Penulis: Redaksi DjawaraNews

Serang, Djawaranews.com – Gubernur Banten Andra Soni meyakini Bank Banten semakin kuat dan bakal setara dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD)lainnya. Menurutnya, hal itu terlihat dari kinerja keuangan dan operasional Bank Banten yang terus mengalami pertumbuhan positif. Dukungan dari pemerintah daerah (pemda) yang ada di Provinsi Banten akan semakin memperkuat eksistensi Bank Banten.

Hal itu diungkap Gubernur Banten Andra Soni usai membuka dan memberi arahan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis (10/4/2025).

Menurutnya, Bank Banten wajib diperjuangkan bersama agar semakin kuat. Tujuannya, agar Provinsi Banten memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan. Sehingga akan berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi kita cukup besar. Itu harus bisa kita kelola sendiri,” tegas Andra Soni.

Pada kesempatan itu, Andra Soni juga mengapresiasi atas kehadiran Walikota Serang Budi Rustandi, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang keduanya sudah mempercayakan kepada Bank Banten dalam penempatan Rekening Kas Umum daerah (RKUD)-nya.

“InsyaAllah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) juga akan menyusul. Support-nya sudah kelihatan dengan kehadiran Walikota Cilegon Robinsar dan Wakil Ketua DPRD Tangsel Maria Teresa Suhardja,” ungkanya.

“Alhamdulillah kehadiran stakeholder itu memberikan support moral untuk kita semua bersama-sama membesarkan Bank Banten. Tentu, semua ini akan ditindaklanjuti oleh jajaran direksi Bank Banten,” pungkas Andra Soni.

Pada kesempatan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Muhammad Busthami menambahkan, pembahasan pokok RUPS Bank Banten tahun ini meliputi lima pokok mata acara. Pertama persetujuan atas laporan tahunan termasuk laporan keuangan Perseroda dan laporan tugas pengawasan dewan komisaris untuk tahun 2024.

Kedua, lanjutnya, penetapan penggunaan laba bersih 2024. Ketiga, penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit keuangan perseroda yang berakhir pada Desember 2025. Keempat, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) ke-6 dan ke-7 dari Perseroda.

“Terakhir adalah persetujuan perubahan pengurus Perseroda,” kata Busthami.

Ditambahkan, selain itu ada juga RUPS pemegang saham luar biasa dengan satu agenda yakni persetujuan penambahan modal dan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui PUT ke-8 termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset atau inbreng dari Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan perubahan AD/ART.

Sebagai informasi, dalam dua tahun terakhir Bank Banten mencapai kinerja keuangan terbaik yang ditopang oleh tumbuhnya penyaluran kredit dan kinerja keuangan berkat dukungan semua pihak. Di akhir tahun 2024, penyaluran kredit tumbuh menjadi Rp3,85 triliun. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga naik menjadi Rp1,11 triliun.

Pada tahun buku 2024, Bank Banten membukukan laba bersih sebesar Rp39,33 miliar. Capaian itu meningkat sebesar 47 persen dibanding laba bersih tahun 2023 yang mencapai Rp26,59 miliar. (Trg)

Serang, Djawaranews.com  – Pemerintah Kota Serang menggelar rapat pemutakhiran dan sinkronisasi data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di aula Dinas Sosial Kota Serang, Kamis (10/4). Kegiatan ini merupakan langkah nyata dari Wali Kota Serang, Budi Rustandi, dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial langsung dari meja kerjanya menuju ke lapangan.

Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak penting, seperti Wakil Wali Kota, Ketua DPRD Kota Serang, Komisi II DPRD Kota Serang, Kepala Dinas Sosial, para camat, lurah, perwakilan forum RT/RW, serta kepala dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Disdukcapil, dan Asisten Daerah, dan pihak terkait lain nya.

Dalam arahannya, Wali Kota Budi Rustandi menegaskan bahwa masalah klasik dalam pendataan bantuan sosial adalah ketidaktepatan sasaran. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kerja nyata dan turun langsung ke lapangan, bukan hanya mengandalkan data di belakang meja.

“Yang terpenting bukan jumlah bantuannya, tapi ketepatan sasarannya. Tambahan kuota 10 ribu untuk PBI ini harus benar-benar menyentuh masyarakat yang belum mampu. Jangan sampai ada lagi warga yang tertahan di rumah sakit karena tak ter-cover BPJS,” tegas Budi Rustandi.

Kepala Dinas Sosial Kota Serang, turut menambahkan bahwa Wali Kota sejak lama menginginkan adanya koordinasi lebih intensif antara camat dan lurah untuk memperbaiki kualitas penyaluran bantuan sosial. Ia menyebutkan bahwa akan ada beberapa program tambahan seperti penambahan kuota untuk PBI, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan pendistribusian bantuan CSR untuk warga kurang mampu.

“Arahan dari Pak Wali jelas: semua bantuan harus tepat sasaran. Maka kami akan terus mendorong validasi dan verifikasi data di semua lapisan,” ujar Ibra.

Program CSR dari Pemerintah Kota Serang juga disebut akan menyediakan sebanyak 400 unit rumah bagi warga tidak mampu yang rumahnya tidak layak huni.

Kegiatan ini menjadi cerminan strategi “turun langsung” ala Wali Kota Serang dalam menangani berbagai persoalan krusial di masyarakat. Dengan menggandeng semua pihak, Pemerintah Kota Serang berharap upaya ini mampu meningkatkan efektivitas dan akurasi pendistribusian bantuan sosial di Kota Serang. (Trg)