Penulis: Redaksi DjawaraNews

SERANG – Dalam rangka memohon keselamatan dan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Serang menyelenggarakan kegiatan doa bersama yang berlangsung penuh kekhusyukan pada Senin, 1 September 2025, pukul 08.00 WIB bertempat di Masjid At-Tawwabin Lapas Kelas IIA Serang.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Serang, Gumilar Budirahayu, serta diikuti oleh pejabat manajerial, seluruh petugas, dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Doa bersama ini digelar sebagai bentuk rasa syukur, refleksi, dan harapan agar Indonesia senantiasa dilindungi dari segala marabahaya, diberi kedamaian, dan terus berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam sambutannya, Kalapas Gumilar Budirahayu menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual keluarga besar Lapas Serang dalam berkontribusi secara moral dan batiniah terhadap negeri tercinta.

“Doa ini adalah wujud kepedulian kami terhadap bangsa. Melalui kebersamaan spiritual ini, kita berdoa agar Indonesia diberi keselamatan, persatuan, dan keberkahan. Semoga negara ini dijauhkan dari perpecahan, dilimpahi keadilan, dan terus melangkah menuju kemajuan,” ujar Kalapas.

Gumilar juga menegaskan bahwa kegiatan keagamaan seperti ini menjadi bagian penting dalam program pembinaan kepribadian warga binaan, yang bertujuan membentuk karakter religius, nasionalis, serta tangguh menghadapi kehidupan pasca pemasyarakatan.

“Kami ingin warga binaan mampu menjadikan doa dan ibadah sebagai pegangan hidup. Semangat cinta tanah air harus tumbuh dari dalam hati, agar kelak mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa,” tambahnya.

Kegiatan doa bersama ini berlangsung dengan khidmat, dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an, dzikir, dan doa bersama yang secara khusus dipanjatkan untuk keselamatan para pemimpin bangsa, ketentraman masyarakat, serta kemajuan Indonesia.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Serang berharap dapat menanamkan nilai-nilai kebangsaan, religiusitas, serta menumbuhkan harapan baru dalam diri setiap insan, baik petugas maupun warga binaan, untuk senantiasa mencintai dan mendoakan negeri. (Ely)

SERANG –  Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang resmi menandatangani pembaharuan perjanjian hibah aset dengan Perumda Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang. Acara ini berlangsung di Aula Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan disaksikan langsung oleh Kepala Kejati Banten, Dr. Siswanto, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat terkait. Senin, 1 September 2025

Turut hadir Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid, Wali Kota Tangerang Sachrudin, Kepala Perwakilan BPKP Banten Rusdi Sofyan, serta pimpinan kedua Perumdam.

Dalam penandatanganan ini, Perumdam TKR secara resmi menyerahkan aset jaringan perpipaan dan sambungan pelanggan di Wilayah II Kota Tangerang kepada Perumda TB. Total sebanyak 23 ribu sambungan pelanggan kini dikelola oleh Perumda TB, mencakup Kecamatan Periuk, Karawaci, Jatiuwung, serta sebagian wilayah Cibodas.

Kepala Kejati Banten menegaskan bahwa aset daerah merupakan amanah publik yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. “Pendampingan hukum yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara adalah bentuk peran nyata Kejaksaan untuk memastikan proses hibah ini sesuai aturan,” ujarnya.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menyatakan penyerahan sambungan pelanggan ini memberi ruang Kabupaten Tangerang untuk fokus mengembangkan pelayanan air bersih di wilayahnya. “Cakupan layanan saat ini 62%, dengan langkah ini kami bisa berakselerasi memperluas jaringan di Kabupaten,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menilai momentum ini sebagai wujud sinergi antardaerah. “Kabupaten dan Kota Tangerang adalah kawasan yang saling terhubung. Kerja sama ini akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, kedua perusahaan daerah mengumumkan akan dilakukan interkoneksi atau peralihan aliran air pada 1 September malam pukul 20.00 hingga 05.00 WIB. Informasi ini telah disosialisasikan melalui situs resmi, media sosial, dan pesan broadcast kepada pelanggan. (Trg)

SERANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang menyorot tiga persoalan yang melibatkan DPRD Banten.

Tiga hal yang disoal itu, terkait proyek Pokok Pikiran (Pokir), regulasi bea siswa hingga persoalan rekrutmen Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).

Hal tersebut terungkap dalam aksi unjuk rasa HMI Cabang Serang yang berlangsung di depan Gedung DPRD Banten, pada Senin 1 September 2025.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Serang menyampaikan 7 hal penting, 3 diantaranya persoalan di Banten.

Berkait dengan persoalan di Banten, HMI menyinggung praktik mafia proyek dalam bentuk Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Banten.

Diduga pada kegiatan tersebut, mengambil fee hingga 20–25 persen dari pihak pelaksana proyek.

Ketua Umum HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman, saat orasi menyebut parlemen yang seharusnya menjadi representasi rakyat justru berubah menjadi sarang kepentingan.

“Parlemen telah kehilangan marwah dan fungsinya. Alih-alih menjadi benteng demokrasi, mereka justru menjadi bagian dari masalah,” ujar Eman.

Sementara itu, tuntutan yang bersifat nasional, yang diungkap Koordinator Aksi, Rival, yakni

Mendesak Presiden RI untuk segera mengevaluasi Kapolri dan Kapolda Banten.

Menuntut pengusutan tuntas terhadap oknum aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif.

Mendesak reformasi total birokrasi Polri dan evaluasi menyeluruh terhadap SOP pengendalian massa.

Mendesak DPR dan pemerintah untuk merevisi pasal KUHP yang memberi kewenangan berlebih kepada Polri terkait penggeledahan dan penyadapan data pribadi.

Berkait dengan persoalan di Banten, Rival, menyampaikan bahwa HMI Cabang Serang menuntut 3 hal, yakni

Mendesak pengusutan praktik mafia proyek Pokir di DPRD Provinsi Banten.

Menuntut DPRD bersama Gubernur Banten segera mengesahkan regulasi Beasiswa Pemprov Banten

Mendesak DPRD Provinsi Banten Komisi I untuk segera melakukan rekrutmen ulang KPID Provinsi Banten. (Dvd)

SERANG – Polemik penanganan sampah di Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), jadi sorotan Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah.

Terkait kerja sama pengelolaan sampah antar Pandeglang dan Tangsel, Dimyati menyatakan, sudah meminta untuk dibatalkan.

Menurut Wagub Dimyati, semestinya sebelum kerja sama dilakukan, dibenahi dulu lokasinya dan jangan mengabaikan aspirasi masyarakat.

Saya tidak mau ada pembuangan sampah, sebelum lokasi itu dibenahi dulu dan aspirasi masyarakat bagaimana. Kalau aspirasi masyarakat meminta tidak mau dengan itu, ya jangan dilakukan,” kata Dimyati kepada awak media, pada Minggu 31 Agustus 2025.

Sebab itu, ia meminta kepada Pemkab Pandeglang dan Pemkot Tangsel, untuk menghentikan dan membatalkan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerja sama pengelolaan sampah

Saya pelajari dan saya kaji, bahkan saya telah memanggil Wakil Walikota Tangerang Selatan dan Bupati Pandeglang terkait hal tersebut,” ungkap Dimyati

Menyoal kondisi lokasi TPA Bangkonol, Dimyati menuturkan, telah mengecek langsung dan mennyerap sejumlah aspirasi masyarakat.

“Sekarang saya bukan lagi mengimbau, ini instruksi batalkan MoU itu. Jadi MoU antara Tangerang Selatan dan Kabupaten Pandeglang,” tandasnya

Ia menekankan, tidak melanjutkan pembuangan sampahTPA Bangkonol Kabupaten Pandeglang, karena belum siap.

“Jadi saya minta batalkan MoU dan tolong Tangsel kelola sendiri sampahnya cari ruang yang mana bisa bekerja sama,” ujarnya.

“Rencananya juga dengan Bogor, silakan dengan Bogor, tapi dengan Pandeglang karena rentang kendalinya terlalu jauh, dan kesiapan Pandeglang belum siap. Jadi batalkan,” pungkas Wagub. (Dvd)