Penulis: Redaksi DjawaraNews

  • Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI Awards

    Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI Awards

    Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapatkan penghargaan dalam acara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Awards kategori Pendukung Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf oleh BWI. Penerimaan penghargaan ini diwakili oleh Wakil Menteri ATR (Wamen)/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, di Jakarta, Selasa (05/08/2025).

    “Sertipikasi tanah wakaf ini merupakan program prioritas dari Pak Menteri Nusron. Kami dari Kementerian ATR/BPN menerima ini dengan penuh rasa bangga dan berharap bisa meningkatkan ataupun melanjutkan kerja kita untuk percepatan sertipikasi tanah wakaf di seluruh Indonesia,” ujar Wamen Ossy di hadapan awak media usai acara berlangsung.

    Wamen Ossy menjelaskan, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Agama sebelumnya telah melakukan penandatanganan MoU terkait pelaksanaan wakaf. “Langkah yang paling penting adalah validasi data wakaf. Kementerian Agama memberikan data jumlah tempat ibadah di seluruh Indonesia, kemudian dari datanya kita validasi, untuk kemudian kita atur berapa target sertipikasinya per tahunnya,” jelasnya.

    Program sertipikasi tanah wakaf ini, juga sejalan dengan tujuan Asta Cita yang diusung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Untuk mendukung Asta Cita, tentunya kita ketahui pengelolaan tanah dan tata ruang menjadi sangat penting yang mana prinsipnya adalah harus berkeadilan. Jika pengelolaan tanah wakaf dan rumah ibadah bisa dilakukan dengan baik, harapannya akan meminimalisir sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam hal wakaf dan rumah ibadah,” terang Wamen Ossy.

    Oleh karena itu, Wamen Ossy juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah-tanah yang memang diniatkan untuk wakaf ataupun yang sekarang juga sudah berfungsi untuk wakaf dan ibadah, agar segera mengurus sertipikasi tanahnya ke Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten setempat.

    “Jangan segan-segan datang ke Kantor Pertanahan untuk diuruskan sertipikat tanah wakafnya. Karena, dari Kementerian ATR/BPN akan menjamin kemudahan dan percepatan legalisasi aset tanah wakaf agar bermanfaat untuk umat,” imbau Wamen Ossy.

    Dalam kegiatan ini, penghargaan untuk Kementerian ATR/BPN diserahkan oleh Kepala BWI, Kamaruddin Amin. Kegiatan ini juga dibuka oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani. Turut hadir memberikan sambutan, Menteri Agama, Nasaruddin Umar. Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan BWI dari seluruh Indonesia. (Red)

  • BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Sosialisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Kepada Seluruh HRD Perusahaan

    BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang Sosialisasikan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Kepada Seluruh HRD Perusahaan

    TANGERANG, Djawaranews.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang gandeng Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang melakukan sosialisasi program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

    Sosialisasi program MLT ini dilaksanakan di BLK Kosambi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Turut hadir dalam kegiatan ini ialah Kepala kantor BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang beserta jajaran, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ketua FKLPID Kabupaten Tangerang, Bank BTN, Developer serta Manager HRD dari perusahaan binaan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam kegiatan Sosialisasi ini, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang memberikan penjelasan mengenai manfaat layanan tambahan (MLT) seperti Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Rumah, dan lainnya kepada seluruh HRD perwakilan perusahaan binaan BPJS Ketenagakerjaan.

    Dalam sosialisasinya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, Ibkar Saloma menyampaikan kepada seluruh HRD perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki program tambahan berupa Manfaat Layanan Tambahan (MLT) kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

    “MLT ini berupa fasilitas pembiayaan perumahan yang bersumber dari dana investasi JHT, yang mencakup Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK),” kata Ibkar kepada seluruh HRD perusahaan yang hadir. Selasa, 05 Agustus 2025.

    Ibkar menjelaskan bahwa program MLT ini merupakan upaya untuk mendukukung program pemerintah dengan target 3 juta rumah. “Program MLT ini berlaku buat anggota aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Adapun dananya disiapkan dari Ivestasi JHT yang di dukung oleh Bank Pemerintah,” jelasnya.

    “Dan pengambilan kredit kepemilikan rumah bisa dimana saja lokasinya dengan tiga skema yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu kredit kepemilikan rumah dengan plafon hingga Rp500 juta dan tenor hingga 30 tahun. Kredit pinjaman uang muka rumah dengan plafon hingga Rp150 juta, dan kredit konstruksi rumah dengan plafon hingga Rp200 juta dan tenor hingga 15 tahun,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Ibkar Saloma menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi kepada seluruh HRD mengenai manfaat program Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

    “Dan melalui kegiatan ini, para HRD perusahaan ini dapat menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam menyampaikan informasi ini (Program MLT-red) kepada Karyawan di perusahaannya,” ungkapnya.

    Terakhir, Ibkar berharap melalui sosialisasi ini seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat merasakan program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) tersebut.

    “Dan kami berharap melalui kegiatan ini menjadi kolaborasi berkelanjutan untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia,” tutupnya.

  • Pasca Penertiban Pedagang, Pasar Rau Kini Bebas Banjir Saat Hujan Deras

    Pasca Penertiban Pedagang, Pasar Rau Kini Bebas Banjir Saat Hujan Deras

    Kota Serang – Hujan deras disertai petir mengguyur Kota Serang selama lebih dari satu jam pada Senin (4/8/2025). Namun, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Pasar Induk Rau (PIR) tetap aman dari banjir.

    Aliran air di saluran drainase, khususnya dari Rau Timur menuju Terminal Cangkring, tampak lancar meski sempat terjadi penumpukan sampah rumah tangga. Genangan hanya terlihat di sekitar pasar buah menuju Cinanggung akibat kontur jalan yang lebih rendah dari jembatan di atas saluran air.

    Keberhasilan ini tak lepas dari langkah tegas Pemerintah Kota Serang yang beberapa waktu lalu menertibkan ratusan pedagang yang menempati area saluran air. Penertiban itu membebaskan jalur drainase yang sebelumnya tertutup lapak-lapak liar.

    Walikota Serang Budi Rustandi turun langsung memantau kondisi di sekitar Pasar Rau. Ia memastikan bahwa aliran air berjalan lancar dan tidak menyebabkan luapan ke jalan raya.

    “Alhamdulillah, kita bisa lihat sendiri, Rau akhirnya bebas dari banjir,” ujar Budi dengan puas.

    Tak hanya itu, Budi juga mengecek kondisi jalan di depan Blok M yang masih becek dan berlubang. Ia langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) untuk segera melakukan perbaikan.

    Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan agar saluran yang sudah dinormalisasi tidak kembali tersumbat.

    “Kalau sampah terus datang dari luar, normalisasi ini akan sia-sia,” tegas Wahyu.

    Senada, Ketua RW 21 Rau Timur, Junaidi, mengaku bahwa wilayahnya yang selama ini langganan banjir kini aman saat hujan deras. Ia bahkan menyebut kondisi terburuk sebelumnya terjadi di RT 2 yang berada di daerah cekungan.

    “Alhamdulillah, sekarang aman. Masyarakat sangat mendukung program ini,” pungkasnya.

    Dalam gambar terlihat Kasatgas memantau proses pengerukan sampah di saluran irigasi dan Wali Kota Hadir di lokasi.  (Trg)

  • Siswa Ngadu Ke Pemkot, Karena Nunggak SKL Tidak Keluar, Walikota Budi Rustandi Gercep Bereskan Masalah

    Siswa Ngadu Ke Pemkot, Karena Nunggak SKL Tidak Keluar, Walikota Budi Rustandi Gercep Bereskan Masalah

    Kota Serang – Walikota Serang, Budi Rustandi, kembali menunjukkan respons cepatnya (gercep) dalam menangani aduan langsung dari masyarakat.

    Kali ini, ia turun tangan membereskan masalah yang dialami Salwa, seorang lulusan SMK asal Kasemen yang terancam gagal melanjutkan kuliah karena Surat Keterangan Lulus (SKL) miliknya ditahan oleh pihak sekolah karena ada tunggakan.

    Dengan raut wajah penuh harap, Salwa menceritakan persoalannya. Lulusan dari SMK Husada Pertama ini mengaku tidak bisa mendaftar ke Universitas Pamulang (UNPAM) Kampus Serang karena dokumen kelulusannya ditahan.

    “Ini SKLnya ditahan sama pihak sekolah karena adanya tunggakan sekolah sekitar Rp18 juta,” ujar Salwa saat mengadu, Senin 4 Agustus 2025.

    “Kita mau daftar ke mana pun dipersulit karena tidak ada SKL dan ijazah itu. Saya datang ke sini untuk minta bantuan agar SKL-nya bisa diambil,” lanjutnya.

    Mendengar aduan tersebut, Walikota Budi Rustandi langsung menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

    Ia mengakui bahwa laporan seperti yang dialami Salwa ia terima hampir setiap hari.

    “Dua orang hari ini (yang melapor). Saya setiap hari menerima laporan begini,” kata Walikota Budi.

    Ia memastikan bahwa setiap laporan yang masuk akan langsung ditindaklanjuti tanpa pandang bulu.

    Baginya, tidak boleh ada anak yang terhambat pendidikannya karena masalah biaya.

    “Pokoknya semua ini saya tampung, ya. Jangan sampai ada yang putus sekolah,” tegasnya.

    Sikap gerak cepat Walikota Budi dalam menuntaskan masalah ini ternyata sudah dikenal luas, bahkan hingga ke kalangan pendidik.

    Diceritakan oleh Inung salah satu Tim Walikota Serang saat membereskan persoalan ini, di mana aksinya menuai simpati dan pujian dari salah satu kepala sekolah.

    “Kepala sekolahnya sangat apresiasi. Sampai dikasihkan SKL yang aslinya, disangka saya (minta) fotokopi, tapi malah aslinya yang dikasihkan karena respect,” ungkap Inung.

    “30 tahun saya di sini, belum pernah menemukan pemimpin seperti Pak Budi,” kata Inung menirukan ucapan Kepala Sekolah saat membereskan persoalan SKL milik Salwa yang ditahan akibat nunggak bayaran.

    Aksi nyata ini menjadi bukti bahwa setiap aduan warga, sekecil apa pun, akan menjadi prioritas untuk dibereskan dengan cepat oleh Walikota Serang Budi Rustandi. (Trg)

  • Imigrasi Tanjung Balai Karimun Apresiasi Pagelaran Kebudayaan Tionghoa – Indonesia

    Imigrasi Tanjung Balai Karimun Apresiasi Pagelaran Kebudayaan Tionghoa – Indonesia

    Karimun, Djawaranews.com – Perwakilan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun menghadiri kegiatan pertunjukan seni budaya yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kepulauan Riau.

    Diketahui, kegiatan pertunjukan seni dan budaya Tionghoa ini diselenggarakan di Sekolah Swasta Vidya Sasana, Karimun. Senin, 04 Agustus 2025.

    Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan, memperdalam dan mempererat pemahaman lintas budaya melalui pertunjukan seni, pameran kebudayaan Tionghoa-Indonesia.

    Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun yang diwakilkan oleh Kasi Tikkim, Edi Sucipto dan Kasubsi Intelkim, Rafsan Dani, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan seni budaya Indonesia-Tionghoa tersebut.

    “Kegiatan ini sangat luar biasa, kami dari Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya kegiatan pertunjukan seni dan budaya oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Kepulauan Riau,” kata Edi.

    Edi berharap melalui pertunjukan seni budaya ini dapat menjadi wadah silahturahmi antar masyarakat.

    “Selain untuk melestarikan kebudayaan, kegiatan ini juga ajang silaturahmi. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan baik kebudayaan Indonesia maupun Tionghoa yang ada di wilayah Kabupaten Karimun ini,” tutupnya.

  • Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri Hadiri Konferensi Pers Hasil Operasi Laut

    Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepri Hadiri Konferensi Pers Hasil Operasi Laut

    Karimun, Djawaranews.com – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto menghadiri konferensi pers hasil operasi patroli laut yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, dan beberapa undangan diantaranya Kapolda Kepulauan Riau, Irjen. Pol. Asep Safrudin, Panglima Komando Armada I, Laksamana Muda TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., M.Han, Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herquetanto, M. Han, Asisten Deputi dari Kemenkopolhukam, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Bupati Karimun, H. Ing. Iskandarsyah dan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, S.Sos.

    Selain konferensi pers hasil operasi patroli laut, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau juga me launching Satgas Pemberantasan Penyelundupan.

    Adapun hasil operasi laut ini, Dirjen Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama menyampaikan bahwa Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau berhasil melakukan 16 pencegahan terkait komoditas ilegal, seperti narkotika, pasir timah, rokok impor ilegal, produk hortikultura, pakaian bekas, senapan angin dan bahan pokok.

    Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto mengapresiasi atas pencapaian yang dilakukan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

    Lebih lanjut, Ujo berharap dapat bersinergi dengan jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dalam mencegah pelanggaran Keimigrasian di wilayah Kepulauan Riau.

    “Ini merupakan keberhasilan yang sangat luar biasa dilakukan oleh rekan-rekan jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau. Semoga dengan operasi laut ini dan satgas pemberantasan penyeludupan dapat menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia,” kata Ujo didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid.

    “Dan kami juga berharap Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi bersama jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau dapat terus bersinergi dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia melalui mencegah pelanggaran keimigrasian seperti penyelundupan manusia dan penyelundupan barang-barang ilegal,” harapnya.

  • Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli di Bali untuk Jaga Stabilitas dan Keamanan Wilayah

    Imigrasi Kukuhkan Satgas Patroli di Bali untuk Jaga Stabilitas dan Keamanan Wilayah

    BALI, Djawaranews.com – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Agus Andrianto mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di wilayah Bali pada Selasa, (05/08) yang menegaskan Imigrasi sebagai Leading Sector dalam Pengawasan Orang Asing.

    Upacara pengukuhan yang berlangsung di Pelabuhan Benoa, Denpasar inidihadiri oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari unsur Imigrasi, Pemasyarakatan, TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dan Pecalang.

    Selain jajaran Ditjen Imigrasi, pengukuhan disaksikan langsung oleh Gubernur Bali, Ketua DPRD Provinsi Bali, Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan sejumlah kepala instansi vertikal serta dinas tingkat provinsi di Bali.

    “Pembentukan Satgas Patroli Keimigrasian ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden untuk memastikan stabilitas dan keamanan di Bali sebagai salah satudestinasi wisata utama Indonesia,” jelas Agus.

    Dasar hukum Satgas Patroli Keimigrasian di antaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 66 ayat 2 huruf b, Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 2013 Pasal 181.

    Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa Satgas Patroli dibentuk agar bisa memberikan quick response apabila terjadi pelanggaran; menekan pelanggaran peraturan oleh orang asing di Bali; serta untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat.

    Untuk memastikan patroli berjalan efektif, Satgas akan melibatkan 100 orang petugas imigrasi, setiap personil akan dilengkapi dengan rompi pengaman dan body camera (bodycam). Petugas akan berpatroli dengan menggunakan motor atau mobil patroliimigrasi, di 10 titik lokasi strategis yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi NgurahRai dan Denpasar, di antaranya: Kuta Utara (Canggu); Seminyak, Kerobokan; Pelabuhan Matahari Terbit dan Benoa; Pecatu (Uluwatu, Bingin); Pantai Mertasari; Kecamatan Kuta dan Gianyar (Ubud); serta Nusa Dua, Jimbaran.

    Terkait hal ini, Pelaksana tugas Direktur Jenderal (Plt. Dirjen) Imigrasi, Yuldi Yusman menjelaskan “Dantim dan Petugas Patroli akan berpatroli pada rute yang telah ditentukan, terutama di area rawan pelanggaran keimigrasian atau daerah di manakegiatan WNA terkonsentrasi. Jadwal pergerakan patroli dilakukan secara berkala danacak untuk menghindari pola yang mudah ditebak,” jelas Yuldi.

    Pengukuhan satgas ini memperkuat komitmen Imigrasi yang telah menunjukkan capaian kinerja signifikan. Berdasarkan data statistik, Ditjen Imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa deportasi sebanyak 607 kasus dan pendetensian 303 kasus pada periode November s.d. Desember 2024. Angka ini meningkat pesat pada periode Januari s.d. Juli 2025 dengan 2.669 deportasi dan 2.009pendetensian. Sementara itu jumlah orang asing yang diproses hukum selama periode November 2024 s.d. Juli 2025 mencapai 62 orang.

  • Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas, Imigrasi Tanjung Balai Karimun Komitmen Cegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme

    Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas, Imigrasi Tanjung Balai Karimun Komitmen Cegah Korupsi, Kolusi, Nepotisme

    Batam, Djawaranews.com – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid bersama Kasatker Imigrasi di Kepulauan Riau mendampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, mengikuti penandatanganan Pakta Integritas jajaran Imigrasi seluruh Indonesia dan staf teknis Imigrasi di perwakilan luar negeri, secara daring di aula Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Kamis, 31 Juli 2025.

    Kegiatan penandatanganan ini dilaksanakan secara _hybrid_ dipimpin langsung oleh Plt. Direktur Jenderal, Brigjen. Pol. Yuldi Yuswan, yang disaksikan oleh Sekjen Kemenimipas, DR. Asep Kurnia, dan Irjen Kemenimipas, Irjen Pol. Drs. Yan Sultra Indrajaya, SH.

    Para Pimpinan Tinggi Pratama yaitu, Sesditjenim, para Direktur serta para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi termasuk Kakanwil Kepulauan Riau, Ujo Sujoto, mengikuti kegiatan penandatanganan, baik secara luring (luar jaringan) maupun daring (dalam jaringan), yang dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Satker Imigrasi di Kepulauan Riau di hadapan Kakanwil Ditjenim Kepri, Ujo Sujoto.

    Saat ditemui, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau Ujo Sujoto mengatakan bahwa penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen jajaran Imigrasi untuk menjunjung tinggi integritas dalam berperan aktif guna pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela.

    “Hari ini seluruh Kasatker Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau telah melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan berjanji untuk bersikap jujur, transparan, objektif, serta akuntabel dalam menjalankan setiap tugas serta menghindari konflik kepentingan,” kata Ujo.

    Selain itu, Ujo menambahkan bahwa melalui kegiatan ini diharapkan agar seluruh Satker Imigrasi di lingkungan Kanwil Ditjenim Kepulauan Riau berkomitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi integritas.

    Lebih lanjut, Ujo mengajak kepada seluruh jajaran Kantor Imigrasi di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau agar memaknai hal-hal yang terdapat dalam Pakta Integritas sebagai komitmen kolektif untuk terus meningkatkan kapabilitas diri, menolak penyimpangan, serta mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

    “Dan integritas tidak sekadar soal kepatuhan, tetapi harus menjadi jati diri setiap insan Imigrasi. Setiap layanan paspor, izin tinggal, penegakan hukum, dan inovasi yang kita lakukan harus dilandasi oleh prinsip integritas yang tinggi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun, Dwi Avandho Farid berkomitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Alhamdulillah, hari ini kami, selaku Pimpinan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun telah melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas di hadapan Bapak Kakanwil Ditjenim Kepulauan Riau, agar kami tetap berkomitmen dalam menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Farid.

    “Jajaran Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun juga berkomitmen dalam melakukan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme serta siap untuk transparan, objektif, dan akuntabel dalam menjalankan tugas,” tutupnya.

  • Kolaborasi Nasional Jadi Kunci Jasa Raharja Tingkatkan Capaian  Sumbangan Wajib dan Iuran Wajib serta Kepatuhan Nasional pada  Semester II 2025

    Kolaborasi Nasional Jadi Kunci Jasa Raharja Tingkatkan Capaian Sumbangan Wajib dan Iuran Wajib serta Kepatuhan Nasional pada Semester II 2025

    Jakarta, Di tengah tantangan peningkatan penerimaan dan kepatuhan yang bervariasi di setiap wilayah, Jasa Raharja mengambil langkah strategis untuk memperkuat sinergi nasional. Fokusnya jelas: meningkatkan kinerja penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Iuran Wajib (IW) serta kepatuhan nasional, sekaligus membangun keberlanjutan program di Semester II 2025, 5 Agustus 2025.

    Langkah ini dipertegas melalui Rapat Kerja Tim Task Force Direktorat Operasional, Kantor Cabang, dan KPJR Tingkat I yang digelar di Denpasar, Bali, pada tanggal 1–2 Agustus 2025. Pertemuan ini menjadi wadah penting bagi para Kepala Cabang dan Kepala KPJR Tingkat I dari seluruh Indonesia untuk menindaklanjuti hasil analisa dan evaluasi Semester I, membahas program berkelanjutan, hingga menyusun strategi bersama Pembina Samsat Tingkat Nasional.

    Berdasarkan hasil evaluasi, penerimaan SWDKLLJ hingga Semester I 2025 telah mencapai 53,18% dari target Anggaran 2025 dengan pertumbuhan 29,51% secara tahunan (year-on-year/YoY). Namun, realisasi IW masih berada di angka 46,73% dari target, yaitu Rp.244.910.602.329 dari Rp524.144.000.000, dan mencatat penurunan 2,28% YoY, terutama akibat turunnya penerimaan Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU) sebesar 4,93%.

    Meski capaian SWDKLLJ tumbuh signifikan, tingkat kepatuhan nasional belum sepenuhnya memenuhi target. Tingkat kepatuhan nasional hingga Semester I 2025 berada di 49,69% (naik 2,28% YoY). Plt. Direktur Utama Jasa Raharja Dewi Aryani Suzana menyampaikan bahwa saat ini Jasa Raharja telah melakukan transformasi dalam pengelolaan penerimaan SWDKLLJ dan IW. “Kami tidak lagi bersikap pasif, melainkan aktif mengambil peran dalam meningkatkan penerimaan SWDKLLJ dan IW.

    Kami beralih dari pola pikir ‘given’ menjadi ‘actively working on’, dari sekadar rutinitas menuju inovasi. Dengan semangat growth mindset, kami terus mendorong peningkatan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan,” ujar Dewi.

    Dewi juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan evaluasi berkelanjutan. “Kami tidak hanya fokus pada pencapaian target, tetapi juga pada perbaikan sistem, penguatan akurasi data, dan keberlanjutan program. Sinergi P dengan Pembina Samsat, baik di tingkat nasional maupun provinsi, akan menjadi kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan dan peningkatan kepatuhan,” ungkapnya.

    Selain membahas kinerja Semester I, rapat kerja ini juga merumuskan langkah konkret untuk Semester II, antara lain:

    • Memperkuat koordinasi lintas wilayah guna mempercepat pencapaian target penerimaan SWDLLKJ dan IW.
    • Melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program inisiatif strategis agar lebih efektif dan berdampak nyata.
    • Memutakhirkan data potensi melalui DASI-JR Modul IWKBU Versi 2025 untuk memastikan kelengkapan data pengusaha dan armada.
    • Menyusun outlook 2026 dengan proyeksi realistis sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

    Dewi menambahkan bahwa keberhasilan optimalisasi penerimaan SWDKLLJ dan IW memiliki dampak langsung terhadap kualitas layanan publik. “Dengan penerimaan yang optimal, Jasa Raharja dapat memperluas program dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, termasuk dalam upaya keselamatan transportasi dan perlindungan asuransi penumpang,” ujarnya.

    Rapat kerja ini menjadi momen penting untuk menyatukan visi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap wilayah mampu berkontribusi maksimal. Dengan langkah yang terukur, Jasa Raharja optimis target Semester II 2025 dapat tercapai, sekaligus menyiapkan fondasi yang kuat untuk kinerja di tahun berikutnya. (Red)

  • Menggempur Gelombang Negatif Bullying (Perundungan) : KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa Mencetak Generasi Taat Asas di SDN Cikuya

    Menggempur Gelombang Negatif Bullying (Perundungan) : KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa Mencetak Generasi Taat Asas di SDN Cikuya

    Serang, Djawaranews.com – Dalam panggung kemajuan pendidikan dan pembentukan karakter yang kokoh, KKM Kelompok 44 Universitas Bina Bangsa mengambil peran strategis sebagai garda terdepan pemberantas bullying di lingkungan SDN Cikuya, Kecamatan Sukaresmi. Dengan bahasa tegas namun penuh empati, kami menyuarakan pentingnya pengetahuan hukum dan kesadaran akan dampak buruk bullying yang dapat meluluhlantakkan masa depan cerah anak-anak – generasi penerus bangsa yang harus dipelihara dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan moral dan sosial.

    Melalui sosialisasi yang dikemas penuh warna dan interaktif, kami membawa jiwa keadilan langsung ke hati para siswa kecil, mengenalkan konsep bullying secara gamblang, serta menanamkan nilai keberanian untuk berkata “Tidak!” pada semua bentuk perundungan. Kami meyakinkan mereka bahwa hukum hadir bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai benteng pelindung atas hak asasi setiap anak tanpa kecuali.

    Kami percaya, mengedukasi siswa tentang aturan dan konsekuensi bullying adalah langkah awal revolusi karakter yang akan membuka jalan bagi terbentuknya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan sarat dengan nilai hormat serta persahabatan sejati. Di sinilah, masa depan cerah desa terukir. Dengan keberanian, pengetahuan, dan cinta kasih sebagai pondasi utama untuk membawa generasi emas menuju puncak kejayaan.

    Koord. Bidang Hukum dan Penyuluhan Hukum Kelompok 44 (Lina Maulida) menyampaikan : Jangan pernah takut untuk bersuara dan saling mendukung, karena setiap dari kalian berhak tumbuh di lingkungan yang aman, penuh persahabatan, dan bebas dari bullying bersama kita ciptakan sekolah hebat, generasi kuat!

    Misi kami bukan sekadar menyampaikan pesan, tapi menyalakan bara semangat hukum di dada para siswa agar mereka tumbuh menjadi insan cerdas, kritis, dan berani membela kebenaran, demi mewujudkan SDN Cikuya yang bebas bullying, damai, dan penuh kehidupan positif. (Trg)