Penulis: Redaksi DjawaraNews

Rangkasbitung, Djawaranews.com – Sudah menjadi komitmen Jasa Raharja guna meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Salah satu kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah melaksanakan kunjungan ke setiap rumah pemilik kendaraan yang masa pajaknya telah jatuh tempo. Diketahui Kecamatan Rangkasbitung menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah kendaraan yang pajaknya jatuh tempo tertinggi. Pada Hari senin tanggal 04 Agustus 2025 Taufik beserta tim Jasa Raharja Wilayah Banten telah melaksanakan kunjungan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Rangkasbitung tepatnya di Desa Kolelet Wetan, Desa Narimbang Mulia dan Desa Muara Ciujung Timur.

Dalam kunjungannya Taufik beserta tim Jasa Raharja mengingatkan masa jatuh tempo pajak kendaraan yang dimiliki dan menginformasikan kepada pemilik kendaraan akan perpanjangan kebijakan relaksasi pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025. Lili sebagai salah satu pemilik kendaraan yang dikunjungi mendapatkan manfaat informasi untuk proses balik nama, sebab menurut Lili nama yang tertera di data kendaraan masih atas nama ayahnya yang sudah meninggal.

Di tempat terpisah Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Banten Arny Irawati Tenriajeng menegaskan, bahwa kegiatan kunjungan ini tidak hanya bentuk upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, namun sebagai salah satu cara mendapatkan masukan yang membangun dari masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat. (Yon)

Lebak, Djawaranews.com – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah mengatakan zakat bukan hanya perintah agama. Secara sosial, zakat dapat mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik yang bisa berujung pada kriminalitas. Menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal itu diungkap Dimyati saat menyalurkan bantuan sosial bersama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten di Pendopo Kabupaten Lebak Jl. Abdi Negara No.2, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (4/8/2025).

“Sebagai seorang muslim, kita punya tanggung jawab spiritual. Zakat bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara sosial, zakat dapat mengurangi kesenjangan dan mencegah konflik yang bisa berujung pada kriminalitas,” ujarnya.

Dimyati mengajak para pengusaha dan seluruh masyarakat agar menunaikan zakat sebagai bagian dari kontribusi sosial. “Saya mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk menyisihkan 2,5% dari pendapatan mereka. Ini bukan hanya kewajiban, tapi bentuk komitmen menjaga harmoni sosial,” ucapnya.

Menurut Dimyati, tidak boleh ada lagi masyarakat yang kurang gizi karena kemiskinan. Semua warga harus menikmati hak dasarnya: makan, minum, tempat tinggal, dan pendidikan yang layak.

Pada kegiatan itu, bantuan sosial yang disalurkan mencapai Rp1,2 miliar. Meliputi: bantuan 21 unit Rumah Layak Huni (RLH) senilai Rp25 juta per unit yang tersebar di 13 kecamatan, bantuan pembinaan untuk 90 mualaf dengan nilai Rp122,5 juta, bantuan pendidikan senilai Rp40 juta untuk siswa dan mahasiswa, bantuan pembangunan masjid, mushala, dan lembaga pendidikan keagamaan sebesar Rp155 juta, bantuan ekonomi produktif senilai Rp148 juta, bantuan air bersih Rp15 juta, bantuan Z-mart Rp15 juta, bantuan kesehatan dan penanganan stunting untuk 33 penerima manfaat sebesar Rp40 juta, serta bantuan kemanusiaan umum senilai Rp10 juta.

Dalam laporannya, Ketua BAZNAS Provinsi Banten, H. Syibli Syarjaya mengatakan potensi zakat di Provinsi Banten yang sangat besar. “Potensi zakat Kabupaten Lebak diperkirakan mencapai Rp534,36 miliar per tahun. Sementara potensi Provinsi Banten secara keseluruhan bisa mencapai Rp11 triliun, mendekati nilai APBD kita,” ucapnya.

“Target tahun ini sebesar Rp8,5 miliar, dan hingga Juni baru terkumpul Rp5,4 miliar. Kita harus kerja lebih cepat dan cerdas agar sisa waktu lima bulan bisa dimanfaatkan secara maksimal,” tambahnya.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah menyampaikan, Kabupaten Lebak masih menghadapi tantangan serius dalam hal kemiskinan ekstrem. “Ada lebih dari 5.600 warga yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem. Bahkan ada yang penghasilannya di bawah Rp15.000 per hari. Ini bukan hanya soal statistik, tapi soal kemanusiaan,” ungkapnya.

Pemerintah Kabupaten Lebak, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai strategi pemberdayaan, termasuk membuka 2.000 hektare lahan untuk Usaha Mandiri Rakyat (UMPR), serta mendorong pertumbuhan koperasi dan pelatihan keterampilan vokasi. “Ada 10 kelompok usaha yang sudah mulai berjalan. Kita dorong agar peternakan, perikanan, dan pertanian bisa jalan bersama, sinergis dan terintegrasi,” ujar Amir. (Nri)