Serang, ” katanya, Kamis (31/7/2025) malam.

    Subagyo mencontohkan, seperti Kota Banjarmasin yang mengalami perubahan status menjadi pusat ibukota provinsi. Kota tersebut melesat tumbuh pasca kota tersebut berubah status.

    “Berbagai percepatan pembangunan terjadi, mulai pembangunan lapangan bandara dan peningkatan infrastruktur lainnya menjadi lebih cepat dan terkonsentrasi, setelah daerah tersebut resmi berubah statusnya menjadi pusat ibukota provinsi, ” tutupnya. (Trg)

  • Hari Bhakti Adhyaksa: Rutan Banjarnegara Tunjukkan Komitmen Kolaborasi Antar-Instansi

    Hari Bhakti Adhyaksa: Rutan Banjarnegara Tunjukkan Komitmen Kolaborasi Antar-Instansi

    Banjarnegara, Djawaranews.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara ambil bagian dalam kegiatan senam bersama yang digelar di Alun-Alun Banjarnegara, Jumat (1/8/2025). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-80 dan menjadi simbol kuatnya sinergi antar Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

    Senam bersama tersebut diikuti oleh berbagai elemen penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Banjarnegara selaku tuan rumah, Polres Banjarnegara, Kodim 0704 Banjarnegara, Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta jajaran Rutan Banjarnegara. Turut mendukung pula Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan sejumlah instansi vertikal, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika serta Sekretariat Daerah.

    Kegiatan dimulai pukul 07.30 WIB dengan sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Bupati Banjarnegara. Setelah itu, peserta diajak mengikuti senam kebugaran yang dipandu instruktur profesional dengan iringan musik yang membangkitkan semangat. Acara ditutup dengan prosesi pemotongan tumpeng, sesi ramah tamah, serta foto bersama seluruh peserta.

    Kepala Rutan Banjarnegara, Dodik Harmono, menyambut positif kegiatan ini sebagai sarana memperkuat kerja sama lintas lembaga. “Senam bersama ini tidak hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga mempererat hubungan antar instansi penegak hukum. Kami mendukung penuh kegiatan seperti ini karena sangat relevan dengan semangat kolaborasi dalam menjalankan tugas Pemasyarakatan,” ujarnya.

    Menurut Dodik, keterlibatan aktif Rutan Banjarnegara dalam kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata peran strategis lembaga pemasyarakatan dalam membangun komunikasi yang harmonis sekaligus memperkuat nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan humanisme.

    Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-80 tahun ini menjadi momen reflektif sekaligus pengingat pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam melayani masyarakat. Rutan Banjarnegara menegaskan bahwa tugas pemasyarakatan bukan hanya menjaga warga binaan, namun juga membina dan memberdayakan mereka agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat secara utuh.

    Dengan semangat kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini, diharapkan sinergi antara APH dan pemerintah daerah terus terjaga demi menciptakan pelayanan publik yang semakin humanis dan berkeadilan.

  • Rutan Banjarnegara Sukses Rampungkan Pengisian Data SIMWAIPAS Sebelum Deadline

    Rutan Banjarnegara Sukses Rampungkan Pengisian Data SIMWAIPAS Sebelum Deadline

    Banjarnegara, Djawaranews.com – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Banjarnegara menuntaskan pengisian data pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Pemasyarakatan (SIMWAIPAS) sebelum batas waktu yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    Kepala Rutan Banjarnegara, Dodik Harmono, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajarannya atas komitmen dan kerja keras dalam menyukseskan proses tersebut. Menurutnya, capaian ini mencerminkan keseriusan Rutan Banjarnegara dalam mendukung program digitalisasi di lingkungan pemasyarakatan.

    “Alhamdulillah, seluruh data pegawai berhasil kami input ke dalam SIMWAIPAS lebih awal dari tenggat yang ditetapkan. Ini menjadi bukti nyata dukungan kami terhadap modernisasi sistem kepegawaian,” ujar Dodik, dikutip dari http://kabarindo.id Kamis, (31/7/2025).

    SIMWAIPAS merupakan sistem informasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung pengelolaan data kepegawaian secara lebih efisien dan transparan. Aplikasi ini mencakup data identitas, riwayat pendidikan, jabatan, pelatihan, hingga penilaian kinerja pegawai.

    Kasubsi Pengelolaan Rutan Banjarnegara menambahkan bahwa proses pengisian data dilakukan dengan sistem kerja yang terstruktur dan pengawasan ketat guna menjamin keakuratan serta akuntabilitas informasi yang dimasukkan.

    Keberhasilan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung transformasi digital di lingkungan pemasyarakatan. Dengan data kepegawaian yang terintegrasi, pelayanan internal diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data dalam pengambilan keputusan.

  • PT Lamipak Indonesia Diresmikan, Bupati Ratu Zakiyah Dukung Iklim Investasi di Kabupaten Serang

    PT Lamipak Indonesia Diresmikan, Bupati Ratu Zakiyah Dukung Iklim Investasi di Kabupaten Serang

    Serang, Djawaranews.com – Perseroan Terbatas (PT) Lamipak Indonesia diresmikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto tepatnya di Jalan Raya Jakarta Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang pada Jum’at, 1 Agustus 2025. Pabrik dengan luas 16 hektare ini, merupakan pabrik pertama yang memproduksi kemasan aseptik yang dibangun di Indonesia.

    Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah yang turut hadir serta meresmikan bersama Menko Perekonomian ini menyambut baik kehadiran PT Lamipak Indonesia di Kabupaten Serang.

    ”Hari ini saya bersama Pak Ketua DPRD, Kepala Disnakertrans hadir disini dalam rangka menyambut baik kehadiran PT. Lamipak Indonesia. Tentunya dengan kehadiran lamipak ini sebagai pertumbuhan (perekonomian) di bidang industri. Kita harus dukung adanya pabrik ini,”ungkapnya kepada wartawan.

    Ratu Zakiyah menyebutkan, pihaknya mendapatkan laporan dari pihak PT Lamipak Indonesia bahwa jumlah tenaga yang bekerja saat ini sebanyak 450 orang, yang mana 100 orang diantaranya merupakan tenaga kerja lokal atau warga Kabupaten Serang.

    ”Kenapa sedikit ternyata di pabrik ini mereka sudah menggunakan teknologi mesin, semua sudah menggunakan teknologi canggih. Artinya (untuk produksi) dikerjakan oleh mesin-mesin canggih itu, jadi tidak membutuhkan banyak tenaga kerja,”katanya.

    Oleh karenanya, Ratu Zakiyah menegaskan mendukung penuh bukan hanya perusahaan industri milik PT. Lamipak saja, melainkan semua perusahaan industri khususnya di wilayah Kabupaten Serang bagian Timur. Karenanya ini sesuatu yang baik bagi iklim investasi di Kabupaten Serang. ”Kita harus menciptakan iklim investasi yang baik, sehingga nanti banyak investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Serang yang memang kita butuhkan,”tandasnya.

    Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum mengatakan, berkiatan dnegan keberadaan tenaga kerja seperti yang disampaikan Bupati Serang dari 450 orang 45 persen diantaranya warga Banten. Kemudian 50 persen dari 45 persen itu merupakan warga Kabupaten Serang. ”Kami berharap jika ada kebutuhan tenaga-tenaga yang bukan kualifikasi operator mesin bisa di prioritaskan warga Kabupaten Serang,”ujarnya.

    Managing Director PT Lamipak Indonesia Antoni Hui menanggapi perminatan Bupati Serang maupun Ketua DPRD Kabupaten Serang. ”Itu pasti kita akan dukung, tapi tergantung dengan tadi posisi mana yang bisa menggunakan tenaga kerja itu. Itu pasti bakal kita pertimbangkan,”ujarnya.

    Antoni Hui mengungkapkan keunggulana PT Lamipak Indonesia yang telah meraih sertifikasi bertaraf internasional. Ini adalah bukti komitmen terhadap inovasi kualitas dan pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan, masyarakat dan juga lingkungan. ”Dengan teknologi canggih dan tenaga kerja yang terampil, kami akan menghadirkan solusi lingkungan berkelas dunia. Pabrik ini juga merupakan investasi untuk lapangan kerja, kemitraan serta komitmen kami terhadap praktik berkelanjutan,”paparnya.

    Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan jika keberadaan perusahaan industri yang bergerak di bidang kemasan ramah lingkungan dan laminate baik minuman dan makanan baginya sangat mewah. ”Biasanya kalau kita bikin pabrik biasanya standar, tetapi ini mewah, karena saya tahu ownernya yang kedepannya psti kompetitif dan optimis,”ujarnya. (Trg)

  • Apresiasi Perusahaan Teladan, Pemkab Tangerang Gelar Corporate Awards 2025

    Apresiasi Perusahaan Teladan, Pemkab Tangerang Gelar Corporate Awards 2025

    Tangerang, Djawaranews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) amenggelar Awarding Ceremony Corporate Awards Kabupaten Tangerang 2025 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Rabu (30/7).

    Kegiatan ini merupakan ajang pemberian penghargaan khusus bagi perusahaan yang unggul dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang sehat.

    Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid yang membuka acara tersebut menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruhaa perusahaan peserta dan Disnaker Kabupaten Tangerang yang telah menyelenggarakan ajang ini secara profesional dan independen. Mengingat dunia industri saat ini harus menghadapi tekanan persaingan, tuntutan efisiensi, transformasi digital, hingga ketidakpastian ekonomi.

    “Corporate Awards ini adalah bentuk komitmen aadaerah dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang harmonis dan berkelanjutan. Di tengah tekanan ekonomi dan persaingan industri, kita bersyukur masih banyak perusahaan yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjunjung nilai kemanusiaan dalam hubungan industrialnya,” ungkapnya di lokasi.

    Bupati Maesyal menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar piagam atau trofi, tetapi merupakan bentuk pengakuan publik terhadap integritas, tanggung jawab sosial, dan kepemimpinan perusahaan yang diharapkan berdampak positif terhadap pekerja dan masyarakat.

    “Perusahaan yang patuh hukum, memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, dan membangun hubungan industrial yang konstruktif adalah perusahaan yang layak diteladani, diberi ruang lebih luas, dan diapresiasi secara publik” tandasnya.

    Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong peningkatan kualitas hubungan industrial yang adil, kompetitif dan kolaboratif.

    “Melalui penghargaan ini, kami ingin memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif,” katanya.

    Lebih lanjut, kata Rudi proses penilaian dilakukan secara selektif, diawali dari penjaringan administrasi terbuka, verifikasi lapangan, hingga penilaian oleh tim independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, dan stakeholder ketenagakerjaan. Dari ribuan perusahaan di Kabupaten Tangerang, terpilih sembilan finalis terbaik dari tiga kategori skala usaha besar, menengah, dan kecil.

    Indikator penilaian mencakup kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, penerapan hubungan industrial yang sehat, kepesertaan aktif dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, fasilitas kesejahteraan pekerja, konsistensi pelaksanaan program CSR, serta aefektivitas Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan.

    “Data pencatatan pembentukan LKS Bipartit juga menunjukkan tren positif. Selama Januari hingga Juni 2025, tercatat 41 perusahaan membentuk LKS Bipartit, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” terangnya.

    Salah satu penerima penghargaan, GM Human Capital PT Adis Dimension Footwear, Atik Makrifah menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan perusahaannya mempertahankan predikat juara untuk kategori perusahaan besar.

    “Kami percaya bahwa hubungan industrial yang sehat hanya bisa terwujud jika pengusaha, pekerja, dan pemerintah duduk bersama, satu meja tiga asuara. Semoga pencapaian kami ini bisa menginspirasi perusahaan lain untuk terus tumbuh dan berinovasi,” ungkapnya. (Shj)

  • Disperindag Banten Dorong Sinkronisasi Layanan Ekspor Lewat Rapat Koordinasi SKA

    Disperindag Banten Dorong Sinkronisasi Layanan Ekspor Lewat Rapat Koordinasi SKA

    Serang, Djawaranews.com – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Surat Keterangan Asal (SKA) di Ruang Rapat Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Rabu (30/7/2025).

    Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antar daerah dalam layanan ekspor serta memastikan keterpaduan sistem penerbitan SKA se-Provinsi Banten.

    Acara dipimpin oleh Rifki Ramadona, SE., MM selaku moderator, dan didukung oleh tim teknis Sabilla Yasarah, S.IP serta Tania Nur Rizkiah, ST., M.AB. Rapat dihadiri perwakilan Disperindag dari delapan kabupaten/kota, khususnya unsur teknis pengelola SKA di masing-masing wilayah.

    Mewakili Kepala Disperindag Provinsi Banten H. Babar Suharso, ST., M.Si, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Zulkarnaen, SE., M.Si membuka kegiatan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas wilayah untuk meningkatkan mutu layanan ekspor dan menjawab tantangan perdagangan global yang semakin kompetitif.

    “Melalui kegiatan ini, kita harapkan tercipta sinkronisasi dalam hal penerbitan dan validasi SKA antara kabupaten/kota dan provinsi. Ini penting agar produk ekspor kita memenuhi standar negara tujuan dan memiliki daya saing kuat di pasar internasional,” ujar Zulkarnaen.

    Tiga narasumber turut memberikan paparan kunci. Asep Pelita Jaya, SE., MM dari Disperindag Kabupaten Serang membahas tantangan teknis pengurusan SKA. Oki Rahmadi, SE., M.AP dari Disperindagkop UKM Kota Tangerang memaparkan inovasi digitalisasi layanan, dan Faisal, ST dari Disperindag Kota Cilegon menyampaikan capaian kinerja IPSKA Triwulan II.

    Diskusi berlangsung aktif, dengan peserta menyampaikan kendala teknis hingga kebutuhan peningkatan SDM dalam mengelola sistem layanan SKA berbasis elektronik. Para peserta sepakat bahwa transformasi digital perlu didukung dengan pelatihan dan penguatan regulasi.

    Rapat ditutup dengan rumusan rekomendasi strategis serta penetapan hasil rekapitulasi penerbitan SKA. Data penerbitan Form SKA dan Nilai FOB periode 1 Januari – 30 Juni 2025 ditetapkan sebagai keputusan rapat, antara lain: Kota Tangerang (29.605 form; 3,73 miliar USD), Kab. Tangerang (24.761 form; 1,06 miliar USD), Kab. Serang (3.099 form; 314 juta USD), Kota Cilegon (190 form; 81 juta USD), dan Provinsi Banten (222 form; 44 juta USD). (Trg)

  • Gubernur Banten Andra Soni Serahkan 9.709 SK PPPK Pemprov Banten

    Gubernur Banten Andra Soni Serahkan 9.709 SK PPPK Pemprov Banten

    Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni menyerahkan 9.709 Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Jumat (1/8/2025). Penyerahan SK PPPK dilakukan secara hibrid, yaitu diserahkan langsung dan secara virtual yang menghubungkan seluruh PPPK di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Andra Soni menyampaikan selamat kepada pegawai Pemprov Banten yang baru saja mendapatkan SK Pengangkatan PPPK Tahap 1 Formasi Tahun 2024. “Saya mengucapkan selamat, hari ini bukan hanya formalitas. Tapi titik awal dari tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat, bukan dilayani,” ungkap Andra Soni.

    Andra Soni mengatakan menjadi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK bukan hanya tentang status. Tetapi memiliki makna negara memberikan amanah untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

    “Dan kita wajib menjawabnya dengan kerja nyata bukan sekedar rutinitas. Ingatlah tiga hal penting, pertama integritas, semangat belajar dan etos kerja yang kuat,mari kita tunjukkan, bahwa ASN bisa bekerja dengan luar biasa,” katanya.

    Andra Soni berharap PPPK di Pemprov Banten dapat menjadi motor penggerak perubahan dengan menjadi contoh, disiplin, profesional dan berdedikasi tinggi.

    “Pemerintah perlu ASN yang memiliki semangat pembaruan, bukan hanya tunggu perintah. Kita butuh pemimpin di setiap level, bukan hanya pelaksana,” imbuhnya.

    “Maka, saya harap, mulai hari ini tanamkan tekad dalam hati, saya siap mengabdi dengan sepenuh hati, saya akan bekerja bukan hanya untuk memenuhi target tapi membawa manfaat nyata bagi rakyat Banten,” sambungnya.

    Pada kesempatan itu, Andra Soni juga menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah sebelumnya yang telah memproses tahapan untuk pengangkatan PPPK di Pemprov Banten.

    “Harapan saya semoga saudara PPPK bekerja lebih giat sebagai ASN, kita berharap pelayanan pada masyarakat semakin baik, pesan saya pada ASN adalah melayani bukan dilayani,” jelasnya.

    Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Nana Supiana menyampaikan penyerahan SK PPPK tersebut menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

    “Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Nana dalam laporannya.

    Selanjutnya, Nana berharap dengan pengangkatan PPPK tersebut dapat menjadi upaya dalam menghadirkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten serta siap menjawab tantangan tugas dan fungsi pemerintahan serta meningkatkan kinerja organisasi.

    “Penerima SK ini diharapkan tidak hanya memiliki syarat-syarat administratif, tetapi juga memiliki semangat pengabdian yang tinggi, integritas, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, pada tahap 1 formasi 2024 terdapat 9.709 orang yang mendapatkan SK PPPK di Pemprov Banten. Terdiri dari Tenaga guru 3.671, Tenaga teknis 5.803 dan Tenaga kesehatan 235. (Trg)

  • GTRA Dorong Pemanfaatan Lahan Terlantar demi Kesejahteraan Masyarakat di Banten

    GTRA Dorong Pemanfaatan Lahan Terlantar demi Kesejahteraan Masyarakat di Banten

    Serang, Djawaranews.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten menyelenggarakan Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2025 yang dihadiri langsung oleh Gubernur Provinsi Banten, Andra Soni, selaku Ketua GTRA Provinsi Banten. Kegiatan ini berlangsung di Aula Baduy, Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Serang, (30/7/2025).

    Dalam sambutannya, Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten, Sudaryanto, menyampaikan bahwa Provinsi Banten memiliki luas wilayah sekitar 952.949 hektare, dengan estimasi jumlah bidang tanah mencapai 5.004.771 bidang, serta jumlah penduduk sekitar 12,5 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 78,79% bidang tanah telah terdaftar, sementara 21% sisanya masih belum terdaftar.

    “Setelah tanah disertipikatkan, tugas kita sebagai Gugus Tugas adalah memberdayakan tanah tersebut, baik yang dimiliki masyarakat, badan hukum, maupun investor, agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menjadi tanah terlantar,” ujar Sudaryanto.

    Ia juga menekankan bahwa GTRA memiliki kewenangan strategis dalam penataan aset dan akses. Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah pembahasan status tanah-tanah yang masuk kategori tanah terlantar, seperti pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.

    “Oleh karena itu, peran GTRA sangat strategis dalam menertibkan pertanahan di Banten. Mari kita dukung bersama agar tim GTRA dapat bekerja secara optimal demi memastikan tanah-tanah tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

    Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati menambahkan Banten tumbuh diantara dinamika industrial yang masif. “Pertanian rakyat ada di Banten, luas lbs di Banten 197 ribu hektar, ini potensi karena ada industri, perumahan, sawah itu adalah ketahanan pangan yang sekarang sedang digalakan oleh Bapak Presiden dengan asta citanya, yakin asta cita kedua dan keenam, tuturnya.

    Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, dan instansi terkait lainnya. Kemudian melakukan identifikasi dan validasi objek Reforma Agraria, memastikan subjek penerima tanah benar-benar masyarakat yang berhak, mengembangkan skema pemberdayaan ekonomi, membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil. “Ini adalah rapat pertama saya sebagai Ketua GTRA. Posisi ini sangat strategis bagi kepala daerah. Saya meminta kepada seluruh aparatur saya, opd-opd (Organisasi Perangkat Daerah-red) saya, agar mengoptimalkan peran dan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Banten,” tegas Gubernur Andra Soni.

    Turut hadir Direktur Landreform Kementerian ATR/BPN, Rudi Rubijaya; Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama; Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia; Heri Mulyanto; Para Pejabat Administrator Kanwil BPN Banten; Para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten; forkopimda serta tamu undangan lainnya. (Trg)